Indonesia-Malaysia Lawan Kampanye Hitam Uni Eropa Soal Kelapa Sawit

 

Indonesia-Malaysia Lawan Kampanye Hitam Uni Eropa Soal Kelapa Sawit

Jakarta: Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang dianggap mendiskriminasi kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen terbesar kelapa sawit merasa keputusan Uni Eropa mengancam keberlangsungan eksistensi kelapa sawit di dunia.

Karenanya, dalam pertemuan tahunan Indonesia-Malaysia di Kuching bulan lalu, pemimpin kedua negara sepakat menggunakan Dewan Negara Produksi Kelapa Sawit (CPOPC) untuk menangkis tudingan Uni Eropa tersebut.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Sri Zahrain Mohamed Hashim menuturkan kelapa sawit terbukti memiliki banyak manfaat.

“Kedua pemimpin melalui badan yang kita bina Council Palm Oil Production Countries (CPOPC), untuk menangkis tuduhan yang tidak beralasan terkait isu sawit. Kita tidak mau Eropa menganggap sawit sebagai komoditas buruk. Sawit banyak manfaat dan terbukti sebagai minyak nabati yang bagus,” ujarnya saat ditemui dalam jumpa pers di kantor Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Jakarta, Rabu 13 Desember 2017.

Menurutnya, sawit merupakan komoditas penting bagi kedua negara. Pasalnya, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari kelapa sawit.

“Sawit komoditas penting bagi kedua negara. Kita sepakat dan saya ditugaskan Perdana Menteri untuk kerja sama erat dengan Indonesia dalam menanggapi isu-isu negatif dari Eropa. Sawit penting bisa digunakan banyak pihak,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA meminta penghentian diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.

“Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit,” kata Jokowi.

Presiden menjelaskan perkebunan kelapa sawit begitu berpengaruh dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Menurutnya, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit. Selain itu, 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil di Indonesia, kata Jokowi.