Awal 2018, CPO Cenderung Menguat

 

JAKARTA – Harga CPO diproyeksikan menguat pada kuartal I/2018 lantaran faktor terganggunya produksi akibat La Nina dan menguatnya permintaan dari negara importir tradisional.

Pada penutupan perdagangan Kamis (16/11), harga CPO menguat 8 poin atau 0,29% menjadi 2.721 ringgit atau setara US$651,68 per ton. Secara year to date (ytd), harga melemah 16,25%.

Pada penangangan sebelumnya, harga CPO melemah 5 hari berturut-turut, meninggalkan level 2.800 ringgit menuju 2.700 ringgit dengan ditutup pada level 2.713 ringgit per ton.

Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, harga CPO pada kuartal 1/2018 akan mengalami kenaikan hingga mencapai level 2.800 ringgit per ton, mengalami kenaikan setelah pada kuartal IV/2017 berada pada level 2.650 per ton.

Ibrahim menuturkan, musim hujan sejak bulan ini menjadi sentimen positif yang mendorong kenaikan harga CPO pada kuartal 1/2018 mendatang. Pasalnya, produksi CPO berisiko menurun lantaran panen tandan buah segar (TBS) terganggu dan transportasi tersendat.

“Kondisi terganggunya produksi CPO karena musim dingin akan mengangkat harga CPO. Itu terutama terjadi di Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen terbesar dunia,” kata Ibrahim ketika dihubungi Bisnis, Kamis (16/11).

Sebagai informasi, Indonesia dan Malaysia menyumbang 85% produksi minyak sawit dunia dan 91,2% pasar ekspor dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, produksi CPO Indonesia pada musim 2016/2017 mencapai 34 juta ton dan Malaysia 18,86 juta ton.

Ibrahim menambahkan cadangan sawit juga akan berkurang karena adanya peremajaan tanaman sawit. Pasalnya, tanaman sawit muda baru memasuki masa panen saat berumur 4-5 tahun. Proses replanting tersebut, dinilai sebagai faktor yang berisiko mengurangi produksi CPO pada kuartal pertama tahun depan.

Dilansir Bloomberg, salah satu perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) memperkirakan produksi kelapa sawit mencapai 2,1 juta ton pada tahun depan. Jumlah tersebut cenderung stagnan dibandingkan dengan perkiraan produksi tahun ini sebesar 2,1-2,2 juta ton.

Selain kedua faktor tersebut, sentimen lain datang dari komoditas substitusi CPO, yaitu minyak kedelai. Saat harga minyak kedelai menguat, harga CPO berpeluang naik. Namun, pelaku pasar cenderung memilih CPO saat harga minyak kedelai melambung.

Dari segi permintaan, Ibrahim memaparkan Dewan Negara Penghasil Minyak sawit (Council ofpalm oil Producing Countries/CPOP) kemungkinan akan mulai mengimplementasikan kerja sama produksi minyak sawit untuk bahan bakar pesawat jet pada 2018.

Produk avtur dengan campuran CPO itu dinilai mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan ramah lingkungan. Negara Panda disebut-sebut sebagai negara tujuan untuk memasarkan produk anyar tersebut.

“Jika ini terealisasi, akan mengangkat harga CPO pada 2018 mendatang,” kata Ibrahim.

PERMINTAAN NAIK

Di samping itu, permintaan dari importir tradisional seperti China, India, dan Jepang masih tetap tinggi ditambah negara-negara Timur Tengah yang cenderung menggunakan minyak goreng yang terbuat dari minyak kelapa sawit.

“Hal yang wajar pada kuartal 1/2018 nanti harga CPO akan menguat hingga ke level 2.800 ringgit. Sebab, pasokan menipis seiring dengan permintaan yang kuat. Sementara itu, pada akhir tahun ini harga bisa mencapai 2.650 ringgit,” kata Ibrahim menambahkan.

Senada, analis perkebunan dan properti MJJJF Research Alan Lim menyampaikan, volume produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia akan berkurang lantaran dampak cuaca dan fenomena La Nina. Gejala alam ini dapat menyebabkan hujan lebat dan banjir.

La Nina adalah kondisi turunnya suhu permukaan air laut di Samudera Pasifik. Gejala tersebut cenderung membawa cuaca basah, termasuk ke Indonesia dan Malaysia yang menyumbang 86% total produksi CPO global.

Pusat Prediksi Iklim AS menyebutkan ada kemungkinan gejala La Nina yang lemah dapat berlangsung pada Desember 2017-Februari 2018. Probabilitas terjadinya fenomena tersebut sudah mencapai 67%.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

BPDP SAWIT SIAP SALURKAN RP 5,7 TRILIUN UNTUK PEMBIAYAAN BIODIESEL

 

JAKARTA – Dengan telah ditetapkannya Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel oleh Menteri ESDM sesuai keputusan Menteri ESDM nomor 3756 K/10/MEM/2017, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) saat ini masih memproses kelengkapan administrasi untuk penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Periode Nopember 2017 – April 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Kami hari ini mengumumkan bahwa setelah penetapan BU BBN dan alokasi besaran volume biodiesel untuk periode Periode Nopember 2017 – April 2018, prinsipnya kami siap menyalurkan dana untuk  pembiayaan selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP BBN jenis Biodiesel pada periode tersebut. Saat ini Perjanjian Pembiayaan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel antara BPDP KS dengan Produsen Biodiesel masih dalam proses penyelesaian untuk ditandatangi para pihak” Jelas Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Dono Boestami dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (16/11/2017).

Lebih lanjut tutur Dono Boestami, Perjanjian Pembiayaan ini merupakan bentuk konsistensi Pemerintah untuk mendukung pembangunan industri sawit yang berkelanjutan sekaligus mendorong peningkatan diversifikasi energi. Dengan rata-rata besaran insentif dana biodiesel selama tahun 2017 (Jan s.d. Oktober) sebesar Rp.  4.054,- /liter, diperkirakan kebutuhan dana untuk alokasi besaran volume periode 5 sebesar 1.407.778 KL, adalah sebesar Rp 5,7 triliun.

Dikatakan Dono,  dengan penyaluran kali ini, BPDP-KS bersama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan berbagai upaya penyempurnaan tatakelola untuk memastikan proses penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit lebih baik di masa yang akan datang. “Konsekuensi dari penyempurnaan tatakelola ini dan permasalahan rutin terkait kegiatan akhir tahun anggaran, menyebabkan pembayaran dana kali ini sedikit mengalami keterlambatan, tetapi secara keseluruhan diharapkan tidak mempengaruhi proses penyediaan biodiesel,” tandas Dono Boestami. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Stop Diskriminasi Industri Minyak Sawit

 

Industri minyak sawit merupakan industri strategis dalam perekonomian Indonesia baik saat ini maupun masa depan.

Strategis, karena kontribusi industri minyak sawit cukup besar baik dalam skala ekspor non-migas, penciptaan kesempatan kerja, pembangunan daerah pedesaan dan pengurangan kemiskinan.

Mengutip Menteri Perindustrian Airlangga Hartato (Februari 2017), secara keseluruhan, diperkirakan sekitar 16-20 juta orang mengandalkan penghidupan dari bisnis kelapa sawit hulu-hilir yang tersebar di 190 kabupaten di Indonesia.

Industri minyak sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar kepada negara dengan nilai Rp 250 triliun setiap tahunnya.

Sayangnya, kampanye negatif terhadap industri minyak sawit yang berlangsung sejak Indonesia mulai mengembangkan pola Perkebunan Inti Rakyat Kepala Sawit di awal tahun 1980-an sampai kini masih terjadi.

Bahkan telah melebar pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan khususnya terkait dengan perhatian masyarakat global.

Skenario-skenario baru dibangun untuk menghentikan pertumbuhan bahkan menghancurkan industri minyak sawit.

Strategi kampanye yang ditempuh juga kian terstruktur, sistematis dan massif.

Karena itu, diperlukan edukasi kepada publik untuk mengoreksi pandangan-pandangan yang telanjur keliru di masyarakat tentang industri minyak sawit.

Sumber: Pontianak.tribunnews.com

UBAH LIMBAH SAWIT DAN SINGKONG JADI PAKAN

 

BONTANG – Limbah sawit dan singkong seakan menjadi sampah yang tak berguna. Namun tidak di tangan  Kelompok Tani Rantau Pulung, Kecamatan Rantau Pulung. Mereka menyulap limbah tersebut untuk menjadi pakan ternak.

Dikatakan Sekdes Manunggal Jaya,  Giyoto,  pemerintah desa tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Pasalnya ini merupakan potensi yang sangat besar. Agar tak hanya dikelola oleh desa, pihaknya mengadakan Bimbingan Teknik (Bimtek) kepada masyarakat khususnya kelompok tani. “Kami buatkan pelatihan. Karena ini sangat diharapkan oleh kelompok tani. Selain menambah pengetahuan juga sebagai solusi pengadaan pakan untuk hewan ternak. Kami juga mengharapkan dapat terus berjalan,” ujar Goyoto seprti dilansir Bontangpost.

Bintek  yang digelar di Desa Manunggal Jaya ini terselenggara berkat kerjasama. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Kaltim dengan Pemerintah Desa manunggal jaya Kecamatan Rantau Pulung serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ranpul dan Penyuluh pertanian lapangan (PPL) Desa Manunggal Jaya.

Dikesempatan yang sama PPL Desa Manunggal Jaya Agustinah menjelaskan Bintek kali ini adalah pemanfaatan limbah sawit dan ubi kayu sebagai ransum pakan ternak. Pertama disampai teori kemudian langsung praktek. Diawali limbah pelepah sawit dan ubi dicacah ke dalam mesin pencacah atau chopper. Hasil limbah tersebut menjadi serpihan kecil dan halus seperti serbuk yang bisa dijadikan sebagai pakan ternak.

“Peserta berasal dari kelompok tani ternak seluruh Kecamatan Ranpul, kurang lebih  ada 10 kelompok yang hadir,” katanya. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

Gandeng Koperasi Plasma, Gapki Gelar Pelatihan Mekanisme Penetapan Harga TBS Sawit

 

BANJARMASIN – Tingkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di bidang industri kelapa sawit Kalimantan Selatan (Kalsel), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalsel gelar Pelatihan Mekanisme Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.

Pelatihan yang digelar bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel ini diselenggarakan di Hotel Mercure, Kamis (15/11/2017).

Diikuti sekitar 40 peserta yang merupakan para anggota Koperasi Plasma se Kalsel, berbagai materi diberikan terkait mekanisme penentuan harga TBS.

Pelatihan ini dinilai strategis, karena selama ini masih cukup banyak petani plasma kelapa sawit yang menyuplai hasil perkebunannya ke perusahaan pengolah kelapa sawit belum paham tentang perhitungan ini.

Beberapa komponen penentu mulai biaya pengolahan, biaya pemasaran, biaya penyusutan dan yang lainnya dijelaskan dalam pelatihan ini.

Komponen inilah yang digunakan untuk mendapatkan nilai indeks K. Indeks K nantinya digunakan untuk perhitungan pembagian keuntungan antara petani dan perusahaan.

Dijelaskan Kepala Bidang Kemitraan Gapki Kalsel Yuzjiari Sedar, melalui pelatihan ini diharapkan para petani plasma mengerti bentuk mekanisme penentuan harga TBS mulai dari komponen yang digunakan hingga alur penghitungan.

“Tujuannya tentu tingkatkan transparansi antara tiga mitra yaitu pemerintah, pengusaha dan para petani. Sehingga tidak ada lagi rasa saling curiga,” kata Yuzjiari.

 

Sumber: Banjarmasin.tribunnews.com

Mahasiswa UGM Sukses Olah Limbah Sawit Jadi Hidrogen

 

Limbah sawit cair dari 1599 perusahaan di Indonesia selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, potensi besar dimiliki limbah tersebut salah satunya sebagai sumber bahan bakar energi terbarukan.

Fakta inilah yang mencoba diurai mahasiswa UGM yang tergabung dalam tim Green Energy. Para mahasiswa ini berusaha memanfaatkan limbah sawit cair untuk diolah menjadi gas hidrogen.

Salah satu anggota Green Energy UGM, Cahaya Prautama kepada wartawan Rabu (15/11/2017) mengungkap pemanfaatan mikroba endemik yang terdapat di sekitar area industri sawit. Mikroba tersebut menurut Cahaya digunakan sebagai bahan fermentasi yang hasilnya menjadi gas hidrogen.

Gas hidrogen yang dihasilkan melalui proses fermentasi tersebut menurut Cahaya bisa dipanen menggunakan Gas Chromatography untuk proses pemisahan gas hidrogen dengan gas lain. “Kami telah melakukan ujicoba di lab selama enam bulan dan didapatkan bahwa daya bakarnya 2.75 kali lebih besar dibandingkan minyak bumi atau hidrokarbon,” sambung mahasiswa Departemen Mikrobiologi, Fakultas Pertanian ini.

Sedikitnya ada sekitar 1.599 perusahaan sawit yang ada di Indonesia. Namun begitu limbah sawit cair berupa Palm Oil Mill Effluent (POME) belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal sekitar 27 % dari total limbah tersebut potensial untuk dijadikan sebagai bahan bakar energi terbarukan.

Enam orang Mahasiswa UGM yang tergabung dalam Tim Green Energy mencoba memanfaatkan limbah sawit cair ini untuk diolah menjadi gas hidrogen. Dengan memanfaatkan mikroba endemik yang ada di sekitar areal industri sawit, mereka berhasil mengolah limbah tersebut menjadi hidrogen melalui proses fermentasi.

“Kita menggunakan mikrobia yang potensial mengolah limbah sait ini menjadi Hidrogen,” kata Cahaya Prautama salah satu anggota tim saat menyampaikan hasil penelitin kepada wartawan di Kampus UGM, Rabu (15/11/2017).

Salah satu anggota tim Fano Alfian, menambahkan ia bersama dengan rekan-rekannya tengah mendirikan perusahaan startup untuk pengembangan lebih lanjut. Para mahasiswa ini berencana menawarkan penelitian pada perusahaan industri sawit untuk menganalisis produksi gas hidrogen dari pabrik sawit.

“Tapi tidak menutup kemungkinan kita pun akan membangun sebuah industri kecil untuk produksi hidrogen. Namun ini masih rencana kedepan menunggu mana yang lebih baik,” ungkap mahasiswa Teknik Industri angkatan 2014 ini.

Hasil karya mahasiswa UGM ini mendapatkan penghargaan juara pertama kategori riset unggulan berbasis kewirausahaan Universitas Teuku Umar Awards (UTU Awards) 2017. Penyerahan penghargaan dilaksanakan 11 November lalu di Meulaboh Aceh Barat. (Fxh)

Sumber: Krjogja.com

 

Presiden Jokowi: Sejumlah sikap merugikan kelapa sawit harus dihilangkan

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (UE) yang digelar di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Jokowi mengingatkan, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

Saat menyampaikan pidatonya, Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan.

“Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan,” tegas Presiden dikutip dari laman Setkab di Jakarta, Rabu (15/11).

Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, menurut Presiden, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu sustainability. Dia menambahkan bahwa berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sumber: Merdeka.com

 

Jokowi Minta Uni Eropa Hentikan Diskriminasi Sawit

 

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit dihentikan. Menurut dia, sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

“Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan,”  ucap Presiden dalam pidatonya, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (UE) di Manila, Filipina, Selasa (14/11/2017).

Seperti dilansir laman resmi Setkab, Jokowi menyebutkan bahwa isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit kesenjangan danserta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Menurut dia, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, dengan 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

Jokowi mengatakan, resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu sustainability.  Dia menyebutkan, berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

 

Sumber: Sindonews.com

,

Kampanye Hitam Kelapa Sawit Tak Pengaruhi Kinerja Astra Agro Lestari

Jakarta – Permintaan minyak sawit Indonesia terus bertumbuh meskipun diterpa kampanye hitam untuk minyak sawit dalam negeri.

“Minyak sawit tidak tergantung pendapatan, minyak nabati suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari,” kata Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, kepada pers di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Pertumbuhan permintaan minyak sawit mentah (CPO) tiap tahunnya mencapai 3%. Banyak kampanye negatif dari Eropa dan Amerika, namun negara lain masih membutuhkan minyak sawit.

“Pasar domestik terus berkembang. Saat ini, Indonesia menerapkan penggunaan biodiesel mencapai 20% dan tidak perlu khawatir terhadap kampanye negatif,” papar Sahat.

Pendapatan industri CPO terus naik hingga kuartal III. Kampanye hitam dari berbagai negara tujuan ekspor tidak membuat penjualan lesu.

PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang penjualannya meningkat hingga kuartal III.

Program peningkatan produktivitas yang direncanakan diakui berjalan dengan baik. Hal tersebut diakui akan meningkatkan produksi hingga akhir tahun. Penjualan emiten berkode AALI ini juga tidak terpengaruh oleh isu global dikarenakan pasar penjualan AALI berada pada dalam negeri.

Pendapatan bersih AALI hingga kuartal III tahun ini naik dibandingkan tahun lalu. Sedangkan pendapatan bersih AALI periode Januari hingga September 2017 sebesar Rp 12,49 triliun. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, AALI mencatatkan pendapatan sebesar Rp9,58 triliun.

 

Sumber: Industry.co.id

Petani Diimbau Gunakan Kecambah Kelapa Sawit yang Asli

 

 

BANGKA — Banyaknya kecambah kelapa sawit yang palsu dan tidak berkualitas di kalangan masyarakat petani, membuat pemerintah dalam hal ini Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan membuat langkah strategis dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, kabuoaten wilayah regional Sumatera dan Bangka Belitung menghimbau kepada petani sawit untuk dapat membedakan mana yang asli mana yang palsu.

Menurut Bachtiar Habibullah Saragih, selaku Supervisor Bahan Tanaman Dari PPKS Medan dan juga penanggungjawab wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, sekarang ini PPKS Medan bekerjasama Dinas Kehutanan dan Perkebunan provinsi, kabupaten dengan mempunyai program kelapa sawit untuk rakyat, dengan menyediakan bahan tanaman langsung dan asli.

“Sekarang ini, banyak isu yang beredar banyak kecambah sawit yang palsu, untuk yang asli, kita kerjasama dengan izin dulu, kita bawa SK dari Dirjenbun, oke, mereka welcome, dan koordinasi serta datang ke petani, atau bisa ke kontak saya langsung, dikoordinasikan dengan dinas setempat,” ungkap Bachtiar melalui rilis Pemkab Bangka.

Diuraikan Bachtiar lagi, Program Sawit Rakyat (Prowitra) telah dimulai pada tahun 2013 yang lalu dan merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini PPKS untuk mendapatkan benih unggul legal.

“Kita ini membantu petani karena dengan maraknya bahan tanaman kelapa sawit palsu atau ilegal akan berdampak pada rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat dan dapat mencemaskan dan merugikan bagi petani,” ungkap Bachtiar lagi.

Dikatakan Bachtiar, langkah ini merupakan salah satu strategi Dirjen Perkebunan untuk dapat menyentuh ke petani langsung.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka yang diwakili Kepala Bidang Perkebunan, Subhan mengungkapkan kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang masa panennya diatas 25 tahun. Untuk itu lanjut Subhan bagi petani yang mengusahakan kelapa sawit, yang perlu diperhatikan adalah masalah bibit.

“Bibit yang harus diperhatikan, karena sangat mempengaruhi panen nantinya, jika bibit yang yang dibeli bukan dari perusahaan yang sudah terdaftar dan resmi, atau dari PPKS, maka produksi pasti turun selama 25 sampai 30 tahun,” kata Subhan, Senin (13/11/17) di Sungailiat melalui rilis Pemkab Bangka.

Diuraikan Subhan, untuk bibit yang asli jika menghasilkan dengan luas lahan sekitar satu hektar bisa mencapai panen 30 ton dalam satu tahun, namun jika menggunakan bibit yang palsu, hanya mencapai 20 ton saja.

“Harus diperhitungkan dengan matang, jika kita menggunakan bibit yang tidak jelas, maka kita membuat diri kita miskin secara sistemik, namun kalau kita menggunakan bibit unggul, perawatannya bagus, maka kita memperkayakan diri kita,” katanya lagi.

Dikatakan Subhan lagi, terkait dengan pemilihan kecambah sawit yang asli, masyarakat petani diharapkan cerdas, cermat dan pintar dalam menganalisa pedagang yang menjual kecambah sawit yang tidak jelas sumbernya.

“Silahkan kontak ke kita, Dinas Pertanian atau bisa langsung ke saya pribadi, Kita sudah ada kerjasama deng PPKS Medan, dan ada program kelapa sawit untuk rakyat, harganya Rp 7.500,’ di Medan, dipotong 10 persen karena untuk petani sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh PPKS, beli 150 butirpun bisa jadi tidak harus partai besar, ” anjur Subhan.

Sejauh ini lanjut Subhan Dinas Pertanian telah melakukan sosialisasi kepada petami mengenai dampak kerugian bahan tanam ilegal atau palsu dan teknis pembibitan kelapa sawit yang benar. Selain itu juga dilakukan juga penyediaan kecambah kelapa sawit unggul menjadi lebih mudah bagi petani untuk membeli kecambah kelapa sawit langsung dari sumber yang resmi.

“Langkah kerjasama dengan PPKS Medan untuk mencegah beredarnya kecambah-kecambah palsu dan merugikan petani di Kabupaten Bangka,” tukas Subhan.

 

Sumber: Bangka.tribunnews.com