Perkebunan Kelapa Sawit Membangun Pedesaan

 

Sejak awalnya di tahun 1980-an, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik sebagai bagian dari pembangunan pertanian maupun pengembangan daerah (trasmigrasi), ditunjuk untuk membuka dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pedesaan. Daerah terbelakang, pinggiran, pelosok, terisolir, hinter land dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam konteks pembangunan kawasan pedesaaan merupakan kegiatan ekonomi pioner. Daerah pedesaan yang umumnya masih kosong, terisolasi dan terbelakang yang ditetapkan pemerintah untuk kawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit, dikembangkan oleh perusahaan negara/BUMN (PN) dan atau perusahaan swasta (PS) sebagai inti dan masyarakat lokal (PRP) sebagai plasma dalam suatu kerjasama PIR atau bentuk kemitraan lainya.

Mengingat daerah yang bersangkutan masih terisolasi, maka PN/PS harus membuka jalan/jembatan masuk (acces road), pembangunan jalan usaha tani (fram road), pembangunan kebun inti dan plasma, pembangunan perumahan karyawan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas sosial/umum dan pemeliran tanaman belum mengasilkan.

Berkembangnya perkebunan baru inti plasma menarik investasi petani lokal untuk ikut menanam kelapa sawit sebagai perkebunan rakyat mandiri (PR). Umumnya jumlah perkebunan rakyat ini bertumbuh cepat dalam satu wilayah sehingga luas kebun perkebunan rakyat mandiri secara total  lebih luas dari kebun pola PIR.

Pertumbuhan Perkebunan kelapa sawit baik inti, plasma maupun petani mandiri mendorong berkembangnya usaha kecil – menengah – koperasi (UMKM) yang bergerak pada supplier barang/jasa industri perkotaan (SB), maupun pedagang hasil-hasil pertanian/perikanan/perternakan untuk kebutuhan pangan (SF) masyarakat perkebunan kelapa sawit.

Pada tahap selanjutnya, pertumbuhan kelapa sawit khususnya setelah menghasilkan minyak sawit (CPO) di kawasan tersebut berkembang pusat – pusat pemukiman, perkantoran, pasar, dan lain-lain sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan menjadi suatu agropolitan (kota-kota baru pertanian).

Menurut Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2014), sampai tahun 2013 setidaknya 50 kawasan pedesaan terbelakang/terisolir telah berkembang menjadi kawasan pertumbuhan baru dengan basis sentra produksi CPO. Antara lain Sungai Bahar (Jambi), Pematang Panggang dan Peninjauan (Sumatera Selatan), Agra Makmur (Bengkulu), Sungai Pasar dan Liapat Kain (Riau), Paranggean (Kalimantan Tengah) dan kawasan lain. Sebagian besar dari kawasan sentra produksi CPO tersebut telah berkembang menjadi kota kecamatan dan kota kabupaten baru di kawasan pedesaan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Gapki Dorong Riset Keberlanjutan Sawit

 

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) mendorong kampus, peneliti, institusi, pemerintah dan semua pihak untuk terus melakukan riset keberlanjutan di sektor perkelapasawitan. Hal itu penting dilakukan guna memperkaya pemahaman soal sawit.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapki Togar Sitanggang mengatakan, semua pihak tidak boleh menggantungkan pembenaran atas pendapatnya sendiri. Apalagi, hanya bergantung pada satu buku atau riset tertentu saja.

“Perlu banyak riset dan referensi untuk memperkaya pemahaman mengenai sawit,” ujarnya pada peluncuran dan diskusi buku bertema “Privatisasi transmigrasi dan kemitraan plasma menopang industri sawit” yang diadakan The Institute for Ecosoc Rights bekerja sama dengan Norwegian Center for Human Rights di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan, pola transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit merupakan program pemerintah yang sukses di tahun I980-an. Kedua program ini mampu membuka keterisoliran daerah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk sehingga berdampak pada pemekaran wilayah.

“Kalau dilihat historisnya, 4 dari 5 pemekaran di tingkat kabupaten di Indonesia merupakan wilayah transmigrasi yang penduduknya yang menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa sawit,” kata Togar.

la mengatakan, berbagai keterbatasan program transmigrasi serta perkebunan kelapasawithanya mengikuti kondisi saat itu sehingga ada regulasi tertinggal dengan kondisi lapangan. “Akibatnya, sejumlah pihak menilai terjadi diskriminasi,” tuturnya.

Togar mencontohkan, di tahun 1980-an saat pengembangan awal perusahaansawitselalu harus mampu menyeimbangkan antara luasan areal, kemampuan produksi Tandan Buah Segar (TBS) serta kapasitas pabrik. “Perusahaan sawit berinvestasi berdasarkan kemampuan mereka,” ungkapnya.

Ia mengatakan, saat itu perusahaan hanya menggantungkan pasokan dari petani plasma karena keterbatasan kapasitas pengolahan pabrik serta petani mandiri belum berkembang. “Kalaupun, akhirnya perusahaan sawit menerima pasokan petani mandiri harganya pasti berbeda,” tuturnya.

Sementara itu, harga mandiri dihitung berdasarkan harga saat ini. Jadi sampai kapan pun perdekatan terkait harga tidak pernah berakhir, Apalagi sawit merupakan komoditas yang harganya sangat dipengaruhi faktor global.

Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) Darmono Taniwiryono mengingatkan, banyak pihak yang tidak mengenal produksawittetapi berbicara negatif tentang sawit. “Akibatnya,opini negatif komoditas itu telah merasuk di pemikiran generasi muda Indonesia sejak dari rumah hingga pendidikan.” ujarnya.

Menurut dia, sudah waktunya pemerintah dan masyarakat mendorong peningkatan promosi positif terhadap minyak sawit. Apalagi, sumbangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) terhadap devisa negara mencapai rata-rata lebih dari 15 miliar dolar AS setiap tahun.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Komoditas Bangkit

 

JAKARTA-Kenaikan harga minyak mentah tahun ini berpotensi memicu kebangkitan saham-saham sektor komoditas yang menjadi substitusi minyak bumi, terutama batubara. Dalam jangka menengah-panjang, kenaikan harga minyak juga diprediksi turut mendongkrak saham-saham berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO).

Sinyal kebangkitan saham sektor komoditas sudah muncul sejak awal tahun ini. Selama tahun berjalan (year to date/ytd), saham sektor pertambangan yang dimotori saham-saham berbasis batubara tumbuh 14,36%. Dengan penguatan itu, saham sektor pertambangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara sembilan sektor lainnya. Adapun saham sektor perkebunan, yang didominasi CPO, menguat 0,84%. (lihat tabel)

Saham komoditas tambang dan perkebunan, terutama batubara dan CPO, pernah mengalami masa gilang-gemilang pada 2009. Selama fase booming harga batubara dan CPO itu, saham pertambangan yang didominasi batubara secara sektoral melambung 151,1% pada 2009. Tren serupa dialami saham-saham perkebunan yang dimotori CPO. Pada tahun tersebut, saham CEO secara sektoral melonjak 107,71%.

Penguatan saham komoditas tahun ini bakal turut mendorong penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pengujung 2018 ke level 7.310-7.440, tumbuh 15-17% dari penutupan akhir tahun lalu di posisi 6.355,65.

Di New York Mercantile Exchange, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari kini berada di level USS 63,73 per barel. Angka itu menjauh dari level konsensus USS 50 per barel dan makin meninggalkan asumsi harga minyak nasional OCP) yang dipatok pemerintah dalam APBN 2018 sebesar USS 48 per barel.

Sejalan dengan itu, harga minyak mentah Brent North Sea, untuk pengiriman Maret turun berada di posisi USS 69,15 per barel di London ICE Futures Exchange. Kalangan analis global memprediksi harga minyak bisa menyentuh level US$ 80 per barel tahun ini.

Bersamaan dengan meningkatnya harga minyak, harga batubara ikut merambat naik. Kementerian ESDM mematok harga batubara acuan (HBA) periode Januari 2018 sebesar US$ 95,54 per ton, naik dibandingkan bulan sebelumnya US$ 94,04 per ton, dan menguat tajam dari Januari 2017 sebesar US$ 86,23 per ton.

Analis PT Binaartha Sekuritas M Nafan Aji Gusta Utama mengungkapkan, sejalan dengan prediksi penguatan harga minyak, saham-saham sektor pertambangan akan menjadi salah satu yang paling prospektif tahun ini. Penguatan harga minyak mentah, kata dia, tak cuma bakal mendongkrak batubara yang menjadi substitusi minyak bumi, tapi juga mengangkat komoditas tambang mineral, seperti nikel, emas, bahkan baja.

“Permintaan terhadap komoditas-komoditas tersebut diperkirakan meningkat tahun ini, sehingga harganya bakal membaik,” ujar Nafan kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (17/1).

Hal senada dikemukakan Direktur Investor Relations dan Chief Economist PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat Menurut dia, harga batubara dan komoditas tambang mineral, seperti tembaga dan nikel, berpeluang naik tahun ini.

“Khusus batubara, potensi penguatannya dilatarbelakangi keputusan Tiongkok mengurangi produksi batubaranya. Kemudian tahun ini potensinya harga minyak dunia juga akan menguat,” tutur Budi Hikmat saat ditemui Investor Daily di Jakarta, Rabu (17/1).

Selain dipicu permintaan di luar negeri, harga batubara di dalam negeri terdorong oleh meningkatnya permintaan terutama karena sejumlah PLTU mulai beroperasi. Selain itu, rencana pembatasan LPG bersubsidi kemasan 3 kg akan membuat permintaan terhadap produk briket batubara muncul lagi.

Harga minyak mentah dunia terus mendekati level psikologis US$ 70 per barel yang merupakan level tertinggi selama tiga tahun terakhir. Sebagian analis yakin harga minyak bakal terus merambat naik, namun sebagian lagi percaya harga komoditas itu akan kembali turun setelah AS menggenjot produksi minyaknya.

Kesepakatan pemotongan produksi oleh negara-nagara anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Rusia, dan para produsen lainnya telah mengangkat harga minyak. Selain murni faktor supply-demand, terutama akibat menggeli-atnya kembali industri manufaktor di AS dan Tiongkok, faktor geopolitik dan spekulasi bakal memengaruhi fluktuasi harga minyak dunia tahun ini.

