Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menceritakan pengalamannya saat diundang ke Amerika Serikat untuk membahas tentang fasilitas generalized system of preference (GSP), beberapa waktu lalu.
Selain membahas GSP, kepada perwakilan dagang di AS, yakni United States Trade Representative (USTR), Enggar sekaligus menawakan kerja sama kepada Boeing, perusahaan pesawat asal AS.
“Saya mengawali pertemuan dengan Boeing. Kami ambil posisi selain sebagai pilihan pesawat, tetapi sebagai persyaratan untuk kami memilih Boeing atau Airbus adalah pakai bioavtur,” kata Enggar saat Seminar Nasional Sawit Indonesia pada Senin (20/8/2018).
Dalam pembicaraan tersebut, Enggar menempatkan diri sebagai pihak yang punya pilihan untuk membeli pesawat, apakah dari Boeing di AS atau beli dari Airbus yang merupakan perusahaan asal Perancis.
Syarat mutlak agar Indonesia membeli pesawat adalah dapat memakai bahan bakar bioavtur, di mana bahan bakar itu mengandung turunan dari minyak kelapa sawit.
Menurut Enggar, AS menyambut baik tawaran itu. Di satu sisi, Enggar juga sempat kedatangan Duta Besar Perancis untuk Indonesia yang disebut terkejut ketika mengetahui Indonesia memilih Boeing ketimbang Airbus.
“Jadi, terserah siapa yang duluan (sepakat memakai bioavtur), itu yang kami lakukan (transaksi),” tutur Enggar.
Dengan Boeing, Enggar mengungkapkan mereka sudah sepakat untuk memenuhi persyaratan Indonesia, yakni menggunakan bioavtur sebagai bahan bakarnya.
Boeing juga berjanji untuk memudahkan pengusaha asal Indonesia membangun pabrik pembuatan bioavtur di AS agar ketika minyak kelapa sawit dipermasalahkan di kemudian hari, sudah ada pabrik yang bisa jadi pertimbangan di sana.
“Mereka welcome, dan kalau mau ada izin untuk bantu proses pembuatan pabrik bioavtur, beri tahu maka akan difasilitasi,” ujar Enggar.
Upaya Enggar untuk mendorong penggunaan bioavtur melalui perjanjian pembelian pesawat merupakan langkah pemerintah dalam menyerap pasokan sawit yang berlebih di Indonesia. Kelebihan pasokan sawit salah satunya dikarenakan turunnya ekspor akibat tensi perdagangan global serta kampanye negatif terhadap produk sawit oleh beberapa negara.
Sumber: Kompas.com
