,

Wajib Vitamin A Dikhawatirkan Membuat Harga Minyak Goreng Naik

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengajukan keberatan kepada Badan Sertifikasi Nasional (BSN) ihwal rencana pemerintah mewajibkan fortifikasi atau penambahan vitamin A pada produk minyak goreng. Kewajiban ini rencananya mulai diterapkan enam bulan lagi, yaitu awal 2020.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mempertanyakan aturan ini karena stabilitas vitamin A tidaklah tahan lama. “Dalam enam bulan bisa hilang jika terkena sinar matahari,” kata Sahat saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

Selain itu, kata dia, komponen pro Vitamin A sintesis yang akan digunakan dalam minyak goreng juga bergantung pada dua perusahaan asal Jerman. Namun, Sahat tidak bersedia merinci apa saja kedua perusahaan itu. Ia khawatir akan munculnya ketergantungan terhadap impor nantinya. Konsekuensinya, kata Sahat, harga minyak goreng bakal naik.

Saat ini, kewajiban fortifikasi vitamin A ini tengah diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100/M-IND/PER/11/2015. Kewajiban ini awalnya berlaku sejak 2013, namun terus diundur. Saat ini, proses revisi masih berada di tangan Badan Sertifikasi Nasional atau BSN.

“Masih ada jajak pendapat, belum clear, setelah Lebaran baru dibahas lagi. Jadi, masih dalam bentuk draf revisi permennya,” kata Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kemenperin Enny Ratnaningtyas, dikutip dari bisnis.com.

Tak hanya Sahat, Kepala Bidang Penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Eva Rosita juga mempertanyakan aturan ini. YLKI, menurut Eva, menjanggalkan rencana ini karena adanya pendapat yang menyebut vitamin A di minyak goreng bisa hilang sekitar 50 persen karena faktor proses penggorengan dan penyimpanan. Pendapat itu disampaikan profesor bidang Food Process and Engineering Laboratory di Institut Pertanian Bogor (IPB), Purwiyatno Hariyadi.

Sebenarnya, kata Eva, jika tidak ada persyaratan kebeningan tertentu, minyak goreng dari sawit itu sudah mengandung pro vitamin A yang sangat tinggi. Namun karena masyarakat menyukai warna bening, kata dia, produsen berlomba-lomba untuk membuat produknya jadi bening. “Sampai diiklankan pula dua kali penyaringan,” ujarnya.

Meski kewajiban ini dipertanyakan dan memunculkan penolakan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memastikan peraturan yang kewajiban fortifikasi vitamin A pada minyak goreng ini tetap berjalan. Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut industri besar pun sudah siap untuk menjalankannya.

Airlangga juga tidak khawatir meski akan ada penyesuaian harga minyak goreng dengan adanya kewajiban ini. “Daya beli enggak akan keganggu, itu kan demi kesehatan,” kata Airlangga.

Bahkan, Direktur Bina Gizi Masyarakat Kemenkes Dody Izwardy ingin penerapan kewajiban ini lebih cepat dari tenggat waktu 2020. “Kami sudah berulang kali mengirimkan surat kepada Kemenperin untuk segera dilaksanakan,” kata dia.

Saat ini, kata Dody, kadar vitamin A yang terkandung dalam minyak goreng harus 40 IU (satuan vitamin) dan ambang batasnya minumum 20 IU. “Kalau 40 IU, ketika proses pengepakan, pemasaran, hingga ke pasar masih ada terkandung 20 IU—25 IU jadi masih aman,” ucapnya.

Namun demikian, jika tetap dipaksakan, Sahat yang mewakili produsen minyak goreng justru khawatir dengan ketergantungan pada impor nantinya. Salah satu konsekuensinya yaitu kenaikan harga dari produk minyak goreng.

Sebagai solusi, Sahat lebih mengusulkan agar ada sosialisasi bahwa penggunaan minyak goreng yang berwarna kuning jingga lebih kaya Vitamin A. Selama ini, minyak goreng disaring sehingga warnanya menjadi bening dan kandungan Vitamin A menjadi tidak optimum. “Jadi kalau mau, disampaikan kalau yang tidak bening itu lebih kaya vitamin A, harga juga jadi lebih murah karena biaya penyaringan tidak ada,” kata dia.

