18 Perusahaan Sawit Raih PROPER Hijau 2018

Industri sawit berperan penting menjalankan aktivitas bisnis yang beretika, berwawasan lingkungan dan bertanggung jawab. Pada 2018, ada 18 perusahaan yang meraih penghargaan Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) Kategori Hijau.

Sebagai wujud apresiasi pada perusahaan yang telah menjalankan tata kelola dan pengelolaan lingkungan dengan baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan Anugerah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan) yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PROPER merupakan program penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk mendorong perusahaan taat dalam peraturan lingkungan hidup, perbaikan sistem kerja yang berkelanjutan, dan menjalankan bisnis yang menerapkan prinsip tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyampaikan selamat dan penghargaan kepada para pimpinan perusahaan dan manajemen yang telah meraih PROPER Hijau. Ia juga mengapresiasi kerja sama yang baik yang dilakukan dunia usaha dalam rangka menjaga lingkungan. “Semoga di tahun mendatang bisa lebih baik lagi,” tuturnya, saat menyerahkan penghargaan di Jakarta, pada Kamis (27 Desember 2018).

Grup Musim Mas, kelompok bisnis sawit terintegrasi di sektor hulu dan hilir, memimpin penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Hijau di sektor bisnis sawit. Dari total 18 perusahaan sawit penerima Proper Hijau, Musim Mas meraup 11 penghargaan di kategori tersebut.

Lim Teong Kwee, Director of Strategy and Planning PT Musim Mas, mengatakan perusahaan sangat senang dan merasa terhormat telah memperoleh penghargaan yang merupakan hasil dari upaya seluruh perusahaan kami.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata kinerja nilai perusahaan kami dalam bidang keberlanjutan sesuai dengan harapan kementerian. Kami akan terus meningkatkan kinerja keberlanjutan dan mengupayakan standar yang lebih tinggi,” kata Lim  Teong

Astra Agro

Ada beberapa perusahaan perkebunan sawit yang mendapatkan Anugerah Lingkungan PROPER di antaranya anak perusahaan PT Astra Agro Lestari (AAL) adalah PT Sari Lembah Subur (SLS) dan PT Ekadura Indonesia (EDI) di Riau; PT Gunung Sejahtera Dua Indah (GSDI) dan PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi (GSIP) di Kalimantan Tengah; serta PT Suryaraya Lestari 1 (SRL) di Sulawesi Barat.

Bahkan, perusahaan tersebut pada tahun sebelumnya sudah mendapatkan Anugerah Lingkungan PROPER. Apresiasi ini menambah panjang daftar perusahaan Grup Astra Agro yang telah menerima PROPER tahun-tahun sebelumnya.

Ada beberapa indikator yang menjadi poin penilaian dalam pelaksanaan PROPER. Diantaranya Sistem Manajemen Lingkungan, Efisiensi Energi, 3R Limbah B3, 3R Limbah Padat Non B3, Penurunan Emisi, Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran, Keanekaragaman Hayati, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Yayat Ruhiyat, Administatur PT SRL1, pihaknya mengucap terima kasih, harapannya dengan perolehan penghargaan ini menambah semangat perusahaan untuk terus menerapkan bisnis yang peduli terhadap lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Bahkan, program kepedulian lingkungan sudah menjadi agenda rutin dan fokus penting perusahaan dengan melibatkan masyarakat agar sama-sama menjaga kelestarian. sebagai contoh, perusahaannya beberapa kali menggelar program, seperti tanam pohon, pengembangan biakan terumbu karang, mengurangi pemakaian bahan kimia dan plastik dalam operasional perusahaan, dan kegiatan lainnya,” kata Yayat saat jumpa pers.

Asian Agri

Unit usaha Asian Agri yaitu PT Inti Indosawit Subur, juga mendapatkan Anugerah Lingkungan PROPER Hijau untuk pabrik kelapa sawit yang berada di Tungkal Ulu, Provinsi Jambi. Di tahun sebelumnya, perusahaan ini juga menerima penghargaan yang sama.

Penghargaan Proper Hijau untuk Asian Agri diberikan atas komitmen perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) dalam peraturan yang dikeluarkan Kementerian LHK, melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, hubungan kami dengan lingkungan sangatlah lekat oleh karenanya kami secara serius berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan inisiatif dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Manumpak Manurung, Head of Industrial Relations Asian Agri.

Inisiatif Asian Agri dalam hal pengelolaan lingkungan juga diwujudkan melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). PLTBg memungkinkan Asian Agri untuk mengelola limbah cair kelapa sawit (POME) yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik yang tergolong dalam energi hijau terbarukan, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi emisi.

