ISPO Berbeda Dengan SVLK

 

Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil berbeda dengan sertifikat SVLK (Sistim Verifikasi Legalitas Kayu). Gamal Nasir, Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) mengatakan bahwa SVLK adalah sertifikasi produk akhir karena pohonnya ditebang, kayunya diambil dan disertifikasi.

Sedangkan sertifikat ISPO, kata Gamal, setelah crude palm oil (CPO) diambil maka pohonnya harus dipelihara sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dalam ISPO. Disinalah, ada peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan untuk menjaga dan mengawal bagaimana tata kelola perkebunan kelapa sawit dilaksanakan.

“Maka kalau Komisi ISPO menjadi lembaga independen di luar Ditjebun, Kementerian Pertanian, tidak tepat. Apalagi nanti lembaga sertifikasi diberi wewenang penuh mengeluarkan sertifikat tanpa lewat sidang Komisi ISPO. Prinsip dan kriteria ISPO semuanya ada dalam UU. Bahkan cara kerja dan metode lembaga independen juga harus mengacu pada UU,” papar Gamal dalam keterangan resmi di acara International Conference and Expo – Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-ISPO) di Jakarta.

Gamal mengingatkan, seharusnya pemerintah tidak bisa melepaskan ISPO begitu saja pada lembaga independen. Pemerintah harus tetap mengawal lembaga sertifikasi. Pemerintah harus tetap mengawal dan menjaga bagaimana tata kelola perkebunan kelapa sawit dilaksanakan. Dan hal itu sudah menjadi tugas dan fungsi Ditjenbun sesuai dengan amanat UU.

“Jadi masalahnya bukan perlu tidaknya lembaga independen untuk ISPO, tapi Perpres ISPO jangan berisi hal-hal teknis perkelapasawitan. Presiden jangan dibebani hal-hal teknis sebab wewenangnya sudah dilimpahkan pada Menteri Pertanian. Kementerian lain berkontribusi dalam membantu pencepatan ISPO,” tegas Gamal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang menambahkan ISPO itu sendiri juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 11/2015.

“Dalam Permentan tersebut juga telah diterangkan bahwa ISPO merupakan regulasi yang wajib diterapkan oleh kepada perusahaan kelapa sawit dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan penegakan paraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa sawitan,” ungkap Bambang .

Lebih lanjut Bambang menuturkan, bahwa di dalam Permentan tersebut lengkap dan jelas bahwa sistem sertifikasi ISPO adalah serangkaian persyaratan yang terdiri dari 7 prinsip, 34 kriteria dan 141 indikator yang mencakup isu hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial

“Semuanya sudah jelas tertuang dalam Permentan tersebut,” tegas Bambang.

Hal senada diungkapkan oleh Aziz Hidayat, Ketua Sekretariat ISPO bahwa tujuan ISPO sudah mencakupi semua yang diinginkan dunia internasional yaitu mendorong usaha perkebunan untuk mematuhi semua peratiuaran pemerintah, meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit untuk memperbaiki lingkungan dan melaksanakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Sawit Indonesia Masih Hadapi 3 Masalah Utama, Apa Saja?

 

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan hingga saat ini industri sawit di Tanah Air masih dihadapkan pada tiga masalah utama yang harus segera diselesaikan.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, ketiga masalah tersebut, yakni rendahnya produktivitas tanaman, tingginya biaya produksi serta sejumlah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang kontraproduktif.

“Jika persoalan-persoalan ini tidak segera diselesaikan dampaknya menurunkan daya saing sawit Indonesia,” katanya saat pengukuhan pengurus, dewan pengawas dan dewan pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) periode 2018-2023 di Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Terkait produktivitas kebun, Joko mengatakan, sawit Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara produsen lain seperti Malaysia, Kolombia serta Thailand, meskipun Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar dunia.

Sementara itu, dalam bidang biaya produksi atau cost produksi perkebunan sawit di Indonesia justru tinggi, melebihi dari negara-negara produsen lainnya.

“Perusahaan sawit yang terbaik di Indonesia bahkan masih kalah dengan perusahaan terjelek di Malaysia dalam biaya produksi,” katanya.

Dia mengakui, salah satu pemicu tingginya biaya produksi di Indonesia, yakni munculnya biaya keamanan, biaya sosial yang sulit dihilangkan dan dihindari perusahaan.

“Ini bahkan sudah juga dikeluhkan Presiden, sudah melakukan banyak deregulasi namun investasi masih lamban,” katanya.