Eva pun setuju dengan solusi yang disampaikan Sahat. Namun, dia mendorong agar produsen tetap memastikan kandungan beta-karoten di dalam minyak goreng tidak hilang. “Jadi, aturan kewajiban vitamin A ini perlu dikaji ulang, jangan sampai hal yang tidak perlu ditambahkan dan menjadi pemborosan,” kata dia.

Sumber: Tempo.co

,

Menperin: Industri Siap Terapkan Minyak Goreng Wajib Vitamin A

 

 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memastikan peraturan yang mewajibkan fortifikasi vitamin A pada minyak goreng akan tetap berjalan. Airlangga menyebut industri besar pun sudah siap untuk menjalankannya.

Airlangga juga tidak khawatir meski akan ada penyesuaian harga minyak goreng dengan adanya kewajiban ini. “Daya beli enggak akan keganggu, itu kan demi kesehatan,” kata Airlangga saat ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2019.

Saat ini, kewajiban fortifikasi vitamin A ini tengah diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100/M-IND/PER/11/2015. Proses revisi masih berada di tangan Badan Sertifikasi Nasional atau BSN.

“Masih ada jajak pendapat, belum clear, setelah Lebaran baru dibahas lagi. Jadi, masih dalam bentuk draf revisi permennya,” kata Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kemenperin Enny Ratnaningtyas, dikutip dari bisnis.com.

Di lapangan, produsen minyak goreng ternyata menolak kewajiban ini. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga meminta agar fortifikasi vitamin A pada minyak goreng bukan menjadi sebuah kewajiban.

GIMNI telah menyampaikan sejumlah alasan keberatan kepada BSN dalam jajak pendapat, yaitu pro vitamin A sintetis merupakan barang impor yang tergantung pada 2 perusahaan asing di Jerman. Selain itu, adanya tambahan vitamin A tidak menjamin masalah stunting di Indonesia akan selesai.

Tempo mencoba mengkonfirmasi lagi kepada Sahat mengenai klaim Airlangga yang menyebut industri besar sudah siap untuk menjalankan fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Namun, Sahat belum merespons pertanyaan yang diajukan Tempo.

Sumber: Tempo.co

Juni, Harga Biodiesel Turun, Bioetanol Naik

 

Memasuki bulan Juni 2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi kembali merilis besaran Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) yang meliputi biodiesel dan bioetanol. Kedua komoditas tersebut mengalami perubahan berbeda akibat fluktuasi harga minyak sawit atau Crude palm oil (CPO) maupun pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Tercatat, tarif biodiesel ditetapkan sebesar Rp 6.977 per liter, atau turun Rp 371 dari Mei 2019, yaitu Rp 7.348/liter. Harga tersebut masih belum termasuk perhitungan ongkos angkut, yang berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.91 K/12/DJE/2019.

“Trend bioetanol dan biodiesel bulan ini berbeda. Harga ini berlaku juga untuk B-20 atau campuran Biodiesel ke Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20 persen,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agung Pribadi di Jakarta, Rabu (12/6).

Penurunan HIP biodiesel ini terjadi akibat menurunnya harga minyak kelapa sawit pada perhitungan yang tertera pada ketentuan Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 1452/12/DJE/2019. HIP biodiesel ditopang oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit pada 15 April 2019 – 14 Mei 2019, yaitu Rp 6.598 per kg.

Perubahan sebaliknya terjadi HIP bioetanol. Harga pasar bioetanol diplot sebesar Rp 10.201 per liter oleh Pemerintah, setelah pada Mei lalu berada di level Rp 10.195 per liter.

Faktor kenaikan ini ditentukan oleh rata-rata tetes tebu Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) selama 15 April 2019 – 14 Mei 2019, yang tercatat Rp 1.611 per kg ditambah besaran dolar Amerika Serikat, yaitu USD 0,25 per liter dikali 4,125 kg per liter.

