Jokowi Bersiap Melawan Diskriminasi sawit Eropa

 

Kemarin, Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Raja Malaysia Yang diPertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Bogor. Keduanya sepakat untuk melawan diskriminasi ekspor sawit ke negara-negara Uni Eropa.

DALAM pertemuan itu, Jokowi dan Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah sepakat akan mendorong penguatan ekonomi hingga pariwisata. Termasuk menyelesaikan masalah diskriminasi sawit dari Uni Eropa.

“Pak Presiden tadi bicara mengenai hubungan perdagangan, investasi, serta masalah sawit. Malaysia merupakan salah satu mitra yang paling berpengaruh bagi Indonesia, khususnya di bidang perdagangan, investasi, maupun pariwisata,” kata Menteri Luar\’Negeri Retno Marsudi yang turut menemani Jokowi dalam pertemuan itu.

Untuk persoalan kelapa sawit, Retno menegaskan kalau Indonesia dan Malaysia sepakat untuk bersatu melawan diskriminasi kelapa sawit.

Presiden juga menyampaikan, saat ini kedua negara mencari jalan lain untuk penyerapan dalam negeri kelapa sawit.

“Indonesia kan sudah menerapkan biodiesel 20 persen (B20), kemudian akan lanjut B30. Ini akan secara konsisten disampaikan ketika bertemu Tun (Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad) awal bulan, dan pada saat bertemu Agong (Raja Malaysia),” kata Retno.

Retno menuturkan, kedua negara ini siap memperjuangkan kepentingan ASEAN dalam melawan diskriminasi sawit. Karena itu, kata dia, diskriminasi kelapa sawit bukan hanya menjadi concern Indonesia dan Malaysia, namun ASEAN.

“Kalau kita melihat keadaan seperti itu,berarti apa yang harus kita persiapkan. Tentunya upaya untuk melawan diskriminasi itu satu hal. Kita akan lakukan terus. Kondisinya sebenarnya lebih bagus dalam artian bahwa kalau masa lalu berjuang sendiri-sendiri, sekarang berjuang bersama. Sehingga lebih mantap berjuang,” ucap dia.

Saat ini, dalam konteks ASEAN dan Uni Eropa (UE) juga sudah sepakat membentuk working group on palm oil. Menanggapi hal tersebut, Retno menuturkan dirinya sudah berbicara langsung dengan Menlu Uni Eropa Federica Mogherini.

“Saya bicara dengap Menlu EU Federica Mogherini, saya bicara kita membentuk working group untuk mengarah ke mana. Itu kita satukan dulu. Saya tidak mau ketika working group sudah mulai berjalan, tetapi agendanya berbeda. Sebelum working group, saya minta kedua belah pihak menentukan TOR (term of reference), mau bekerja, mau mengarah ke mana,” kata dia.

Selain sawit, penguatan kerja sama hingga kolaborasi perusahaan minyak dan gas (migas) Pertamina dengan Petronas juga dibahas. Petronas dan Pertamina akan dikolaborasikan untuk menggarap proyek-proyek yang ada di luar.

“Jadi, kalau ada kesempatan untuk proyek di luar atau negara lain. Mereka sudah punya kolaborasi untuk mengerjakan bersama. Tentunya saran kita adalah antara Petronas dan Pertamina duduk bertemu untuk bicara mengenai proyek-proyek yang dapat dilakukan kedua BUMN,” jelasnya.

Retno menjelaskan, bahwa Petronas dan Pertamina sudah bertemu beberapa kali dan memiliki hubungan cukup dekat karena keduanya sudah kerja sama jual beli.

“Nilainya cukup banyak, misalnya semester II tahun ini, nilainya 133 juta dolar AS. Sementara, jual beli akan dilanjutkan untuk tahun 2020 dengan nilai lebih banyak,” katanya.

Menlu mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukan itu tidak semata-mata jual beli saja, tetapi harus ada kerja sama yang sifatnya lebih strategis.

“Nah. yang strategis itu yang kita bahas adalah bagaimana keduanya berkolaborasi untuk menggarap proyek-proyek pihak ketiga,” jelasnya.

Retno juga mengungkapkan, dalam pertemuan kedua kepala negara ini, Jokowi juga menyampaikan masalah kepentingan warga Indonesia yang ada di Malaysia yang ilmiahnya cukup banyak.

“Di sana-sini, WNI mengalami masalah hukum. Tentunya kita menghormati sistem hukum setempat, tetapi juga minta dipertimbangkan pemberian treatment yang fair. Intinya itu,” kata Retno.

Dalam pertemuan tersebut, selain Ibu Negara Iriana Widodo, sejumlah pejabat turut mendampingi Presiden. Antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana.

 

Sumber: Rakyat Merdeka