Luhut Mau Lapor Ke Presiden

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan beberapa permasalahan industri perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah. Hasil temuan BPK ini akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

ANGGOTA IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan, dari hasil investigasi yang dilakukan BPK terhadap industri kelapa sawit di Indonesia, ditemukan beberapa hal yang masih harus dibenahi.

“Misalnya, belum adanya izin hak guna usaha (HGU) dari para pengusaha sawit ini. Terkait perkebunan mitra rakyat (plasma), ada juga yang hingga saat ini belum juga dibangun. Lalu masih ada tumpang tindih usaha perkebunan dengan pertambangan,” kata Rizal di Kantor BPK, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya di tempat yang sama, Rizal Djalil menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri. Di antaranya Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Selain itu ada juga Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Mereka bertemu untuk urun rembuk, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini

Rizal melanjutkan, selain itu juga ditemukan permasalahan beberapa perkebunan yang menggarap kawasan di luar kawasan yang seharusnya, atau di luar izin yang diberikan pemerintah.

Umumnya, tanah yang digunakan merupakan lahan hutan konservasi, hutan lindung, bahkan taman nasional.

“Kemudian ada perusahaan yang melaksanakan perkebunan di atas hutan konservasi, hutan lindung dan bahkan taman nasional. Itu adalah persoalan yang muncul,” jelasnya.

Rizal menambahkan, atas dasar itu pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar pihak hukum turut dilibatkan untuk memberantas praktik tersebut. Sehingga permasalahan sawit ini bisa segera diselesaikan.

“Saya berharap penyelesaian ini dua hal. Pertama tetap menjamin kepastian penerimaan negara. Yang ke dua kalau pengusaha sudah mengikuti semua ketentuan jangan sampai ada persoalan di belakang,” ucapnya.

Mendapat rekomendasi tersebut, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bakal segera melaporkan hasil temuan BPK ini kea Presiden Jokowi.

“Memang banyak sekali yang bermasalah. Tetapi ini kan peninggalan masa lalu yang bermasalah, yang harus kita selesaikan. Tadi kita cari solusinya, nanti solusinya kita laporkan ke Presiden dulu. Bagaimana kira-kira tindak lanjutnya,” ujar Luhut.

Ia mengatakan, sudah ada berbagai opsi untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi opsi-opsi tersebut belum dilaporkan ke Presiden. Namun, Luhut berharap solusi tersebut bisa ditetapkan tahun ini.

“Ya kita lagi hitung apakah itu denda atau apa, kita lagi hitung lah, kita belum tahu. Pilihan-pilihannya ada, tetapi kita kan belum lapor Presiden. Tapi pasti ada solusinya,” tandas Luhut;

Terkait isu deforestasi yang sering dituduhkan ke Indonesia karena penanaman kelapa sawit yang masif. Luhut mengatakan hal tersebut tidak benar.

Ia menilai, justru Indonesia merupakan penghasil carbon credit terbesar di dunia. Maksudnya, Indonesia wilayahnya dapat menyerap karbon dioksida, bahkan penyerapannya terbesar di dunia kata Luhut.

“Sebetulnya, kita ini penghasil carbon credit terbesar di dunia, saya ulangi, terbesar di dunia,” ungkap Luhut.

Ia mengatakan, negara-negara Barat yang sering menuduh deforestasi, justru masih sangat membutuhkan Indonesia. Namun, tidak ada yang menyadari hal itu.

“Jadi Barat itu sangat membutuhkan kita, kita saja yang selama ini tidak sadar itu,” tegas Luhut.

 

Sumber: Rakyat Merdeka