Untuk diketahui, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Nilai Perdagangan Rl-Chile Bakal Naik 100%

 

Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) akan resmi berlaku pada 10 Agustus 2019 atau 60 hari setelah pertukaran Instrument of Ratification (lloR) antara kementerian kedua negara, Selasa (11/6). Perjanjian dagang ini bakal mendongkrak nilai perdagangan kedua negara hingga 100% menjadi US$ 548 juta dalam tiga tahun mendatang, dibandingkan 2018 sebesar US$ 274 juta.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, IC-CEPA akan membuka pintu bagi produk ekspor Indonesia di wilayah Amerika Selatan. Chile akan menjadi negara penghubung (hub) ekspor Indonesia di Amerika Selatan. “Saya percaya IC-CEPA akan meningkatkan perdagan-ganmaupuninvestasi kedua negara,” ujar Enggar.

Pertukaran loR merupakan prosedur legal penting sebelum berlakunya IC-CEPA. Pertukaran tersebut dilakukan Enggarbersama Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Chili Rodrigo Yefiez Benitez. Di In -donesia, ratifikasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chili.

Enggar menerangkan, dirinya telah menyampaikan pentingnya manfaat perjanjian tersebut bagi pelaku usaha kedua negara kepada Rodrigo. Kedua negara ini akan mendorong sektor swasta mengembangkan kemungkinan-kemungkinan baru di tengah perdagangan komoditas yang ada.

Enggar akan mengundang pemerintah Chile untuk menyebarluaskan manfaat dan peluang IC-CEPA. “Saya juga mengusulkan agar Chile mengadakan rangkaian sosialisasi serupa di Chile dengan mengajak KBRI di Santiago,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo mengatakan, meskipun pasar Chile tidak terlalu besar, Indonesia akan memiliki akses lebih luas. “Dengan IC-CEPA, kita sepakati penurunan tarif bea masuk (BM) menjadi sebagian besar 0%. Itu artinya, kita punya akses lebih baik ke pasar Chile. Chile adalah hub ekspor kita di Amerika Latin,” katadia.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi optimistis ada potensi ekspor sawit ke Chile. Namun, dia belum tahu kesiapan produsen nasional dan peta persaingan dengan Kolombia yang merupakan penghasil sawit di Amerika Latin.

“Kami berharap punya nilai tambah lebih besar dibandingkan Kolombia. Kami butuh hitung-hitunganan bisnis lebih bagus. Kalau pengolahan belum siap, kami kirim produk mentah. Bisa juga sebaliknya. Kita belum eksplor lebih dalam,” kata dia.

Detail Perjanjian

Melalui IC-CEPA, Chile akan menghapus tarif BM 7.669 atau sekitar 89,6% dari total pos tarif produk impor Indonesia, antara lain minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) turunannya, tekstil dan alas kaki, otomotif, kertas dan bubur kertas (pulp and paper), perikanan, makanan dan minuman, mebel, sorbitol, perhiasan, serta kopi.

Sementara itu, Indonesia akan mengeliminasi 86,1% atau 9.308 pos tarif impor produk-produk asal Chile, antara lain buah-buahan segar maupun kering (dried fruits), produk susu, salmon, bubur kertas (pulp), minyak ikan, tembaga dan bijih besi. Sesuai kesepakatan, setelah implementasi IC-CEPA dilaksanakan, kedua negara akan melanjutkan perundingan ke tahap selanjutnya, yaitu perdagangan di sektor jasa dan investasi. Setelah pedanjian tarif barang, tahap selanjutnya adalah perundingan di bidang jasa dan investasi, karena memang IC-CEPA dilakukan bertahap.

“Untuk tenggat waktunya, akan dibahas Iebih lanjut melalui Joint Committee IC-CEPA yang akan bertemu sesuai kesepakatan bersama,” ucap Enggar.

Terkait perang dagang, Enggar mengatakan ratifikasi IC-CEPA ini merupakan sinyal bagus, kar -ena kedua negara menunjukkan pentingnya sistem dagang multilateral. Selain itu, kedua negara APEC.

Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Chile Rodrigo Yefiez Benitez menambahkan, perjanjian tersebut menunjukkan kemitraan kedua negara di tengahsituasi dunia yang menantang saat ini. IC-CEPA juga menjadi sinyal bagi Chile untuk memperkuat kehadirannya di lebih banyak wilayah dan menegaskan pentingnya rules based order dalam perdagangan, baik di G20 APEC maupun di Asean. “Indonesia adalah mitra strategis Chile dan juga sebaliknya,” ucap dia.

Benitez optimistis Indonesia dan Chili dapat mewujudkan nilai perdagangan hingga menembus US$ 1 miliar, menyamai total perdagangan Chile dan Vietnam, yang telah terlebih dahulu memiliki perjanjian dagang. \’Tidak ada alasan perdagangan dengan Indonesia tidak bisa melampaui angka itu, atau bahkan lebih. Diperlukan ambisi bersama dari seluruh stakeholders,” kata dia.

Iman Pambagyo menerangkan, perjanjian dagang menjadi faktor utama yang menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam di Chile. Perjanjian itu membuat tarif BM produk Vietnam di Chile 0%, sehingga investasi masuk Vietnam. “Ada banyak sekali yang bisa dijual ke Chile. Kami sedang mengkaji produk ekspor apa saja yang bisa dialihkan dari Vietnam ke Indonesia,” jelas Iman.

Selama Januari-Maret 2019, total perdagangan Indonesia-Chile mencapai US$ 56,1 juta. Perinciannya, ekspor Indonesia mencapai US$ 34,9 juta dan impor sebesar US$ 21,2 juta. Chili merupakan negara tujuan ekspor Indonesia ke-55 dengan total ekspor US$ 158,9 juta pada 2018, meningkat 0,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$ 158,5 juta.

Produk ekspor utama Indonesia ke Chile adalah alas kaki, pupuk, mobil, surfaktan organik, locust beans, rumput laut, bit gula, dan tebu. Adapun produk utama Chile yang diekspor ke Indonesia adalah buah anggur, tembaga, bubur kayu kimia, biji besi, lemak, dan minyak serta fraksinya dari ikan atau mamalia laut.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Kelapa Sawit Indonesia Jamin Capai SDGs

 

Indonesia berpartisipasi dalam Warsaw Humanitarian Expo yang diadakan di Warsaw PTAK Expo untuk menjamin pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang diadakan di Nadarzyn, Polandia, dari tanggal 11 hingga 13 Juni mendatang.

Pensosbud KBRI Warsawa, Diyah Ramadani Agustini kepada Antara di Jakarta, Rabu menyebutkan Paviliun Indonesia menampilkan tema “Indonesian Palm Oil and Its Contribution to SDGs” menunjukkan kepada publik bagaimana Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dapat menjamin pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Indonesia menerapkan mekanisme ISPO dengan tujuh parameter utama guna memastikan industri minyak sawit dapat berkelanjutan tidak hanya dalam aspek lingkungan hidup namun juga aspek kemanusiaan, seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, energi bersih, pemberdayaan dan kesetaraan gender.

Menurut penelitian Stanford University, setidaknya 1,3 juta orang terentaskan dari kemiskinan sebagai dampak positif langsung dari industri minyak sawit. ISPO sejalan dengan SDGs 2030, yakni untuk pencapaian 10 dari 17 global goals, khususnya pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan hidup, dan pencapaian kesejahteraan bagi semua, serta mengurangi jarak dalam berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi dan hukum.

ISPO juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengatasi isu-isu perubahan iklim, sebagaimana yang disepakati dalam Paris Agreement, dengan memperluas kawasan hutan sebesar 20%, serta Forest for Cimate Declaration yang ditandatangani di pertemuan COP24 di Katowice.

Paviliun Indonesia menampilkan informasi tentang bagaimana perkebunan kelapa sawit dan industri terkait di Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan lokal, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan -yang terpenting- peningkatan kualitas hidup. Data dan angka ditampilkan dalam brosur, pamflet, banner, dan materi audio visual.

