Kalangan organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan moratorium sawit yang sudah digadang-gadang sejak dua tahun lalu. Mereka menilai, regulasi ini bisa mendukung pelaksanaan reforma agraria. Dengan moratorium, ada pembenahan tata kelola sawit hingga bisa membantu penyelesaian konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Sebaliknya, kalau tak ada moratorium alias perizinan perkebunan sawit terus keluar, reforma agraria bisa terganggu.
Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Wach menilai, moratorium sawit merupakan kebijakan sangat strategis. “Jika reforma agraria mau diselesaikan tapi izin-izin (perkebunan sawit) jalan terus, ini tidak inline,” katanya.
Moratorium sawit, katanya, sangat mendesak mengingat Presiden Joko Widodo kembali mencalonkan diri periode 2019-2024 dan ada masa cuti untuk kampanye pemilihan Presiden 2019.
”Kita tak terlalu berharap banyak dari sisa satu tahun ini dari kebijakan (terkait lahan), setidaknya ada fondasi penting diletakkan, termasuk menerbitkan moratorium (sawit),” katanya.
Kalau ada fondasi kuat, kata Inda, perbaikan tata kelola sawit dan implementasi reforma agraria tetap berjalan andai terjadi pergantian pemimpin periode selanjutnya.
Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Nasional mengatakan, pemerintah mau terbitkan Perpres Reforma Agraria guna selesaikan berbagai konflik agraria.
Pelaksanaan kebijakan ini akan lebih kuat kalau ada moratorium sawit. Di mana, sebagian tanah obyek reforma agraria berasal dari eks hak guna usaha, termasuk HGU telantar, tak diperpanjang maupun yang berkonflik dengan masyarakat. Regulasi itu, katanya, diharapkan mampu menjawab target reforma agraria. ”Itu tidak bisa dilakukan jika moratorium sawit tak keluar.”
Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengatakan, dari buku arahan KSP kementerian dan lembaga terkait harus evaluasi izin usaha perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri sebagai langkah prasyarat menuju reforma agraria.
“Banyak izin harus dievaluasi agar peta ketimpangan dan konflik ini jadi dasar presiden mengambil keputusan. Langkah Presiden jelas pemerataan ekonomi berkeadilan, berpihak pada wong cilik, itu garisnya,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang, akan ada 900.000-1 jutaan bidang tanah teredistribusi. Tahun ini, memiliki target 350.000 bidang reforma agraria dan di luar pembagian sertifikat dari program pendaftaran tanah sertifikat lengkap.
Soal Prepres reforma Agraria, Usep bilang, tak berhenti pada legalisasi dan redistribusi lahan juga menyentuh pemberdayaan masyarakat. Nantinya, dalam regulasi regorma agraria akan ada pasal pengaturan soal penyelesaian konflik, redistribusi, legalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat, katanya, jadi tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Selama ini, pemberdayaan masih skala terbatas. Harapannya, dengan terbit Perpres Reforma Agraria, pemberdayaan makin meluas.
Dia bilang, pemberdayaan ekonomi dalam reforma agraria ini pun memiliki tujuan untuk kedaulatan pangan.
KSP, katanya, mendorong pemberian sertifikat komunal, bukan individual sebagaimana dilakukan selama ini. ”Reforma agraria ini kan tujuan akhirnya membangun produktivitas rakyat bersama. Membangun semangat kebersamaan ini lebih mudah jika sejak awal dalam kepemilikan bersama, tetap hak milik tapi bersama. Ini akan mengikat rasa bersamaan, bertanggung jawab dan gotong royong.”
Hak komunal ini, katanya, sudah diperkuat melalui Peraturan Menteri ATR No.10/2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.Usep berharap, aturan ini bisa terlaksana konsisten.
Keterangan foto utama: Sawit. Kebun sawit di negeri ini sudah belasan juta hektar, bahkan data Sawit Watch sudah sampai 22 juta hektar. Kalau moratorium sawit belum keluar juga dan izin-izin kebun sawit terus keluar, reforma agraria bakal terkendala. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia
Sumber: Mongabay.co.id
