Negosiasi Tak Kenal Lelah, Sawit RI Kini Boleh Masuk Norwegia

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan alasan yang menjadi penyebab perjanjian perdagangan secara komprehensif antara Indonesia dan negara anggota European Free Trade Association (EFTA) yakni Norwegia, Swiss, Leichtenstein, dan Islandia baru terealisasi setelah berunding selama delapan tahun.

Menurutnya, hal itu lebih disebabkan komoditas sawit Indonesia ditolak oleh keempat negara tersebut untuk masuk ke dalam bagian dari perjanjian perdagangan yang dikenal sebagai Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) tersebut.

“Mereka menahan sawit, CPO (crude palm oil) kita, dan untuk itu saya juga menahan salmon mereka, terutama dari Norwegia. Kemudian, Menteri Schneider Amman sebagai koordinator dari EFTA menjembatani hal tersebut. Itu sebenarnya yang proses cukup capek dan panjang di luar lain-lainnya,” kata Enggar saat ditemui di kantornya, Minggu 16 Desember 2018.

Namun begitu, lanjut dia, dengan berbagai lobi dan negosiasi yang gencar dilakukan Indonesia, akhirnya keempat negara tersebut sepakat memasukkan produk sawit Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut. Untuk itu, dipastikan produk sawit Indonesia bakal bisa masuk ke Eropa melalui perjanjian itu.

“Untuk itu saya tidak mau mundur. Kenapa? Saya bilang karena ini kan proses berjalan. Kalau prosesnya sudah berjalan hanya karena satu soal itu kan sia-sia. Itu lah cara bernegosiasi, cara kita melakukan pembicaraan. Saya bilang ini perjalanan sudah sekian banyak, Anda diuntungkan sekian, dua-duanya saling menguntungkan,” tutur dia.

“Kalau Anda tidak buka sawit kita, sudah kita lupakan lah apa yang kita jalankan ini, dan penduduk ekonomi lima negara ini akan sia-sia. Sebenarnya ada potensi kita baik, potensi pertumbuhan ekonomi positif, ada potensi kita buka lapangan kerja dan berbagai hal,” ujarnya.

Dia menganggap, pada dasarnya isu deforestasi dengan adanya produk sawit tidak dapat dijadikan alasan bagi negara lain untuk menolak produk minyak sawit. Sebab, menurutnya, produk minyak nabati lainnya juga memerlukan lahan yang luas dan perlu mengorbankan berhektare-hektare hutan.

Atas paparan itu, Enggar menyatakan bahwa keempat negara Eropa tersebut bersedia, sehingga Indonesia tidak perlu mengorbankan 1,6 juta penduduknya, khususnya petani sawit yang sangat disulitkan dengan adanya kampanye negatif di negara-negara Eropa terhadap produk olahan minyak sawit.

“Kesimpulannya adalah bahwa dengan kriteria yang sudah kita konsultasikan dengan stakeholder-nya maka akses sawit ke Norway bebas. Untuk itu silakan salmon masuk. Kenapa sih salmon dipersilakan masuk? Siapa sih yang makan salmon? Itu kan high end saja, kita enggak produksi itu, adanya di five star hotel, hotel saya saja enggak ada, ya biarin saja,” ungkapnya.

Sumber: Viva.co.id

Program pengelola dana sawit tetap berjalan meski pungutan ekspor berhenti

Program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap akan berjalan meskipun pemerintah menghentikan sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit per 4 Desember 2018.

Menurut Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS Catur Ariyanto Widodo di Jakarta,  Jumat (14/12), program-program BPDPKS pada 2019 akan tetap berjalan.

“BPDPKS adalah instansi pemerintah yang bentuknya BLU (Badan Layanan Umum). Jadi, dalam proses BLU, sisa uang yang enggak kepakai di-carry over ke tahun berikutnya. Kami tetap perhatikan prioritas program-program pemerintah dan komite pengarah,” tutur Catur.

Total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018, sambungnya, sebesar Rp7 triliun. Dana tersebut untuk pelbagai program antara lain insentif biodisel, peremajaan sawit, riset dan promosi dengan total Rp5,51 triliun.

“Sehingga, sisa dana sekitar Rp1,49 triliun dapat digunakan untuk menjalankan program di tahun 2019,” imbuh Catur.

Penghentian pungutan ekspor sawit dilakukan berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2018. Aturan tersebut merupakan perubahan dari PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Kebijakan tersebut diambil lantaran harga minyak sawit mentah (CPO) internasional di bawah 570 dolar AS per ton.

Sementara itu Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Hendrajat Natawijaya menyebutkan dana pungutan ekspor sawit hingga 30 November 2018 mencapai Rp14,48 triliun.

“Jumlah itu naik dibandingkan bulan yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp13,05 triliun. Ini berarti pungutan melampaui proyeksi tahun ini sebesar Rp10,76 triliun,” ungkap Hendrajat Natawijaya.