Belum banyak orang yang menyadari bahwa substansi minyak sawit hadir dalam sebagian besar produk yang kita gunakan sehari-hari. Dengan kata lain, kita tidak dapat hidup tanpa substansi berbasis minyak sawit karena kita membutuhkannya dalam kehidupan kita sehari-hari: odol, sampo, deterjen, lipstik, sabun, parfum, pelembab, tabir surya, margarin, mayones, krimer, kertas, vitamin, minyak goreng, es krim, energi biomass dan lain sebagainya.

Minyak sawit juga menjadi sumber aktioksidan dan sterol yang bermanfaat bagi jantung dan aliran darah serta menurunkan tingkat kolesterol jahat di dalam darah. Hal-hal tersebut, ditambah dengan tingginya kandungan vitamin A dan E, meningkatkan kandungan nutrisi minyak sawit, dan pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap kesehatan.

Seiring perkembangan teknologi, industry minyak sawit juga berkembang. Indonesia menyadari dan tidak mengabaikan keberadaan dampak negatif dari substansi minyak sawit, namun Indonesia berkomitmen untuk menerapkan pendekatan berkelanjutan (sustainable approach) terhadap semua perkebunan sawit dan industry terkait.

Indonesia meyakini bahwa kemajuan riset dan teknologi akan menghadirkan solusi yang terbaik.

Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait di seluruh dunia, termasuk Polandia, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan, antara lain melalui kerja sama riset antar akademisi dan peneliti di bidang sustainable palm oil, kunjungan ke lapangan bagi jurnalis, penerbitan hasil riset, dengan pendekatan akademis lainnya.

 

Sumber: Antaranews.com

Plester Besutan Mahasiswa UNS Ini Bikin Luka Cepat Kering

 

Mahasiswa Program Studi (Prodi) Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berhasil menciptakan Plester Luka dari Tandan Kosong Kelapa Sawit dari Ikan Sidat atau disingkat Pulosakti.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiyatul Fithri dan Wahyu Puji Pamungkas yang dibimbing oleh Dr rer nat Maulidan Firdaus MSc ini mendapatkan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp20 juta.

Fithri mengatakan, untuk bisa lolos mendapatkan dana penelitian dari BPDPKS, ia harus bertarung dengan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Dari 400 proposal penelitian yang masuk ke BPDPKS, hanya 20 proposal penelitian yang lolos dan memperoleh pendanaan dari BPDPKS.

“Iya rasanya senang sekali karena proposal lolos dan memperoleh dana untuk melakukan penelitian,” terang Fithri, Selasa (14/5/2019).

Alasan Fithri dan timnya melakukan penelitian tersebut yaitu FAO (Food and Agricultural Organization) menyatakan Indonesia dan Malaysia adalah produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Sangat disayangkan, pemanfaatan kelapa sawit di Indonesia belum optimal karena tandan kosong kelapa sawit masih dianggap sebagai limbah sehingga perlu untuk memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan dasar pembuatan hidrogel.

Selain itu, ikan sidat mengandung albumin tinggi dan melimpah di Indonesia sehingga diperlukan pula pemanfaatan ikan sidat untuk komponen pembuatan hidrogel.

“Jadi kan selama ini hanya diambil sawitnya saja sedangkan tandan kosong kelapa sawit ini hanya jadi limbah dan dibiarkan begitu saja, paling digunakan menjadi arang. Makanya saya dan tim memiliki inisiatif untuk mengubah tandan kosong kelapa sawit ini untuk dibuat plester luka dengan tambahan albumin dari ikan sidat yang memiliki khasiat cepat menyembuhkan luka,” kata Fithri.

Kampus UNS Surakarta

Fithri menambahkan, Pulosakti ini merupakan plester luka modern berbasis hidrogel dengan sifat ramah lingkungan. Hidrogel dibuat dari limbah tandan kosong kelapa sawit. Sedangkan ikan sidat adalah komponen tambahan pada plester yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka karena tingginya kandungan albumin dalam ikan sidat.

Cara penggunaan Pulosakti sangat sederhana hanya dengan menempelkan plester pada bagian luka, dimana sebelumnya luka dibersihkan dengan air atau alkohol untuk menghilangkan kotoran dan darah. Efektifitas Pulosakti diperoleh dari uji luka pada tikus putih. Kemampuan percepatan penyembuhan luka diamati dan dibandingkan dengan plester luka konvensional komersil dan gel komersil.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pulosakti memiliki kemampuan penyembuhan luka yang sangat baik dan lebih cepat dibandingkan plester konvensional komersil dan gel komersil.

Berdasarkan hasil uji tersebut, Pulosakti efektif digunakan sebagai pertolongan pertama pada luka.

Pulosakti ini memiliki keunggulan efektif mempercepat penyembuhan luka, ekonomis, ramah lingkungan, nyaman, tanpa bahan kimia berbahaya dan mudah dilepas tanpa melukai kulit.

Setelah penelitian berjalan selama enam bulan ini, Pulosakti sudah diuji dan hasilnya aman untuk digunakan. “Sudah ada produknya, bentuknya gel tapi padat seperti plester luka yang biasa diperoleh di pasaran. Setelah proses penelitian selesai, produk ini sudah siap dipasarkan. Dan kami pun telah memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk produk ini,” ujarnya.

 

Sumber: Okezone.com

 

Uji Jalan Biodiesel 30% Akan Dimulai

A sample of rapeseed biodiesel is displayed atop rapeseeds at a production plant in Etoy, near Geneva, August 13, 2008. REUTERS/Valentin Flauraud

Setelah berhasil menerapkan bauran Solar dan 20% bahan bakar nabati atau B20, pemerintah akan meningkatkan kandungan biodiesel dari 20% ke 30% atau B30 dengan melakukan uji jalan atau mad test pada 13 Juni 2019.

Pemerintah telah mewajibkan bauran Solar dan 20% biodiesel dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sejak pertengahan 2018 baik pada sektor subsidi maupun nonsubsidi. Sektor nonsubsidi mencakup industri seperti pertambangan dan lainnya.

Pengujian B30 mundur dari jadwal awal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sebelumnya merencanakan pada akhir Mei 2019. Rencana awal pengujian pada akhir Mei tersebut disesuaikan dengan persetujuan kontrak Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

BPDP Kelapa sawit akan mendanai uji coba Biosolar 30% (B30). Sebelumnya, pada uji coba B20 yang dilakukan pada 2016, dana diambil dari Kementerian ESDM.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang memastikan semua kendaraan untuk uji coba siap digunakan pada 13 Juni 2019.

“Persiapannya begitu, kami juga menunggu ketersediaan waktu Pak Menteri [Ignasius Jonan],” katanya kepada Bisnis, Selasa (11/6).

Sebelumnya, Dadan mengatakan bahwa jarak tempuh uji coba B30 akan melebihi 50.000 kilometer karena berkaitan dengan perjanjian garansi kendaraan.

Selain itu, uji coba akan dilakukan pada dua jenis kendaraan yakni kendaraan angkut barang dan angkutan penumpang.

Pada kendaraan angkutan barang seperti truk akan menempuh 100 km dalam sehari dan angkutan penumpang yakni bus menempuh 600 km per hari. Uji coba akan dilakukan selama 6 bulan dan mulai diberlakukan secara komersial pada tahun depan.

Kementerian ESDM mencatat pada 2018 konsumsi domestik biodiesel naik 45% atau sekitar 3,75 juta kiloliter dibandingkan dengan 2017. Pada 2018, produksi biodiesel mencapai 6,01 juta kl meningkat 82,12% dibandingkan dengan 2014 sebesar 3,30 juta kl.

Selain itu, kebutuhan minyak kelapa sawit juga terus mengalami peningkatan. Pada 2015, kebutuhan minyak kelapa sawit untuk bahan bakar mencapai 1,5 juta ton dengan tingkat bauran 15%.

Pada 2018, jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 5,7 juta ton dengan adanya perluasan intensif ke sektor nonsubsidi denngan kandungan biodiesel sebesar 20%.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Sutijastoto optimistis implementasi biodiesel 30% atau B30 akan menyerap hampir 73% dari total kapasitas produksi tahunan minyak sawit bahan baku oleokimia atau fatty acid methyl ether (FAME).

