Kemendag Kunker ke India Guna Mendorong Ekspor

 

Kementerian Perdagangan yang mewakili pemerintah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke India. Hal ini dilakukan untuk menggenjot ekspor. Kunker ke India akan dilaksanakan pada 21 Februari 2020.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terus berupaya meningkatkan ekspor Indonesia ke pasar global. Kunker ini dilakukan setelah kunker ke Australia dan Amerika Serikat, Kunjungan kerja ke India untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan menguatkan ekspor Indonesia ke India.

“Kunjungan kerja ke India kali ini akan membahas beberapa isu terkait peningkatan kerja sama kedua negara, antara lain peluang kerja sama dalam sektor konstruksi dan konektivitas, kerja sama di sektor rumah sakit dan farmasi, serta implementasi peraturan ekspor dan impor kedua negara,” kata Agus.

Dalam agenda kunjungan kerjanya, Agus dijadwalkan bertemu dengan para pelaku bisnis India yang tergabung dalam Konfederasi Industri India (Confederation of Indian Indus-try/CII) dan Federasi Kamar Dagang dan Industri India (FICCI) pada 20 Februari 2020 di New Delhi, India.

Selain itu, hal yang paling penting adalah direncanakannya pertemuan dengan Menteri Kereta Api, Perdagangan, dan Industri India H.E. Tuan Piyush Goyal di waktu dan tempat yang sama di India.

Pada pertemuan dengan CH, akan membahas beberapa topik utama peningkatan target nilai perdagangan kedua negara sebesar US$ 50 miliar pada 2025, peluang kerja sama sektor konstruksi dan konektivitas, serta kolaborasi industri dengan mendorong peluang konversi batu bara menjadi gas.

Sedangkan, pada pertemuan bilateral dengan Menteri Kereta Api, Perdagangan, dan Industri India H.E.Tuan Piyush Goyal , topik yang akan dibahas yaitu isu peraturan impor terbaru di Indonesia untuk gula mentah; peningkatan akses pasar produk Indonesia ke India; serta peraturan impor terbaru India untuk minyak kelapa sawit; beberapa hambatan perdagangan atas ekspor Indonesia.

Fokus lain yang juga diangkat adalah rencana penyelenggaraan forum Menteri Perdagangan Dua 3 di Indonesia; serta finalisasi ToR Working Group Trade and Investment-Tahunan (BTMF)ke(WGTI) dan Wor-king Group Trade Facilitation and Resolution (WGTFR).

Pada pertemuan dengan FICCI, akan membahas peluang kerja sama di sektor rumah sakit dan farmasi dan membahas kembali kolaborasi industri dengan mendorong peluang konversi batu bara menjadi gas. Mendag Agus pada kunjungan kerjanya kali ini juga akan mengundang anggota CH dan FICCI untuk berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2020.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan, penurunan tarif bea masuk CPO India itu memberikan harapan atas ekspor minyak sawit Indonesia pada 2020 ini. “Saya kira ekspor sawit Indonesia akan naik lagi dengan turunnya bea masuk oleh India,” ujar Mukti.

Lebih lanjut, menurut Mukti, pihaknya belum menghitung berapa besar kenaikan ekspor CPO ke India akibat tarif bea masuk baru itu. Gapki mencatat ekspor CPO ke India pada Oktober 2019 sebesar 3,7 juta ton.

Karena itu, Mukti berharap ekspor CPO beserta produk turunannya itu naik, bahkan dapat normal seperti pada 2018 yang mencapai lebih dari 6 juta ton. Saat ini India berada pada peringkat ketiga sebagai tujuan ekspor minyak sawit terbesar Indonesia.

Seperti diketahui, India menetapkan bea masuk CPO turun dari 40 persen menjadi 37,5 persen. Sedangkan impor produk olahan CPO turun menjadi 45 persen dari 50 persen. Penurunan tarif tersebut berlaku untuk seluruh impor minyaksawit dari Indonesia dan Malaysia, sebagai bagian dari ASEAN.

Disisi lain, Mukti mengakui Pakistan adalah pasar strategis produk minyak sawit Indonesia. Karena itu keberlanjutan pasar Pakistan dan negara-negara lain di Asia Selatan harus dijaga.

Dengan total volume ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai 2,5 juta ton tahun 2018, Pakistan adalah importer minyak sawit Indonesia terbesar keempat setelah India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Uni Eropa.

