Kampanye hitam industri sawit harus cepat ditangani

Kampanye hitam yang menyerang industri sawit nasional harus cepat ditangani dan berbagai pihak yang melakukan penyerangan tersebut juga perlu untuk ditelusuri lebih lanjut misalnya terkait dengan sumber dananya.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, menyatakan, kampanye hitam yang dilakukan sejumlah LSM yang menyerang industri sawit harus cepat ditangani agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri.

Apalagi, lanjut Bhima Yudhistira, Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran serta harga CPO atau minyak kelapasawitpada saat ini terus terkoreksi.

Ia juga mengemukakan agar selain tetap melobi negara importir serta membuka akses pasar baru, pemerintah perlu tegas terhadap aksi kampanye hitam.

“Sikap tidak peduli berakibat pada kehancuran industri sawit. Masalah seperti ini pernah terjadi dengan komoditas lain seperti rempah-rempah yang kini hanya kita dengar cerita kejayaannya saja,” paparnya.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo menginginkan pemerintah dapat menelusuri sumber aliran dana dari sejumlah LSM seperti Greenpeace yang disinyalir melakukan kampanye hitam terhadap industri sawit.

Firman Subagyo juga menanggapi sikap tegas Perdana Menteri Narendra Modi yang memblokir rekening bank Greenpeace karena menerima sumbangan dana tidak sah. 

Akibat pemblokiran tersebut, Greenpeace menutup dua kantor perwakilannya di India. Selain Greenpeace, Pemerintah India bahkan mencabut izin bagi ribuan kelompok yang didanai asing.

Firman menambahkan, Ketegasan menghadapi arogansi Greenpeace juga ditunjukkan pemerintah Brasil. Ketika bertemu Menteri Kehutanan dan perwakilan parlemen di Brasil, mereka secara tegas mereka menolak kehadiran Greenpeace. 

Ia berharap agar Indonesia punya keberanian yang sama seperti Pemerintah India dan Brasil. Apalagi, selama bertahun-tahun beroperasi di dalam wilayah Republik Indonesia, Greenpeace tidak menunjukkan keperpihakan pada kepentingan nasional.

Pengajar Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo sepakat bahwa sebagian besar LSM asing di Indonesia tidak mematuhi prosedur dan aturan hukum di Indonesia, sehingga tepat jika pemerintah bersikap tegas dan tanpa kompromi.

“Pemerintah harus segera melakukan investigasi untuk mengetahui kepatuhan terhadap hukum serta sumber aliran dana yang dipergunakan Greenpeace di Indonesia,” tegasnya.

Sumber: Antaranews.com