Menurutnya, kondisi tersebut akan memperkecil ekspor FAME yang kapasitas produksi sekitar 13 juta kl sampai 15 juta kl per tahun.

Sejak kewajiban bauran biodiesel diterapkan pada 2016, dari tahun ke tahun produksi dan pemanfaatan biodiesel terus meningkat.

Produksi biodiesel pada 2019 ditargetkan sebesar 7,37 juta kl dengan tingkat mandatory sebesar 20%. Prediksi kapasitas serapan B30 pada 2020 dinilai akan lebih tinggi lagi yakni mencapai 10 juta-11 juta kl. “Kalau B30 [kebutuhan biodiesel] sekitar 10 juta sampai 11 juta kl, syukur-syukur bisa 12 juta kl. Kami pastikan tidak ada masalah pada konsumen, maka road test [uji jalan] dahulu.”

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Pemerintah Bantu Rp 25 Juta per Hektare untuk Peremajaan Sawit Rakyat, Kuota Babel Tiga Ribu Hektare

 

 

Pemerintah pusat, melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), menyediakan bantuan peremajaan sawit rakyat (PSR) sebesar Rp 25 juta per hektare. Babel memiliki kuota 3 ribu hektare untuk bantuan ini pada tahun ini.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian Babel Juaidi Selasa (11/6/2019). Tahun lalu, 300 hektare kebun sawit rakyat di Bangka Barat telah mendapatkan bantuan ini, dan telah berjalan.

“Saat ini kami tengah mempercepat pelaksanaan PSR (peremajaan sawit rakyat) ini,” kata Juaidi kepada bangkapos.com, Selasa (11/6/2019)

PSR diperuntukkan bagi kebun sawit rakyat yang sudah tidak produktif. Beberapa indikatornya adalah berumur lebih dari 25 tahun atau hanya menghasilkan kurang dari 10 ton per hektare.

Bantuan Rp 25 juta per hektare akan dikucurkan langsung ke rekening koperasi petani tergabung. Bantuan ini bisa digunakan untuk peremajaan kelapa sawit seperti pemotongan sawit yang sudah tua, pembelian bibit, pupuk, hingga upah tanam.

Dari sekitar 20-an persyaratan yang bisa ditanyakan langsung ke Dinas Pertanian setempat, Juaidi menyebutkan, beberapa di antaranya yang perlu dipastikan adalah sawit tersebht milik sendiri yang didukung dengan bukti kepemilikan lahan dan sudah tidak produktif atau berumur lebih dari 25 tahun atau berasal dari bibit yang tidak jelas.

Dinas Pertanian Babel mencatat, potensi kebun sawit yang bisa diremajakan di Babel mencapai sekitar 30 ribu hektare di Babel. Jumlah tersebut berarti 38 persen dari total sekitar 77 ribu hektare kebun sawit rakyat.

“Tahun ini alokasinya 3000 hektare, dan administrasinya sedang berproses,” kata dia.

Selain itu, saat ini Babel juga telah memiliki Pergub yang mengatur tentang harga sawit. Satu di antara tujuan pergub adalah membantu petani mandiri untuk tergabung dalam kelembagaan seperti koperasi, gapoktan, ataupun BUMDes yang sudah memiliki kesepakatan Delivery Order (DO) dengan pabrik sawit sehingga ada kepastian pemasaran bagi para petani sawit mandiri.

Menurut Juaidi perlu waktu untuk mengidentifikasi dan merangkul para petani mandiri. Sejak pergub ini diterbitkan April lalu, pihaknya menargetkan tiga bulan para petani mandiri sudah tergabung dalam kelembagaan.

“Kami meminta bantuan kabupaten kota. Ini terus berjalan. Kami juga meminta bantuan Apkasindo untuk menghimpun data petani mandiri ini,” ucapnya.