Sedangkan persoalan terkait kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Joko mengatakan, industri memerlukan regulasi yang menciptakan iklim kondusif.

Menurut dia, kebijakan atau regulasi tersebut tidak semata-mata dari dalam negeri tapi juga dari pemerintah negara tujuan ekspor sawit Indonesia seperti India yang menerapkan kenaikan tarif impor ataupun Amerika yang selalu mengenakan hambatan tarif dan non tarif terhadap produk impor.

Untuk itu, Joko Supriyono yang juga Ketua Umum Gapki periode 2013-2018 itu menyatakan, Gapki harus bermitra dengan pemerintah terutama dalam penyusunan kebijakan atau regulasi sehingga nantinya tidak merugikan industri sawit dalam negeri.

Dia mengatakan, saat ini permintaan global terhadap minyak nabati termasuk sawit masih tumbuh, yakni rata-rata mencapai 5 juta ton per tahun.

“Ini merupakan peluang bagi sawit Indonesia dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Jika tidak terus memperbaiki produktivitas, iklim usaha dan daya saing maka akan sulit mengambil peluang itu,” ujarnya.

Sementara itu dalam kepengurusan Gapki periode 2018-2023, Joko Supriyono dibantu tiga wakil ketua umum, yaitu Kacuk Sumarto (Wakil Ketua Umum Urusan Organisasi), Susanto Yang (Wakil Ketua Umum Urusan Kebijakan Publik) dan Togar Sitanggang (Wakil Ketua Umum Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan).

Selain itu, posisi Sekretaris Jenderal dijabat Kanya Lakshmi Sidarta dan Bendahara Umum Mona Surya.

Sedangkan jumlah ketua bidang mencapai 15 orang dan ketua kompartemen sebanyak 51 orang. Saat ini, Gapki sudah menyebar di 13 provinsi yang menjadi perwakilan asosiasi di daerah.

 

Sumber: Okezone.com

Mendag Panggil Dubes Inggris soal Larangan Jual Produk Sawit

 

Jakarta – Jaringan supermarket Inggris, Iceland Co menghentikan penggunaan minyak sawit pada mereknya pada akhir 2018. Tindakan tersebut dinilai berpotensi mendiskreditkan citra positif kelapa sawit secara global, sekaligus menjadi kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit di dunia.

Merespons hal itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita akan memanggil Duta Besar (Dubes) Inggris untuk meminta penjelasan.

“Saya akan undang duta besarnya, saya akan ajak bicara,” kata Enggartiasto di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal supermarket di Inggris yang menarik produk-produk crude palm oil (CPO) atau minyak sawit dari penjualannya.

“Itu kan oleh swasta (supermarket di Inggris) dan kita juga bisa minta swasta (di Indonesia) untuk tidak menjual produk-produk dari Inggris, enak-enak saja kan,” sambungnya.

Lantas, ia memaparkan pada dasarnya kampanye hitam sawit juga merupakan langkah awal Inggris memulai perang dagang seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

“Ya saya minta fair trade, free trade, dan saya menyatakan kemarin jangan menuduh Presiden Trump yang trade war tapi you start also trade war,” tegasnya.

“karena kalau kita diperlakukan yang sama dengan seluruh vagetable oil yang lain silakan dan jaga sapi itu itu deforestation itu merusak lingkungan berapa lahan untuk range mereka, itu kotorannya saja mengganggu oksigen,” tutupnya. (hns/hns)

Sumber: Detik.com

Pengusaha Sawit Bahas Peningkatan Produksi di ICOPE 2018

 

Jakarta: Para pemangku kepentingan industri kelapa sawit akan berkumpul di Bali dalam International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE 2018). Konferensi ini bertujuan untuk mendorong pembahasan solusi peningkatkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan sains dan teknologi.

“Konferensi ICOPE keenam ini akan membahas topik soal teknologi dengan tingkat akurasi yang tinggi untuk mencapai praktek keberlanjutan agar selaras dengan produksi dan konservasi,” kata Chairman ICOPE 2018 Caliman, dalam keterangan persnya, Jumat, 20 April 2018.

Dia mencontohkan kontribusi penggunaan drone, pengggunaan kecerdasan buatan, integrasi lanskap, restorasi fungsi ekosistem, perbaikan dan penggunaan jejak karbon dan jejak air, semua diarahkan untuk keberlangsungan pada industri ini. Hal ini dilakukan agar industri kelapa sawit bisa berproduksi maksimal dalam menjalankan konservasinya, sekaligus menetapkan tolok ukur industri secara keseluruhan.

“Teknologi adalah sebuah jawaban dan itu harus dibicarakan bersama. Karena itu kami menggandeng lembaga riset, LSM lingkungan dan sosial, WWF, pekebun, pabrik pengolah serta lembaga pemerintah, agar semua punya satu visi untuk  tingkat keberlanjutan yang tinggi sehubungan dengan konservasi dan produksi,” tambah dia.

Pihak WWF yang juga menjadi peyelenggara konferensi ini juga mengatakan bahwa ICOPE akan menjadi sebuah ajang yang powerfull, karena semua pemangku kepentingan terlibat untuk membicarakan solusi. “Sekarang sudah tidak saatnya untuk bicara soal larangan dan larangan, tapi sebaiknya duduk bersama dan mencari solusi sehingga menghasilkan argumen yang teruji,” kata Director Policy, Sustainability and Transformation WWF Indonesia Aditya Bayunanda.

“Kita tidak bisa melihat industri kelapa sawit ini secara negatif saja, namun harus kita proteksi. Karena sejujurnya bahwa imbasnya positif, karena kelapa sawit ini juga mengatasi kemiskinan. Ini momentum untuk menjawab semua tuduhan miring dan mencari solusinya,” tutur Aditya.

President Director PT SMART Tbk Daud Dharsono menambahkan ICOPE akan memberikan stakeholder industri kelapa sawit solusi bersama untuk industri kelapa sawit yang berkelanjutan. “Konferensi ini amat penting, sehingga industri ini nantinya bisa berkelanjutan,” katanya.

ICOPE 2018 akan digelar di The Westin Resort, Nusa Dua Bali 25-27 April ini bertemakan “Menuju Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan: Solusi untuk Produksi Lokal dan Perubahan Global” diselenggarakan oleh tiga organisasi dengan latar belakang industri yang berbeda, yaitu WWF Indonesia, CIRAD, dan Sinar Mas Agribusiness and Food.

Rencananya konferensi ini juga akan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Pembicara konferensi tahun ini berasal dari berbagai belahan dunia, seperti Amerika, Swiss, Nigeria, Malaysia, Finlandia, Austria, Inggris, Denmark, Kolombia, Belanda, dan Taiwan. Beberapa nama yang akan mengisi konferensi ini di antaranya adalah Pascale Bonzom (UNDP Panama), Lenaic Pardon (Prancis), Dato Makhdhir Mardan (CPOC Malaysia), James Fry (LMC Internatioonal), Michael Bucki (Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia), Andreas Feig (ISCC), Tiur Rumondang (RSPO Indonesia), dan masih banyak lagi.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Industri Kelapa Sawit Berkomitmen Dukung Pengembangan Biodiesel

 

Industri kelapa sawit nasional menunjukan komitmenya dalam mendukung pengembangan biodiesel dalam rangka percepatan dan peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati (biodiesel).

“Sebanyak 19 produsen minyak sawit siap memasok BBN ke Pertamina dan AKR Corporindo sebagai badan usaha pelaksana pengadaan biodiesel hingga Oktober 2018,” ujar Direktur Jenderal energi baru terbaru kan dan Konservasi Energi Rida Mulyana di Jakarta, Kamis (19/4).

Total volume pengadaan biodiesel mencapai lebih dari 1,456 juta kL. Adapun kuota dari kedua badan usaha tersebut adalah 1,426 juta kL untuk Pertamina dan 30 ribu kL untuk AKR Corporindo.

Rida melanjutkan, pihaknya mengusulkan volume insentif biodiesel 2018 total sebesar 3,222 juta kL. Jumlah tersebut terbagi menjadi tiga sektor, yakni PSO Kereta Api (3,002 juta kL), kereta api (20 ribu kL), dan non PSO pertambangan (200.000 kL).

Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2015 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga BBN sebagai bahan bakar lain. Tujuan Permen ini adalah untuk mendukung ketahanan energi nasional, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

 

Sumber: Antaranews.com

Target Konsumsi Biodiesel di Pertambangan 421.000 Kl Tahun Ini

 

Jakarta – Penggunaan biodiesel sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk alat berat pertambangan dengan formula biodiesel 15% (B15) tahun ini ditargetkan sebanyak 421.000 kiloliter (Kl) atau 12% dari total target konsumsi biodiesel sebanyak 3,5 juta KL.

