May Day 2020, GAPKI Kampanye Kepatuhan Aturan Perburuhan di Sektor Sawit

Asosiasi yang menaungi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), terus melakukan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional

Dari total luas  kahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola pelaku usaha, sekitar 32% diantaranya telah menjadi anggota GAPKI, selebihnya sebanyak 26% belum menjadi anggota altif GAPKI.

Kendati demikian dikatakan  Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI Pusat, Sumarjono Saragih, pihaknya tetap mengambil tanggung jawab dan insiatif. Khususnya menata wajah sawit Indonesia dalam aspek ketenagakerjaan. Apalagi merujuk studi International Labour Organization (ILO) 2015, ada enam isu (deficit) dalam praktik buruh sawit Indonesia, pertama, hubungan & status kerja, kedua, dialog sosial, ketiga, pekerja anak dan gender, keempat, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), kelima, pengupahan dan keenam,  pengawasan.

“Hasil verifikasi Gapki, disimpulkan bahwa peran pengawasan pemerintah perlu didorong lebih intensif,” kata Sumarjono, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut kata Sumarjono, pengawasan yang cukup akan meningkatkan kepatuhan. Pekebun akan lebih patuh dan tertib. Tuduhan yang tak perlu dapat dihindari. Akhirnya wajah sawit Indonesia yang berkelanjutan (sustainable palm oil) sungguh ada dan dapat dibuktikan.

Oleh karena itu, kata Sumarjono, GAPKI mendorong dan menyambut peningkatan kompetensi para pengawas tenaga kerja. Ini bagian dari agenda besar GAPKI dan ILO, sebanyak 18 (delapan belas) pengawas dari Dinas Tenaga Kerja (Sumsel, Sumut dan Kalbar) mendapat pelatihan selama 4 hari (3 – 6 Maret 2020), berlokasi di Hotel Santika Palembang dan kunjungan ke kebun Wilmar di Sumsel.

Tutur Senior Labour Inspection Speslis ILO, Rene Robert, ILO mengapresisi aksi dan strategi Gapki dalam upaya perbaikan kondisi perburuhan di kelapa sawit. Peran pengawas memang sangat penting.

“Namun ditengah keterbatasan pengawas, kami berharap kerjasama GAPKI dan Pemerintah memetakan masalah dan merancang aksi prioritas. Sehingga perubahan nyata dapat disaksikan publik” tutur Rene Robert.

 

Sumber: Infosawit.com