Bank of America Merrill Lynch awal pekan ini menaikkan perkiraan harga Brent 2018 menjadi US$ 64 per barel dari semula US$ 56 per barel, dengan proyeksi defisit 430 ribu barel per hari (bpd) dalam produksi minyak global dibandingkan permintaan tahun ini. Bank AS, JP Morgan, dalam analisisnya menyatakan, fundamental-fundamental yang lebih ketat berupa pemotongan produksi merupakan pendorong utama rally harga minyak. “Namun risiko geopolitik dan pergerakan mata uang seiring dengan masifnya uang spekulatif secara bersamaan telah memperburuk pergerakan tersebut,” papar JP Morgan.

Meski demikian, sejumlah analis memperingatkan bahwa rally harga minyak sebesar 13% sejak awal tahun ini dapat mereda dalamjangka pendek. Soalnya, pemeliharaan kilang global segera berakhir dan produksi minyak di Amerika Utara bakal meningkat.

Jumlah rig yang beroperasi di ladang-ladang minyak AS bertambah 10 rig menjadi 752 rig minggu lalu. Di Kanada, perusahaan-perusahaan energi juga hampir melipatgandakan jumlah rig pengeboran minyak mereka minggu lalu menjadi 185 rig, jumlah terbanyak dalam 10 bulan terakhir.

Konsultan JBC Energy berbasis di Wina memperkirakan produksi minyak AS tumbuh 600 ribu bph pada kuartal 1-2018 dibandingkan setahun sebelumnya.

Nafan Aji memprediksi negara-negara anggota OPEC memilih menahan produksi sehingga harga minyak kembali naik. Apalagi permintaan dari AS sebagai konsumen terbesar minyak global, diperkirakan naik seiring membaiknya industri manufaktur di negara itu bersamaan dengan perbaikan ekonomi Negeri Paman Sam.

“AS tetap memerlukan impor minyak dari negara lain. Nah, sejuah ini cadangan minyak AS masih dalam posisi defisit. Jadi, ke depan, selama OPEC membatasi produks minyak, peluang kenaikan harga minyak dunia masih ada,” ujar dia.

Peluang kenaikan harga, menurut Nafan, juga terjadi pada batubara. Karena Tiongkok memutuskan untuk mengurangi produksi batubara untuk menekan polusi, stok dan pasokan batubara global bakalmenurun sehingga harganya naik.

“Hanya memang di tengah kenaikan harga minyak dunia, ada risiko untuk posisi inflasi di Indonesia. Di sinilah pentingnya pemerintah memiliki strategi yang jitu untuk mengendalikan inflasi,” tandas Nafan.

Nafan Aji menjelaskan, meski harga batubara sudah merambat naik, belum ada potensi kenaikan harga CPO yang cukup kuat ke depan. Itu terjadi antara lain akibat risiko cuaca dan kebijakan Uni Eropa melarang aktivitas impor CPO. “Produsen CPO yang biasa mengekspor CPO ke negara-negara Uni Eropa perlu mencari pasar baru,” tutur dia.

Direktur Investor Relations/Chief Economist Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat juga mengakui, meski harga minyak berpotensi mengangkat harga batubara dan komoditas tambang mineral, potensi penguatan CPO secara signifikan belum terlihat. Bisa saja dalamjangka menengah atau jangka panjang kenaikan harga minyak, batubara, dan mineral turut mendorong kenaikan harga CPO.

Menurut Nafan Aji, tim riset Binaartha Sekuritas menargetkan IHSG mencapai level resistance 7.333 pada akhir 2018, dengan prediksi harga minyak dunia dalam rentang US$ 65-80 per barel.

Nafan Aji merekomendasikan saham emiten berbasis batubara, PT Adaro Energy Tbk (ADRO), selain saham emiten yang terkait dengan produksi dan pendistribusian minyak bumi, seperti PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dan PT Elnusa Tbk (ELSA).

Investor juga dapat mencermati saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), karena emas merupakan salah satu instrumen safe haven. Saham sektor baja pun berpeluang naik karena pemerintah sedang fokus membangun infrastruktur. Membangun infrastruktur tentu butuh banyak baja,” papar Nafan yang merekomendasikan saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS).

Di sisi lain, Nafan Aji menilai sektor timah berpeluang membaik tahun ini sejalan dengan masifnya pembangunan kabel bawah laut saat ini. Timah kan digunakan untuk kabel. Belakangan ini pembangunan kabel bawah laut sangat agresif,” ucap dia.

Merujuk data Bank Dunia, terdapat delapan komoditas dunia yang harganya diprediksi meningkat pada 2018. Harga minyak mentah {crude oil) naik 5,66% menjadi US$ 56 per barel dari 2017 yang hanya US$ 53 per barel, CPO naik 1,66% menjadi US$ 732 per MT, aluminium naik 0,92% menjadi US$ 1.968 per MT, dan harga tembaga naik 1,12% menjadi USS 6.118 per MT.

Selanjutnya harga timah hitam (timbal/ lead) naik 8,69% menjadi US$ 2.500 per MT, nikel naik 4,54% menjadi USS 10.559 per MT, timah naik 0,99% menjadi USS 20.426 per MT, dan harga seng naik 3,45% menjadi USS 3.000 per MT.

