Harga TBS Sawit Jambi Periode 13-19 Desember 2019 Naik Rp 67,15/Kg

Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, untuk periode 13 s/d 19 Desember 2019, menetapkan harga sawit umur 10-20 tahun naik Rp 67,15/Kg menjadi Rp 1.792,54/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi dari penelusuran InfoSAWIT,  sawit umur 3 tahun Rp 1.411,95/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.495,44/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.565,19/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.631,31/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.672,61/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.707,10/Kg. Sawit umur 9 tahun Rp 1.741,41/Kg.

Lantas untuk sawit umur 10 – 20 tahun Rp 1.792,54/Kg, sawit umur 21-24 tahun Rp 1.736,80/Kg, sawit umur 25 tahun 1.653,79/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 8.175,65/Kg dan harga Kernel Rp 4.296,44/Kg dengan indeks K 88,98%.

 

Sumber: Infosawit.com

PLN Babel Berhasil Uji Coba Pembangkit Berbahan Bakar CPO

PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung berhasil melakukan uji coba pembangkit menggunakan bahan bakar crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah di unit mesin yang berada di unit layanan pembangkit Merawang, Bangka.

“Saat ini kami sudah bisa memodifikasi pembangkit diesel kami menjadi berbahan bakar CPO atau minyak kelapa sawit yang diperoleh dari hasil ekstraksi buah kelapa sawit tanpa melalui proses pemurnian,” kata General Manager PLN UIW Bangka Belitung, Abdul Mukhlis di Pangkalpinang, Kamis.

Dengan peralihan bahan bakar dari solar ke CPO, artinya pembangkit yang ada di Babel ini mulai “green” dan yang paling penting sumber bahan bakar tersebut banyak tersedia di daerah sehingga tidak perlu ambil dari luar lagi.

“Dari uji coba ini, mesin kami sudah bisa dan mampu beroperasi selama 16 jam dalam kondisi terhubung dengan sistem kelistrikan Bangka dengan kondisi normal,” katanya.

Pada tahap persiapan, pihaknya memodifikasi “engine” seperti “storage tank”, sistem filtrasi dan sebagainya, selain itu juga ditambahkan alat pemanas atau heater untuk menjaga temperatur CPO sebelum masuk ke dalam engine.

“Jadi temperatur CPO ini harus berkisar antara 60-80 derajat agar dispositas bisa dijaga di angka 10-12 csv, sehingga mampu terbakar di ruang bakar mesin tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk memastikan CPO ini aman bagi lingkungan, pihaknya juga sudah melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengukur emisi yang dihasilkan.

“Jadi selain ramah lingkungan, penggunaan bahan bakar CPO ini mesinnya lebih efisien dan biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan bahan bakar solar,” katanya.

 

Sumber: Antaranews.com

Wamenlu Sebut Akan Bawa Masalah Bea Masuk Biodiesel Oleh UE ke WTO

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar menyebut Indonesia akan membawa masalah pengenaan bea masuk anti subsidi terhadap biodiesel Indonesia oleh Uni Eropa (UE) ke organisasi perdagangan dunia (WTO).

“Kita perlu waktu, tapi saya rasa caranya ya kita harus respons dengan membawa ke WTO karena kan ini jelas persis pengulangan dengan apa yang dilakukan Eropa beberapa tahun lalu,” katanya ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Kamis.

Pada 2018, Indonesia memenangkan gugatan yang diajukan terhadap Uni Eropa di WTO atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk biodiesel asal Indonesia. Sebelum memenangkan gugatan, BMAD ditetapkan sebesar 8,8 persen hingga 23,3 persen sejak 2013.

Namun, menurut Mahendra, meski Indonesia telah memenangkan gugatan dengan masalah yang sama kala itu, UE tampak benar-benar serius menutup akses biodiesel Indonesia ke benua biru.

“Kelihatan mereka betul-betul ingin mematikan akses biodiesel kita ke sana jadi ya kita harus lawan,” katanya.