PLTBg yang berlokasi di pabrik kelapa sawit milik Asian Agri di Tungkal Ulu diresmikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan pada awal 2018. Pabrik tersebut beberapa kali dikunjungi para tamu baik nasional maupun internasional yang ingin mempelajari praktik pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Sumber: Sawitindonesia.com

Pemerintah Pangkas Syarat Peremajaan Sawit Rakyat

Pemerintah memangkas persyaratan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dari 27 menjadi hanya 9-10 guna mendorong percepatan program tersebut. Pengajuan PSR juga bisa dilakukan melalui aplikasi daring, sehingga semua proses berlangsung transparan dan jika ada kendala, maka dengan segera diatasi permasalahannya.

Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP KS) Herdrajat Natawijaya dalam seminar teknis kelapa sawit di Palembang, Sumsel, mengatakan, pengurangan persyaratan diperlukan untuk mempercepat program itu. “Sesuai amanah Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan persyaratannya, maka atas dasar itulah saat ini kita memangkas persyaratannya dari 27 syarat menjadi 9-10 syarat saja,” kata dia seperti dilansir Antara di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pada tahun ini pemerintah menargetkan realisasi PSR mencapai 200 ribu hektare (ha). Sedangkan rendahnya realisasi program yang disalurkan pada 2018, cenderung lambat karena persoalan teknis. “Jadi, rendahnya realisasi karena rekomendasi teknis (rekomtek) yang diterima baru pada akhir tahun,” kata Herdrajat Natawijaya.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin (Muba) Sumsel Dodi Reza Alex Noerdin menyatakan, saat ini Muba telah dipandang sebagai tempat la-boratrium yang ideal untuk PSR. Hal itu karena Muba peduli dengan tata kelola, kemandiran ekonomi, hingga penanganan masalah sawit secara serius. “Muba sangat serius dalam menangani masalah-masalah kelapa sawit karena sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya dari perkebunan kelapa sawit dan karet,” ujarnya.

Menurut dia, kelapa sawit telah mengentaskan kemiskinan dan oleh karena itu pihaknya tidak main-main dalam melawan propaganda asing yang ingin mematikan komoditas perkebunan kelapa sawit. Sebab, faktanya tidak ada kelapa sawit yang merusak alam, tapi justru menghijaukan alam dan mengentaskan kemiskinan. Pemkab Muba optimistis untuk melakukan peremajaan kelapa sawit petani melalui berbagai program di antaranya melalui PSR, apalagi melalui program ini petani dibantu Rp 25 juta per ha dan sisanya melalui perbankan. Herdrajat menuturkan, program PSR yang dicanangkan Presiden Jokowi pada Oktober 2017 hingga kini masih rendah realisasinya karena dihadapkan sejumlah persoalan. Berdasarkan data teranyar BPDPKS diketahui dari target 185 ribu ha hanya terealisasi 12.622 ha pada 2018. Terdapat dua poin yang menjadi kendala penyerapan dana peremajaan lahan sawit itu, yakni legalitas lahan dan adanya dana pendampingan yang harus disiapkan petani sendiri melalui pinjaman perbankan (KUR/kredit komersial) atau tabungan pribadi, mengingat untuk meremajakan lahan sawit dibutuhkan dana sekitar Rp 45 juta. “Semua pihak terkait seharusnya mempelajari mengapa hal ini bisa tersendat, agar penyerapan di 2019 jadi lebih baik mengingat ditargetkan 200 ribu ha,” kata dia.

Program PSR pertama kali diselenggarakan di Muba, Sumsel. Pada tahap pertama sudah diremajakan 4.400 ha lahan, tahap kedua 8.000 ha. Bupati Muba Dodi Reza Alex mengatakan, pemkab memiliki strategi untuk merealisasikan program peremajaan lahansawitini, salah satunya menurunkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga petani tidak begitu terbeban biaya untuk pembuatan Surat Hak Milik/ Surat Kepemilikan Tanah. “Dampaknya PAD kami jadi rendah, tapi tidak apa demi petani. Selain menurunkan NJOP, kami juga memberikan data yang akurat ke pemerintah mengenai lahan mana saja yang layak menerima bantuan dari program ini,” kata dia.

Program PSR diresmikan Jokowi di Musi Banyuasin, Sumsel, pada 13 Oktober 2017 demi meningkatkan produktivitas panen dari 2,50 ton minyak sawit mentah crude palm oil/ CPO) per ha menjadi 8 ton CPO per ha. Biaya Rp 25 juta per ha itu ditanggung oleh BPDPKS dengan syarat lahan harus berserfikat, memiliki dana pendampingan, lahan yang tidak produktif yakni kurang dari 10 ton per ha per tahunnya dan kurang dari 4 ha.

Antisipasi Karhutla

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Sumsel mengingatkan 67 perusahaan anggotanya menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak awal meski musim kemarau diperkirakan baru Juni. Ketua Gapki Sumsel Harry Hartanto, di Palembang, mengatakan, penyiapan pompa air, selang, tangki air, kendaraan, menara api dan lainnya sebaiknya mulai dilakukan Februari sehingga upaya mitigasi menjadi lebih maksimal saat kemarau tiba pada Juni. “Misal ada pompa yang rusak, ini saatnya memperbaiki. Jangan sudah masuk musim kemarau baru mau siap-siap, itu sudah terlambat,” kata Harry.

