Gubernur Kalsel: ISPO Butuh Sinergi Semua Pihak

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di daerahnya sebagai upaya mewujudkan perkebunam ramah lingkungan dan menyejahterakan masyarakat.

“Dalam upaya mempercepat sertifikasi ISPO terhadap perkebunan sawit, saya ingin dinas perkebunan dan peternakan menjalankan sinergi intensif melalui langkah dan tahapan yang terukur supaya memenuhi standar ISPO,” Gubernur Kalimantan Selatan, H.Sahbirin Noor, dalam kegiatan Sosialisasi dan Klinik Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (18 Februari 2019).

Kegiatan Sosialisasi dan Klinik ISPO diselenggarakan GAPKI Kalsel yang dihadiri perusahaan sawit dan pemangku kepentingan industri sawit di Kalimantan Selatan.

Gubernur Sahbirin meminta kegiatan sosialisasi ISPO tidak sebatas seremonial melainkan membangun wawasan dan pemahaman kesadaran pentingnya ISPO. Namun, hasil dari kegiatan dapat ditindaklanjuti lebih cepat dan tepat

“Alhasil percepatan sertifikasi ISPO bagi perkebunan sawit di Kalimantan Selatan bisa tercapai. Semua pihak harus bekerja untuk memberikan hasil terbaik bagi pembangunan sub sektor perkebunan di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Gubernur juga meminta perkebunan sawit mampu menyejahterakan rakyat dan mendukung perekonomian setempat. “Kita buktikan, Kalimantan Selatan bisa mapan dan terdepan dalam pembangunan sub sektor perkebunan (sawit). Untuk itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha,” tuturnya.

Sub sektor perkebunan di Kalimantan Selatan ditargetkan menjadi yang paling terdepan di Indonesia baik dari aspek kualitas dan kuantitas. Kualitas dalam artian perkebunan bersertifikat ISPO, sementara kuantitas bukan hanya perluasan perkebunan melainkan peningkatan produktivitas.

Luas perkebunan sawit lebih dari 423 ribu hektare atai 11,28 persen dari luas provinsi Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitae 24,6 persen merupakan perkebunan rakyat, selanjutnya perkebunan swasta 74 persen, dan sekitar 5,7 persen perkebunan negara.

Gubernur mengapresiasi bahwa kehadiran GAPKI yang berperan dalam mendorong pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan dalam rangka percepatan sertifikasi ISPO.

“Saya harapkan dukungan GAPKI akan terus berlanjut termasuk mendukung kegiatan pemerintah provinsi lainnya.Kami berharap dukungan seluruh perusahaan sawit yang berada di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Sumber: Sawitindonesia.com