Tumbuh 20-25%

Pengamat pasar modal Reza Priyam-bada mengemukakan, harga saham berbasis batubara mulai menguat sejak tahun silam. Itu terjadi seiring membaiknya perekonomian.

“Membaiknya kegiatan pabrikan yang terlihat pada data indeks manufaktur di beberapa kawasan, seperti Tiongkok, Eropa, dan AS memberikan imbas bagi kenaikan sejumlah harga komoditas, terutama batubara sebagai salah satu sumber bahan bakar penggerak mesin-mesin pabrik,” papar dia.

Menurut Reza, para pelaku pasar memanfaatkan momentum kenaikan harga batubara tersebut untuk kembali masuk ke saham-saham batubara yang sebelumnya mengalami pelemahan seiring penurunan harga komoditas tersebut.

Reza menambahkan, sejalan dengan tren harga batubara yang menguat, kinerja keuangan emiten batubara juga perlahan-lahan terangkat, meski masih ada yang merugi.

Dia menjelaskan, membaiknya kinerja keuangan dan harga saham emiten batubara masih dapat berlanjut pada 2018. “Ada dua hal yang menjadi alasan. Pertama, terkait rencana pemerintah Tiongkok yang masih memangkas produksi batubara. Kedua, meningkatnya permintaan pabrikan terhadap bahan bakar batubara seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi global,” tutur dia.

Reza Priyambada mengungkapkan, jika tren kenaikan harga batubara diasumsikan masih berlanjut, emiten batubara tahun ini berpotensi meningkat minimal 20-25%. “Emiten-emiten batubara, seperti BYAN, BSSR, ADRO, ITMG, PTBA, dan lainnya memiliki peluang mempertahankan kinerjanya pada 2018,” ucap dia.

Saham sektor pertambangan mencetak pertumbuhan tertinggi sebesar 14,36% selama tahun berjalan (year to date /ytd), diikuti sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan (4,32%), industri dasar dan kimia (3,14%), perdagangan, jasa, dan iv-estasi (1,27%), perkebunan (0,84%), infrastruktur, utilisasi, dan transportasi (0,53%), keuangan (0.52%), serta manufaktur (0,25%). Sedangkan saham sektor industri aneka minus 1,19%. Begitu pula sektor konsumsi, minus 0,32%.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Pemerintah Dorong Inovasi Pengelolaan Sawit

 

YOGYAKARTA-Pemerintah mendorong proses inovasi dalam pengelolaan industri kelapa sawit di Tanah Air. Upaya itu telah dilakukan pemerintah dengan mengimplementasikan dua kebijakan strategis, yakni pengamanan bahan baku dengan tarif bea keluar (BK) dan dana perkebunan yang pro industri serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Dedy Junaidi mengatakan, perusahaan sawit dituntut berinovasi dalam pengelolaan industri kelapa sawit. “Inovasi perlu dilakukan di sektor hulu, pengembangan industri hilir, dan diversifikasi produk kelapa sawit dari limbah komoditas itu,” kata dia seperti dilansir Antara dalam seminar Sustainable palm oil Insight di Auditorium Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu (17/1).

Untuk mendukung upaya itu, kata Dedy, pemerintah telah mengimplementasikan dua kebijakan strategis yakni pengamanan bahan baku berupa tarif bea keluar dan dana perkebunan yang pro industri serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Beberapa perusahaan kelapa sawit merespons peluang itu dengan mulai berinvestasi pada teknologi terintegrasi dan terbarukan untuk menghasilkan inovasi pengembangan teknologi di sektor hulu yang berkelanjutan. Inovasi juga dilakukan pada pengembangan produk hilir sawit dan pemanfaatan limbah bernilai ekonomi tinggi.

Dia mengatakan, industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis bagi perekonomian Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia dengan total kontribusi sebesar 48% dari produksi CPO dunia sekaligus menguasai 52% pasar ekspor minyak kelapa sawit. “Areal lahan kelapa sawit di Indonesia saat ini mencapai sekitar 10 juta hektare (ha),” jelas dia.

Ketua Panitia Seminar Sustainable palm oil Insight Muhammad Mustangin mengatakan, seminar bertujuan memberikan gambaran mengenai rantai pasok industri sawit sehingga terjaga keberlanjutannya. “Hal itu melingkupi sektor hulu, pengembangan industri hilir, dan pemanfaatn by Product sebagai produk yang mempunyai nilai ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan dan praktisi sawit,” katanya.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Perkebunan Kelapa Sawit Banyak Menyerap Tenaga Kerja

 

Industri minyak sawit khususnya perkebunan kelapa sawit merupakan suatu industri dengan teknologi relatif padat karya (labor intensive) dan bukan padat modal. Oleh karena itu, setiap pertambahan produksi minyak sawit hanya mungkin terjadi jika dilakukan peningkatan penggunaan tenaga kerja.

Secara umum, jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri minyak sawit mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni 2,1 juta orang tahun 2000 menjadi 8,2 juta orang tahun 2016. Hal ini menunjukan bahwa industri minyak sawit adalah padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Biodisel Mengurangi Impor Solar

Berdasarkan realisasi kebijakan mandatori biodiesel tahun 2014-2016 di Indonesia menghasilkan akumulasi penghematan solar, emisi CO2 dan devisa impor solar. Secara akumulasi, impor solar yang berhasil dihemat adalah 5 juta ton dengan penghematan devisa untuk impor solar sebesar USD 2,3 miliar. Selain itu juga menghemat emisi CO2 sebesar 12,4 juta ton CO2.