Harry mengatakan, kebakaran merupakan ancaman luar biasa bagi bisnis perkebunan karena jika lahan sampai terbakar, perusahan dipastikan merugi. Dalam 1 ha lahan sawit dibutuhkan setidaknya biaya Rp 60 juta untuk pemulihan lahan terbakar. Belum lagi, jika berbicara potensi pemasukan yang hilang akibat kebakaran tersebut. Untuk itu, Gapki sebagai organisasi perusahaan perkebunan terus mengimbau perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana ini. Apalagi pada 2015, Sumsel mengalami kejadian luas biasa yakni terbakarnya hutan dan lahan seluas 700 ribu ha yang tersebar di lima kabupaten. Berbagai upaya nyata yang dilakukan di antaranya, menggelar pelatihan TOT ke para ketua regu pemadam api dan menggerakkan Kelompok Tani Peduli Api yang berada di desa-desa sekitar areal konsesi. “Dengan upaya ini, Gapki berharap upaya mitigasi akan maksimal pada 2019 sehingga Sumsel dapat mencapai target zero karhutla,” ujar dia.

Sumber: Investor Daily Indonesia

Industri Sawit Cukup Besar

Provinsi Aceh memiliki 1 juta hektare lahan perkebunan produktif, dengan seluas 400.000 hektare di antaranya ditanami kelapa sawit, baik oleh perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia mengatakan, Provinsi Aceh memiliki lahan yang luas dan ekonomis bagi perusahaan besar untuk berinvestasi pada tanaman kelapa sawit.

“Di Aceh, mulai dari pantai barat sampai pantai timur itu banyak lahan yang bisa digunakan untuk industri kelapa sawit. Dari sisi produksi, Aceh cukup banyak memproduksi kelapa sawit.” ujar Azanuddin kepada Bisnis. Rabu (13/2).

Pada 2018, dari sebanyak 146 perusahaan yang memiliki hak guna usaha (HGU) di Aceh, perusahaan kelapa sawit mendominasi kepemilikan HGU. sebanyak 61 HGU. Sementara hingga Desember 2018 berakhir, tutupan hutan di Aceh memiliki luas 3 juta hektare, diantaranya termasuk 1,7 juta hektare lahan di Kawasan Ekosistem Leuser.

Hal itu terbukti dari mendominasinya HGU yang diperoleh perusahaan kelapa sawit dibandingkan dengan HGU pada jenis tanaman lainnya. Menurut Azanuddin, luasnya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk menanam sawit menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan pihak swasta.
Distanbun Aceh berharap, besarnya potensi perkebunan sawit di Aceh tidak hanya dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak kelapa sawit mentah, tetapi juga bisa menghasilkan produk turunannya dengan membangun pabrik di Aceh. Misalnya pabrik minyak goreng, sabun, dan alat kosmetik.

“Kalau ada produk turunan sawit, dibangun pabrik, itu mampu menambah pendapatan daerah dan nasiona], bisa meningkatkan upah petani sawit yang ada di seluruh Aceh,” ujar Azanuddin.

Pada 2019, Distanbun Aceh merencanakan peremajaan kelapa sawit pada delapan kabupaten/ kota di Aceh. Dari seluas 205.519 hektare kebun sawit rakyat, potensi peremajaan seluas 96.964 hektare lahan. .Distanbun Aceh menargetkan peremajaan kebun sawit tahun ini seluas 12.785 hektare.

Roundtable on Sustainable palm oil (RSPO) melihat hamparan alam yang terdapat di Kalimantan dan Sumatera sebagai potensi besar terhadap produksi kelapa sawit di Indonesia.

Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang menyebutkan, di Aceh baru dua perusahaan yang menjadi anggota RSPO dan terdapat empat pabrik kelapa sawit yang sudah bersertifikat RSPO. RSPO menerapkan standar kelapa sawit berkelanjutan dengan mengusung tiga kepentingan, yaitu planet, people, dan prosperity.

“Prosperity atau kesejahteraan tidak hanya melalui pendapatan ekonomi, tapi juga tatanan hidup yang seimbang,” ujar Tiur Rumondang di Banda Aceh.

Melalui standar itu, diharapkan perusahaan tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tapi juga mensejahterakan masyarakat sekitar dan pekerjanya, tanpa melupakan jasa lingkungan yang telah memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan.

“Artinya jika perusahaan menemukan lingkungan yang bisa dijaga karena keanekaragaman hayatinya masih tinggi itu wajib dijaga.”

Sumber: Bisnis Indonesia

Industri Perlu Bentuk Koalisi Berkelanjutan

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia dinilai perlu memiliki sebuah platform multi-stakeholder dan membentuk koalisi kelapa sawit berkelanjutan. Platform tersebut mempertimbangkan luas pengembangan sawit keberlanjutan dengan menciptakan nilai-nilai bersama melalui berbagi praktik dan pelajaran terbaik.

Koalisi dibutuhkan karena industri kelapa sawit Indonesia kerap diserang isu-isu negatif, termasuk di antaranya tata kelola lingkungan yang kurang baik dan isu deforestasi.

Country Director The Nature Conservancy (TNC) Indonesia Rizal Algamar mengatakan, koalisi berkelanjutan kelapa sawit berbasis luas dapat
menjadi tempat dialog konstruktif yang penting bagi masa depan minyak kelapa sawit Indonesia berkelanjutan.

“Membuat sektor minyak kelapa sawit berkelanjutan sementara mengabaikan keberlanjutan sektor-sektor ekonomi lainnya akan menjadi sia-sia. Diperlukan, pendekatan holistik untuk memastikan keberlanjutan lintas sektor dan lintas wilayah geografis yang lebih luas,” kata dia dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Rizal mengatakan, saat ini ada pendekatan praktis dengan pengembangan disertai desain yang disebut dengan istilah development by design (DBD). Skema ini memperhitungkan mata pencaharian berkelanjutan dan konservasi.

“Pendekatan DBD sedang diuji cobakan di daerah-daerah seperti di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan secara luas di Provinsi Kalimantan Timur, melalui Green Growth Compact,” sebutnya.

Dia menjelaskan, kunci dari cakupan luas yurisdiksi (lanskap) DBD adalah penyeimbangan pilihan terkait dengan niata pencaharian ekonomi dan kepentingan konservasi. Adapun perimbangan dilakukan melalui tiga langkah pendekatan mitigasi hierarki dan sekuensial dengan menghindari dampak, meminimalkan dampak, serta . mengimbangi dampak apabila ada dampak negatif yang tidak dapat dihindari.

“Program DBD saat ini diuji cobakan di Berau dan Kalimantan Timur, dapat ditingkatkan ke tingkat nasional. Setelah diterapkan pada skala nasional, lintasan berkelanjutan baru yang memperhitungkan ekonomi dan ekologi dapat dimulai,” ujar Rizal yang juga Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini.

Dia menambahkan, Pemerintah Indonesia telah menjadikan kebijakan sektor minyak kelapasawitsebagai persoalan kepentingan nasional. Sebagai contoh, pada awal 2018, Kedutaan Besar Indonesia di Brussels mengeluarkan pernyataan yang memprotes kebijakan Parlemen Uni Eropa yang dipandang tidak adil dan proteksionis terhadap minyak kelapa sawit.

Sumber: Harian Seputar Indonesia

Aturan Teknis Terbit Pekan Ini

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan aturan teknis terkait kebijakan penghapusan kewajiban dokumen laporan surveyor (LS) untuk dua komoditas, yakni crude palm oil beserta turunannya dan gas dalam pipa, dapat terbit pekan ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegianso mengatakan bahwa saat ini penyusunan aturan teknis untuk dua komoditas tersebut sedang dalam proses harmonisasi dan diharapkan selesai dalam pekan ini.

“Mudah-mudahan minggu ini selesai harmonisasinya, sehingga Permendag dan Permenkeu bisa langsung diberlakukan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (13/2) Kemenko Perekonomian diketahui telah menggelar sejumlah rapat terkait rencana penghapusan kewajiban dokumen LS sebagai salah satu upaya simplifikasi prosedur ekspor tersebut.

Pada 24 Januari 2019, hasil rapat koordinasi (Rakor) menteri sudah menetapkan kebijakan Pengurangan Kewajiban LS Ekspor secara bertahap. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat teknis pada 31 Januari 2019 dan diputuskan ada 4 komoditi pada tahap awal, yakni CPO beserta tu-runamnya, gas melalui pipa, rotan setengah jadi, dan kayu log dalam Hutan Tanaman Industri (HTI).

Namun, kata Susiwijono, yang disetujui untuk segera diterapkan dalam waktu dekat hanya dua komoditi, yakni CPO beserta turunannya dan gas melalui pipa.

Untuk komoditi rotan setengah jadi dan kayu log dari HTI, lanjut Susiwijono, akan dilakukan kajian terlebih dulu mengingat statusnya saat ini masih sebagai barang yang dikrang/diatur ekspornya.

Kemudian pada Senin (11/2), juga telah digelar rapat finalisasi penyusuan aturan teknis untuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Deputi Koordinator Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso mengatakan hal senada, bahwa pemerintah berharap implementasi penghapusan kewajiban dokumen LS untuk dua komoditi tersebut bisa dilakukan pekan ini.

“Seharusnya sih pekan ini sudah bisa. Kementerian terkait menjanjikan pekan ini untuk aturan teknisnya itu sudah bisa terbit, sehingga bisa segera diberlakukan,” ujarnya.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan penghapusan wajib LS, terutama untuk komoditas CPO diharapkan bisa menekan biaya dan waktu yang ditanggung eksportir.