Mahendra mengatakan proses gugatan ke WTO akan juga akan dilakukan sejalan dengan gugatan ke European Court.

“Tapi kita harus sadari, sekalipun demikian, mereka akan ulangi lagi karena memang tujuannya bukan untuk mendapatkan fairness tapi untuk mematikan akses kita ke Eropa,” ungkapnya.

Meski demikian, mantan Wakil Menteri Perdagangan itu mengaku belum ada pembahasan untuk melayangkan gugatan ke WTO. Terlebih proses untuk itu membutuhkan persiapan matang.

Ia juga berharap prosesnya nanti tidak akan mengganggu negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA).

“Memang harapannya tidak, tapi kalau itikadnya kelihatan kurang baik, ya kita juga malah bertanya-tanya. Kok ada keinginan untuk membangun hubungan yang lebih baik tapi yang terjadi malah banyak gugatan dan langkah-langkah yang menurut kita tidak fair,” katanya.

Secara terpisah, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia tidak perlu melayangkan gugatan apapun. Ia menilai tak ada masalah berarti jika Indonesia tak mengekspor biodiesel ke Eropa, terlebih dengan adanya program B20, B30 hingga B40.

“Enggak ada masalah. Itu cuma 400 juta dolar AS, silakan saja. Kalau kita sudah B20, B30, B40, kita mungkin ‘ndak perlu ekspor ke situ lagi. Malah mungkin jumlah sawit kita yang 47 juta ton itu ‘ndak cukup lagi untuk itu jadi mesti kita replanting program supaya kita nanti bisa yield-nya naik,” katanya.

Komisi Uni Eropa pada Senin (9/12) akhirnya menetapkan tarif bea masuk biodiesel dari Indonesia sebesar 8-18 persen, besaran yang sama dengan tarif sementara yang diusulkan oleh UE sejak Agustus 2019.

UE memastikan pengenaan tarif bea masuk anti subsidi (BMAS) terhadap biodiesel Indonesia atas tuduhan subsidi yang dinilai merugikan produsen UE.

Dalam rilis yang dipublikasikan Komisi Eropa, produsen biofuel Indonesia dinilai telah menjual produk biodiesel dengan harga yang lebih rendah.

Penyelidikan terhadap kasus subsidi biodiesel ini menemukan bahwa produsen Indonesia mendapat manfaat dari subsidi, pajak, hingga akses terhadap bahan baku di bawah harga pasar.

“Ini membuat produsen Uni Eropa mengalami kerugian,” kata Komisi Eropa seperti dikutip dari Reuters.

 

Sumber: Antaranews.com

Dubes Uni Eropa Sebut Tak Ada Larangan Impor Minyak Sawit RI

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menegaskan, tidak ada larangan impor minyak kelapa sawit ( CPO) dari Indonesia bagi negara-negara anggota Uni Eropa.

“Kami telah sering membahas persoalan ini. Yang ingin saya klarifikasi adalah tidak ada yang namanya larangan untuk impor CPO dari Indonesia. Ekspor CPO dari Indonesia sangat konstan. Kami memiliki pasar paling bebas untuk ekspor (CPO) Indonesia,” kata Piket seperti dilansir dari Antaranews, Kamis (12/12/2019).

Uni Eropa mencatat bahwa impor CPO dalam lima tahun terakhir relatif stabil dengan rata-rata 3,6 juta ton atau 2,3 miliar euro per tahun. Selain itu, pangsa pasar CPO Indonesia di Uni Eropa tetap merupakan yang terbesar, yakni sekitar 49 persen.

Piket, yang belum lama ini dilantik pada November sebagai Dubes Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, mengakui bahwa persoalan minyak sawit setidaknya dalam dua tahun terakhir telah menjadi salah satu isu utama dalam hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia.

Namun, dia menekankan Uni Eropa tidak menerapkan kebijakan larangan impor minyak sawit, melainkan kebijakan energi berkelanjutan, di mana produk-produk biofuel yang masuk ke pasar Uni Eropa harus memenuhi standar dari kebijakan tersebut.

