,

Moratorium Lahan Sawit Perlu Dikaji Lagi

 

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penundaan sementara (moratorium) pembukaan lahan baru untuk kebun kelapa sawit Pasalnya, kebutuhan minyak dan lemak dunia diprediksi terus melonjak, termasuk minyak sawit, baik untuk pangan maupun nonpangan. Di sisi lain, peningkatan pasokan dunia diperkirakan tidak akan mampu menyeimbangi kenaikan konsumsi dan kondisi itu menyebabkan stok oleh masing-masing negara semakin ketat

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pemerintah hendaknya jangan dipengaruhi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), karena itu pemerintah mau tidak mau harus memikirkan kembali kebijakan moratorium tersebut. “Pilihannya, memacu produksi atau mengorbankan salah satu, apakah Indonesia mau tetap dengan B20-nya atau mengorbankan biodiesel? Supaya minyak sawitnya itu dapat digunakan untuk kebutuhan di segmen pangan. Pertanyaannya, apakah mau? Ini menyangkut investasi jutaan ton yang sudah berjalan oleh beberapa perusahaan,” kata Sahat, kemarin.

Sahat mengatakan hal tersebut saat pelaksanaan 13th Indonesian Palm Oil Conference and 2018 Price Outlook (IPOC 2017} di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/11). Di sisi lain, Indonesia juga harus serius melaksanakan peremajaan kebun, terutama untuk mengganti tanaman dengan produktivitas rendah atau tidak menghasilkan karena menggunakan bibit yang tidak sah atau tidak unggul. Di sisi lain, mengganti tanaman tua dengan produktivitas yang semakin berkurang. Dia menuturkan, apabila kebutuhan terus meningkat maka berarti semua negara penghasil minyak harus ekspansi dalam hal ini menebangi hutan. Sementara itu, kelapa sawit adalah tanaman yang mampu menghasilkan minyak lebih tinggi (sehingga kebutuhan lahan lebih rendah). Untuk itu pula, perlu ada ketentuan dari PBB untuk melihat rasio hutan. Di sisi lain, ketika produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan maka stok semakin berkurang. “Kalau dari saat ini atau 2018 Indonesia menggiatkan peremajaan dan mengizinkan ekspansi lahan maka pada 2020 produksi kita bisa catch up (mencapai posisi sama) dengan pertumbuhan konsumsi. Tapi, kalau hanya mengandalkan peremajaan, kita tetap harus mengorbankan biodiesel,” kata Sahat

Dalam pemaparannya mengenai kondisi dan outlook pasar minyak nabati dunia, Chairman LMC International Ltd James Fry mengatakan, meski tanpa efek El Nino yang baru terjadi (2015-2016), produktivitas kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia terus turun dalam dekade terakhir. Padahal, kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak yang paling produktif.

Sementara itu. akibat produktivitas tanaman penghasil minyak yang tidak mampu meningkat sesuai permintaan global, untuk semua segmen luas area) pertanaman terus bertambah dalam beberapa dekade, meski sebelum adanya biofuel. Peningkatan produksi tidak mampu beriringan dengan pertumbuhan konsumsi. Luas areal tanaman penghasil minyak terus meningkat karena pertumbuhan produktivitasnya gagal beriringan dengan pertumbuhan permintaan. “Tidak ada alasan kondisi itu akan berubah. Apalagi, dengan peningkatan populasi maka dibutuhkan kenaikan produktivitas lebih dari 3,50% per tahun dalam 15 tahun. Untuk menghindari penggunaan lahan baru,” kata Fry.

Kondisi itu, kata dia, ditambah oleh adanya moratorium dan tekanan lain yang akan menyebabkan penggunaan lahan untuk kelapa sawit diperkecil. Dampaknya, kedelai yang merupakan kandidat untuk mengatasi kondisi tersebut maka harus menambah areal baru guna mengejar ketertinggalan pasokan akibat perlambatan kelapa sawit “Untuk setiap hektare (ha) lahan kelapa sawit dengan produksi 4 ton minyak, itu setara dengan rata-rata 8 ha pertanaman kedelai dengan produksi 0,50 ton minyak untuk bisa menjaga pasokan minyak nabati tetap pada jalur yang tepat,” kata Fry.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia