Menko Luhut: Kalau Sawit Terus Disudutkan, Kami Bisa Bertindak

 

Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan pemerintah mengambil upaya diplomasi untuk menghadapi resolusi parlemen Uni Eropa yang berencana menghapuskan sawit sebagai sumber bahan baku biofuel. Dalam pandangannya, masih ada peluang  bagi sawit Indonesia karena keputusan Parlemen Uni Eropa belum final.

Menko Luhut menerangkan bahwa pemerintah telah melobi Uni Eropa melalui kunjungan diplomasi bertemu Komisi Perdagangan Uni Eropa di Brussel, Belgia. Selain itu, dia bersama rombongan berkunjung ke sejumlah negara seperti Belanda dan Jerman.

“Di hadapan mereka (Eropa), Saya tegaskan jangan ajari kami tentang lingkungan. Karena kami sudah paham dengan lingkungan,”kata Luhut saat memberikan pidato utama dalam Seminar “Menjawab  Hambatan Perdagangan Ekspor Minyak Sawit di Pasar Global,” di Jakarta, Selasa (8 Mei 2018).

Berkaitan retaliasi, dikatakan Luhut, pemerintah Indonesia tidak mengenal retaliasi sepanjang perundingan dan diplomasi masih bisa berjalan. “Tetapi kalau (sawit) terus disudutkan, kami bisa ambil tindakan,” tegasnya.

Selanjutnya, kata Luhut, dirinya telah datang khusus ke Vatikan dalam kunjugan tersebut untuk menyampaikan peranan sawit dalam pengentasan kemiskinan. “Saya ke Vatikan karen ada ingin menyampaikan masalah kemiskinan dan keadilan. Minggu depan, kami  akan kembali ke sana (Vatikan) untuk mengadakan seminar membahas persoalan tersebut,” ujar Luhut.

Luhut mengatakan masih ada peluang untuk menguatkan posisi Indonesia di hadapan Uni Eropa.  Sebab, sebuah keputusan haruslah dibahas melalui suatu proses legislasi yang kompleks antara Parlemen Uni Eropa, Komisi Uni Eropa, dan Energy Council yang terdiri dari masing-masing negara anggota.

Luhut mengakui ancaman terhadap pasar ekspor kelapa sawit Indonesia saat ini berasal dari Uni Eropa dan India. Uni Eropa sedang mendiskusikan pembatasan penggunaan kelapa sawit pada biodiesel yang dipasarkan di Uni Eropa, sementara India menaikkan tarif impor untuk CPO dan turunannya menjadi 44% dan 54%.

Oleh karena itu, dijelaskan Luhut, pemerintah Indonesia akan menerapkan diplomasi perdagangan yang offensive dengan mengedepankan dialog dan lobi, terutama menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip sustainability dalam sektor kelapa sawit.

Sebagai penutup, Menko Luhut menegaskan, Indonesia akan menerapkan diplomasi perdagangan yang cukup offensive, dengan tetap mengedepankan dialog dan lobi, terutama dengan menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip suistainability dalam sektor kelapa sawit.

“Perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan aspek lingkungan, agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan sehubungan dengan itu pemerintah mengambil langkah moratorium perluasan lahan sawit, restorasi lahan gambut dan mencegah alih fungsi lahan konservasi,” pungkas Menko Luhut.

 

Sumber: Sawitindonesia.com