“Kebijakan tersebut juga berlaku untuk produk minyak sawit dari negara-negara lain, bukan hanya Indonesia. Semua produk dari negara lain yang tidak memenuhi standar kebijakan energi berkelanjutan kami, diberi perlakukan yang sama,” jelasnya. Piket juga menjelaskan bahwa penggunaan Energi Terbarukan adalah salah satu prioritas utama Uni Eropa saat ini.

Uni Eropa mulai tahun ini menerapkan Arahan Energi Terbarukan (RED II) dengan target pencapaian 32 persen Energi Terbarukan pada 2030.

Kesepakatan penerapan RED II dicapai oleh Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa pada Juni 2018. RED II bertujuan untuk menemukan campuran energi yang tepat dalam hal energi terbarukan.

Terkait dengan penerapan kebijakan Energi Terbarukan itu, terjadi perselisihan antara Uni Eropa dan Indonesia, khususnya tentang penggunaan biodiesel yang dibuat dengan CPO.

 

Sumber: Kompas.com

 

 

Indonesia Tepis Tudingan Pengembangan Sawit Sebabkan Deforestasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 10 Desember 2019. “Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah korektif untuk menahan laju deforestasi, termasuk dari ekspansi kelapa sawit”. Demikian disampaikan oleh Alue Dohong, Wakil Menteri LHK ketika menjadi panelis pada diskusi “Sustainable Food and Land Use Systems for A Cool and Healthy Planet” yang digelar di Paviliun GCF-GEF, Senin 9 Desember waktu Madrid.

Wamen mengklarifikasi pernyataan pihak tertentu dibeberapa negara maju, yang menuding Indonesia melakukan pengembangan kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi dan mengakibatkan meningkatnya emisi karbon.

Selanjutnya ditegaskan Wamen bahwa beberapa tahun belakangan ini Indonesia telah menetapkan moratorium pemberian izin baru pengelolaan hutan alam dan lahan gambut. Penghentian ijin sementara tersebut telah ditetapkan menjadi permanen.

“Indonesia juga melakukan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit serta mendorong diberlakukannya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), selain melakukan peremajaan kelapa sawit rakyat (smallholder) dan upaya peningkatan produktivitas dengan pemilihan bibit kelapa sawit unggul sebagai upaya mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,” ditegaskan Alue Dohong dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia telah mengubah pendekatan pengelolaan hutannya dari yang berbasis kayu ke pendekatan lanskap, sehingga lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan penyebab deforestasi di luar hutan.

Perubahan paradigma ini telah mampu meningkatkan manfaat keberadaan hutan yang tidak hanya fokus pada hasil hutan kayu dan non kayu saja tetapi juga jasa lingkungan serta dukungan pada kelestarian rantai pasokan (sustainable supply chains).

Pendekatan lanskap yang didukung oleh pendekatan yurisdiksi diharapkan mampu meningkatkan kinerja restorasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi untuk menjaga penyediaan jasa lingkungan hutan dan meningkatkan inklusivitas pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan para pemangku yang luas seperti masyarakat setempat dan sektor swasta melalui pengembangan sistem insentif.

Mengakhiri pernyataanya, Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan para pemangku, termasuk GEF, untuk menunjukkan bahwa aksi iklim yang ambisius yang berbasis pada hutan dan lahan dapat diandalkan dan sangat mungkin untuk dilaksanakan di berbagai tempat.

 

Sumber: Infosawit.com

Wapres RI: Sawit Dorong Pengentasan Kemiskinan

 

Sektor kelapa sawit mengangkat 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan. KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI, juga meminta perbaikan pendataan kepada petani sawit untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan.

“Sawit ini anugerah  Tuhan Yang Maha Esa kepada Indonesia karena kelapa sawit dapat tumbuh subur. Dapat diibaratka seperti kurma yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat jazirah Arab. Jika negara-negara Timur Tengah punya kurma sebagai salah satu penghasil devisa terbesarnya. Maka, Indonesia memiliki sawit yang menjadi sumber devisa,” ujar Ma’ruf Amin dalam pidatonya.