Dengan demikian kebijakan mandatori biodiesel memberi manfaat ganda bagi Indonesia yakni membangun kedaulatan energi nasional melalui penghematan solar impor dan devisa impor solar. Selain itu kebijakan tersebut mengurangi emisi CO2 nasional.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Peremajaan Sawit Petani Swadaya Bakal Positif

 

 

Jakarta – Sejumlah kalangan menilai positif langkah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit(BPDP-KS) yang tahun 2018 akan melakukan peremajaan aiau 1 replanting kepada petani swadaya seluas 185 ribu hektare.

Pengamat Perkebunan, Gamal Nasir, mengatakan, sudah sewajarnya petani swadaya atau petani mandiri untuk dibantu dalam melakukan peremajaan. Menurut dia, tidak sedikit dari mereka yang salah memilih benih dalam melakukan replanting, selain itu jika melihat kondisi di lapangan tidak sedikit pula tanaman petani swadaya yang sudah tua ataupun terserang hama dan penyakit.

“Jika hal ini terus dibiarkan maka tidak hanya akan mengganggu produksi nasional, tapi juga akan mengganggu ekonominya yang selama ini menggantungkan hidup dari budidaya kelapa sawit,” ujarnya, disalin dari Antara, kemarin.

Gamal yang juga mantan Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian itu menyatakan, jika produktivitas tandan buah segar (TBS) milik petani swadaya yang hanya sekitar 10-12 ton/hektare bisa ditingkatkan minimal menjadi 25 ton/-hektare/tahun maka otomatis akan meningkatkan pendapatan petani.

“Melalui replanting diharapkan Indonesia bisa mempertahankan daya saing kelapa sawit, dan meskipun dengan adanya moratorium sawit tapi tetap bisa meningkatan produksi nasional melalui replanting tanaman tua atau kebun yang produktivitasnya rendah,” kata pendiri Gamal Institute tersebut.

Menurut dia, perbaikan perkebunan milik petani swadaya perlu dilakukan, karena sekitar 40 persen dari 11 juta hektare tanaman kelapa sawit yang ada saat ini dikuasai oleh petani. “Artinya jika kita tidak lakukan ini dengan segera atau meningkatkan produktivitas tanaman rakyat, bukan tidak mungkin posisi Indonesia akan digeser oleh Malaysia yang produkr vitas perkebunan kelapa sawit-nya lebih tinggi,” katanya.

Hal senada dikatakan, Ketua Koordinator Bidang Kelapa sawit Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan, Adi Paimanais yang menyambut baik program BPDP-KS yang akan melaku kan replanting seluas 185 ribu hektare pada 2018.

“Dengan melakukan replanting seluas 185 ribu hektare maka bibit yang dibuluhkan bisa mencapi sekitar 26 juta batang. Karena tanpa adanya jaminan ketersediaan benih maka replanting tahun ini tidak akan berjalan,” ujarnya.

Siap mendukung terkait hal itu, Adi mengatakan penangkar siap mendukung penyediaan benih untuk peremajaan, “bahkan kegiatan replanting akan lebih cepat lagi dilaksanakan jika ada puluhan penangkar kelapa sawit pewaralaba yang tersebar di wilayah sentra pengembangan kelapa sawit di Indonesia.

Namun para penangkar tersebut haruslah tersertifikasi dan bibit siap tanam yang ditangkarkan juga haruslah berasal dari benih tersertifikasi. Tujuannya, menurut dia, agar tidak ada lagi tanaman kelapa sawit milik petani swadaya yang menggunakan benih tidak bersertifikat yang menyebabkan rendahnya produktivitas.

“ladi berdasarkan informasi Pusat Penelitian KelapasawitMedan, potensi penyediaan bibit oleh PPKS dan penangkar pewaralaba PPKS bisa menemuhi setengah dari kebutuhan benih. Sementara kabarnya sebagian perusahaan sumber kelapasawitjuga akan menyediakan bibit,” jelas Adi.

Penangkar Kelapa sawit asal Kalimantan Tengah, Tri Wicak, pihaknya menyatakan siap menyediakan bibit untuk kebutuhan replanting di Kalimantan Tengah. Demikian juga dengan Heri DB, pewaralaba kelapa sawit PPKS Medan di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung yang sudah menangkar 40 ribu dan sedang menunggu kiriman benih 60 ribu lagi dari PPKS. Sementara penangkar kelapa sawit asal Riau dan Deddy Ruslie penangkar pewaralaba asal Kalimantan Barat juga telah melakukan pembibitan pre nursery.

Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) Darmono Taniwiryono menyatakan, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat mendorong peningkatan promosi positif terhadap minyak sawit. Apalagi, kata Darmono, sumbangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) terhadap devisa negara mencapai rata-rata lebih dari 15 miliar dolar AS setiap tahun.