“Di tengah tekanan dan diskriminasi dagang dari Uni Eropa terhadap komoditas minyak sawit, Asia Selatan adalah pasar strategis yang harus dijaga. Selain Pakistan, tentu saja India dan Bangladesh,” kata Mukti.

Sehingga menurut Mukti, sebagai pasar ekspor minya sawit Indonesia terbesar, ada penurunan tren volume ekspor ke India. Tahun 2017, volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 7,6 juta ton. \’ Jumlah ini turun menjadi 6,7 juta ton tahun 2018.

“Nah ini mengkhawatirkan . Karena sampai Oktober 2019, volume ekspor baru mencapai 3,7 juta ton,” ucap Mukti.

Mukti mengatakan, penurunan ekspor produk minyak sawit tersebut tidak lepas dari kebijakan beamasuk di India yang mengenakan tarif lebih tinggi terhadap minyak sawit Indonesia daripada dari Malaysia.

“Ini membuat sawit kita kalah kompetitif dengan Malaysia. Tetapi kebijakan tersebut sudah diubah dan saat ini kita sudah dikenakan tarif yang sama dengan Malaysia,” kata Mukti.

Terbukti, tren ekspor ke India pada bulan Oktober pun naik. Akhir 2019, pemerintah India mengeluarkan kebijakan penurunan impor tarif produk kelapa sawit.

Ini tentunya- memberikan sinyal positif bagi produk minyak sawit Indonesia. Sayangnya, pada awal 2020 India mengeluarkan kebijakan melarang impor produk olahan minyak sawit.

“Kami masih menunggu bagaimana penerapan ke-bijakanbaru dari pemerintah India tersebut. Yang pasti, dua kebijakan tersebut saling, bertentangan.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Indonesia Promosi Industri 4.0, biodiesel dan Nikel

Pemerintah Indonesia siap menampilkan beragam kemampuan sektor manufaktur nasional dalam menerapkan teknologi industri 4.0 pada pameran bergengsi Hannover Messe 2020 di Jerman. Hal ini menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan sektor manufaktur Indonesia di mata dunia, terutama dalam bertransformasi menuju industri4.0.

“Tampilkan wajah Indonesia sebagai negara emerging yang tengah melakukan transformasi ekonomi ke industri 4.0 yang berbasis riset dan inovasi, penting untuk kita tampilkan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pengantar rapat terbatas mengenai Persiapan Hannover Messe 2020 dan World Expo Dubai 2020 di Kantor Presiden, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meminta persiapan gelaran Hannover Messe 2020 benar-benar dimatangkan secara detail. Sebab, Indonesia menjadi negara mitra resmi (official partner country) pada Hannover Messe 2020.

“Karena waktunya sudah sangat mepet sekali, tinggal dua bulan lagi, yaitu di bulan April, sehingga betul-betul persiapan yang matang,” ungkap Jokowi.

Lebih dari itu, Jokowi juga menginginkan, pada ajang Hannover Messe 2010, Indonesia bisa menunjukkan sebagai negara yang menarik untuk diajak kerja sama, mulai dari pengembangan industri, energi ramah lingkungan, dan biodiesel. “Selain itu, kita memiliki potensi nikel terbesar di dunia yang nanti bisa menghasilkan lithium-ion battery yang berperan pada generasi masa depan,” tutur Jokowi.

Lebih lanjut, menurut Jokowi, sebagai negara pertama di ASEAN yang menjadi official partner Hannover Messe, Indonesia harus dapat mengambil manfaat dan peluang sebesar-besarnya bagi peningkatan ekonomi nasional. Bahkan, bisa sebagai pintu masuk promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi.

“Saya mendapatkan laporan bahwa di Hannover Messe nanti akan diikuti oleh 91 negara, dihadiri lebih dari 200 ribu pengunjung, 68 persen adalah CEO-CEO perusahaan besar dan diperkirakan akan mendorong sekitar 6,5 juta kontrak bisnis,” papar Jokowi.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumi-wang Kartasasmita menyampaikan, Hannover Messe merupakan pameran teknologi industri terbesar didunia.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Konsultasi Sengketa Biodiesel Sawit di WTO Memuat 108 Pertanyaan

 

Dituturkan Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati, Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI (PTRI) di Jenewa telah mengirimkan daftar pertanyaan ke pihak Uni Eropa pada Rabu (5/2/2020) untuk dibahas pada saat pertemuan konsultasi.

Daftar pertanyaan tersebut memuat 108 pertanyaan adalah hasil koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, asosiasi/pelaku usaha kelapa sawit, tim ahli, dan tim kuasa hukum Pemerintah Indonesia. Indonesia menyengketakan Uni Eropa di WTO karena memandang kebijakan RED II dan DR mendiskriminasi komoditas kelapa sawit dan produk turunan kelapa sawit (biodiesel).

“Hal ini tentu pada akhirnya mengganggu ekspor kelapa sawit ke pasar Uni Eropa dan merusak citra komoditas produk pertanian ini di dunia internasional,” catat Pradnyawati dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Sementara Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuagam menilai, status risiko tinggi perubahan penggunaan lahan tidak langsung (high risk Indirect Land Use Change/ILUC) pada minyak kelapa sawit yang ditetapkan Uni Eropa berakibat impor minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel, dilarang di Uni Eropa. “Tindakan diskriminasi ini harus dilawan Indonesia untuk mempertahankan ekspor produk minyak sawit,” tandas Jerry.

 

Sumber: Infosawit.com

Konsultasi Sengketa Biodiesel Sawit di WTO Siap Dilakukan

 

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dijadwalkan akan memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan konsultasi dengan Uni Eropa di kantor Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) di Jenewa, Swiss pada Rabu (19/2/2020).

Pertemuan ini bertujuan membahas kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR) Uni Eropa. Pertemuan dilakukan setelah permintaan konsultasi yang diajukan Indonesia pada 18 Desember 2019 lalu, dan disetujui Uni Eropa. Pertemuan konsultasi tersebut merupakan tahapan pertama dalam prosedur penyelesaian sengketa di WTO.

Selain itu, pertemuan ini merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara anggota WTO untuk mendapatkan informasi dari Uni Eropa mengenai kebijakan RED II dan DR yang dianggap bertentangan dengan komitmen Uni Eropa di WTO dan berpotensi menurunkan ekspor Indonesia. Delegasi Indonesia terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, serta Tim Ahli dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Indonesia.

“Pemerintah Ïndonesia berharap dapat tercapai kesepakatan penyelesaian positif yang diterima kedua belah pihak dalam tahapan konsultasi. Namun, jika kesepakatan penyelesaian sengketa gagal tercapai, Indonesia sebagai negara penggugat dapat meminta Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO untuk membentuk panel,” ujar Wamendag Jerry dala keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut, Jerry mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan dukungan dan perhatian kepada kasus sengketa sawit. “Presiden telah memberi arahan untuk tetap berjuang dan menjalani proses sengketa sawit di WTO dengan menggunakan dalil-dalil hukum dan bukti-bukti yang bersifat teknis dan ilmiah,” kata dia.

 

Sumber: Infosawit.com

PTPN V Dorong Sawit Berkelanjutan

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V berencana mengoptimalkan produk Kelapa Sawit dengan sertifikat berkelanjutan demi meraup harga premium.

CEO PTPN V Jatmiko K. Santosa mengatakan saat ini baru sekitar 40% dari luas kebun Kelapa Sawit milik perseroan yang telah mendapatkan sertifikat International Sustainability Carbon Sertification (BCC) dan perseroan akan berusaha mencapai level 100 % hingga akhir tahun ini.

Jatmiko menghitung pemilikan sertifikat tersebut akan menjadikan harga CPO produksi perseroan naik sekitar 10%-15%. Selain itu, tambahnya, perseroan juga akan mengolah limbah hasil pengolahan tandan buah segar (tbs) menjadi bahan bakar dan pupuk.

Jatmiko mengatakan hal tersebut membuat perseroan dapat menjual cangkang dan fiber Kelapa Sawit yang selama ini digunakan sebagai bahan bakar. Adapun, Jatmiko mengkalkulasikan CPO dari penggunaan limbah cair sebagai pupuk membuat harga CPO lebih tinggi sekitar US$15/ton-US$20/ ton lebih mahal.

“Saya arahkan supaya kami punya CPO organik lah. Nanti [semua pohon] pakai itu [limbah cair sebagai pupuk] semua,” katanya, Senin (17/2)

Berdasarkan catatan PTPN V, perseroan pada tahun lalu memproduksi 1,4 juta ton Kelapa Sawit dengan tingkat produktivitas 23,06 ton/hektare. Produktivitas tersebut lebih tinggi 5,1% dari realisasi tahun sebelumnya yakni 21,94 ton/ hektare.

Sementara itu, PTPN V optimisitis bisa melakukan penawaran perdana umum [initial public offering/lFO) pada kuartal HI/2020. Oleh karena itu, perseroan sedang menyusun aplikasi untuk dapat mengikuti jejak performa perseroan melalui gawai.

Jatmiko mengatakan pihaknya mengucurkan dana sekitar US$2 juta untuk pembuatan aplikasi tersebut. Adapun, perseroan juga merogoh sekitar Rp2,2 miliar pesawat nirawak dengan dua buah kamera untuk mendata seluruh lahan perseroan seluas 92.000 hektare.

“Saya punya target, setelah IPO dalam waktu dekat bisa rights issue. Artinya dana yang saya dapatkan harus ada dampaknya dalam setahun [setelah IPO]. Kami sedang kaji dengan pemegang saham [strategi yang terbaik],” katanya.

Jatmiko menyampaikan hal tersebut dilakukan lantaran dampak yang dihasilkan oleh proyek hijau membutuhkan waktu lama. Jatmiko mengemukakan pihaknya akan mengalokasikan sekitar 50% dari dana rights issue untuk proyek hijau.

Perseroan menargetkan dana segar yang didapatkan dari IPO tersebut senilai Rp1,5 triliun.

Sebelumnya, Pit. Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB), akan meningkatkan kapasitas sawit berkelanjutan dan menyelesaikan persoalan status lahan sawit.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Indonesia Usul Bentuk Panel biofuel di WTO

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal mengajukan pembentukan panel Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal itu dilakukan mengantisipasi adanya kegagalan penyelesaian sengketa Indonesia dengan Uni Eropa (UE) atas pelarangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku dasar biofuel.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga bilang pihaknya akan mengajukan pembentukan panel DSB tersebut. Namun, pembentukan itu menunggu hasil konsultasi yang baru akan berjalan pada Rabu (19/2) mendatang. “Jika kesepakatan penyelesaian sengketa gagal tercapai, Indonesia dapat meminta WTO untuk membentuk panel,” terangnya, Minggu (16/2).

Dalam konsultasi, Indonesia sudah menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada pihak Uni Eropa Terdapat 108 pertanyaan hasil koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, asosiasi dan pelaku usaha kelapa sawit, tim ahli, serta tim kuasa hukum Pemerintah Indonesia.

Asal tahu saja, konsultasi tersebut bertujuan untuk persiapan Indonesia dalam menggugat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR) oleh UE, yang merugikan Indonesia “Hal ini berakibat impor minyak Kelapa Sawit sebagai bahan baku biofuel, dilarang di EU,” tandas Jerry.

Ketua Harian Asosiasi Produsen biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, pelaku usaha mendukung sepenuhnya langkah pemerintah ini. Sebab tindakan Uni Eropa merupakan diskriminasi terhadap produk RI.

 

Sumber: Harian Kontan

Pemerintah Terus Pacu Produktivitas Sawit Rakyat

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas sawit nasional, khususnya tanaman sawit milik para petani swadaya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam program PSR, pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan, selain bisa memperoleh dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), peserta PSR juga bisa memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR). Dengan PSR, produktivitas sawit rakyat diharapkan meningkat dari 3,70 ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per hektare (ha) per tahun menjadi 8 ton per ha pertahun.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk melakukan optimalisasi dan peningkatkan produksi Kelapa Sawit petani swadaya melalui program PSR atau replanting sawit. Program PSR tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi Kelapa Sawit petani dan memberikan hasil yang optimal hingga mencapai 8 ton CPO per ha per tahun. “Dari data, produktivitas Kelapa Sawit (petani) kita masih tergolong rendah yaitu 3,70 ton CPO per ha per tahun. Melalui program replanting ini diharapkan produksi dapat meningkat,” ujar

Ma’ruf saat menerima Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Kantor Wapres di Jakarta, pekan lalu. Ma’ruf menambahkan, dalam peningkatan produksi sawit rakyat tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memberikan program kemudahan pembiayaan. Petani dapat memanfaatkan KUR dan pendanaan di BPDPKS. “Program PSR dapat memanfaatkan KUR. Tahun ini, bunganya hanya 6% dan pemerintah memberikan kemudahan dengan penyesuaian periode waktu KUR yaitu empat tahun. Kita harapkan ada peningkatan kualitas produksi Kelapa Sawit agar didapat harga jual yang tinggi dan merata di semua daerah,” ujar Ma’ruf. Petani sawit yang masuk dalam binaan Apkasindo tersebar di 22 provinsi dan 117 kabupaten. Ke depan, Wapres Ma’ruf berharap pemerintah juga dapat meningkatkan penyediaan bibit unggul dan memberi kemudahan bagi petani untuk mendapatkannya.

Sedangkan Mentan Syahrul mengatakan, Wapres memintanya untuk melakukan komunikasi komprehensif dalam penanganan budidaya replanting sawit rakyat. Apabila terdapat beberapa kendala yang terjadi sehingga membuat program sawit rakyat tidak berjalan optimal maka Mentan akan mencari tahapan untuk memastikan penanganan program sawit rakyat itu berjalan dengan baik. “Tidak hanya mencoba masuk dalam pendekatan replanting atau menanam sawit dan memeliharanya tapi bagaimana sampai pada titik bagaimana mengolah sawit di tingkat rakyat, mulanya di tingkat industri, ini tentu saja bagian-bagian yang harus dipikirkan bersama,” ujar Mentan.

Saat ini, petani sawit menguasai 40% dari total luas perkebunan sawit nasional. Sementara itu, sepanjang 2017 hingga 23 Oktober 2019, realisasi dana yang disalurkan BPDPKS untuk program replanting (PSR) mencapai Rp 1,72 triliun dengan cakupan lahan 68.663 ha. Rinciannya, total target replanting seluas 20.780 ha pada 2017 dengan realisasi rekomtek (rekomendasi teknis) Ditjen Perkebunan Kementan 14.634 ha (70,42%), pada 2018 target replanting 185 ribu ha dengan realisasi rekomtek 33.842 ha (18,29%), dan pada 2019 targetnya 200 ribu ha dengan realisasi rekomtek 67.842 ha (33,92%).

Sinergikan dengan AWR

Untuk penanganan PSR, Mentan membutuhkan sebuah proses atau agenda yang cepat untuk bisa segera menangani permasalahan di lapangan. Untuk itu, Kementan akan melakukan kolaborasi antara PSR dengan Agriculture War Room (AWR), terutama dalam memantau pembangunan pertanian khususnya industri perkebunan sawit yang real time. “Ini langkah kami untuk mengupdate data pertanian. Semua potensi bisa kita lihat dari sini dan kita akan optimalisasi sehingga AWR dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan pelaku pertanian di lapangan khususnya petani sawit,” kata Mentan. Teknologi AWR saat ini berisi himpunan data mengenai produksi pangan, stok pupuk subsidi, luas lahan sawah, masa panen, dan lainnya yang dapat tersaji cepat dan setiap waktu.

Pakar teknologi informatika sekaligus mantan Rektor Institut Perbanas Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan, pemanfaatan serta penggunaan teknologi AWR dapat berpengaruh dalam membentuk pengelolaan pertanian Indonesia yang smart farming. “Zaman revolusi industri 4.0 kini, semua bisa direkayasa teknologi. Tidak lagi manual, misalnya sektor pertanian hanya tergantung pada kondisi alam,” ujar Marsudi. Manfaat dari smart farming AWR tersebut tampak pada tersusunnya data pertanian yang valid, sehingga laporan perkembangan diterima berbasis data. Selain itu, AWR bakal menarik minat generasi milenial menekuni pertanian sebab telah beradaptasi dengan modernisasi zaman.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

RI Minta Penjelasan Uni Eropa di Forum WTO

 

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dijadwalkan akan memimpin delegasi indonesia dalam pertemuan konsultasi dengan Uni Eropa (UE) di kantor Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) di Jenewa, Swiss, Rabu (19/2). Pertemuan ini bertujuan membahas kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR) UE.

Pertemuan itu dilakukan, setelah permintaan konsultasi yang diajukan Indonesia pada 18 Desember 2019 dan disetujui UE. Pertemuan konsultasi tersebut merupakan tahapan pertama dalam prosedur penyelesaian sengketa di WTO. Selain itu, pertemuan ini merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara anggota WTO untuk mendapatkan informasi dari UE mengenai kebijakan RED II dan DR yang dianggap bertentangan dengan komitmen Uni Eropa di WTO dan berpotensi menurunkan ekspor Indonesia.

Delegasi Indonesia terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, serta Tim Ahli dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Indonesia.

“Pemerintah Indonesia berharap dapat tercapai kesepakatan penyelesaian positif yang diterima kedua pihak dalam tahapan konsultasi. Namun, jika kesepakatan penyelesaian sengketa gagal tercapai, Indonesia sebagai negara penggugat dapat meminta Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO untuk membentuk panel,” ujar Wamendag Jerry, Sabtu (15/2).

Jerry mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan dukungan dan perhatian kepada kasus sengketa sawit. “Presiden telah memberi arahan untuk tetap berjuang dan menjalani proses sengketa sawit di WTO dengan menggunakan dalil-dalil hukum dan bukti-bukti yang bersifat teknis dan ilmiah,” tegas Jerry.

Selanjutnya, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati menambahkan, pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI (PTRI) di Jenewa telah mengirimkan daftar pertanyaan ke pihak UE pada Rabu (5/2) untuk dibahas pada saat pertemuan konsultasi. Daftar pertanyaan yang memuat 108 pertanyaan tersebut adalah hasil koordinasi antara kemen-terian/lembaga terkait, asosiasi/pelaku usaha kelapa sawit, tim ahli, dan tim kuasa hukum Pemerintah Indonesia.

Indonesia menyengketakan UE di WTO karena memandang kebijakan RED II dan DR mendiskriminasi komoditas Kelapa Sawit dan produk turunan Kelapa Sawit (biodiesel). Hal ini tentu pada akhirnya mengganggu ekspor Kelapa Sawit ke pasar UE dan merusak citra komoditas produk pertanian ini di dunia internasional.

“Pemerintah Indonesia sangat keberatan dengan status risiko tinggi perubahan penggunaan lahan tidak langsung atau high risk indirect land use change (ILUC) pada minyak Kelapa Sawit yang ditetapkan UE. Hal ini berakibat impor minyak Kelapa Sawit sebagai bahan baku biofuel, dilarang di UE. Tindakan diskriminasi ini harus dilawan Indonesia untuk mempertahankan ekspor produk minyak sawit,” pungkas Jerry.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Wapres Minta Persoalan Petani Sawit Diselesaikan

 

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta persoalan petani sawit di Tanah Air terkait legalitas lahan, peningkatan produktivitas, tata niaga tandan buah segar, dan pengembangan industri hilir milik petani secepatnya bisa diselesaikan. Hal itu dilakukan karena perkebunan tanaman sawit rakyat telah berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Demikian diungkapkan Wapres saat bertemu jajaran pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan perwakilan sembilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin didampingi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL).

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan, menurut Wapres perkebunan kelapa sawit rakyat berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan para petani serta masyarakat di sekitarnya. Di hadapan Wapres, Gulat menyatakan ada 22 provinsi di Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit. Luasan kebun sawit rakyat mencapai 6 juta hektare (ha) dari total luas perkebunan sawit Indonesia lebih dari 14 juta ha. “Lebih dari 20 juta keluarga petani bergantung hidupnya langsung ke sektor ini, dari semua lapisan masyarakat bahkan dari kalangan pesantren, dimana tumbuh dan berkembang di tengah kebun sawit,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Sejak 1980, ungkap Gulat Manurung, pengembangan kelapa sawit di Indonesia ditujukan untuk membuka dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perdesaan, daerah terbelakang, dan pelosok. Pengembangan kelapa sawit, sangat berperan dalam pembangunan pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres meminta kemampuan sumber daya manusia (SDM) petani sawit dapat ditingkatkan. Wapres juga mengapresiasi peran serta Apkasindo dalam pembinaan petani sawit yang tersebar di 22 provinsi dan 117 kabupaten. Ke depan, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penyediaan bibit unggul dan kemudahan petani untuk mendapatkannya. “Kita harapkan ada peningkatan kualitas produksi kelapa sawit agar didapat harga jual yang tinggi dan merata di semua daerah,” ujar Wapres.

Sebagai penutup pertemuan, Apkasindo mengajukan undangan kepada Wapres RI untuk peresmian panen perdana program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Riau, yang penanaman perdananya dilakukan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, meninjau pabrik mini minyak goreng dan pupuk organik milik petani dan pesantren di perkebunan sawit.