Ia menjelaskan bahwa  pembangunan perkebunan kelapa sawit yang di daerah terpencil dan minim sarana dan prasarana ekonomi, telah mampu mendorong berkembangnya wilayah dengan sentra ekonomi berbasis kelapa sawit. Wilayah sentra sawit berlokasi di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Daerah tersebut telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit hal itu sesuai dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Ma’ruf Amin menuturkan sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tercatat peranan kelapa sawit dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan riset dari Universitas Stanford dan TNP2K, sejak tahun 2010 sampai tahun 2016, sektor ini mampu mengangkat 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan. Itu sebabnya,  faktor-faktor yang terkait dengan ekspansi kelapa sawit dan secara langsung mengangkat 1,3 juta orang yang tinggal di pedesaan keluar dari garis kemiskinan, terutama di wilayah-wilayah ekspansi kelapa sawit.

Komoditas ini berperan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan millennium atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tercatat,  sektor ini berperan pada goal pertama yaitu   penanggulangan kemiskinan. Lalu, goal dua adalah menghilangkan kelaparan, yang salah satu indikatornya adalah pengurangan prevalensi stunting. Untuk goal 7 (Energi Modern, Bersih dan Terjangkau), sektor sawit telah berperan melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; dan untuk goal 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) sektor sawit juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja.

Nilai strategis perkebunan kelapa sawit menghasilkan devisa ekspor dari komoditi sawit tahun 2018 sebesar US$ 20,5 miliar  atau lebih dari Rp. 270 trilyun yang merupakan ekspor komoditi terbesar dari Indonesia. “Tingginya ekspor sawit ini menjadikan neraca perdagangan Indonesia bisa lebih baik,” jelasnya saat menyampaikan pidato pembukaan di IPOC 2019, Nusa Dua, Bali, 31 Oktober 2019.

Tahun lalu, dikatakan Ma’ruf Amin, presiden mengeluarkan 5 pesan yaitu pengembangan sektor kelapa sawit ke depan yaitu memaksimalkan kemajuan teknologi, peremajaan perkebunan sawit rakyat, perluasan pasar ekspor, hilirisasi, dan implementasi program B20.

Terkait perbaikan tata kelola dan peningkatan produktivitas tanaman serta daya saing, program Peremajaan Sawit Rakyat diminta supaya dapat dioptimalkan. Ia telah meminta  Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didukung pendanaannya dari Badan Pengelola DanaPerkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Target peremajaan dipatok seluas 185 ribu hektare per tahun perlu segera direalisasikan.

“Saya minta berbagai hal yang masih menghambat (PSR) seperti administrasi, harus dapat diselesaikan,” pintanya.

Ia mengatakan upaya menangkal kampanye negatif  kelapa sawit di Indonesia dapat dilakukan  melalui sertifikasi IndonesiaSustainable Palm Oil (ISPO). “Saya menyambut baik komitmenGAPKI yang seluruh anggotanya akan menyelesaikan sertifikatISPO pada akhir tahun 2020. Melalui sertifikasi ISPO diharapkanakan mengurangi kesan negatif tentang kelapa sawit Indonesia,” jelas Pria kelahiran Tangerang 76 tahun silam ini.

Menurutnya kampanye perlu dilakukan  untuk memberikan pemahaman masyarakat untuk menghilangkan berbagai kesalahpahaman mengenai sawit juga perlu terus dilakukan.

Dalam pandangannya, hilirisasi adalah jawaban dari kelebihan produksi kelapa sawit. Pengembangan investasi industri sawit jangan berhenti, terutama di industri hilirnya. Berbagai industri hilir berbahan baku sawit masih sangat terbuka, seperti industri biofuel, industri makanan, dan oleokimia.

Ma’ruf Amin mendorong agar para petani swadaya dapat bermitra dengan perusahaan agar dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu,  perlu dilakukan konsolidasi data sawit melalui perbaikan metodologi harus dilakukan agar kita dapat melakukan perencanaan lebih baik. Pendataan petani sawit diharapkan juga harus dilakukan agar kita dapatmeningkatkan ketepatan sasaran dalammemberikan dukungan bagipetani sawit, terutama petani sawit yang berasal dari kelompokmasyarakat miskin.

Indonesia memiliki sawit sebagai sumber devisa dan peran kelapa sawit yang semakin penting tersebut tentunya dapat tercapai karena kerja keras dari para pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit, khususnya anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Kedepan, peran kelapa sawit akan semakin penting, terutama berkaitan dengan tuntutan yang semakin meningkat akan penyediaan food, feed dan fuel secara berkelanjutan.

Terkait program biodisel, dikatakannya, program ini mendorong penggunaan  minyak sawit dalam negeri akan meningkat sehingga memperkuat pasar domestik dan sekaligus akan mengurangi impor minyak bumi. Ini terbukti, program  B20 tahun 2019 sampai saat ini telah menyerap lebih dari 4 juta ton minyak sawit dan sampai akhir tahundiperkirakan akan terserap 6,4 juta ton.

Selanjutnya, program B30 ditargetkan akan mulai awal Januari 2020 dan akan dapat menyerap tambahan konsumsi minyak sawit sekitar 3 juta ton sepanjang tahun 2020. Terkait dengan pemanfaatan sawit sebagai sumber energi terbarukan, Pemerintah juga berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan green fuel untuk mengkonversi sawit langsung menjadi green gasoline, green diesel bahkan green avtur.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Menko Airlangga: BPDP Direvisi, Peremajaan Sawit Rakyat Ditargetkan 500 Ribu Ha

Pemerintah menargetkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat ditingkatkan mencapai 500 ribu hektare. Untuk mencapai target ini, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Replanting kami dorong mencapai target 500 ribu hektare dengan target tertentu,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Negara, Selasa (10 Desember 2019.

Ia mengatakan aturan yang berkaitan dengan penugasan BPDP-KS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sedang dibahas. “Harus diubah dulu peraturan presiden (perpres) penugasan BPDP itu sendiri. Jadi yang pertama, selesaikan perpres BPDP agar replanting jadi tugas BPDP,” ujarnya.

Menurut Airlangga, Presiden Jokowi meminta peremajaan sawit rakyat dapat diperluas sehingga diharapkan akan ada revisi Peraturan Presiden tentang lembaga penggunaan dana perkebunan kelapa sawi. Harapannya, dana tersebut bisa untuk memperluas dan memperbesar jaringan replanting sawit.

“Revisi aturan BPDP segera disiapkan dan harapannya awal tahun depan replanting ditingkatkan,” jelas Airlangga.

Pemerintah ingin Program peremajaan sawit rakyat (PSR) dapat mengamankan pasokan industri hilir kelapa sawit, termasuk mandatori penggunaan biodiesel campuran 30 persen (B30). Salah satu fokus peremajaan perkebunan sawit melalui integrasi antara kebun dan pabrik pengolahan minyak sawit menta.

Realisasi PSR terbilang lambat, merujuk data Kementerian Pertanian bahwa sejak diluncurkan pada 2017 hingga pertengahan November 2019 realisasi PSR baru mencapai 120.353 hektare (ha). Total dana yang disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk peremajaan itu mencapai Rp2,334 triliun.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

2020, Pemerintah Larang Peredaran Minyak Curah, Asa Baru Bisnis Kelapa Sawit

 

Mulai 1 Januari 2020, Kementerian Perdagangan berencana melarang peredaran minyak curah di masyarakat. Sebagai gantinya, minyak curah wajib menggunakan kemasan. Pelarangan ini diharapkan dapat meningkatkan serapan crude palm oil (CPO) dalam negeri dan menjadi harapan baru bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Seperti diketahui, minyak curah merupakan minyak bekas pakai seperti restoran dan warung makan besar yang kemudian dijual kepada pengumpul. Minyak tersebut kemudian didistribusikan lagi ke pedagang di pasar dalam volume grosir untuk kemudian dijual secara eceran. Biasanya, minyak curah hanya dikemas menggunakan plastik biasa.