“Banyak pihak yang tidak mengena) produksawittetapi berbicara negatif tentang sawit. Akibatnya, opini negatif komoditas itu telah merasukdi pemikiran generasi muda Indonesia sejak dari rumah hingga pendidikan,” katanya, disalin dari Antara.

Oleh karena itu, lanjutnya, sudah waktunya semua pihak melakukan riset-riset ilmiah agar tidak terlalu cepat mendiskreditkan produksi minyak kelapasawitsebagai produk yang tidak ramah lingkungan.

Sebelumnya Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang menyatakan, pola transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit merupakan program pemerintah yang sukses di tahun 1980-an.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT DI 2018 DITARGET SELUAS 185 RIBU HA

 

 

JAKARTA – Setelah sebelumnya pemerintah lewat Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian menargetan peremajaan kelapa sawit rakyat seluas 20.780 ha, yang didukung pendanaan peremajaan sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, kini di 2018, pemerintah berencana melakukan peremajaan sawit rakyat untuk seluas 185 ribu ha.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang menyebut, untuk kebutuhan kegiatan peremajaan sawit rakyat seluas itu maka dibutuhkan pendaanaan sekitra Rp 5 triliun. “Untuk beberapa wilayah sawit rakyat sudah di remajakan,” katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/1/2018)

Lebih lanjut kata dia, peremaajaan sawit rakyat dilakukan, lantaran banyak masyarakat yang mengelola perkebunan kelapa sawit yang tidak produktif dengan rata-rata produktivitas sekitar 1-2 ton per ha. Haraannya, dengan adanya upaya peremajaan ini akan ada peningkatan produksi sawit. “Kalau bisa produktivitas perkebunannya 8 ton sampai 10 ton. Jadi bisa 8-10 kali lipat kalau sawit ini diperbaiki,” Kata Bambang.

Menurut catatan Bambang, dari total lahan sawit yang dikelola pekebun sawit baik plasma dan swadaya seluas 4,7 juta ha, diperkiraan sebanyak 2,4 juta ha lahan yang harus ditingkatkan produktivitasnya.

Sementara itu, dana peremajaan kebun sawit seluas 185.000 ha ini berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) Kelapa Sawit. Dimana setiap petani akan mendapatkan dana replanting Rp 25 juta per ha. (T2)

 

 

Sumber: Infosawit.com

Sudah Saatnya Pemerintah Dorong Promosi Positif Minyak Sawit

 

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) Darmono Taniwiryono menyatakan, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat mendorong peningkatan promosi positif terhadap minyak sawit. Apalagi, kata Darmono, sumbangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) terhadap devisa negara mencapai rata-rata lebih dari 15 miliar dolar AS setiap tahun.

neraca

“Banyak pihak yang tidak mengenal produk sawit tetapi berbicara negatif tentang sawit. Akibatnya, opini negatif komoditas itu telah merasuk di pemikiran generasi muda Indonesia sejak dari rumah hingga pendidikan,” katanya, disalin dari Antara.

Oleh karena itu, lanjutnya, sudah waktunya semua pihak melakukan riset-riset ilmiah agar tidak terlalu cepat mendiskreditkan produksi minyak kelapa sawit sebagai produk yang tidak ramah lingkungan.

Sebelumnya Sekjen Gabungan Pengusaha KelapasawitIndonesia (GAPKI) Togar Sitanggang menyatakan, pola transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit merupakan program pemerintah yang sukses di tahun 1980-an.

Kedua program ini mampu membuka keterisoliran daerah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk sehingga berdampak pada pemekaran wilayah. “Kalau dilihat historisnya, 4 dari 5 pemekaran di tingkat kabupaten di Indonesia merupakan wilayah transmigrasi yang penduduknya menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa sawit,” kata Togar pada peluncuran dan diskusi buku bertema “Privatisasi transmigrasi dan kemitraan plasma menopang industri sawit” diadakan The Institute for Ecosoc Rights bekerja sama dengan Norwegian Center for Human Rights di Jakarta, Kamis (11/1).

Namun, lanjutnya, karena berbagai keterbatasan program transmigrasi serta perkebunan kelapa sawit hanya mengikuti kondisi . saat itu sehingga ada regulasi tertinggal dengan kondisi lapangan, akibatnya, sejumlah pihak menilai terjadi diskriminasi.

Togar mencontohkan, pada 1980-an, saat pengembangan awal, perusahaan sawit selalu harus mampu menyeimbangkan antara luasan areal, kemampuan produksi TBS serta kapasitas pabrik. Perusahaan sawit berinvestasi berdasarkan kemampuan mereka. Jika memiliki 5.000 ha lahan maka pasokan yang dibutuhkan adalah 30 ton TBS perjam.

Saat itu, tambahnya, perusahaan hanya menggantungkan pasokan dari petani plasma karena keterbatasan kapasitas pengolahan pabrik serta petani mandiri belum berkembang. Menurut Togar, kalaupun akhirnya perusahaan sawit menerima pasokan petani mandiri harganya pasti berbeda. Hal itu karena harga plasma dihitung berdasarkan harga rata-rata 2-3 bulan lalu, sementara itu, harga mandiri dihitung berdasarkan harga saat ini. “Jadi sampai kapan pun pendekatan terkait harga tidak pernah berakhir. Apalagi sawit merupakan komoditas yang harganya sangat dipengaruhi faktor global,” katanya.

