Kebijakan India Gerus Ekspor CPO

 

JAKARTA. Langkah Pemerintah India menaikkan bea masuk (BM) produk crude paim oil (CPO) sebesar 100% dari 7,5% menjadi 15%, cukup mengejutkan. Pasalnya, India merupakan salah satu pasar utama Indonesia untuk produk CPO dan turunannya.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki), ekspor CPO dan turunannya ke India pada semester I 2017 melonjak 43% menjadi 3,8 juta ton dari 2,6 juta ton pada pada periode sama 2016. Agar kenaikan bea impor CPO India tak berdampak luas, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bilang, pemerintah akan merespon.

Namun seperti apa bentuk tindakan nanti, kata Mendag, tengah didiskusikan langkah- langkahnya. Menurut dia, pemerintah harus hati-hati dalam merespon kebijakan India karena nilai perdagangan kedua negara cukup besar. Indonesia sendiri juga menikmati surplus perdagangan yang sangat besar.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) mencatat nilai perdagangan Indonesia dengan India sepanjang Januari-Mei 2017 yakni USS 7,68 miliar, naik dari periode yang sama tahun lalu yakni US$ 4,82 miliar. Pada Januari-Mei 2017, ekspor Indonesia ke India sebesar USS 5,95 miliar, dan impornya USS 1,73 miliar. “Pemerintah akan sampaikan protes sekaligus melobi India,” janjinya, Rabu (23/8).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meminta pemerintah bertindak cepat atas kenaikan tarif impor CPO oleh India. Jika India tidak menggubris protes Indonesia, maka pemerintah bisa membalas dengan kebijakan setimpal.

Pertama, menaikkan Bea Keluar (BK) CPO. Bila pungutan ekspor ini naik. Sahat yakin para pengusaha kelapa sawit enggan mengekspor CPO. Hal ini akan berdampak pada India, karena kebutuhan minyak nabati India cukup tinggi. “Jadi nantinya India akan kesulitan memenuhi kebutuhan minyak nabatinya,” katanya.

Kedua, pemerintah harus melobi India terkait mesin produksi sawit yang selama ini didatangkan dari India Indonesia bisa menekan India dengan tidak membeli mesin produksi sawit dari India. Ketiga, membuat Preferential Trade Agreement (PTA) sehingga ada kejelasan harga. Menurut Sahat, bila pemerintah tidak melakukan sejumlah tindakan menekan India, maka harga sawit akan turun karena harus bersaing dengan minyak kedelai.

Buka pasar baru

Direktur Eksekutif Dewan sawit Indonesia (DMSI) Iskandar Andi Nunung mengatakan kebijakan India menaikkan BM impor CPO akan berpengaruh pada ekspor minyak sawit RI di semester II ini. Sebab, India merupakan negara importir minyak sawit terbesar selain China, Pakistan dan Uni Eropa. Untuk mengantisipasi, Iskandar menyarankan agar pemerintah mempercepat pembukaan pasar baru CPO seperti ke Rusia, dan Timur Tengah.

Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan yakin produksi dan ekspor minyak sawit Indonesia tetap bertumbuh meskipun mendapat tekanan dari India dan negara lain. Gapki mencatat ekspor minyak sawit pada paruh pertama 2017 naik 25% menjadi 16,6 juta ton dibandingkan periode sama 2016 yang sebesar 12,5 juta ton.

Di semester I, produksi minyak sawit mencapai 18,15 juta ton atau naik 18,6% dibandingkan periode sama 2016 yang 15,30 juta ton. Fadhil bilang, ekspor CPO dan turunannya ke India tercatat naik paling tinggi 3,8 juta ton, kemudian disusul Uni Eropa 2,7 juta ton, negara-negara Afrika, Banglades, Amerika Serikat dan China. “Harga CPO selama semester pertama juga rata-rata USS 560-USS 827,50 per metrik ton,” ujarnya.

Lidya Yuniartha P, Abdul Basith Bardan, Noverius L

 

Sumber: Harian Kontan