“Untuk B15 di pertambangan totalnya 2018 kita berharap bisa mengkonsumsi kurang lebih 421.000 Kl, selama 2018” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Rida Mulyana di kantornya, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Dengan adanya perluasan penggunaan biodiesel di sektor non public service obligation (PSO/subsidi), pertambangan dan transportasi kereta api, ini diharapkan ada tambahan konsumsi minimal 660.000 Kl biodiesel per tahun ini.

“Target 2018 maksimum dengan kemudian perluasan ke sektor pertambangan kita harapkan itu menjadi 3,5 juta. Itu ada tambahan kurang lebih 660.000 per tahun anggaran ya antara 2017-2018. Itu terdiri dari PSO 2018, termasuk kereta api di B5 dan B15 di pertambangan,” lanjutnya.

Seiring upaya meningkatkan volume tersebut, kata Rida juga dilakukan upaya untuk menjamin kualitasnya sesuai SNI baik untuk solar, biodiesel, maupun SNI berupa campuran keduanya.

“Ketiga ini kita cek beberapa titik mulai dari produsennya sendiri misalnya dari B0-B100 kita cek sampai kemudian di transportasinya, kemudian di storage-nya, kemudian setelah dicampur sampai di titik akhir sebelum digunakan, misalnya di transportasi ada di SPBU agar kualitas sesuai SNI,” tambahnya.

Tak berhenti sampai di situ, Rida menyebutkan penggunaan biodiesel untuk sektor non PSO akan terus diperluas.

“Kereta api B5, belum tentu berarti akan B5 terus. Tunggu setelah Juli selesai kita harap bisa B10 dan seterusnya. Begitupun pertambangan B15 sampai B20, B30” tambahnya. (hns/hns)

 

Sumber: Detik.com

 

 

PTPN VI Optimis Pendapatan Tumbuh 15%

 

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI optimis pendapatan tahun ini tumbuh 15% atau sekitar Rp 1,84 triliun. Jumlah ini lebih tinggi daripada tahun 2017 sebesar Rp 1,6 triliun.

“Pendapatan bisa naik sepanjang harga bagus seperti tahun ini,”kata Ahmad Haslan Saragih, Direktur Utama PTPN VI, di perkebunan PTPN VI, Jambi, Selasa (17 April 2018).

Pada 2018, penjualan perusahaan akan ditopang pula kenaikan produksi sawit. Pertumbuhan produksi Tandan Buah Segar (TBS) sawit tahun ini diperkirakan 7% menjadi 620 ribu ton TBS, daripada tahun 2017 berjumlah 580 ribu ton.

Ahmad Haslan Saragih menyebutkan kunci kenaikan produksi sawit adalah penguatan kultur teknis kebun. Salah satunya menjalankan kegiatan pemupukan sesuai dosis dan tepat waktu. “Semboyan kami jangan tanam sawit kalau tidak mau pupuk,”ujarnya.

Saat ini, perusahaan mengelola 8 unit pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas produksi 300 ton TBS per jam. Terdiri dari 2 unit PKS masing-masing berkapasitas olah TBS 60 ton per jam dan 6 unit PKS dengan kapasitas setiap pabrik 30 ton per jam.

“Untuk tahun ini, kami belum ada rencana tambah pabrik sawit. Fokus kami memperkuat kultur teknis dulu,”jelas Ahmad Haslan Saragih.

Saat ini PTPN VI mengelola lahan seluas 110.000 Ha, yang terdiri dari kebun sendiri, mitra dan anak usaha dengan komoditas kelapa sawit, teh, kopi dan karet. Areal perusahaan tersebar di dua wilayah, yaitu di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia Berkomitmen Kuat Sejahterakan Petani Dengan Sawit

Indonesia mendukung peningkatan kesejahteraan petani miskin di seluruh dunia, salah satunya melalui Proyek Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Badan PBB untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian (IFAD).

Dukungan Indonesia ditunjukkan melalui proyek pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Uganda (National Oil Palm Project of Uganda / NOPP), yang akan berjalan melalui dukungan pendanaan Badan PBB untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian / International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Hal ini dikatakan Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani, yang juga Wakil Tetap RI untuk Badan PBB Pangan dan Pertanian di Roma.