Di pertengahan tahun, Wapres diundang meresmikan pabrik kelapa sawit milik petani koperasi binaan Apkansindo berkapasitas 30 ton perjam di Provinsi Kalimantan Selatan. “Kami juga meminta Wapres membuka Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit II Tahun 2020 di Jakarta yang akan dihadiri oleh perwakilan petani sawit dari 22 provinsi, 117 kabupaten, dan kelembagaan petani lainnya,” ujar Sekjen Apkasindo Rino Afrino.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Pengembangan Sawit Muba Dipuji Andalas Forum

Ratusan peserta Andalas Forum II asal Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Sumatera Selatan terpukau oleh ide pengembangan sawit di Musi Banyuasin. Acim digelar oleh Cabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Harper Palembang, Kamis (13/2).

Rangkaian acara yang digelar selama dua hari ini membahas promosi dan implementasi keberlanjutan keIapa sawit di Indonesia. Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dr H Dodi Reza Alex Noerdin MBA yang mendapatkan undangan langsung dari Gapki Sumsel memaparkan tema pemberdayaan petani kelapa sawit

“Ini kesempatan yang sangat berharga. Bupati Muba Dodi Re/a adalah sosok pemimpin visioner yang sangat konsen memperjuangkan keberlanjutan Kelapa Sawit di indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Gapki, Mukti Sardjono.

Menurut Mukti, paparan pada seminar ini akan menjadi serapan ilmu pengetahuan bagi para pelaku usaha perkebunan di Indonesia untuk memajukan Kelapa Sawit yang berkelanjutan, terkhusus sawit rakyat.

Kepala BPDP-KS diwakili oleh Direktur Penghipunan Dana BPDP-KS, Sunari menyebut keberlanjutan sawit rakyat merupakan program prioritas pemerintah nasional.

“Kabupaten Muba dibawah komando Dr H Dodi Reza Alex telah membawa keberhasilan sawit rakyat. Terbukti bersama BPDPKS telah melakukan peremajaan sawit pertama di Indonesia. Selain itu menjadi pioneer inovasi energi baru dan terbarukan. Dan kedepan Kabupaten Muba dan Pelalawan akan menjadi penyedia balian baku sawit untuk pengembangan energi terbaru kan,”ucapnya.

Bupati Muba Dr H Dodi Re/.i Alex Noerdin MBA memaparkan warga Muba yang sangat bergantung dengan komoditas perkebunan sawit dan karet.

“Jadi, untuk menyiasatinya kita harus punya quantum atau terobosan supaya warga yang bergantung pada komoditas perkebunan tidak kesulitan ketika harga komoditas perkebunan anjlok,” terangnya.

Menyiasati hal tersebut, Doktor lulusan Universitas Padjajaran ini mengatakan telah mengimplementasikan terobosan inovasi berupa pengelolaan Kelapa Sawit menjadi BBM atau biofuel.

“IjR Muba menuju energi baru dan terbarukan, ini di- lakukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pekebun sawit di Muba. Strategi yang dilakukan Pemkab Muba yaitu melakukan kunjungan dan diskusi dengan tim peneliti biohidrokarbon ITB, Percepaan Produksi BBN dengan Katalis Metah Putih produk ITB dan Muba Menuju Bahan Bakar Nabati (BBN),”bebernya.

Dijelaskan Dodi bahwa Kabupaten Muba pada tahun 2017 menjadi daerah pertama di Indonesia melakukan Per-emajan Sawit (Replanting) Rakyat (PSR) yang langsung diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Selain itu PSR Muba bekerja sama dengan IT Orion Biosains telah melakukan uji DNA benih Kelapa Sawit menuju SNI 822:2015.

Lanjut Dodi, trobosan yang telah dilakukan Pemkab Muba untuk kemajuan Kelapa Sawit ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Dari hasil Ratas Meristek/ BPPT, Menko dengan Presiden, Pemerintah fokus kembangkan tiga produj super prioritas yaitu Katalis, Drone dan Garam.

“Super prioritas arahan Presiden Jokowi tentang BBN yaitu dengan segera pengembangan pembangunan industri Katalis Merah Putih yang ditemukan oleh Prof Subagyo (ITB). Kemudian Kabupaten Muba sebagai pilot project pembangunan pabrik industri minyak nabati yang didukung oleh Kementrian BUMN dan BPDPKS,” pungkasnya.

 

Sumber: Tribun Sumsel