Peraturan kementerian tahun depan bertujuan memberhentikan peredaran minyak curah. Sehingga seluruh produsen wajib menjual minyak dalam kemasan. Namun kebijakan ini tidak dilakukan dengan masa transisi, artinya tidak ada masa uji coba untuk kurun waktu tertentu.

Peredaran minyak curah di pasar dan penggunaan di masyarakat tergolong berbahaya. Sebab, kualitas minyak tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak melewati pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Data Kementerian Perdagangan mencatat setidaknya total produksi minyak goreng di dalam negeri mencapai 14 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, hanya 5,1 juta ton yang dipasarkan ke dalam negeri alias digunakan oleh masyarakat. Sisanya, diekspor ke luar negeri. Namun, dari 5,1 juta ton itu, hampir 50 persennya di antaranya merupakan minyak goreng curah.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, pelarangan minyak curah pada 2020 diharapkan dapat meningkatkan penyerapan produk minyak kemasan. Gapki menargetkan serapannya bisa mencapai 2 juta ton. Penyerapan yang lebih maksimal pada tahun depan tentunya akan mendorong harga CPO ke arah yang lebih baik.

“Optimisme tahun depan untuk CPO semakin terbuka lebar menuju jalan yang lebih baik, tentunya dengan harga yang terus meningkat,” ujarnya, Selasa (10/12).

Dia menjelaskan, serapan CPO dalam negeri semakin luas. Saat ini, pencampuran CPO dengan solar sudah dipercepat. Bahkan di Jogjakarta dan beberapa daerah lain di Jawa Tengah sudah dipasarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Penjualan ini lebih cepat dari jadwal, yang semula dimulai pada 1 Januari 2020.

“Kita di daerah tentunya mendukung percepatan ini, agar serapan CPO semakin banyak berujung pada perbaikan harga CPO. Walaupun mayoritas kita di Kaltim masih ekspor, tapi tentu hal ini akan berdampak pada harga tandan buah segara (TBS) kita,” tuturnya.

Menurutnya, selain serapan dalam negeri kinerja ekspor CPO juga terus membaik. Di Kaltim pada triwulan ketiga volume ekspor CPO Kaltim tumbuh 44,72 persen. Sehingga meskipun ekspor CPO terus mengalami pembatasan-pembatasan impor di berbagai negara di Eropa, tapi Indonesia juga terus berusaha ekspansi pasar. Pemerintah Indonesia terus berusaha menjawab, isu deforestasi yang disebabkan kelapa sawit.

“Selain ekspansi pasar, potensi penyerapan dalam negeri juga semakin banyak. Salah satunya larangan minyak curah pada 2020 mendatang,” pungkasnya.

Sumber: Kaltim.prokal.co

Indonesia Siap Lepas Pasar CPO Uni Eropa

Pemerintah geram atas perlakuan Uni Eropa (UE) perihal penerapan tarif Bea Masuk Anti Subsidi (BMAS) sebesar 8% hingga 18% untuk produk biodiesel Indonesia. Pemerintah optimistis tak perlu ekspor biodiesel ke Uni Eropa, jika program mencampuran bahan bakar minyak berbasis fosil dengan bahan bakar nabati (BBN) sebesar 30% atau B30 dan naik ke B50 berjalan.

Kebijakan B30 hingga B50 ini akan meningkatkan permintaan biodiesel di dalam negeri. Produsen biodiesel Indonesia juga tengah mencari pasar ekspor baru, seperti India, China, Korea, Jepang, dan Amerika Latin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tidak keberatan atas tindakan EU terkait penetapan tarif BMAS itu. Sebab, kebutuhan dalam negeri pun akan semakin tinggi dengan berjalannya B30 dimulai Januari 2020 dilanjut dengan B40 serta B50.

