Menteri Jonan Peringatkan Prancis

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Prancis tidak mengganggu produk minyak sawit Indonesia.

Hal itu dia sampaikan seusai menyaksikan penandatanganan tiga letter of intent (LoI) pembangkit listrik dari energi terbarukan antara PT PLN (Persero) dan independent power producers (IPP) asal Prancis, yaitu Pace, Equis E-nergy, dan Aquo, di Kedutaan Besar Indonesia di Paris, Senin 11 Desember waktu setempat.

 

“Ada hal penting yang ingin saya sampaikan ke pemerintah Prancis soal minyak sawit RI. Minyak sawit RI ini harus bisa diterima. Kalau Prancis tetap menolak, bisa mengancam hubungan bilateral antara RI dan Prancis,” ujar Jonan.

Apa yang disampaikan Jonan membuat para hadirin terdiam. Selama ini, sawit produksi Indonesia memang selalu mendapat kampanye hitam dari Uni Eropa, seperti isu perusakan hutan hingga eksploitasi pekerja anak. Padahal, tuduhan yang mereka serukan selama ini tidak benar.

Menurut Jonan, Prancis tidak perlu menolak sawit produksi Indonesia. Apalagi, kata Jonan, perusahaan migas asal Prancis, Total, berniat mengembangkan biofuel dengan menggunakan minyak sawit. Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia ingin ambil bagian.

“Tolong selesaikan isu ini ke pemerintah Anda. Menterinya cukup populer di sini, kan? Isu ini harus dipertimbangkan dengan serius,” kata Jonan kepada delegasi Prancis.

Menteri yang dimaksud ialah Nicolas Hulot. Hulot ialah mantan wartawan dan aktivis lingkungan yang ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup Prancis.

“Hubungan RI dengan Prancis tidak hanya di bidang energi, tapi juga di bidang lain. Saya waktu jadi menteri perhubungan menyaksikan salah satu pembelian terbesar Airbus di Toulouse. Jadi, tolong pertimbangkan lagi isu ini atas nama hubungan pertemanan kita,” tambah Jonan.

Menolak Bayar

Dubes RI untuk Prancis Hotmangaradja MP Panjaitan menambahkan, upaya Prancis menjegal sawit di Indonesia bukan hanya satu-dua kali. Prancis juga kerap membawa isu kelapa sawit Indonesia ke tingkat Uni Eropa. Meski demikian, tidak semua negara UE memiliki pendapat yang sama bahwa kepala sawit asal Indonesia berdampak buruk terhadap lingkungan.

“Teman-teman di UE masih reluctant (enggan) terhadap isu sawit ini, jadi (kebijakan penolakan) masih pending juga,” katanya. Meski berjanji tidak akan menggangu Indonesia lagi, kata Hotmangadiradja, pemerintah Prancis mungkin tetap membawa isu penolakan kelapa sawit ke parlemen pada sidang Januari nanti.

Hotmangaradja menuturkan pemerintah Prancis pernah mematok bea masuk 300 euro per ton, termasuk untuk produk minyak kelapa sawit (CPO) asal Indonesia. Setelah Indonesia menolak, kata dia, mereka mau bernegosiasi sehingga jumlahnya turun jadi 30 euro/ton.

“Tapi kita bilang tetap enggak mau bayar sesen pun karena alasan atau latar belakang (pengenaan bea masuk) itu mencoreng kita. Negara kita dibilang merusak lingkungan, penyebab kebarakan hutan, padahal semuanya tidak benar,” tegasnya.

 

Sumber: Metrotvnews.com