Hilirisasi Sawit Butuh Jaminan Pemerintah

“Kalau kita mau fokus pada sektor hilir, maka yang harus dilakukan tidak sajapenetrasi ekspor tetapi substitusi impor juga harus dikerjakan,” Enny Sri Hartati, Direktur INDEF.

Hal ini diungkapkan Enny Sri Hartati saat berbicara dalam Dialog Akhir Tahun Majalah SAWIT INDONESIA bertemakan ‘Membenahi Tata Kelola Sawit Nasional”. Menurutnya industri sawit Indonesia bisa dikatakan sebagai berkah dan bisa jadi musibah jika tidak bisa mengelola dengan baik. Namun jika dikelola dengan baik maka akan mendapatkan keberkahan atau kemakmuran bagi masyarakat.

Menurutnya, potensi sawit sangat besar menjadi industri prioritas dengan orientasi ekspor. Pada 2016, nilai ekspor sawit sebesar Rp240 triliun yang mampu membuka peluang pekerjaan 4,2 juta pekerja (lapangan kerja langsung) dan 12 juta orang (lapangan kerja tak langsung). Selain itu, lapangan kerja di sektor pertanian 59% (perkebunan besar) dan 41% perkebunan rakyat. Minyak sawit dapat dikonversi menjadi energi pengganti bahan bakar fosil 3 juta KL (kilo liter) melalui program mandatori Biodiesel 2016 yang menghemat devisa negara USD 1,1 miliar atau setara Rp14,83 trilyun.

Besarnya potensi yang ada pada sawit sudah selayaknya memerlukan tata kelola yang baik. “Sawit memang harus diperhatikan. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya begitu besar menjadi berkah dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi dari sisi produksi memang cukup besar bahkan menjadi nomor 3 di dunia,” tambah Enny, dalam paparannya, di Jakarta.

“Untuk itu, kami merekomendasikan pembenahan tata kelola industri sawit harus menciptakan industri sawit berbasis hilirisasi menjadi prioritas. Supaya mampu menciptakan nilai tambah yang dielaborasi baik secara kajian maupun pembenahan dari hulu dan hilirnya. Misalnya dari sisi hulu regulasi harus dibenahi,” ujarnya.

Selain mendapat nilai tambah pada sektor industri hilir, yang lebih menarik jika industri hilirisasi dapat dilakukan secara optimal juga dapat menekan tantangan dari aspek lingkungan. Di antaranya polusi industri diminimalkan, perlindungan habitat spesies langka, tidak ada pembukaan hutan primer, emisi gas rumah kaca berkurang, menciptakan kondisi kerja yang adil, perlindungan hak tanah masyarakat lokal. Dan, untuk meningkatkan tata kelola sawit berkelanjutan Indonesia juga sudah mengikuti Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) dan memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), upaya ini juga untuk menepis tudingan dari asing yang menganggap belum menerapkan prinsip sustainable palm oil. HIlirisasi sawit menjadi Biofuel memang dapat menjadi kunci untuk menekan melimpahnya minyak sawit di dalam negeri. Salah satunya hilirisasi CPO, kebijakan Biofuel (B20) berpotensi efektif menekan defisit neraca perdagangan sektor migas, tetapi tidak cukup jika hanya mengandalkan Biofuel. Jika melihat data yang ada pada 2016 – 2018, terjadi kenaikan dan mencapai puncaknya pada kuartal 1 2017 yaitu 4,1 USD miliar. Namun pada kuartal 2 2017 – kuartal 2 2018 terus mengalami penurunan mencapai (-1.3 USD miliar). Enny juga mengakui adanya kendala ekspor sawit dan produk turunannya yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dipegaruhi retriksi perdagangan, pengenaan tarif impor (bea masuk) di negara tujuan utama.

Sumber: Sawitindonesia.com