Togar mengingatkan, semua pihak tidak hanya menggantungkan pembenaran atas pendapatnya hanya pada satu buku atau riset tertentu saja. “Perlu banyak riset dan referensi untuk memperkaya pemahaman mengenai sawit,” katanya.

Parlemen Eropa akan melakukan pemungutan suara (voting) terkait energi dari sumber terbarukan, termasuk kelapa sawit Indonesia, pada 17 Januari 2017 di Markas Besar Parlemen Eropa, Strasbourg, Prancis.

Laporan, yang disebut Proposal Petunjuk Parlemen dan Dewan Eropa untuk Promosi Penggunaan Energi dari Sumber Terbarukan, Parlemen Eropa itu berupaya menghapuskan penggunaan biodiesel dari minyak sayur pada 2030 dan berbahan kelapa sawit, termasuk dari Indonesia, pada 2021.

Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussel, Belgia, Andi Sparringa kepada ANTARA News, Sabtu, mengemukakan bahwa usulan yang bersumber dari Komite lingkungan Hidup (ENVI) Parlemen Eropa tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan dan keadilan niaga sekaligus menjurus kepada terjadinya pemisahan kebijakan tanaman terhadap produksawitdi Eropa.

Dikatakannya bahwa Indonesia telah mengadvokasi pentingnya kelapa sawit sebagai salah satu elemen utama dari kepentingan nasional karena menyangkut kesejahteraan 17 juta warga Indonesia, termasuk petani kecil dengan ketergantungan secara langsung maupun tidak langsung dari industri kelapa sawit.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara dengan Uni Eropa (ASEAN-EU Summit) di Manila, Filipina, pada November 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar praktik diskriminasi dan kampanye hitam terhadap kelapa sawit Indonesia dihentikan, terutama di Eropa.

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi juga menekankan adanya keterkaitan erat antara kelapa sawit dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sesuai dengan aspirasi dalam komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030.

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita berpandangan bahwa kebijakan memilih keluar (singling out) terhadap produk kelapa sawit tidak dapat menjadi basis yang baik bagi masa depan hubungan Indonesia dengan Uni Eropa.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Produktivitas Diyakini Terpacu

 

 

JAKARTA-Pelaku usaha optimistis produktivitas lahan kelapa sawit secara nasional meningkat pada 2018 seiring dengan bertambahnya luas area peremajaan kebun rakyat oleh pemerintah.

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) menyambut baik pengucuran dana sebesar Rp5 triliun untuk peremajaan kebun sawit rakyat tahun ini.

Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria GAPKI, Eddy Martono menyebutkan pengucuran dana ini akan berdampak positif tidak hanya pada produk si sawit di kalangan petard sawit tetapi juga secara nasional.

“Nah, ini bagus sekali. Artinya bahwa bisa nanti peremajaan ini untuk ke depannya akan membantu sehingga produksi kita tidak serendah sekarang ini,” katanya ketika dihubungi Bisnis, Senin (15/1).

Dia menjelaskan bahwa pada umumnya, sama seperti lahan sawit industri, sawit yang dikelola secara swadaya oleh rakyat juga membutuhkan peremajaan atau replanting. Namun, rakyat kerap kali lupa menyisihkan dana untuk melakukan peremajaan sehingga tidak bisa melakukan replanting ketika waktunya tiba.

Akibatnya, saat ini kapasitas tanaman perkebunan sawit rakyat hanya mencapai 120 pohon per hektare (ha), di bawah kapasitas tanam lahan milik industri yang mencapai 136 pohon per ha.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya produksi sawit rakyat adalah pemilihan bibit dan metode penanaman serta perawatan.

Dengan adanya bantuan peremajaan dari pemerintah, tambah Eddy, kualitas benih yang nantinya digunakan oleh petani swadaya juga lebih baik sehingga bisa menghasilkan minyak sawit mentah lebih banyak.

“Rerata produksi CPO petani swadaya bisa menjadi 4 ton-5 ton per ha per tahun, dari yang sekarang 1,5 ton-2 ton per ha tahun,” kata Eddy.

Adapun, produksi tandan buah segar kelapa sawit rakyat per tahun saat ini hanya mencapai 15 ton-18 ton ton per ha per tahun, sedangkan kebun inti maupun plasma korporasi bisa menghasilkan 30 ton per ha per tahun. “Kalau dikelola dengan baik, kebun rakyat bisa menghasilkan 25 ton per ha per tahun.” 185.000 HA

Sementara itu, Kementerian Pertanian menyiapkan dana senilai Rp5 triilun untuk peremajaan kebun kelapa sawit rakyat sepanjang 2018.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyebutkan dana dari pungutan ekspor kelapa sawit itu akan disalurkan ke 75 kabupaten yang masuk dalam 20 provinsi prioritas dengan luas tanam 185.000 hektare (ha).

Masing masing petani sawit pengelola perkebunan rakyat di 20 provinsi tersebut akan menerima dana sebesar Rp25 juta per ha dengan ketentuan tiap petani boleh memperoleh jatah untuk 1 ha-2 ha untuk 2018.