Menurutnya, dengan adanya simplifikasi prosedur itu diharapkan proses ekspor menjadi lebih efisien. “Kalau penghematan cost untuk komoditi CPO, data 2018, biayanya pengurusan domumen LS bisa mencapai lebih dari Rp 100 miliar per tahun,”ujarnya.

Sumber: Bisnis Indonesia

Hambatan Baru, 2020 Penyuplai CPO Harus Miliki Sertifikat RSPO

Industri kelapa sawit di Tanah Air nampaknya kembali menghadapi hambatan baru. Setelah menghadapi hambatan dari benua biru akibat pembatasan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa (UE) yang dinilai diskriminatif, kini hambatan baru itu hadir dari Jepang.

Jaringan supermarket terbesar di Negeri Sakura, AEON kini mulai menerapkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) bagi perusahaan yang menyuplai minyak kelapa sawit untuk kebutuhan bahan baku barang konsumsi yang mereka jual.

Dengan adanya aturan baru tersebut nantinya mulai tahun 2020 hanya perusahaan kelapa sawit yang punya sertifikat RSPO saja yang bisa menyuplai minyak kelapa sawit kepada AEON.

Kebijakan baru dari AEON ini tentunya patut dikhawatirkan bagi industri kelapa sawit di tanah air lantaran bisa semakin menggerus pangsa pasar ekspor yang sebelumnya sudah mulai tergerus akibat kebijakan UE. Kinerja dari emiten-emiten kelapa sawit yang melantai di bursa saham pun kemungkinan kembali terpengaruh.

AEON merupakan satu dari 40 perusahaan Jepang yang telah menyatakan diri untuk bergabung dengan RSPORSPO adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai elemen dari berbagai sektor industri yang berkaitan dengan kelapa sawit seperti perkebunan, pemrosesan, distributor, hingga industri manufaktur.

Turut bergabung pula di dalamnya investor, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.

Asal tahu saja, RSPO didirikan tahun 2004 dengan kursi asosiasi berada di Zurich, Swiss, dan kesekretariatan berada di Kuala Lumpur, Malaysia dan kantor cabang di Jakarta. Organisasi ini diklaim telah memiliki 1000 anggota di lebih dari 50 negara.

Head of Corporate Secretary PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) Swasti Kartikaningtyas menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh AEON ini sebagai suatu hal yang positif.

Dengan adanya ketentuan ini maka industri kelapa sawit, khususnya di Indonesia bisa berkembang dan menjadi industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Dengan demikian tentu akan menambah manfaat dari minyak kelapa sawit, meningkatkan kepercayaan akan industri minyak kelapa sawit, menambah permintaan yang juga menambah nilai jualnya,” kata dia pada Rabu (13/2/2019).

Saat ini diketahui sebagian besar minyak kelapa sawit yang diproduksi dari lahan yang dimiliki oleh Sawit Sumbermas Sarana telah mengantongi sertifikat RSPO. Ditargetkan pada tahun 2020 seluruh lahan yang dimiliki oleh Sawit Sumbermas Sarana telah mendapatkan sertifikat tersebut.

Sertifikat RSPO dinilai sangat penting mengingat emiten kelapa sawit yang berbasis di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini berorientasi ekspor dan masih berupaya merambah negara tujuan ekspor baru melalui roadshow yang akan dilakukan pada kuartal-III 2019.

Roadshow itu dilakukan untuk mendongkrak penjualan ke beberapa negara di Asia dan Eropa seperti Laos, Kamboja, Nepal, Myanmar, Uzbekistan, dan Bulgaria.

Sumber: Tribunnews.com



Emiten Sawit Siap Hadapi RSPO Jepang

Industri kelapa sawit di Indonesia nampaknya kembali menghadapi hambatan baru. Setelah menghadapi hambatan pemasaran di Eropa akibat pembatasan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa (UE), kini hambatan baru itu hadir di wilayah Asia, yakni Jepang.

Jepang melalui jaringan supermarket terbesar di Negeri Sakura, AEON, akan menerapkan sertifikasi Roundtable on Sustainable palm oil (RSPO) bagi perusahaan yang menyuplai minyak kelapa sawit untuk kebutuhan bahari baku barang konsumsi yang mereka jual. Aturan baru ini akan mulai diterapkan di tahun 2020.

Meski begitu, emiten tak terlalu mengkhawatirkan kebijakan ini. Head of Corporate Secretary PT sawit Sumber-mas Sarana Tbk (SSMS) Swasti Kartikaningtyas mengatakan, kebijakan sertifikasi tidak akan memberatkan perusahaan ini.

Sebab saat ini, sebagian besar produksi minyak kelapa sawit yang diproduksi di SSMS telah mengantongi sertifikat RSPO. SSMS menargetkan pada 2020 seluruh lahan yang dimiliki mendapatkan sertifikat tersebut.