Pada hari pembukaan sesi ke-123 Dewan Eksekutif IFAD 16 April 2018 di Roma, Dubes Esti menegaskan bahwa IFAD tidak boleh gagal dalam mendorong peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani miskin di wilayah pedesaan terbelakang dengan memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomi yang besar dari budidaya tanaman sawit. Budidaya kelapa sawit telah terbukti di banyak negara memainkan peranan penting dalam upaya pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan Agenda 2030.

“Khususnya di Indonesia, budi daya sawit telah berkontribusi bagi penghidupan lebih dari 17 juta penduduk Indonesia,” kata Dubes Esti seperti dilansir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia, 16 April 2018.

Dijelaskan Dubes Eati, budidaya sawit membawa dampak posirif terhadap taraf pendidikan penduduk meningkat dan perbaikan berbagai infrastuktur pedesaan yang berujung pada naiknya indeks pembangunan manusia (IPM). “Kebijakan industri sawit Indonesia yang pro-lapangan kerja, pro-kaum miskin, pro-pertumbuhan dan pro-lingkungan dalam kerangka Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO),” ujarnya.

Dalam sesi ke-123 Dewan Eksekutif IFAD ini, Indonesia telah memainkan peranan penting dalam menggalang dukungan dari negara-negara berkembang bagi persetujuan dan implementasi proyek NOPP Uganda oleh Dewan Eksekutif IFAD, meski terdapat tentangan dari beberapa negara ekonomi maju yang menekankan risiko proyek tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan.

Dewan Eksekutif IFAD terdiri dari 36 negara yang mewakili 176 negara anggota IFAD dalam memberikan persetujuan program kerja IFAD, proyek-proyek pembangunan pertanian dan rekomendasi-rekomendasi penting lainnya terkait manajemen dan keuangan IFAD. Indonesia merupakan anggota Dewan Eksekutif IFAD periode 2018-2020.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Danang Giriwardana, Direktur Eksekutif GAPKI

 

Ada empat tantangan besar perkebunan sawit di Indonesia pada 2018 – 2020. Antara lain sustainability,  productivity gap, smallholder management, dan downstream industry.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Danang Giriwardana menyampaikan pengembangan industri hilir kelapa sawit perlu diperkuat dari aspek inovasi dan meningkatkan jumlah hak paten produk. Sebab Indonesia sebagai produsen CPO terbesar,  belum bisa menghasilkan produk turunan dengan inovasi pada industri hilir kelapa sawit.

“Industri downstream kita masih lemah, Kalau saya lihat inovasi produk kelapa sawit berjumlah 7.456 paten. Dari jumlah tadi, kepemilikan hak paten tidak didominasi negara produsen kelapa sawit. Sekitar 55 persen dipegang Amerika Serikat,” ujar Danang.

Dari seluruh paten yang ada, Indonesia baru punya 3 inovasi paten. Di level Asia, Malaysia menempati posisi teratas berjumlah 79 paten, Singapura sebanyak 34 paten, dan Thailand berjumlah 4 inovasi paten.

Di sektor swata, grup besar pemegang paten antara lain Unilever dan L’oreal. “Kalau kita lihat, hasil produk turunan CPO Indonesia juga cukup rendah. Produk turunan CPO Indonesia sebanyak 47 produk dan Malaysia memiliki lebih dari 100 produk turunan CPO.”

Danang menjelaskan berkaca dari fakta tersebut sejatinya perlu ada upaya bersama supaya inovasi paten sawit tidak lagi didominasi negara-negara non produsen kelapa sawit. Untuk itulah, pemangku kebijakan harus lebih jeli melihat kondisi ini.

Dalam perspektif Danang, ada empat tantangan besar perkebunan sawit di Indonesia Pertama, mengenai isu sustainability yang memuat tiga aspek penting yaitu, people, profit dan planet. Isu sustainability tidak terfokus kepada persoalan lingkungan hidup semata melainkan perlu melihat pula isu people (kesejahteraan) dan ekonomi (profit). Sustainability terhadap planet akan terjamin jika sustainablityekonomi orang-orang itu terjamin.

“Kita tidak boleh hanya memikirkan negara hanya sebatas hutan sementara masih ada rakyat yang miskin. Mestinya lebih mengedepankan jangan sampai tebang pohon tapi masyarakatnya miskin tidak bisa tanam apapun di lahan yang ada,” ujar Danang.

