Gapki Program Mandatori B20 Angkat Harga CPO

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) optimistis pelaksanaan program mandatori biodiesel B20, baik di segmen PSO maupun bukan PSO, mampu mengangkat harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar dunia. Kebijakan percampuran solar dengan minyak sawit hingga 20% tersebut juga diharapkan mampu menjadi solusi penyerapan stok minyak sawit domestik di tengah melambatnya permintaan di pasar ekspor.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, harga CPO di pasar global yang masih di bawah US$ 700 per ton diharapkan terkerek naik dengan program mandatori B20 yang dijalankan Indonesia. “Kami setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa program B20 akan meningkatkan penyerapan minyak sawit di pasar domestik,” kata Joko di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/10). Joko mengatakan hal itu dalam rangkaian Konferensi Minyak sawit Internasional (IPOC) 2018 2019 Price Outlook pada 29 Oktober-2 November 2018.

IPOC 2018 2019 Price Outlook telah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (29/10) sedangkan kegiatan konferensi dimulai Kamis (1/11). Konferensi IPOC ke-14 tahun ini bertema palm oil Development, Contribution to SDGs. Dijadwalkan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Kepala Bappenas akan menyampaikan special address pada hari pertama konferensi. Sedangkan pembicara pada sesi konferensi antara lain pakar komoditas dunia James Fry dari LMC International Inggris, Dorab Mistry dari Godrej International Ltd Inggris, dan Thomas Mielke dari Oil World Jerman. Lebih dari 1.500 peserta dari 36 negara hadir dalam konferensi minyak sawit terbesar di dunia tersebut.

Dalam pidato pembukaan IPOC, Kepala Negara menyebutkan lima aspek pengembangan industri minyak sawit di Tanah Air, salah satunya terkait pelaksanaan mandatori B20. Presiden menyoroti hilirisasi industri sawit dan implementasi program mandatori biodiesel B20 yang berjalan tidak secepat yang diinginkan. Meski telah dimulai penerapannya sejak tahun lalu, implementasi pemakaian wajib B20 harus terus dipercepat dan dilaksanakan secara maksimal. “Ini saya kejar terus agar penggunaannya bisa 100% agar stok CPO yang ada itu bisa diserap kita sendiri. Ngapain kita impor minyak kalau dari kelapa sawit kita bisa gunakan campuran biodiesel?” kata Jokowi.

Presiden mengatakan, jika stok minyak kelapa sawit yang ada digunakan untuk campuran bahan bakar biodiesel B20, otomatis akan mendongkrak harga dari kelapa sawit itu sendiri. “Trik dagang seperti ini kan memang harus kita lakukan. Kalau tidak ditekan terus. Ditekan, ya kita gunakan sendiri kalau B20 ini berjalan. Ganti semua mesin-mesin, baik mesin mobil maupun mesin pembangkit listrik semua pakai diesel. Kapok mereka. Tapi ini perlu waktu,” kata Presiden.

Sementara itu, Joko mengatakan, pengurangan impor minyak mentah dan mengganti dengan biodiesel sawit akan berdampak positif bagi neraca perdagangan, di sisi lain akan mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar rupiah. Di sisi lain, produksi minyak sawit nasional bisa mencapai 42 juta ton pada tahun 2018, sekitar 30 juta ton di antaranya dipasok ke pasar ekspor. “Kalau melihat besarnya produksi minyak sawit ini, program mandatori biodiesel B20 tidak akan pernah mengalami kesulitan bahan baku,” kata Joko.

Peremajaan sawit Rakyat

Selain itu, Presiden menginstruksikan, prosedur pencairan dana peremajaan sawit dipangkas. Dana itu berasal dari hasil pungutan atas ekspor minyak sawit dan turunannya yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP KS) yakni Rp 25 juta per hektare (ha) atau maksimal Rp 100 juta per KK. Tahun ini, pemerintah menargetkan peremajaan kebun sawit rakyat mencapai 185 ribu ha, melonjak signifikan dari target 2017 yang hanya 20 ribu ha. Sebagai salah satu upaya memacu produktivitas kelapa sawit serta memperbaiki tata kelola dan cara berkebun yang baik. Dari total 5,61 juta ha lahan sawit rakyat, pemerintah memperkirakan lahan seluas 2,4 juta ha diantaranya mendesak diremajakan. “Saya minta agar prosedur pencairan dana hibah peremajaan sawit dipangkas. Cukup buat satu prosedur saja. Karena jika peremajaan sawit ini berjalan, kesejahteraan petani akan meningkat,” kata Jokowi.

Presiden juga menginstruksikan agar tata kelola perkebunan kelapa sawit harus semakin ramah lingkungan, karena itu perlu memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia. Namun untuk mempertahankan posisi tersebut, tidak harus dengan memperluas lahan. “Produksi 42 juta ton minyak sawit itu sangat besar. Nilai devisa ekspornya mencapai lebih Rp 300 triliun. Saya ingin produktivitas ditingkatkan dulu. Jangan sampai kalah dari negara tetangga, toh kita sama-sama pintar,” kata Presiden.

Aspek lain yang harus dilakukan adalah pengembangan pasar ekspor. “Perlu mencari pasar-pasar baru di luar pasar yang sudah ada saat ini. Ada Iran, Afrika, dan negara-negara Asia Selatan. Tiongkok sudah menambah 500 ribu ton. Masa Presiden disuruh jualan terus,” kata Presiden.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia