Fasilitas Ekspor Dibenahi, Perekonomian Bengkulu Bisa Melesat

Pelaku industri sawit di Bengkulu mengharapkan pembangunan terminal curah cair di Pelabuhan Pulau Baai,  Bengkulu, dapat segera diwujudkan. Dengan adanya terminal curah cair mempermudah pengiriman sawit tujuan domestik dan ekspor. Selain itu, ekonomi Bengkulu dapat bergerak lebih cepat.

“Selama ini pengiriman minyak sawit harus melalui provinsi tetangga seperti Padang dan Lampung. Bahkan untuk ekspor juga kesulitan,” ujar John Irwansyah Siregar, Ketua GAPKI Provinsi  Bengkulu, dalam Workshop bersama Media Massa dengan tema “Memperkuat Persepsi Positif Industri Kelapa Sawit di Kalangan Media Massa dan Netizen” di Hotel Madelin Bengkulu, Selasa (16 Oktober 2018).

John Irwansyah menuturkan GAPKI sangat mendukung pembenahan infrastruktur di Pelabuhan Pulau Baai supaya perekonomian daerah tumbuh. Pasalnya, kegiatan ekspor sawit yang melalui Pulau Baai hanya terealisasi sekitar 30%-40%. “Kami ingin pembenahan sehingga ekspor langsung dari Bengkulu. Tidak hanya sawit, ekspor kopi asal Bengkulu harus melalui pelabuhan Panjang di Lampung. Makanya, kami sangat mendukung terminal curah cair ini,” ujar John.

Dukungan ini telah dibuktikan GAPKI Bengkulu melalui serangkaian kerjasama. Antara lain pada 18 November 2016, penandatanganan MoU dengan Pelindo II P. Baai mengenai Rencana Kerjasama Pembangunan & Pengoperasian Terminal Curah Cair di Pelabuhan P. Baai Bengkulu. Selanjutnya pada 21 Desember 2017, Ground Breaking Pembangunan Tangki Timbun untuk CPO di Pelabuhan P. Baai – Bengkulu.

Dengan adanya terminal curah, dikatakan John, akan terwujud investasi di sektor hilir sawit. Dalam waktu dekat akan ada peletakan batu pertama pembangunan refineri sawit oleh investor asal India. Selain refineri, provinsi  Bengkulu membutuhkan pabrik pengolahan PKO. Nantinya, limbah ampas atau bungkil dapat diolah menjadi pakan ternak sapi.

Menurut John Irwansyah, dengan adanya pembangunan terminal curah cair akan menambah pendapatan daerah Bengkulu dan penyerapan tenaga kerja. Selain akan dibangun terminal curah cair akan dibangun juga Kawasan Ekonomi Khusus, Karantina Hewan dan Terminal Curah Kering yang terintegrasi.

“Untuk industri sawit, terminal curah cair akan mempercepat proses pengapalan. Alhasil  sangat menguntungkan buat pelaku bisnis sawit, karena CPO dapat terkirim secepatnya, begitupula dengan perputaran bisnisnya akan cepat,” tambah John.

Dalam kesempatan terpisah, Pelindo II menjelaskan pembangunan Terminal Curah Cair bertujuan untuk mendukung perkembangan industri Curah Cair di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Terminal Curah Cair ini akan dibangun di atas lahan HPL milik Pelindo II seluas 17 hektar. Lahan seluas itu menampung 19 tangki penampung bahan curah cair seperti minyam sawit (CPO) berkapasita 3.000 ton per tangki. Serta diproyeksikan mampu melayani 2 juta ton per tahun.

Pelindo II  menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai mitra. Terminal curah cair ini nantinya akan menggunakan teknologi modern. Selama ini Pelindo II sudah melayani penanganan dan pelayanan cargo curah cair jenis Crude Palm Oil (CPO). Namun masih dilakukan secara konvensional dengan metode truck lossing.

Di Bengkulu, produksi CPO tahun 2017 mencapai 984.340 ton. Dengan areal perkebunan sawit seluas 379.084 hektare terdiri dari perkebunan swasta 126.332 hektare dan perkebunan negara 3.635 hektare. Hampir 66% perkebunan sawit di Bengkulu dikelola petani rakyat seluas 248.817 hektare.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

KUD Mulus Rahayu Sukses Jalankan Program PSR

 

Koperasi Unit Desa (KUD) Mulus Rahayu, Riau berhasil menjalankan program peremajaan sawit untuk menjadi contoh petani sawit lainnya. Peremajaan sawit di KUD Mulus Rahayu adalah program yang pertama kali dijalankan petani plasma, perusahaan (Asian Agri) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kesuksesan ini disampaikan Ketua KUD Mulus Rahayu, Pawito Saring saat menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud di desa Delima Jaya, Kabupaten Siak, Riau, pada pekan lalu. Kunjungan ke kebun plasma merupakan satu rangkaian dengan Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Penguatan Kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat”, di Pekanbaru.

Pawito Saring menyebutkan  KUD Mulus Rahayu menjadi koperasi petani kelapa sawit pertama yang menerima dana bantuan peremajaan dari pemerintah melalui BPDP-KS sekaligus melakukan peremajaan pertama pada April 2016.

“Kami bersyukur menjadi petani yang menerima dana bantuan peremajaan dari pemerintah. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan juga turut mendukung dalam mempersiapkan kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan, baik pada proses peremajaan di lapangan hingga dukungan ekonomi  alternatif sehingga  tidak menghadapi tantangan yang berarti dan melakukan peremajaan dengan lancar,”ujar Pawito.

Sebanyak 135 petani anggota KUD Mulus Rahayu meremajakan kebunnya mencapai luasan hingga 310 hektar kebun sawit yang dalam waktu dekat akan melakukan panen perdana.

“Kami berharap kesuksesan kami dapat menginspirasi rekan-rekan sesama petani kelapa sawit agar tidak takut meremajakan kebunnya. Dukungan pemerintah dan juga perusahaan akan sangat membantu demi memperoleh hasil produksi kebun yang maksimal,” ujar Pawito.

Musdhalifah Machmud dalam sambutannya menyampaikan, pendampingan dari perusahaan kepada para petani melalui program kemitraan diperlukan untuk dapat saling mendukung dan mengingatkan. “Petani harus dapat dengan teliti memilih bibit berkualitas untuk ditanam sebagai faktor penting dalam mendukung produktivitas kebun petani yang telah diremajakan,” ujar Musdhalifah.

Selanjutnya, Musdhalifah mengatakan prinsipnya petani sawit harus dibantu. Melalui program PSR tidak semata-mata untuk peningkatan produktivitas melainkan program untuk rakyat untuk memberikan solusi yang selama ini terjadi di sektor perkebunan. Kemudian, kami juga mendorong untuk kemitraan. bagi peruahaan yang di sekelilingnya ada petani sawit untuk dibantu dalam program PSR karena jika tidak dibantu mereka (petani) akan kesulitan untuk menyiapkan administrasinya.

Head of Partnership Asian Agri, Pangarepan Gurusinga menyampaikan dukungan terhadap petani oleh perusahaan melalui program kemitraan dan pemerintah merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan program peremajaan.

“Asian Agri mendukung seluruh petani mitra yang berkomitmen untuk meremajakan kebun sawitnya, dimulai dari masa persiapan, pencarian akses pendanaan hingga pada dukungan ekonomi alternatif. Dengan begitu mitra tidak perlu merasa khawatir untuk melakukan peremajaan,”pungkas  Pangarapen.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Harga CPO Terangkat Perayaan Diwali India

JAKARTA. Ekspektasi meningkatnya permintaan dari India dan meredanya isu perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China berdampak positif pada harga minyak sawit alias crude palm oil (CPO). Rabu (17/10), harga CPO pengiriman Januari 2019 di Malaysia Derivative Exchange menguat 0,75% ke RM 2.261 per ton. Dalam sepekan, harga CPO naik 0,08%.

Direktur Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, penguatan harga CPO diiringi ekspektasi peningkatan permintaan dari India. Maklum, bulan depan, masyarakat India merayakan festival Diwali.

Alhasil, ada potensi impor CPO India meningkat hingga 10% pada November. “Peningkatan ini jadi katalis positif bagi harga CPO karena India merupakan importir terbesar setelah China,” papar Ibrahim, kemarin. Di samping itu, komoditas ini diuntungkan karena satu pekan terakhir sentimen perang dagang mereda.

AS saat ini lebih memusatkan perhatiannya kepada Arab Saudi pasca menghilangnya jurnalis Washington Post. Konflik ini kian memanas setelah Presiden AS Donald Trump mengancam menjatuhkan sanksi berat kepada Arab Saudi jika terbukti bersalah.

Buntutnya, harga minyak mentah dunia melonjak dan CPO sebagai substitusi minyak mentah ikut diuntungkan. “Selama konflik geopolitik ini berlangsung, dalam jangka pendek harga CPO masih bisa menguat,” kata Ibrahim.

Larangan CPO

Namun, dalam jangka panjang tetap masih banyak sentimen negatif yang bisa membuat harga CPO kembali tertekan. Salah satunya bila tensi perang dagang kembali meningkat. Selain itu, moratorium larangan penggunaan minyak sawit di AS dan Eropa berpotensi melemahkan harga komoditas kebun ini.

Analis Monex Investindo

Futures Ahmad Yudiawan menambahkan, kampanye hitam soal penggunaan minyak sawit selama ini jadi penyebab ekspor CPO dari Malaysia menurun. Namun, kali ini, dia menyebut, permintaan India akan meningkat 10% atau 2,4 juta ton hingga Desember 2018. Nah, potensi permintaan minyak nabati ini dapat mendongkrak harga CPO.

Yudi memperkirakan, harga CPO akan bergerak di RM 2.150-RM 2.150 per ton pada Kamis (18/10). Dalam sepekan, harga akan bergerak antara RM 2.130-RM 2.260.

Sementara Ibrahim melihat indikator moving average harga CPO 10% di atas bollinger tengah. Indikator stochastic di 60% negatif sedangkan MACD di 60% positif. Adapun RSI di level 70%.

Ibrahim memperkirakan harga CPO akan naik dan bergerak di RM 2.244-RM 2.270 pada hari ini. Sepekan ke depan, harga bergerak antara RM 2.229-RM 2.275 per ton.

 

Sumber: Harian Kontan

Riau Data 1,3 Juta Ha Kebun Sawit Swadaya

Pemprov Riau tahun depan akan memulai rencana aksi provinsi (RAP) program sawit berkelanjutan 2018-2023 sebagai lanjutan dari rencana aksi nasional. Salah satu poin utama yang dikerjakan yaitu pendataan kebun sawit rakyat atau swadaya.

Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Vera Virginia mengatakan program ini merupakan upaya lanjut seusai terbentuknya tim Forum Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (Foksbi) di Jakarta pada Juni lalu.

“Setelah pengesahan tim Foksbi di Jakarta, sekarang mulai dilakukan langkah turunan, dan Riau terpilih bersama Sumut dan Kaltim sebagai daerah percontohan, pertimbangannya juga karena lahansawitdi Riau yang paling luas,” katanya seusai pembahasan RAP sawit berkelanjutan di Pekanbaru, Selasa (16/10).

Vera mengatakan tim Foksbi ini belum disahkan oleh Presiden Jokowi, tetapi sudau diisi oleh 11 kementerian dan lembaga terkait yang menaungi perkebunan kelapa sawit.

Untuk Provinsi Riau, salah satu fokus utama program RAP Riau untuk sawit berkelanjutan yaitu pendataan kebun sawit rakyat.

Hal itu dilakukan mengingat berdasarkan data statistik pihaknya, luas perkebunan sawit di Provinsi Riau mencapai 2,3 juta hektare (ha). Namun, luas lahan yang berizin atau memegang hak guna usaha dari pemerintah hanya seluas 975.000 ha yang merupakan kebun perusahaan atau mendekati 1 juta ha, sedangkan sisanya 1,3 juta ha kebun sawit swadaya belum terdata dengan jelas.

Akibatnya, program pemerintah dalam mendorong produktivitas perkebunan savvit rakyat dengan meremajakan tanaman sawit menjadi terkendala.

“Karena itu tahun depan RAP ini mulai berjalan dengan fokus pada pendataan kebun sawit swadaya, yang di lapangan itu bisa dibuktikan nanti murni dikuasai masyarakat atau dikuasai perusahaan dengan cara lain, ini masalahnya dan mau tidak mau harus diselesaikan,” katanya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

PTPN V Remajakan 745 Ha Perkebunan sawit

PEKANBARU – Perusahaan perkebunan milik negara PT Perkebunan Nusantara V meremajakan 745 hektare (ha) perkebunan sawit di salah satu areal kerja perusahaan sebagai upaya peningkatan produksi tandan buah sawit(TBS). Peremajaan sawit di hamparan areal perkebunan Terantam, Kasikan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tersebut dilakukan dua lokasi. Lokasi pertama adalah Afdeling 7 seluas 344 ha. “Kemudian di Afdeling 8seluas 401 ha,” kata Manajer Kebun Terantam PTPN V Arif Subhan Siregar seperti dilansir Antara di Pekanbaru, Selasa (16/10).

Dia menjelaskan, peremajaan perkebunan sawit yang menjadi program prioritas PTPN V dalam satu dekade terakhir itu ditandai dengan penanaman perdana yang dilakukan awal pekan ini. Secara umum, Arif menargetkan peremajaan sawit tersebut dapat segera rampung bersamaan dengan proses pembersihan lahan yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Arif berharap pasca peremajaan sawit tersebut maka nantinya produktvitas TBS dapat ditingkatkan 16 ton per ha. “Land clearing berjalan baik. Mudah-mudahan selesai Desember 2018 mendatang,” jelas dia.

Dalam kegiatan tanam perdana yang selalu menjadi tonggak sejarah baru bagi setiap areal kerja perusahaan itu turut dihadiri oleh pewakilan Kementerian BUMN, M Saiful Anam, perwakilan Holding PTPN III (Persero), serta unsur pejabat PTPN V lainnya. Saiful Anam menyebutkan sawit merupakan salah satu tulang punggung bagi perekonomian negeri. Untuk itu ia meminta agar sawit yang ditanam dapat memberi hasil yang paling baik.

“Sawit merupakan tulang punggung (pembangunan bangsa). Semoga memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Terimakasih PTPN atas produktifitas yang paling baik tahun 2018,” tuturnya.

Sementara itu Direktur Operasional PTPN V Balaman Tarigan yang diwakili oleh Kabag Tanaman Haris Hamonangan Siregar menjelaskan bahwa tanam perdana ini merupakan penanaman yang ketiga kalinya di lingkungan Kebun Terantam. “Penanaman pertama kali di lakukan tahun 1993. Sampai dengan saat ini LC sudah 85 persen terlaksana,” urainya.

PTPN V merupakan perusahaan yang bergerak pada perkebunan sawit dan pengolahannya serta perkebunan karet terbesar di Provinsi Riau. Pada 2018 ini, PTPN V mencatat kinerja yang terus tumbuh positif. PTPN V baru saja merilis pendapatan perusahaan yang mencapai Rp 1,12 triliun sepanjang 2017 atau meningkat hampir 30% dibanding pendapatan pada 2016 yang tercatat sebesar Rp 872,30 miliar. Peningkatan pendapatan dan laba yang telah diaudit tersebut mayoritas ditopang dari sektor hulu dan hilir perkebunan sawit

Sepanjang 2017, produksi tandan buah segar (TBS) sawit mencapai lebih dari 1.18 juga ton atau meningkat 4,14% di atas rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). Seluruh produktivitas TBS itu diperkuat dengan keberadaan 12 unit pabrik kelapasawit(PKS) serta satu PKS yang khusus mengolah inti sawit Seluruh PKS juga telah diakui dengan mengantongi sertifikat Indonesia Sustainable palm oil (ISPO). Selain itu, catatan positif PTPN V juga ditopang dari sistem efesiensi perusahaan yang terus diperbaiki untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja BUMN tersebut

Sawit Berkelanjutan

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau melakukan konsultasi publik terkait Rancangan Rencana Kegiatan Aksi Provinsi Kelapa sawit Berkelanjutan. “Alhamdulillah setelah bekerjasama dengan berbagai pihak kita lalu membuat rencana aksi dan saat ini baru konsultasi publik. Yang paling krusial adalah mendata potensi perkebunan di Riau,” kata Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Riau Vera Virgianti di Pekanbaru, kemarin.

Dia menjelaskan rencana aksi ini adalah tindak lanjut dari dibentuknya Forum Komunikasi Kelapa sawit Indonesia Berkelanjutan Indonesia (FoKS-BI) Provinsi Riau yang disahkan akhir Juni lalu. Konsultasi publik kemudian dilakukan dengan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, petani, akademisi, perbankan hingga lembaga swadaya masyarakat. Terkait masalah data perkebunan menurutnya selama ini yang ada hanya data izin atau hak guna usaha dari perusahaan. Tapi untuk perkebunan rakyat ataupun program pertanian dulunya tak ada data spa-sialnya, hanya secara angka misalnya yang akan diremajakan tahun ini 98 ribu ha kebun sawit di Riau.

Padahal, data seluruh penduduk pekebun rakyat diindikasikan ada 1,30 juta ha dan data izin koorporasi juga tidak sampai 1 juta ha, tepatnya 975 ribu ha. Sedangkan potensi perkebunan statistik yang dipakai 2,40 juta ha. “Jadi hampir 1,30 juta ha itu kebun rakyat, baik rakyat sebenarnya atau rakyat dalam tanda kutip, ada penguasaan lahan oleh korporasi, ada keterlanjuran, tidak dilaporkan, atau mengurus pelepasan tidak kunjung lepas. Ada juga yang sengaja menguasai lebih dari 25 ha tapi penguasaannya pribadi dan tidak melaporkan izinnya,” ungkap dia.

Akibatnya negara juga kehilangan potensi pajak, karena luas bertambah tapi pajak tak bertambah. Oleh srbab itu dalam rencana aksi database yang paling penting karena itu ujung pangkal agar bisa tahu luas perkebunan yang rakyat. “Baru setelah itu kita bandingkan dengan tata ruang yang outlinenya 400 ribu ha untuk perkebunan sawit, di situ peluang pemda mengakomodir kepentingan rakyat. Memang dulu diusulkan 1 juta ha tapi dari lingkungan hidup dan kehutanan menyetujui 400 ribu, tapi itu sudah konsensus terbaik,” tambahnya.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

September, Realisasi Serapan FAME 437.980 KL

JAKARTA – Realisasi serapan unsur nabati ( fatty acid methyl eter /FAME) setelah perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) mencapai 437.980 kiloliter (KL) untuk periode September sampai 10 Oktober. Realisasi ini naik dari sebelum perluasan mandatori yang sekitar 200 ribu KL per bulan.

Direktur Jenderal energi baru terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Day Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, pelaksanaan perluasan mandatori B20 memang belum optimum. Namun, sejak perluasan mandatori dimulai pada 1 September lalu, pelaksanaannya sudah semakin baik.

“Realisasi serapannya (FAME) dari September sampai 10 Oktober kemarin itu sudah 437.980 KL Jadi sampai September baru 80%” kata dia di Jakarta, Selasa (16/10).

Menurut dia, termasuk untuk sektor nonsubsidi, serapan FAME untuk September hingga Desember tahun ini ditargetkan mencapai 1,92 juta KL Dengan asumsi serapan per bulannya sama, maka serapan FAME seharusnya sekitar 480 ribu KL per bulan. Sehingga, realisasi September masih di bawah target Faktor distribusi masih menjadi kendala perluasan mandatori B20.

“Supply chain kendalanya, mid streamnya sedikit kendala, tetapi Kementerian Koordinator Perekonomian sudah surati Ditjen Perhubungan Laut sebagaimana hasil rapat koordinasi,” jelas Rida.

Meski demikian, jika dibandingkan dengan sebelum adanya perluasan mandatori, realisasi serapan FAME September itu terbilang naik signifikan. Mengacu data Kementerian ESDM, pada semester pertama tahun ini, serapan FAME tercatat sebesar 1,25 juta KL Jika serapan bulanannya dipukul sama rata, maka konsumsi FAME per bulannya hanya sekitar 200 ribu KL

Direktur Bioenergi Ditjenenergi baru terbarukan dan Konservasi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menambahkan, untuk periode Januari-Agustus, serapan FAME tercatat sudah sebesar 1,47 juta KL Sehingga, sampai 10 Oktober, konsumsi FAME telah mencapai sekitar 1,8 juta KL

Lantaran realisasi serapan FAME di bawah alokasi, maka ada potensi badan usaha terkena denda Rp 270 miliar. Namun, menurut Rida, besaran denda ini masih berupa temuan awal, belum menjadi keputusan. Indikasi denda ini lantaran ada badan usaha yang telah memiliki purchase order (PO), tetapi tidak dijalankan. Tetapi ini (denda Rp 270 miliar) belum fix. Itu baru temuan awal, belum jadi putusan. Masih jauh,” ujarnya.

Dikatakannya, yang berpotensi kena denda itu yakni badan usaha bahan bakar minyak (BBM) maupun badan usaha bahan bakar nabati (BBN). Sayangnya, Rida mengaku lupa jumlah badan usaha yang berpotensi didenda ini. “Dua-duanya (kena sanksi), tetapi lebih banyak di badan usaha BBN,” kata dia. Namun ditegaskannya, belum ada badan usaha yang didenda.

Pasalnya, pemerintah masih membuat petunjuk teknis soal penerapan sanksi ini. Yang jelas, denda dikenakan pada volume BBM yang tidak dicampur dengan FAME. “Harusnya yang dicampur misalnya 1.000, yang dicampur hanya 800, berarti yang 200 yang didenda,” ujar Rida.

Ketentuan mengenai sanksi ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 41 Tahun 2018. Pasal 18 beleid ini menyebutkan, jika badan usaha tidak memenuhi ketentuan mandatori, maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha. Denda ditetapkan sebesar Rp 6.000 per liter volume biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM pada bulan berjalan.

Namun, badan usaha BBM tidak dikenai sanksi jika hal tersebut dikarenakan ada keterlambatan, keterbatasan, dan/ atau ketiadaan pasokan biodiesel dari badan usaha BBN. Selain itu, badan usaha juga tidak akan didenda jika ada ketidaksesuaian pasokan biodiesel dengan kualitas yang disepakati dalam kontrak. Bagi badan usaha BBN yang diberi sanksi, diperbolehkan mengajukan keberatan tertulis paling lambat 15 haru kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Usulan Pertamina

Terkait kendala distribusi ini, PT Pertamina (Persero) pernah mengusulkan agar FAME dikirimkan ke terminal BBM besar saja, tidak sampai ke terminal yang kecil. Sementara pasokan ke terminal kecil nantinya langsung berupa B20 yang diangkut sendiri oleh perseroan.

Menurut Rida, usulan telah disampaikan Pertamina dalam rapat koordinasi. Justru usulan ini lah yang diharapkan pemerintah bisa dilaksanakan oleh Pertamina. “Saat rapat terakhir kan sudah jalan ke puluhan terminal. Pertamina usulkan sendiri mereka yang bawa (B20). Itu yang kami mintakan,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengusulkan, FAME tidak perlu didistribusikan ke seluruh Terminal BBM, melainkan hanya ke terminal besar saja. “Namun ada resiko, tatkala kami blending, FAME itu mengikat air, ada fasilitas yang harus kami maintain. Tinggi juga biaya maintenancenya. Mungkin bisa bagi ongkos angkut ke Pertamina, jadi bisa kami kelola,” kata dia.

Terkait ongkos angkut, tambah Gandhi, badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) selama ini menerima ongkos angkut dari penggantian selisih FAME dan solar yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapasawit(BPDPKS). Ongkos ini lah yang diusulkan dibagi jika memang disetujui FAME dikirimkan hanya sampai ke terminal BBM utama.

Mengacu laman Direktorat Jenderalenergi baru terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga indeks pasar (HIP) biodiesel ditetapkan mengikuti harga minyak sawit mentah ditambah biaya konversi menjadi FAME dan ongkos angkut Penentuan ongkos angkut ini mengikuti Keputusan Menteri ESDM No 1770K/12/ MEM/2018.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Solar Campur 20 Persen Minyak Sawit Terbukti Tekan Impor Migas

Jakarta – Impor minyak dan gas (migas) Indonesia pada September 2018 tercatat USD 2,28 miliar mengalami penurunan 25 persen dari Agustus 2018. Hal tersebut berdasarkan data dri Badan Pusat Statistik (BPS).

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, penurunan impor migas tersebut merupakan hasil penerapan campuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20). Aturan tersebut mulai diterapkan mulai 1 September 2018.

“Kan itu sesuai dengan mulainya fame B20,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Program B20 mampu menurunan impor Solar. Pasalnya 20 persen Solar digantikan biodiesel yang berbahan baku minyak sawit.

Djoko menyebutkan, pengurangan impor Solar atas penerapan program tersebut sekitar 400 ribu kilo liter (kl).

“Ya paling tidak itu sudah bisa mengurangi impor,” tuturnya.

Djoko meyakinkan bahwa penurunan impor bukan karena faktor lain karena konsumsi Solar dalam kondisi normal.  Selain itu produksi minyak mentah dalam negeri juga mengalami hal yang sama.

“Kalau dari sisi produksi enggak ada maslah. Konsumsi juga stabil, enggak ada penurunan,” tandasnya.‎

 

Sumber: Liputan6.com

 

Jokowi Tegur Menteri karena Program B20 Belum Mulus

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program biodiesel 20% (B20). Biodiesel tersebut sebagai bahan campuran BBM jenis solar.

“Berkaitan dengan program B20 saya nanti minta laporan, harus dipastikan eksekusinya di lapangan,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Jokowi mengungkapkan, teguran yang dilontarkan tersebut agar menteri terkait bisa memberikan laporan atas pelaksanaan B20 kepada dirinya. Apalagi, dirinya mengaku mendengar langsung bahwa implementasi program tersebut belum berjalan lancar.

“Saya mendengar ada masalah pasokan dari CPO-nya di lapangan, saya nanti minta laporan mengenai hal ini,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda kepada badan usaha, baik badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) dan badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang tidak menyalurkan B20. Saat ini, potensi denda yang tercatat pemerintah ialah Rp 270 miliar.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).

“Kemarin waktu di Menko terakhir, itu potensi baru temuan awal yang harus dibuktikan kurang lebih Rp 270 miliar,” kata Rida.

 

Sumber: Detik.com

,

Kementerian Teknis Didesak Proaktif Percepat Program B31

Pemerintah harus proaktif memastikan mesin-mesin penggerak industri dapat menggunakan solar dari minyak bumi yang dicampurkan fatty acid methyl esters (FAME) dari minyak sawit menjadi biodiesel kadar 30% (B30) tepat waktu.

“Presiden Joko Widodo sudah menyatakan komitmennya untuk mempercepat program B30,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat M Sinaga, dalam keterangan tertulisnya awal pekan ini.

Kementerian teknis, menurut Sahat, harus mempercepat kinerja mereka sehingga penghiliran dapat berhasil dengan baik meski standar acuan mesin yang mengacu kepada Amerika Serikat belum ada.

“Dengan penghiliran CPO menjadi bahan bakar, maka akan mengurangi impor. Meningkatkan nilai tawar minyak sawit, yang paling langka di republik ini adalah kebersamaan,” papar dia.

Sahat menilai, pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat agar anugerah minyak sawit yang sangat banyak yang diproduksi di negeri ini mendatangkan manfaat.

“Model bisnis mengubah CPO menjadi bahan bakar ini akan membuat industri hilir bergairah yang pada akhirnya menjaga harga buah sawit di tingkat petani stabil dan menjauh dari titik yang merugikan,” tutur Sahat.

Sumber: Borneonews.co.id

Harga Tandan Buah Segar Mulai Naik

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sejak September lalu sudah naik menjadi Rp 1.385 per kilogram.

Harga ini menunjukkan perbaikan setelah sebelumnya menyentuh level terendah tahun ini, yakni pada Agustus, Rp 1.361 per kilogram.

Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, harga TBS yang belum seutuhnya membaik disebabkan oleh over supply TBS dan crude palm oil (CPO) di pasar internasional. Perbaikan harga pada September diharapkan terus konsisten seiring memasuki pengujung tahun.

“Harga tersebut sudah diatur dan harus menjadi harga standar bagi petani yang bermitra dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit di Kaltim. Khususnya kebun plasma,” ungkapnya, seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).

Dia mengakui, saat ini masih banyak petani kelapa sawit yang belum tergabung dalam kelompok tani, bahkan tidak bergabung dengan koperasi. Seharusnya, dengan adanya kerja sama kelompok tani dengan pihak pabrik minyak sawit (PMS), diharapkan harga TBS petani sudah sesuai dengan harga normal dan tidak dipermainkan lagi oleh para tengkulak.

“Sehingga kesejahteraan kelompok tani kelapa sawit melalui kerja sama ini dapat terwujud. Semoga seluruh petani mendapatkan harga sesuai standar yang sudah diatur,” terangnya.

Terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, perbaikan harga TBS tersebut masih sebatas fluktuatif bulanan. Saat ini, harga TBS belum seutuhnya membaik karena over supply TBS dan CPO di pasar internasional di tengah negative campaign produk berbasis CPO di kawasan Eropa.

Ini berdampak pada menurunnya harga komoditas TBS dan CPO. “Bahkan kalau kita lihat per triwulan, pada triwulan II 2018, laju penurunan harga TBS Kaltim sebesar minus 5,58 persen (yoy),” katanya.

 

Sumber: Jpnn.com