Padahal dari data yang disampaikan Danang menunjukkan tutupan hutan di Indonesia lebih besar daripada negara lain. Tutupan hutan di Indonesia sebesar 52%, Amerika Serikat 33,8%, Inggris 13,0%, Perancis 31%, Belanda 11,1%, dan Australia 16,0%.

Pertanyaan lebih lanjut yaitu  apakah Indonesia tidak boleh membuka hutan untuk membangun kesejahteraan rakyat? Sementara itu, kata Danang, negara-negara lain punya tutupan hutan yang jauh lebih sedikit namun dizinkan untuk mengembangkan pembangunannya dalam bentuk pelabuhan, akses jalan. Indonesia, membuka lahan sedikit, semua teriak deforestasi.

Point kedua mengenai kesenjangan produktivitasIndonesia mempunyai produktivitas sebanyak 4 ton per hektare lebih rendah dari Malaysia yang mencapai  10 ton per hektare. Bahkan untuk perkebunan rakyat baru di kisaran 2-3 ton perhektar, beberapa tempat ada kebun rakyat dengan produktivitas antara 1 hingga 1,5 ton per hektar. Dan, rendahnya produktivitas menjadi tantangan bagi Dirjenbun supaya petani rakyat dapat meningkatkan produktifitasnya.

Danang  menjelaskan poin ketiga yaitu smallhoder management. Ada sejumlah aspek penting untuk pembenahan petani kecil yaitu  performa manajemen perkebunan, gaya hidup petani, kemitraan dengan pabrik kelapa sawit (PKS), pola distribusi Tandan Buah Segar (TBS) dan pola interaksi petani sawit. Kendala yang dihadapi petani menurut Danang, banyak petani sawit tidak berkelompok tidak berorganisasi, maka perlu intervensi dengan membentuk Badan Usaha milik rakyat (BUMR) atau menjadi BUMDes.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Raih IPK 3,99, Anak Buruh Sawit Raih Wisudawan Terbaik

 

Anak seorang buruh sawit meraih prestasi akademik tinggi di Universitas Muhammadiyah Jember. Namanya Yunita Ayu Tarina yang meraih IPK  3,99.

Selain IPK tertinggi, Tarina yang meraih gelar Sarjana Ekonomi ini juga menjadi lulusan tercepat yaitu 3 tahun 5 bulan di salah satu universitas swasta terbaik di Jawa Timur tersebut.

Semasa kuliah, Tarina juga banyak prestasi nasional dan internasional yang diraih gadis berusia 22 tahun ini. Salah satunya mewakili kampus dalam program pertukaran mahasiswa Muslim dengan sejumlah perguruan tinggi di Thailand.

Tarina yang berasal dari Desa Tegalharjo Kerikilan Banyuwangi ini adalah anak dari Hudori, seorang buruh sawit di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Hudori menjadi buruh sawit di salah satu perkebunan sawit plasma di Desa Sukamulya, Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang.

“Alhamdulillah Bapak kemarin bisa hadir ke Jember menyaksikan saya diwisuda. Sudah empat tahun tidak pulang agar bisa membiayai saya kuliah,” kata Tarina usai wisuda di kampusnya, Sabtu (14/4) lalu.

Tarina mengatakan, prestasi yang dia raih ini dia persembahkan untuk kedua orang tuanya. Meskipun hanya anak seorang buruh sawit, namun Tarina bisa menunjukkan prestasi akademik dan non akademik terbaik.

“Bapak saya memutuskan bekerja jauh dari rumah agar saya bisa kuliah. Dan ini yang bisa saya berikan untuk Bapak,” katanya.

Saat menjadi mahasiswa, Tarina aktif dalam berbagai organisasi, baik intra maupun ekstra kampus. Salah satunya menjadi salah satu pengurus di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jember.

Hudori yang hadir dalam wisuda tersebut mengaku bangga dan terharu dengan prestasi yang diraih puteri sulungnya tersebut. “Alhamdulillah,” kata pria yang sangat sederhana tersebut.

Ditanya apa cita-cita setelah meraih gelar sarjana, Tarina memilih ingin bekerja dulu daripada kuliah S-2. “Biar Bapak saya tidak perlu lagi bekerja jauh di Kalimantan Barat sana,” katanya.

Kalau ada tawaran bekerja di perusahaan kelapa sawit, apakah bersedia? “InsyaAllah bersedia, siap ditempatkan di mana saja,” katanya sambil tersenyum menutup sesi wawancara.

Sumber: Sawitindonesia.com