“Rp25 juta per ha untuk 75 kabupaten. Satu petani tidak boleh lebih dari 4 ha tapi mungkin untuk 2018 ini cukup 1 ha-2 ha dulu lah [per petani] . Nanti tahun depan lagi target totalnya itu maksimum 4 ha,” kata Bambang, Senin (15/1).

Adapun, sisa dana sebesar Rp375 miliar akan dialokasikan untuk mempersiapkan petani aga bisa melakukan replanting atau peremajaan dan jika masih bersisa, dana bisa digunakan untuk menambah luas lahan perkebunan sawit rakyat yang akan diremajakan.

Bambang menjelaskan hal ini juga dilakukan pada program replanting perkebunan sawit rakyat tahun lalu di mana target awal adalah 20.000 ha dan realisasi akhirnya mencapai 20.780 hektar.

“Ada fasilitas untuk mempersiapkan petani supaya dia bisa .siap replanting. Ada kegiatan kegiatan lain untuk fasilitasi itu. Kelebihannya bisa saja enggak pas betul 185.000, bisa ditambah,” jelasnya.

Kendati telah menetapkan 20 provinsi sebagai wilayah prioritas penyaluran dana sawit untuk perkebunan rakyat, kesempatan juga terbuka untuk provinsi sawit lain selama pemerintah daerahnya siap.

“Jadi, ini rencana kita tapi kalau ada daerah tertentu lebih siap duluan dibanding daerah lain, itu akan kita berikan porsi lebih besar. Walaupun ini targetnya, silahkan berpacu masing-masing daerah,” pungkasnya.

Kementan menyebutkan dari total 4.7 juta hektare (ha) lahan sawit milik rakyat, ada 2.4 juta ha lahan yang perlu ditingkatkan produktivitasnya melalui program peremajaan.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengembangan komoditas kelapa sawit tidak lagi dapat ditempuh melalui ekstensifikasi lahan meskipun pemerintah meluncurkan program reforma agraria untuk redistribusi kepemilikan tanah kepada masyarakat.

Untuk itu, lanjutnya, peremajaan perkebunan sawit yang tanamannya sudah tua atau berproduktivitas rendah menjadi opsi. Apalagi, banyak petani menggunakan bibit asalan karena keterbatasan modal sehingga produktivitas CPO perkebunan rakyat saat ini di bawah potensi.

Juli E R Manalu

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Penangguhan Izin Usaha Sawit Diperpanjang

 

 

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk memperpanjang penangguhan izin perkebunan sawit di wilayahnya.

Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, mengisyaratkan akan terus mengoptimalkan izin-izin yang telah dimiliki pengusaha dan tidak akan menerbitkan izin baru untuk kegiatan kelapa sawit pasca peralihan kewenangan.

Pernyataan Awang itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim H Ujang Rachmad, akhir pekan lalu. Berdasarkan data yang dihimpun sampai dengan tahun lalu, tercatat ada” 351 perusahaan subsektor perkebunan kelapa sawit beroperasi di Kaltim.

Adapun pemegang izin usaha perkebunan (IUP) sebanyak 297 perusahaan dan pemegang izin hak guna usaha (HGU) sekitar 156 perusahaan, sedangkan luasan lahan IUP mencapai 2,26 juta hektare.

Sementara itu, HGU mencapai 1,02 juta hektare. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis sebelumnya, produksi crudepalm oilatau CPO mencapai 2,5 juta ton-3,5 juta ton dari 1,15 juta hektare kebun kelapasawittiap tahunnya.

Jumlah itu setara dengan 14 juta ton tandan buah segar. Dinas Perkebunan Kaltim menargetkan 2018 ini jumlah produksi meningkat menjadi 18 juta ton.

Gubernur tak menjelaskan sampai kapan moratorium perkebunan ini akan dicabut. Namun, Awang menyatakan pihaknya saat ini akan fokus menertibkan izin-izin yang sudah ada.

Komitmen ini sudah lama tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 17/2015 tentang Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit.

Ratusan izin dan jutaan hektare lahan sawit, menurut Awang, mesti ditertibkan agar pengembangansawitlebih optimal terarah.

“Perkebunan siap menggantikan posisi minyak dan gas bumi sebagai sumberenergi baru terbarukansekaligus penghasil serta lokomotif ekonomi Kaltim,” harapnya.

Data yang dihimpun Dinas Perkebunan menyebut sebanyak 75 pabrik pengolahan telah terbangun. Dalam beberapa tahun ke depan pabrik CPO di Kaltim ditarget dapat mencapai 92 pabrik yang tersebar di beberapa kabupaten.

Direktur Eksekutif Wahana lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim Fathur Roziqin mengapresiasi kebijakan ini karena sejalan dengan instruksi presiden.

“Kajian khusus kerusakan kita belum lakukan. Tetapi untuk kasus sawit, kita banyak tangani konflik-nya,” jelasnya kemarin.

Menurut Fathur, penanganan kasus sawit tidak cukup hanya dengan menunda izin baru, pemerintah daerah juga mesti melakukan audit lingkungan, mengingat situasi konflik dan degradasi lingkungan yang diakibatkan.

“Yang juga terpenting adalah audit perizinan yang menuai konflik agraria. Konflik ini kian meluas, berbanding lurus dengan sebaran izin yang terbit,” sambungnya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia