Perpres Diteken, Solar Dicampur Sawit 20 Persen Siap Berlaku 1 September 2018

 

Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan kebijakan pencampuran minyak sawit mentah (CPO) ke solar sebanyak 20 persen siap diimplementasikan. Peraturan Presiden (Perpres) terkait kebijakan tersebut akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling lambat Rabu (15/8/2018) besok.

Darmin mengungkapkan, mandatori B20 akan dilaksanakan secara efektif per 1 September 2018. Setelah Perpres terbit, akan ada aturan turunan seperti Peraturan Menteri ESDM untuk mengatur teknis pelaksanaannya.

‎”Kepastian pelaksanaan biodiesel B20, keputusan Peraturan Presiden, tadi Presiden sudah tahu betul sudah siap teken Perpres. Mudah-mudahan sore ini atau paling lambat besok bisa ditandatangan sehingga Menteri ESDM bisa menindaklanjutinya dengan Permen ESDM,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, program B15 saat ini akan tetap berjalan sambil secara bertahap masuk ke B20. Hingga akhir tahun diperkirakan tambahan penggunaan B20 sebanyak 4 juta kiloliter biodiesel.

“Kita hanya buat perhitungan untuk penghematan devisa karena penggunaan B20, kita mendapat hitungan USD 2,3 miliar,” ungkap dia.

Menurut Darmin, kebijakan ini baru akan berjalan penuh pada tahun depan. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak devisa yang bisa dihemat dari penurunan impor BBM.

“Tahun depan baru bekerja penuh. Tahun depan ada dua pengaruh. Pertama, penghematan penggunaan solar. kedua, kenaikan CPO. Sekarang pun kita perkirakan juga akan naik, tapi mungkin belum akan besar,” tandas dia.

 

Sumber: Liputan6.com

Solar Dicampur Sawit 20 Persen Bisa Hemat Devisa USD 4 Miliar

 

Jakarta – Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) soal penerapan campuran 20 persen minyak sawit (biodiesel) dengan Solar subsidi dan nonsubsidi. Aturan ini akan berlaku mulai 1 September 2018.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi mengatakan, ‎sebelum pencampuran 20 persen minyak sawit dengan solar (B20) diterapkan per 1 September 2018, Presiden Jokowi akan menerbitkan payung hukum berupa Perpres.

‎”Pak Presiden sore ini atau besok akan menandatangani Perpres B20, untuk BBM bersubsidi dan nonsubsidi,” kata Agung, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Menurut Agung, jika kebijakan campuran 20 persen minyak sawit ke Solar telah diberlakukan, maka menghemat devisa sebesar USD 2 miliar ‎pada tahun ini, kemudian USD 4 miliar dolar pada tahun depan.

Penerapan kebijakan tersebut bertujuan ‎untuk mengurangi impor Solar, karena 20 persen porsi telah digantikan minyak sawit hasil produksi dalam negeri. Dengan begitu dapat menghemat devisa dan mendorong penguatan rupiah.

“Ini dilakukan untuk membuat rupiah menguat dan menghemat devisa,” ucapnya.

 

Sumber: Liputan6.com

Penyerapan Sawit Di Dalam Negeri Yang Besar Baru Bisa Lewat Biodiesel

 

Produksi CPO tahun lalu 37 juta ton, tahun ini 39 juta ton. “Dengan produksi sebesar ini dan harga turun kita sudah megap-megap menjaga supaya harga jangan terus turun. Apalagi nanti kalau produksi sudah mencapai 50 juta ton,” kata Direktur Utama BPDPKS, Dono Bustami.

Tujuan BPDPKS memberi insentif biodiesel adalah untuk menjaga harga TBS di tingkat petani dan menjaga industri ini. “Ini bukan masalah pengusaha tetapi petani sawit rakyat. Sekitar 20% penduduk Indonesia terlibat langsung pada industri. Ada 20 juta rakyat yang terlibat. Kalau sampai bangkrut maka efeknya akan sangat besar. Kalau pengusaha masih ada bisnis lain kalau rakyat ini satu-satunya sumber nafkah mereka,” katanya.

Biodiesel dipilih menerima insentif karena sampai saat ini belum ada bisnis lain yang bisa menyerap CPO secara besar-besaran. “Saya sudah sampaikan pada pengusaha biodiesel bahwa kebijakan ini tidak permanen. Kalau nanti ada bisnis lain yang bisa menyerap CPO lebih besar maka insentif akan kita pindahkan ke sana,” katanya.

Saat ini yang tersedia baru industri FAME dengan kapasitas 30-31% dari kapasitas terpasang, sehingga untuk mengoptimalkannya tidak perlu banyak investasi, hanya perbaikan beberapa bagian saja.

Optimalkan penggunaan biodiesel bisa dilakukan sebab saat ini B20 PSO saja belum sepenuhnya dilakukan. Padahal dalam aturan yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bila dalam PSO tidak mencampur dengan biodiesel akan kenda denda Rp6000/liter. Kalau PSO diterapkan full maka serapannya akan besar. Sedang diesel untuk kendaraan mewah seperti BMW, Mercy tidak perlu ikut.

Dengan PSO 36 juta kiloliter .kalau B20 maka biodiesel yang diperlukan adalah 3,6 juta kilo liter. Target tahun ini 3,5 juta kiloliter tetapi diperkirakan hanya mencapai 3,2 juta kiloliter. “B20 ini sesuai regulasi sudah merupakan keharusan. Masalahnya kapan bisa tercapai seluruhnya, jadi tinggal masalah waktu saja,” katanya.

Potensi lain yang bisa digarap adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel milik PLN yang sudah tua. Dengan teknologi terbaru bisa langsung diubah menjadi B100. Kalau ini bisa dilaksanakan akan mempercepat penyerapan CPO di dalam negeri.

Sedang B30 saat ini perlu perbaikan beberapa regulasi dan sementara hanya untuk PSO. Sedang non PSO supaya tidak memberatkan industri otomotif Agen Tunggal Pemegang Merek maka standarnya adalah B7. Bila ini sudah dilaksanakan maka 6 juta kiloliter bisa diserap. Apalagi kalau sudah masuk biodiesel dengan teknologi hidrogenized maka kualitasnya akan sama dengan bahan bakar fosil hanya lebih ramah lingkungan.

Sedang untuk industri penerbangan, sebagai tindak lanjut MoU antara Gapki dan Lion Air saat ini sedang dikaji B2 dan tahun 2020 B3. Ini masih tahap eksplorasi dan belum ada alternatif lain. Kalau sudah B3 maka penyerapan biodiesel bisa 180.000 kiloliter tetapi dengan kelas yang berbeda.

Tujuan utama kebijakan insentif biodiesel ini bukan membesarkan industri biodiesel dalam negeri tetapi menjaga harga TBS ditingkat petani terus turun. Ini juga bukan masalah alokasi dana yang antara untuk biodiesel dan petani.

BPDPKS melalui program Peremajaan sawit Rakyat Ditjenbun juga turut mendanai upaya meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat yang saat ini hanya 1/3 atau V* dari perusahaan perkebunan. Arah untuk meningkatkan produksi bukan lagi perluasan tetapi peningkatan produktivitas.

Ada 2,4 juta ha kebun kelapa sawi rakyat yang akan diremajakan. Tahun ini 185.000 ha di 20 provinsi. Program ini bukan program BPDPKS tetapi merupakan program Ditjenbun dan BPDPKS membantu pendanaan 25 juta/ha atau 38% dari keperluan. BPDPKS sudah mengalokasikan dana Rp2 triliun.

“Prosesnya agak lama karena bersifat bottom up. Dimulai dari kabupaten, kemudian ke provinsi baru ke Ditjenbun,” katanya.

“Kenaikan produksi CPO menjadi 50 juta ton ini belum memperhitungkan hasil peremajaan. Kalau produksi semakin meningkat kita harus cari pasarnya. Sementara ini satu-satunya alternatif adalah dengan membakar di dalam negeri dalam bentuk biodiesel. Apalagi kita habis-habisan dihantam oleh Eropa dan Amerika Serikat untuk produk biodiesel,” katanya.

Meskipun nanti pasokan biodiesel mencapai 80-90% dari kebutuhan Indonesia tidak akan kekurangan bahan baku. Biodiesel PSO juga digunakan untuk kendaraan rakyat sehingga kembali pada rakyat.

Industri kelapasawitharus dijaga sebab hasil studi menunjukkan mengurangi kemiskinan sampai 10 juta orang di pedesaan. Ekspor kelapa sawit mencapai Rpi 30 triliun dan merupakan penghasil devisa utama. Pajak dari kelapa sawit juga cukup besar.

BPDPKS juga mendanai riset supaya biodiesel B30 bisa memenuhi standar Euro 4 sesuai permintaan Menteri Perindustrian. B30 dan BI 00 akan diarahkan memenuhi standar ini. B30 yang semula untuk tahun 2020 akan dipercepat sehingga saat ini ujinya sedang disiapkan.

Dono minta supaya masalah ini juga jangan dikaitkan dengan ketersediaan dana. Saat ini selisih harganya sangat kecil yaitu Rp2400/liter .”Ini masalah implementasi peraturan. Apakah kita serius mengimplementasikan peraturan. Kemen ESDM yang menentukan mulai dari produsen sampai titik serah,” katanya.

Dana lebih dari cukup. Meskipun pungutan ekspor semakin mengecil tetapi jangan kuatir masalah dana. Sekarang bagaimana supaya dana ini bisa terserap. Bila ada tambahan non PSO 500.000 kiloliter untuk B7 dananya masih cukup.

Tidak ada subsidi dari biodiesel ini sebab tidak menggunakan dana APBN tetapi insentif yaitu dana sawit kembali ke sawit. Jadi tidak bisa diserang pihak luar dengan kata subsidi.

Makna strategis lainnya dari kebijakan biodiesel ini adalah mengurangi impor bahan bakar fosil sehingga devisa bisa dihemat. BBM fosil juga suatu saat akan habis sedang biodiesel ini tidak akan pernah habis.

Yohanes Nangoi, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyatakan pihaknya mendukung apapun keputusan pemerintah termasuk B20 ini asal jangan sampai membuat industri otomotif Indonesia bangkrut. “Kalau sampai bangkrut maka kita harus mengimpor dari luar sehingga devisa terkuras,” katanya.

Saat ini dengan jumlah penduduk Indonesia 260 juta dengan pendapatan perkapita USD 3200 orang jumlah mobil per 1000 orang adalah 80. Thailand dengan pendapatan perkapita USD5000 jumlah mobil 240 /1000 orang. Malaysia 400 mobil/1000 orang. Indonesia mennaikkan satu mobil per 1000 orang saja maka perlu 2,6 juta unit. Kalau impor devisa akan habis.

Jangan sampai industri otomotif mati gara-gara kebijakan B20 atau B30. Indonesia saat ini ini masih menerapkan kebijakan Euro 2 tetapi biodiesel B20 yang ada belum memenuhi standar. “Buktinya mobil dari pabrik yang diisi B20 tidak lolos uji emisi Kemenhub. Jadi tiap keluar dari pabrik saya isi Pertadex baru lolos uji. Setelah itu oleh konsumen diisin apa saja itu sudah merupakan wewenang mereka,” katanya.

Kalau B30 mau mengikuti Euro 4 maka standarnya akan lebih ketat lagi. Sulfur Euro 2 masih 200 ppm Euro 4 tinggal 20 ppm. Kalau mobil standar Euro 4 tidak diisi bahan bakar standar maka bisa mogok di jalan. Asosiasi pemakai truk juga mengeluh pemakaian B20 lebih boros.

 

Sumber: Media Perkebunan

,

Gandeng BPPT, Pemkab Pelalawan kembangkan industri hilir kelapa sawit

JAKARTA. Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Riau telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk pengembangan Tecno Park di Pelalawan. Pengembangan ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan produk turunan kelapa sawit di daerah Pelalawan. Hal ini juga sejalan dengan program perluasan penggunaan mandatori biodiesel 20% (B20) di berbagai sektor.

Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan dalam pengembangan Tecno Park, BPPT berperan sebagai pendamping dari aspek teknologi. Khususnya dalam memfasilitasi perencanan dan pengembangan industri hilir kelapa sawit. “Kita perlu menggali hasil riset dan inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas sawit, dan nilai tambah produk sawit yang ramah lingkungan,” ujarnya akhir pekan lalu.

Sementara itu, Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd Toshihide Nakajima yang tertarik berinvestasi di Pelalawan menuturkan limbah cair minyak sawit sangat cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain. “Terdapat delapan unit pabrik sawit dalam radius 20 kilometer di kawasan Techno Park untuk menyuplai 360 ton POME (limbah cair sawit) per jam diolah menjadi alga,” ucapnya.

Studi kelayakan proyek investasi pengolahan POME menjadi alga telah berlangsung semenjak tahun lalu. Selain itu, ada keterlibatan peneliti serta mengombinasikan teknologi baik dari Indonesia dan Jepang.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Sawit Indonesia menambahkan, teknologi pengolahan limbah cair sawit menjadi alga mempunyai dampak ganda bagi perekonomian lokal dan petani rakyat.

Menurutnya, kawasan Techno Park merupakan kawasan terluas di Indonesia mencapai 3.754 hektare yang terbagi atas tujuh zona antara lain pendidikan, riset, pemukiman, industri, pemukiman, konservasi, komersial, dan zona publik.

 

Sumber: Kontan.co.id

Malaysia Puji Penerapan Biodiesel 20% RI

 

Jakarta – Indonesia akan meningkatkan pemanfaatan biodiesel, dari yang tadinya 20%, kemudian akan ditingkatkan menjadi 30% atau B30.

Mengenai rencana peningkatan kualitas bahan bakar tersebut Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia Ignatius Darell memuji kemampuan Indonesia untuk menggunakan bahan bakar biodisel B20.

“Baru tadi saya dengar dari Pak Menteri Enggar dia cakap bahwa Indonesia akan melaksanakan B20. So ini bukan senang dan diterima begitu saja, tapi mereka siap untuk menghadapi jabaran dari society dari pada konsumen. So kita juga bila menunjukkan cadangan IVE ini seperti mobil ini ada banyak jabaran dari pada industri palm oil, sawit dari pada industri LNG must have tovery valuableexceptable and working futureIt’s early stages,” kata dia dalam sebuah wawancara khusus, Jumat, (10/8/2018) di Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.

Ia menjelaskan jika nantinya ada berbagai perkembangan di sektor industri diharapkan kolaborasi yang dilakukan saat ini akan terus terjalin.

“Indonesia dan Malaysia sangat dekat, jadi kita harus memastikan kolaborasi ini akan terus berlanjut. Pemikiran baru tentang masa depan untuk new future new thinking we will achieve in 5 years. I like to see achievement in 3 years to 4 yearsIt will be very sad thing if we still talking the same thing what we talk before this, there has to be results,” kata dia.

Meski Indonesia saat ini tengah menuju pemilihan presiden baru ia harap segala kerja sama bilateral akan bisa berjalan sesuai kesepakatan.

“Saya percaya setelah April tahun depan mungkin akan ganti presiden kita nggak tau, tapi siapapun presidennya harus melanjutkan hubungan kerja sama Indonesia-Malaysia seperti saat ini,” katanya.

Sebagai informasi, Malaysia saat ini tengah memiliki parlemen baru. Isinya merupakan menteri- menteri muda yang cukup kredibel. Salah satu bentuk pendekatan kerjasama yang dilakukan Malaysia setelah memiliki anggota dan struktur baru dalam pemerintahan saat ini yaitu dengan adanya rencana membuat Mobil Asean, bersama Indonesia.

Hal tersebut terjadi beberapa hari lalu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia bekerjasama untuk membuat mobil Asean.

Mobil ASEAN adalah kendaraan yang komponen-komponen produksinya berasal dari negara-negara ASEAN.

Melihat populasi manusia di Asean sudah mencapai 600 juta orang dengan pangsa pasar untuk penjualan mobil yaitu empat juta setiap tahunnya. Dari alasan tersebut, Indonesia bekerjasama dengan Malaysia untuk membangun mobil yang akan dipasarkan di kawasan Asia.

Dengan adanya kerja sama ini, Malaysia dan Indonesia bisa saling mentransfer teknologi sampai transfer bisnis .

 

Sumber: Detik.com

Produk Sawit Bisa Makin Berkembang

PEMBANGUNAN Techno, Park di Kabupaten Pelalawan. Riau, diyakini akan membuat inovasi dan produk turunan sawit di industri setempat berkembang. Apalagi pemerintah mendorong penggunaan biodiesel campuran 20 persen atau B20 ke berbagai sektor.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto mengatakan, terus melakukan pendampingan dalam pengembangan Techno Park di Pelalawan. “BPPT akan menjalankan pendampingan dalam fasilitasi perencanaan dan pengembangan yang berfokus pada industri hilir sawit,” ujarnya, kemarin.

Untuk diketahui. Kabupaten Pelalawan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BPPT dalam rangka Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN). Kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian daerah.

Unggul mengatakan, BPPT menaruh perhatian besar dalam pengembangan biomassa karena sebagai sumber energi terbarukan. Biomassasawitberperan ganda tidak hanya berpotensi menjadi balian bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tetapi juga dapat dikembangkan sebagai balian bakar transportasi.

“Kita perlu menggali hasil riset dan inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas sawit, dan nilai tambah produk sawit yang ramah lingkungan,” tutur Unggul.

Bupati Pelalawan Muhammad Harris menjelaskan, bahwa kerja sama pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan BPPT dalam pengembangan Techno Park Pelalawan sudah dimulai semenjak 2012. “Pembangunan Techno Park Pelalawan merupakan bagian dari perwujudan program Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi yang menargetkan pembangunan 100 pusat sains dan techno park.” ujarnya.

Harris menuturkan. Techno Park Pelalawan ditujukan sebagai wahana edukasi, pengembangan inovasi, dan teknologi sawit. “Kami yakin adanya techno park bisa membuat inovasi dan produksawitterus berkembang.” ungkapnya.

Kawasan Techno Park merupakan kawasan terluas di Indonesia mencapai 3.754 hektare yang terbagi atas 7 zona. Antara lain pendidikan, riset, pemukiman, industri, pemukiman, konservasi, komersial, dan zona publik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar menuturkan, pemerintah sangat mendukung keberadaan Techno Park di Pelalawan. “Apalagi dalam kawasan ini telah berdiri Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) sehingga akan membantu dunia pendidikan tinggi.” ujarnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Energi Terbarukan Perlu Didorong

 

JAKARTA Investasi pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Terbarukan merupakan kebutuhan mendesak Indonesia. Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, seperti tenaga bayun air dan panas bumi, sangat bermanfaat untuk memacu investasi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut, Andiwiana mengatakan, potensi energi baru dan terbarukan di Sumatera Utara (Sumut) sangat besar. Jika dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, bahkan bisa menjadi potensi ekonomi.

Menurut dia, BI tetap berusaha menjadi inisiator untuk terciptanya diskusi-diskusi guna menyinkronkan program-program tersebut. Dia optimistis, potensi energi di Sumut saat ini sangat mencukupi, bahkan berlebih.

“Bahkan bisa jadi sumber ekonomi. Tetapi ya itu, kita perlu duduk bersama, berbagai pihak. Melihat bagaimana yang terbaik untuk Sumatera Utara,” ujar Andiwiana di Jakarta baru-baru ini.

Dia menyebutkan, kondisi saat ini, sumber daya yang ada belum dikelola secara optimal. Misalnya Sungai Asahan yang sebenarnya masih bisa dikembangkan. Kalau dimanfaatkan secara optimal mungkin hasilnya bisa beberapa kali lipat dari apa yang ada sekarang. Belum lagi geotermal, belum lagi sumber-sumber lain, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan sebagainya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumewa berharap pembangunan PLTA Batang Toru di Sumatera Utara segera berjalan bila seluruh perizinan sudah diperoleh. Sumatera Utara dinilainya salah satu daerah yang pertumbuhan listriknya terus berkembang sehingga sangat butuh pembangkit baru.

“Sumatera Utara kebutuhan listriknya naik setiap tahun 7-8%. Jadi, PLTA ini seharusnya bisa memenuhi beban puncak untuk wilayah Sumatera bagian Utara,” kata Fabby.

Dia sangat mendukung proyek ini dan mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pengerjaannya. Fabbyyakin, setiap melakukan proyek besar, pemerintah pasti sudah memikirkan seluruh aspek pendukung, diantaranya ada kajian dampak lingkungan, studi amdal, dan lainnya, terma-suksta tus lahan yang menjadi titik pembangunan PLTA Batang Toru berstatus Areal Penggunaan Lain (APL). “Kalau sudah dean and dear, berarti tidak ada masalah lagi,” tuturnya.

PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) ketika Rapat Dengar Pendapat bersama masyarakat dan DPRD Sumut, 31 Juli 2018, memastikan sudah mendapat izin yang dibutuhkan, mulai izin lokasi dari Pemkab Tapanuli Selatan hingga izin prinsip penanaman modal.

Dijelaskan pula, lokasi proyek bukan kawasan hutan melainkan bekas kebun masyarakat yang berstatus areal penggunaan lain (APL). Dari izin lokasi seluas 7.200 hektare yang diberikan untuk keperluan survei dan studi lapangan, pembangunan PLTA Batang Toru ternya ta hanya memerlukan lahan seluas 122 hektare untuk tapak bangunan dan genangan air. Berdasarkan kajian itu, PLTA Batang Toru membebaskan lahan seluas 650 hektare dan hanya akan membuka lahan sesuai keperluan fasilitas yang dibutuhkan dengan selalu mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menilai PLTA Batang Toru contoh proyek yang memanfaatkan kekayaan alam. Dia mendorong pemerintah untuk terus berkreasi mengelola kekayaan alam dengan baik agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat. “Kita bersyukur Indonesia dianugerahi kekayaan alam dengan energi yangbegitu luar biasa. PLTA Batang Toru ini salah satu contoh pengelolaan kekayaan alam yang baik,” kata Gus, Kamis(9/8). .

 

Sumber: Harian Seputar Indonesia

,

Minyak Sawit Indonesia Semakin Diminati di Rusia

JAKARTA – Komoditas minyak kelapa sawit semakin diminati di Rusia. Pada 2017, total konsumsi minyak sawit Rusia mencapai 650 ribu ton dan hampir seluruhnya diimpor dari Indonesia. Karena itu, pemerintah dan pelaku usaha di Rusia mengharapkan Indonesia segera memiliki kantor perwakilan perdagangan minyak sawit di Moskow, Rusia.

Direktur Eksekutif Fat and Oils Foods Producers and Consumers Association Rusia Ekaterina A Esterova menyatakan, meskipun diminati namun pertumbuhan pasar minyak sawit di Rusia masih terhalang oleh kampanye negatif.Pada 2017, total konsumsi minyak sawit di Rusia berkisar 650 ribu ton dan 615 ribu ton di antaranya dari Indonesia. “Sebagian besar atau sekitar 80% minyak sawit yang kami konsumsi berasal dari Indonesia, hanya sedikit yang dari Malaysia,” kata Esterova.

Esterova mengatakan itu saat menerima delegasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di kantornya di Moskow, pekan lalu. Karena itu, dalam keterangan yang dilansir Gapki, Esterova menyampaikan bahwa pemerintah dan pelaku usaha di Rusia mengharapkan Indonesia memiliki kantor perwakilan perdagangan minyak sawit di Moskow. Hal itu menyusul kecenderungan konsumsi minyak sawit yang meningkat di negara terbesar di EropaTimur tersebut. Sebagian besar konsumsi minyak nabati di Rusia masih berasal dari minyak bunga matahari. “Karena harga yang lebih murah, minyak sawit semakin diminati. Hanya saja, pertumbuhan konsumsi minyak sawit terhambat oleh kampanye negatif di sini,” kata Esterova.

Asosiasi yang dipimpinnya, kata Esterova, siap membantu kampanye sawit di Rusia. Perlu dibangun kesadaran bahwa yang membahayakan kesehatan adalah lemak jenuh (trans-fat). Di sisi lain, di antara minyak nabati, minyak sawit paling sehat karena tidak mengandung transfat “Jika ada representative office di Moskow, kita akan lebih mudah berkomunikasi,” ujar dia

Dalam kesempatan itu. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono yang memimpin Tim Gapki dalam kunjungan ke Rusia ini, menyambut baik usulan tersebut “Akan kami sampaikan kepada pemerintah tentang perlu menjaga pasar Rusia ini,” kata Joko.

Pada kesempatan terpisah di Moskow, Zinaida Medvedeva, peneliti pada National Research Center Rusia menegaskan aspek kesehatan dari minyak sawit. Minyak sawit merupakan pilihan yang paling tepat untuk menghindari asam lemak trans (trans-fatty acid atau biasa disebut transfat). Transfat merupakan zat yang dihasilkan dari proses hidrogenisasi parsial untuk meningkatkan kepadatan suatu minyak dalam pembuatan minyak makan, dan berisiko tinggi menimbulkan penyakit kardiovaskuler. “Otoritas pangan Amerika Serikat (FDA) sejak 2015 memberi waktu tiga tahun kepada industri makanan untuk menemukan pilihan lain untuk menghilangkan transfat dan melarang adanya transfat,” kata Medvedeva.

Menurut Medvedeva, minyak makan sawit yang secara alamiah memiliki komposisi asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang, bersifat semi solid. Dengan begitu, tidak memerlukan proses hidrogenisasi dalam penggunanya sebagai minyak makan, sehingga asam lemak trans tidak terbentuk. Otoritas pangan Rusia secara prinsip mengikuti standard FDA dalam transfat ini. Tidak heran jika impor dan penggunaan minyak sawit di Rusia semakin tinggi,” katanya.

Teknologi Hilir Sawit

Sementara itu, Kabupaten Pelalawan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tengah mengembangkan Techno Park Pelalawan, itu telah dimulai sejak 2012. Pengembangan Techno Park Pelalawan diharapkan dapat mendorong pengembangan inovasi dan produk turunan sawit di wilayah setempat Apalagi, pemerintah tengah mendorong penggunaan biodiesel campuran 20% (B20) ke berbagai sektor. Inovasi itu di antaranya mengubah limbah cair sawit alga

Penandatangan MoU antara Kabupaten Pelalawan dengan BPPT telah dilakukan kemarin bertepatan dengan implementasi Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (Iptekin) d-ilam Upaya Mendukung Pembangunan Kabupaten. Penandatanganan dilakukan Bupati Pelalawan Muhamad Harris dan Kepala BPPT Unggul Priyanto di sela-sela seminar internasional sawit memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-23.

Kepala BPPT Unggul Priyantcnne-nuturkan, pengembangan Techno Park terus berproses. Hal ini sebagai bukti peranan BPPT untuk pendampingan aspek teknologi. BPPT akan menjalankan pendampingan dalam fasilitasi perencanaan dan pengembangan yang berfokus pada industri hilir sawit “Kita perlu menggali hasil riset dan inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas sawit. Dan, nilai tambah produk sawit yang ramah lingkungan,” kata Unggul.

Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd Toshihide Nakajima menuturkan, limbah cair minyak sawit cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain. Sementara itu, tercatat ada delapan unit pabrik sawit di kawasan Techno Park untuk menyuplai 360 ton POME per jam diolah menjadi alga. Studi kelayakan proyek investasi pengolahan POME (limbah cair sawit) menjadi alga telah berlangsung semenjak tahun lalu yang melibatkan peneliti serta mengombinasikan teknologi baik dari Indonesia dan Jepang.

Wakil Ketua Dewan Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, teknologi pengolahan limbah cair sawit menjadi alga mempunyai dampak ganda bagi perekonomian lokal dan petani rakyat Kawasan Techno Park mempunyai luas 3.754 hektare (ha) yang terbagi atas tujuh zona, di antaranya pendidikan, riset, pemukiman, industri, pemukiman, konservasi, komersial, dan zona publik.

Damiana Simanjuntak

 

Sumber: Invetstor Daily Indonesia

 

Bertemu Menko Darmin Nasution, APKASINDO Usulkan Solusi Percepatan Replanting

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengusulkan relaksasi aturan dan percepatan replanting (peremajaan) supaya target pemerintah 185 ribu hektare dapat tercapai. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan APKASINDO dengan Menko Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, di kantornya, Kamis (9 Agustus 2018).

Rino Afrino, Wasekjen APKASINDO, menyoroti realisasi program sawit rakyat yang berjalan lambat kendati program ini bersifat strategis. Asosiasi memaparkan sejumlah hambatan dan kendala program PSR di hadapan Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution

Rino menyampaikan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh ditjen perkebunan sangat rumit dan alur birokrasi sangat panjang, akibatnya program kurang maksimal berjalan di lapangan. Ditambah lagi, penerapan aturan PSR di tingkat dinas perkebunan provinsi sampai kabupaten/kota masih kaku.

Situasi inilah, kata Rino, yang membuat petani menjadi bingung untuk mengajukan pembiayaan. “Petani menjadi bingung karena sosialisasi (PSR) sangat minim,”paparnya. Oleh karena itu, program PSR sebaiknya dipercepat melalui perbaikan aturan dan pembentukan tim percepatan replanting.

Menko Darmin Nasution sepakat dengan usulan Apkasindo untuk mempercepat program PSR. Dalam sebulan, program ini idealnya seluas 20 ribu hektare d mana program PSR berjalan giliran di setiap provinsi.

Ditekankan oleh Menko bahwa filosofi program PSR untuk membantu serta menolong petani rakyat bukannya mempersulit mereka untuk menjadi peserta PSR ini. “Jika persyaratan mereka belum lengkap. Kita harus bantu untuk melengkapi, bukan menghambat program ini,”jelasnya.

Solusi yang diusulkan Apkasindo adalah mengkajiulang regulasi yang sekarang berjalan dan mau mendengar saran dari petani dan pengusaha.

Selain itu, ada baiknya dibentuk tim percepatan replanting yang beranggotakan multistakeholder terdiri dari  pemerintah pusat &daerah, BPDP-KS, Apkasindo,Gapki, akademisi, produsen benih, BPN, dan perbankan.

Di akhir pertemuan, Menko mengajak APKASINDO supaya membantu suksesnya program ini dengan harapan dapat membantu semua petani baik plasma maupun swadaya.

Menanggapi permintaan ini, Rino menyatakan kesiapan APKASINDO mendukung program PSR karena anggota Apkasindo tersebar di 22 Provinsi dan 140 kabupaten. Di Rokan Hilir, APKASINDO RIAU berhasil mendampingi KUD Subur Makmur untuk menjadi peserta peremajaan sawit rakyat.

“Dimana bapak presiden sudah meresmikan replantingnya beberapa waktu lalu. Kesuksesan inilah menjadi bukti bahwa Apkasindo siap mendampingi Program PSR,”ungkap Rino.

Rino menambahkan bahwa roh PSR Nasional ini membantu petani swadaya oleh karena itu diharapkan petani diprioritaskan sebagai peserta PSR Nasional. Di satu sisi, petani swadaya memang dihadapkan banyak kendala untuk memenuhi syarat peremajaan. Antara lain lahan tidaksatu hamparan, surat hak alas tanah belum final, kelembagaan masih lemah, dan kebun berada di kawasan hutan.

“Disinilah tugas pemerintah termasuk Apkasindo untuk menyelesaikan persoalan ini. Selain itu, kami mengapresiasi niat baik dan kerja keras BPDP sawit. Tapi percepatan juga harus dikedepankan,”tambahnya.

APKASINDO mengusulkan program peningkatan SDM petani melalui pelatihan dihidupkan kembali. Karena program ini sudah berhenti semenjak Maret 2017. Padahal, kata Rino, pelatihan ini bermanfaat meningkatkan kapasitas dan kemampuan petani sawit di Indonesia.

Hadir dalam pertemuan ini yaitu pengurus Apkasindo dan Prof. Saputra (Direktur 1945 Institute).

Sumber: Sawitindonesia.com

Gandeng BPPT, Kabupaten Pelalawan Kembangkan Teknologi Sawit Di Techno Park

 

PELALAWAN, – Pengembangan Techno Park di Pelalawan akan mendorong pengembangan inovasi dan produk turunan sawit di wilayah setempat. Apalagi pemerintah mengarahkan penggunaan biodiesel campuran 20% atau B20 ke berbagai sektor.

Kabupaten Pelalawan menandatangani MoU dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam rangka Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) dalam Upaya Mendukung Pembangunan Kabupaten di auditorium Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan, Kamis (9 Agustus 2018).

Penandatanganan ini diwakili Bupati Pelalawan, Muhamad Harris dan Kepala BPPT Unggul Priyanto, di sela-sela Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-23. Diselenggarakan pula seminar  bertemakan “Pencapaian Industri Sawit Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global dengan Teknologi, Inovasi dan Edukasi Masyarakat Persawitan”.

Seminar ini hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Pelalawan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan dengan dukungan Kemenristekdikti, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPPT dan Bank Riau Kepri.

Bupati Pelalawan, Muhammad Harris menjelaskan bahwa kerjasama pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan BPPT dalam pengembangan Techno Park Pelalawan sudah dimulai semenjak 2012.

Pembangunan Techno Park Pelalawan merupakan bagian dari perwujudan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan pembangunan 100 pusat sains dan techno park. Harris menuturkan Techno Park Pelalawan ditujukan sebagai wahana edukasi, pengembangan inovasi, dan teknologi sawit.

Kepala BPPT Unggul Priyanto menuturkan bahwa pengembangan Techno Park terus berproses disinilah peranan BPPT untuk pendampingan aspek teknologi. BPPT akan menjalankan pendampingan dalam fasilitasi perencanaan dan pengembangan yang berfokus pada industri hilir sawit.

“Kita perlu menggali hasil riset dan inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas sawit, dan nilai tambah produk sawit yang ramah lingkungan,”paparnya.

Menurut Unggul, BPPT menaruh perhatian besar dalam pengembangan biomassa, karena sawit dan juga sumber biomassa lainnya sebagai sumber energi terbarukan. Biomassa sawit berperan ganda tidak hanya berpotensi menjadi bahan bakar pembangkit listrik (PLTU), tetapi juga dapat dikembangkan sebagai bahan bakar transportasi.

Sebelumnya dalam pembukaan seminar, Haris Munandar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, menuturkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian sangat mendukung keberadaan Techno Park di Pelalawan. “Apalagi dalam kawasan ini telah berdiri Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) sehingga akan membantu dunia pendidikan tinggi.”

Kawasan Techno Park merupakan kawasan terluas di Indonesia mencapai 3.754 hektare yang terbagi atas 7 zona antara lain pendidikan, riset, pemukiman, industri, pemukiman, konservasi, komersial, dan zona publik.

Dirjen Kelembagaan IPTEK DIKTI Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng, Sc., menutup secara resmi penyelenggaraan seminar internasional sawit. Menurutnya, seminar ini perlu diiringi dengan tindak

lanjut pengembangan Techno Park Pelalawan di tahun berikutnya. Oleh karena itu, dirinya menyarankan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha dan perguruan tinggi sehingga dapat berjalan berjalan sesuai harapan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com