SSMS menilai sertifikat RSPO sangat penting mengingat emiten ini berorientasi ekspor. Perusahaan ini juga berupaya merambah negara tujuan ekspor baru melalui roadshow yang akan dilakukan pada kuartal-III 2019.

Roadshow dimaksudkan untuk mendongkrak penjualan ke beberapa negara di Asia dan Eropa seperti Laos, Kamboja, Nepal, Myanmar, Uzbekistan dan Bulgaria. Pada 2019, SSMS menargetkan porsi ekspor sebesar 35% dari keseluruhan minyak kelapa sawit yang diproduksi.

Sudah miliki sertifikat

Emiten lain yakni PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) pun mengaku sudah mengantongi sertifikat RSPO di seluruh lahan yang mereka miliki. Sekretaris Perusahaan ANJT Naga Waskita menjelaskan, saat ini memiliki area perkebunan di Sumatra Utara, Belitung, dan Kalimantan Barat. ANJT juga akan membuka kebun di Papua Barat. “Saat ini sudah dibangun, masih proses,” kata Naga.

Saat ini, luas lahan yang dimiliki Austindo Nusantara Jaya 157.682 dengan area tertanam per Desember 2018 sebesar 54.678 hektare (ha). Lahan tersebut yang meliputi kebun inti seluas 50.200 ha dan kebun plasma 4.478 ha.

PT PP London Sumatra Tbk (LSIP) justru tak lagi mengantongi sertifikat RSPO. Emiten kelapasawityang menjadi bagian dari Salim Group ini pada 17 Januari 2019 menyatakan keluar dari skema sertifikasi RSPO. Perusahaan ini mundur lantaran tidak setuju hasil audit dari RSPO.

CEO RSPO Datuk Darrel Webber mengonfirmasi hal tersebut. Ia mengatakan, Lonsum bukan bagian dari anggotanya. Ini berbeda dengan perusahaan Salim lainnya, yakni PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) yang masih menjadi anggota RSPO.

Analis Indo Premier Sekuritas Mino mengatakan, kebijakan sertifikasi RSPO memang akan mempengaruhi kinerja emiten produsen CPO yang berorientasi ekspor. Tetapi, kinerja mereka masih akan tertolong oleh kebijakan B-20. Kebijakan pemerintah ini akan menyerap lebih banyak produksi minyak kelapa sawit dalam negeri.

Analis Samuel Sekuritas Sharlita Malik dalam riset sepakat, peluang penguatan harga minyak kelapasawitdi kuartal I tahun ini ditambah penurunan bea masuk ke India akan menjadi salah satu sentimen positif bagi emiten produsen CPO.

Sharlita menilai, implementasi program Biodiesel B-20 berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari penyerapan Biodiesel B20 mencapai 6 juta kiloliter, meningkat 76% yoy. Pemerintah juga akan menambah dua floating storage di Balikpapan yang diperkirakan berdampak pada realisasi Biodiesel B20 sebesar 96% di kuartal I pada tahun ini. 

Sumber: Harian Kontan

Tingkatkan Ekspor Baja dan CPO, Indonesia Gandeng Eurasia

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menandatangani komitmen perjanjian dagang atau Memorandum of Cooperation (MoC) dengan negara Eurasia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, secara resmi penandatangan MoC dengan Eurasia akan dilakukan pada bisnis forum pada tahun ini.

Kedua belah pihak setuju melakukan MoC terlebih dahulu sebagai langkah peningkatan perdagangan masing-masing negara.

“Jadi Eurasia memang ada prosedur khusus bahwa tidak bisa langsung adjust joint feasibility study. Mereka sepakat standarnya adalah lewat MoC ini. Pada dasarnya adalah bagaimana meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Eurasia, maka tidak ada masalah bagi kami jika bentuknya MoC ini,” ujarnya di Gedung Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (14/2/2019).

Selain meningkatkan perdagangan dan investasi, kerja sama dengan Eurasia juga bertujuan meningkatkan ekspor RI seperti produk-produk jadi yaitu baja dan juga komoditas lain selain minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yakni kopi dan karet ke negara tersebut.

“Setidaknya dalam 5 tahun kita berharap bisa meningkatkan dua kali lipat perdagangan Indonesia. Kita juga bakal dorong ekspor furniture dan tekstil serta footwear,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Integrasi dan Makroekonomi Komisi Ekonomi Eurasia atau Eurasian Economi Comissiob (EEC) Tatyana Valovaya menjelaskan, kerja sama (joint ministerial statement) dengan Indonesia ialah upaya kedua belah pihak untuk bertukar komoditas antar masing-masing negara.

“Kami telah berdiskusi cukup dalam terkait (MoC) ini. Kami berharap MoC ini bisa meningkatkan perekonomian Indonesia sekaligus mengembangkan kerja sama ekonomi kita,” pungkasnya.

Sumber: Liputan6.com

Industri Kelapa Sawit Perlu Bentuk Koalisi Berkelanjutan

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia dinilai perlu memiliki sebuah platform multistake holder dan membentuk koalisi kelapa sawit berkelanjutan.

Platform tersebut mempertimbangkan luas pengembangan sawit keberlanjutan dengan menciptakan nilai-nilai bersama melalui berbagi praktik dan pelajaran terbaik. Koalisi dibutuhkan karena industri kelapa sawit Indonesia kerap diserang isu-isu negatif, termasuk diantaranya tata kelola lingkungan yang kurang baik dan isu deforestasi. Country Director The Nature Conservancy (TNC) Indonesia Rizal Algamar mengatakan, koalisi berkelanjutan kelapa sawit berbasis luas dapat menjadi tempat dialog konstruktif yang penting bagi masa depan minyak kelapa sawit Indonesia berkelanjutan.

“Membuat sektor minyak kelapa sawit berkelanjutan sementara mengabaikan keberlanjutan sektor-sektor ekonomi lainnya akan menjadi sia-sia. Diperlukan pendekatan holistik untuk memastikan keberlanjutan lintas sektor dan lintas wilayah geografis yang lebih luas,” kata dia dalam keterangan tertulisnya kemarin. Rizal mengatakan, saat ini ada pendekatan praktis dengan pengembangan disertai desain yang disebut dengan istilah development by design (DBD). Skema ini memperhitungkan mata pencaharian berkelanjutan dan konservasi.

“Pendekatan DBD sedang diujicobakan di daerah-daerah seperti di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan secara luas di Provinsi Kalimantan Timur, melalui Green Growth Compact,” sebutnya. Dia menjelaskan, kunci dari cakupan luas yurisdiksi (lanskap) DBD adalah penyeimbangan pilihan terkait dengan mata pencaharian ekonomi dan kepentingan konservasi. Adapun perimbangan dilakukan melalui tiga langkah pendekatan mitigasi hierarki dan sekuensial dengan menghindari dampak, meminimalkan dampak, serta mengimbangi dampak apabila ada dampak negatif yang tidak dapat di hindari.

Melihat Lebih Dekat Buruh Kerja Memanen Kelapa Sawit di Desa Sukasirna Sukabumi

“Program DBD saat ini diujicobakan di Berau dan Kalimantan Timur, dapat ditingkatkan ke tingkat nasional. Setelah diterapkan pada skala nasional, lintasan berkelanjutan baru yang memperhitungkan ekonomi dan ekologi dapat dimulai,” ujar Rizal yang juga Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini. Dia menambahkan, Pemerintah Indonesia telah menjadikan kebijakan sektor minyak kelapa sawit sebagai persoalan kepentingan nasional.

Sebagai contoh, pada awal 2018, Kedutaan Besar Indonesia di Brussels mengeluarkan pernyataan yang memprotes kebijakan Parlemen Uni Eropa yang dipandang tidak adil dan proteksionis terhadap minyak kelapa sawit.

Sumber: Okezone.com

Sustainable Planter Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan Kelapa sawit telah menjadi objek yang sangat seksi dibicarakan didunia sejak 15 tahun terakhir ini, dengan semua pro dan kontra dalam berbagai diskusi yang diadakan oleh para stakeholders sawit. Nyatanya tanaman sawit merupakan sumber minyak nabati yang paling efisien dan efektif untuk melindungi kerusakan hutan yang lebih jauh dibelahan dunia ini, karena produktivitas minyak sawit paling tinggi per ha dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, sehingga tidak membutuhkan areal yang luas untuk menghasilkan minyak nabati dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan minyak nabati, baik untuk kebutuhan pangan maupun non pangan.

Salah satu topik yang paling hot dibicarakan sejak tahun 2003 adalah Sustainable palm oil ((Minyak sawit Berkelanjutan), dimulai dengan rapat pertama RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) di Malaysia tahun 2003 yang dihadiri oleh 200 peserta dari 16 negara. Sejak rapat perdana tersebut, RSPO dengan agresif mengembangkan prinsip-prisip dan kriteria berkelanjutan sawit, dan mulai membuka kantor perwakilannya di Jakarta pada tahun 2006.

Disisi lain, Pemerintah Indonesia sadar dan sangat peduli terhadap praktek berkelanjutan di perkebunan sawit, terbukti dengan diwajibkannya penerapan dan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) bagi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Menurut Dirjen Perkebunan, sampai dengan pertengahan Desember 2018, sertifikasi ISPO telah mencakup 450 Perusahaan, 4 KUD Plasma, 3 Koperasi Swadaya, dengan total luas kebun yang sudah disertifikasi 3.099.222 ha dari total kebun sawit seluas 14 juta ha. Masih banyak pekerjaan dan proses sertifikasi ISPO yang haru dilakukan agar seluruh perkebunan sawit di Indonesia dipastikan menjalankan prinsip, kriteria dan praktek sawit berkelanjutan. Kerjasama antara Pemerintah, Pengusaha, Petani, Planter dan Lembaga Penelitian/ Pendidikan sangat niscaya dan dibutuhkan untuk mewujudkan niat baik ini.