“Kita terima karena kita akan masuk B30 lalu B50, saya kira nanti tidak perlu masuk kesana (UE) lagi,” katanya saat acara Coffee Morning, Selasa (10/12). Sekarang ini, posisi Indonesia menentang diskriminasi UE itu.

Asal tahu saja, penetapan tarif BMAS 8% -18% itu ditujukan untuk PT Ciliandra Perkasa sebesar 8%, PT Intibenua Perkasatama dan PTMusim Mas(Musim Mas Group) sebesar 16,3%, PT Pelita Agung Agrindustri dan PT Permata Hijau Palm Oleo (Permata Group) sebesar 18%,WilmarGroup sebesar 15,7%, serta perusahaan lainnya 18%.

Produsen biodiesel Indonesia pesimis melihat kinerja ekspor biodiesel ke UE di tahun 2020. Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakra-wan menyampaikan, ekspor ke UE sudah mengalami perlambatan sejak September 2019. Bahkan, sejumlah eksportir sudah menghentikan ekspor ke negara tersebut.

Oleh karena itu, kebutuhan dalam negeri akan meningkat seiring dengan pengimplementasian B30. Menurutnya, akan ada peningkatan serapan biodiesel di dalam negeri sebesar 50% atau menjadi 9,6 juta kiloliter (kl).

Paulus mengatakan, akan ada pasar ekspor baru. Tahun mendatang, pasar ekspor biodiesel Indonesia adalah India, China, Korea, Jepang, dan Amerika Latin.

 

Sumber: Harian Kontan

Pemerintah Targetkan Peremajaan Kelapa Sawit 500 Ribu Hektare

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan replanting (peremajaan) sawit mencapai 500 ribu hektare.

“Replanting kami dorong bagaimana mencapai target 500 ribu dengan target tertentu,” kata Airlangga kepada pers di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri tiga rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para menteri kabinet Indonesia Maju. Ratas-ratas tersebut adalah “Akselerasi, Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial”, “Akselerasi Penguatan Ekonomi di Sektor Pertanian dan Perikanan” dan “Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur”.

“Saat ini sedang bahas dengan BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) tapi harus diubah dulu peraturan presiden (perpres) penugasan BPDP itu sendiri jadi yang pertama selesaikan perpres BPDP agar replanting jadi tugas BPDP itu sendiri,” ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, Presiden Jokowi juga mengarahkan fokus komoditi perikanan ke komoditi tertentu yaitu udang dan lobster sedangkan khusus pertanian difokuskan ke peningkatan panen per hektarnya.

“Khusus salah satu program yang juga dimintakan Presiden adalah peremajaan sawit rakyat yang diharapkan akan ada revisi peraturan presiden tentang lembaga penggunaan dana perkebunan kelapa sawit sehingga diharapkan dari dana tersebut bisa untuk memperluas dan memperbesar jaringan ‘replanting’ sawit, ini segera disiapkan dan harapannya di awal tahun depan bisa ‘replanting’ ditingkatkan,” jelas Airlangga.

Program peremajaan sawit rakyat (PSR) ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengamankan pasokan industri hilir kelapa sawit, termasuk untuk program mandatori penggunaan biodiesel kadar 30 persen (B30).

Salah satu fokus peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah mengintegrasikan antara kebun dan pabrik pengolahan minyak sawit mentah

Adapun realisasi program replanting pada 2017 hanya mencapai 4.000-an hektare disusul 33.000 hektare di 2018. Sementara itu, sejak Juni sampai Agustus 2019 jumlah rekomendasi teknis yang telah diajukan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah mencapai 51.000 hektare.

Dengan demikian, hingga akhir tahun, luasan lahan yang telah mendapat rekomendasi teknis diharap bisa mencapai 119.000 hektare.

 

Sumber: Antaranews.com