 

Sumber: Bangkapos.com

Perjanjian Kemitraan Indonesia-Chile permudah ekspor ke Amerika

 

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Chile atau Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) akan mempermudah ekspor produk Indonesia ke Amerika Selatan.

CEPA ini win win solution untuk kedua negara dalam meningkatkan kesejahteraan keduanya dan kerja sama ini secara spesifik juga akan menjadikan Chile sebagai hub Indonesia ke Amerika latin dan juga menjadikan Indonesia sebagai hub Chile memasuki pasar Asia, kata Mendag di Jakarta, Selasa.

Menurut Enggar, kerja sama tersebut merupakan kesempatan baik untuk para pelaku usaha dan media untuk mendorong kemitraan kedua negara dalam membuka peluang bisnis.

Saya berharap kedua negara bisa menyelenggarakan forum bisnis dan business matching yang diselenggarakan setiap tahun oleh kedua negara, ungkap Enggar.

Produk utama Indonesia yang mendapat preferensi di antaranya: minyaksawitdan turunannya, kertas dan bubur kertas, perikanan, makanan dan minuman, produk otomotif, alas kaki, mebel, perhiasan, sorbitol, produk tekstil dan lainnya.

Sesuai kesepakatan, setelah implementasi IC-CEPA dilaksanakan, kedua negara akan melanjutkan perundingan ke tahap selanjutnya, yaitu perdagangan di sektor jasa dan investasi.

Setelah perjanjian tarif barang, tahap selanjutnya adalah perundingan di bidang jasa dan investasi, karena memang IC-CEPA dilakukan bertahap. Untuk tenggat waktunya, akan dibahas lebih lanjut melalui Joint Committee IC-CEPA yang akan bertemu sesuai kesepakatan bersama, kata Mendag.

Total perdagangan Indonesia-Chile pada 2018 mencapai 274 juta dolar AS.

Sementara itu, untuk periode Januari-Maret 2019, total perdagangan kedua negara mencapai 56,1 juta dolar AS dengan nilai ekspor Indonesia sebesar 34,9 juta dolar AS dan impor sebesar 21,2 juta dolar AS.

Chile merupakan negara tujuan ekspor Indonesia dengan total ekspor 158,9 juta dolar AS pada 2018, meningkat 0,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 158,5 juta dolar AS.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Alasan Produsen Minyak Goreng Tolak Wajib Vitamin A

 

Produsen minyak goreng menolak kewajiban tambahan vitamin A dalam produk minyak goreng.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga meminta agar fortifikasi vitamin A pada minyak goreng bukan menjadi sebuah kewajiban.

Pihaknya telah menyampaikan sejumlah alasan keberatan kepada BSN dalam jajak pendapat, yaitu pro vitamin A sintetis merupakan barang impor yang tergantung pada 2 perusahaan asing di Jerman. Selain itu, adanya tambahan vitamin A tidak menjamin masalah stunting di Indonesia akan selesai.

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kemenperin Enny Ratnaningtyas mengatakan, penerapan SNI untuk minyak goreng ditunda kembali dari 31 Desember 2018 menjadi 1 Januari 2020.

Aturan wajib minyak goreng ber-SNI itu sejalan dengan target kewajiban minyak goreng untuk berkemasan dari Kementerian Perdagangan. Saat ini, Kemenperin tengah merevisi Peraturan Menteri Perindustrian No. 87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit.

“Revisi Permen SNI minyak goreng ini masih di tangan BSN [Badan Sertifikasi Nasional]. Masih ada jajak pendapat, belum clear, setelah Lebaran baru dibahas lagi. Jadi, masih dalam bentuk draf revisi permennya.”

Kemenperin akan memberikan waktu 6 bulan hingga 1 tahun dari tenggat 1 Januari 2020 bagi industri melaksanakan kewajiban SNI minyak goreng berfortifikasi vitamin A.

Enny mengungkapkan, mundurnya pelaksanaan fortifikasi vitamin A sejak 2013 dipicu kandungan vitamin A tidak stabil saat terkena sinar matahari sehingga dikhawatirkan terjadi penurunan kandungan vitamin A.

 

Sumber: Bisnis.com