Dibalik sukses tidaknya penerapan prinsip dan kriteria “Sustainable palm oil (SPO)”, ada sosok yang sangat penting yang sekaligus menjadi aktor utama di perkebunan kelapa sawit. Sosok tersebut adalah Planter, yang merupakan the man behind SPO, yang merupakan sosok penting sukses tidaknya penerapan SPO di perkebunan sawit. Dengan demikian, program pengembangan Planter Profesional seharusnya mulai berubah dan wajib mencakup pengembangan kompetensi yang berbasiskan keberlanjutan, sehingga tidak hanya berpaku kepada pengembangan kompetensi teknis agronomis/pks dan manajemen perkebunan seperti yang selama ini dilakukan.

Praktek dan Tatakelola Perkebunan telah berubah, SOP dan kebijakan perusahaan telah mengikuti perubahan tata kelola tersebut, namun apakah pengembangan para Planter telah mengikuti sejalan dengan perubahan tersebut? Perubahan dan tantangan dunia perkebunan setiap dekade tidaklah sama, tentunya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi di dunia perdagangan komoditi seperti persaingan/perang dagang, proteksi dan persyaratan dari negara/masyarakat pembeli, kualitas produk dan hal lainnya. Bila kita ambil benang merah dari semua dinamika diatas, maka kita dapat simpulkan bahwa Masyakat Dunia, semakin hari semakin peduli akan “Kelestarian Hidup” dan “Kesehatan Hidup”, yang tentunya akan tercermin pada udara, air, tanah dan lingkungan yang bersih dan serta manusia yang semakin sehat.

Perubahan di dunia perkebunan, berdampak langsung dengan perubahan yang terjadi pada para Planter, yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Dekade ini sangat menarik, karena kita bisa melihat ke tiga tipe/karakter Planter, yaitu Old Planter, New Planter dan Sustainable Planter masih eksis dan berkarir di dunia perkebunan saat ini. Ketiga tipe Planter diatas sangat berbeda satu dengan yang lainnya, dan terkadang terjadi gesekan dalam bekerja bersama-sama di dalam sebuah perusahaan perkebunan. Namun demikian sejalan dengan perubahan waktu, persyaratan pasar/konsumen serta kebijakan pemerintah, maka para Old Planter telah berubah menjadi New Planter dan selanjutnya akan menjadi Sustainable Planter guna menyongsong era Industri 4.0 di dunia Perkebunan.

Planter yang baru memulai karir di akhir abad 2021 ini telah terlahir di dalam era Sustainability, mereka telah belajar dan melihat praktek kerja yang menunjang atau tidak menunjang konsep Keberlanjutan. Mereka sangat kritis akan fakta perusakan lingkungan dan kehidupan yang tidak sehat.

Fakta ini, kembali menunjukkan bahwa sangatlah diperlukan pengembangan kompetensi professional planter dibidang sustainability. Kompetensi sustainability, seharusnya tidak hanya dimiliki oleh seorang sustainability manager, tetapi harus dimiliki oleh para Planter, karena merekalah pelakunya. Perusahaan yang mengembangkan Kompetensi Keberlanjutan pada Planter mereka, maka akan mendapatkan banyak manfaat yang terukur maupun tidak terukur, yang pada akhirnya akan mengurangi biaya atau resiko yang yang diakibatkan oleh praktek kerja yang tidak sejalan dengan prinsip dan kriteria Berkelanjutan.

Sustainable Planter adalah Sustainablity Manager di dalam lingkup kerja yang menjadi tanggungjawabnya, baik tanggung jawab fisik, lingkungan, keuangan maupun SDM. Seorang Sustainable Planter akan mengurangi resiko temuan yang terkait dengan pemeriksaan sertifikasi ISPO, RSPO dan sertifikasi lainnya. Seorang Sustainable Planter akan meringankan pekerjaan dari Sustainability Manager. Seorang Sustainable Planter dibutuhkan dalam rangka membawa Industri Perkebunan ke Era Industri 4.0.

Indonesian Planters Society (IPS), akan bekerjasama dengan para stakeholder perkebunan dalam mengembangkan Kompetensi, Pelatihan dan Sertifikasi Para Sustainable Planter. Sebuah pekerjaan yang tidak mudah, namun bila semua Stakeholders Utama Perkebunan (Pemerintah, Pengusaha, Peneliti/ Pendidik dan Planter) bersatu dan bersinergi dalam mewujudkannya, maka pekerjaan tersebut akan mudah, dan pada akhirnya akan melahirkan Kinerja Dunia Perkebunan yang Menguntungkan bagi semua Stakeholders Utama. Selamat Datang Para Sustainable Planter. Selamat Mensukseskan Era Industri 4.0.

Sumber: Mediaperkebunan