 

Sumber: Antaranews.com

Harga Sawit Sumut 12-18 Desember Rp 1.311,72/Kg

Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera Utara periode 12 s/d 18 Desember 2018, telah menetapkan harga sawit umur 10 – 20 tahun sebesar Rp 1.311,72/Kg.

Berikut harga sawit Riau berdasarkan penelusuran InfoSAWIT,  sawit umur 3 tahun Rp 1.018,19/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.114,06/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.177,57/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.210,77/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.222,45/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.254,34/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 1.278,62/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 1.311,72/Kg, sawit umur 21 tahun Rp 1.308,85/Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 1.291,03/Kg, sawit umur 23 Rp 1.277,79/kg, sawit umur 24 Rp 1.233,99/Kg dan sawit umur 25 Rp  1.194,78/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 6.088,80/Kg dan harga Kernel Rp 4.136,29/Kg dengan indeks K 83,64%.

 

Sumber: Infosawit.com

Praktik Budidaya Sawit Berkelanjutan Hasilkan Tata Kelola yang Baik

Pemerintah saat ini sedang mendorong peranan pasar domestik untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit melalui program mandatori biodiesel. Dimana, secara bertahap, konsumsi Biodiesel selalu bertambah, dewasa ini pemerintah menerapkan mandatori B20 terhadap penggunaan Biodiesel nasional.

Dikatakan Senior Advisor Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, menegaskan keberpihakan pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Lantaran sebagian besar rakyat Indonesia berperan besar sebagai petani kelapa sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.

Terlebih bila melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, maka praktik budidaya menanam kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik petani, akan menghasilkan panen Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik. “Produktivitas hasil panen perkebunan kelapa sawit milik petani akan menjadi lebih baik dan masa depannya akan lebih sejahtera,” kata Abetnego menjelaskan.

Sementara praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan, menurut Direktur Mutu Certification, Irham Budiman, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkebunan kelapa sawit rakyat. Sebab itu, petani kelapa sawit membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, supaya kebun sawitnya berhasil.

“Praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan harus dilakukan petani kelapa sawit, supaya hasil panen petani dapat menyejahterakan kehidupannya. Apalagi, masa depan sertifikasi ISPO, RSPO dan ISCC dapat membantu meningkatkan hasil jual TBS milik petani,” jelas Irham Budiman.

Dukungan pendanaan dari BPDP-KS bagi petani kelapa sawit, juga menjadi dorongan yang penting bagi perkebunan kelapa sawit nasional. Namun, Irham mengingatkan akan adanya bahaya laten korupsi yang dapat terjadi. Guna mengantisipasi persoalan tersebut, Mutu Certification menyarankan pentingnya menerapkan ISO 37001 : Anti Penyuapan, pada manajemen yang terlibat.

 

Sumber: Infosawit.com

SESPARLU dan BPDPKS Lakukan Studi Lapangan ke Perkebunan Kelapa Sawit

Sebanyak 35 peserta Diklat Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (SESPARLU) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengunjungi secara langsung perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada kamis (13/12/2018).

Kunjungan tersebut dilakukan di perkebunan kelapa sawut yang dikelola Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Group, kegiatam ini merupakan sarana pembekalan kepada SESPARLU Angkatan ke-60 untuk memahami kehidupan nyata di perkebunan kelapa sawit agar dapat menjelaskan kepada dunia internasional mengenai kontribusi sawit dalam membangun, menjaga lingkungan dan hubungan baik dengan masyarakat. Seperti diketahui, ekspor produk sawit dan turunan pada 2017 menduduki urutan pertama penghasil devisa, sebesar hampir Rp 300 trilun.

Dari  informasi yang didapat InfoSAWIT, kegaitan ini merupakan rangkaian kegiatan dari satu hari sebelumnya, berupa Seminar Kelapa Sawit yang berlangsung di Kota Palangkaraya, yang diisi oleh pakar dari UGM, IPB, Badan Supervisi Bank Indonesia, dan perwakilan petani. Para pakar tersebut membahasberbagai aspek sawit, diantaranya aspek ekonomi dan sosial industri kelapa sawit, Ekologi dan Kehutanan, sawit rakyat serta pengentasan kemiskinan, dan kesehatan.

Pada kunjungan lapangan ini, peserta yang umumnya merupakan diplomat senior Kementerian Luar Negeri ini diisi dengan kunjungan ke kebun PT Windu Nabatindo Lestari (PT WNL – BGA group), sekolah binaan Yayasan Bumitama, laboratorium riset untuk melihat Good Agronomy Practice dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Sebelum kunjungan lapangan dilaksanakan, para peserta terlebih dulu diskusi dan tanya jawab seputar industri sawit.

Ketua rombongan yang diwakili Deputi Direktur SESPARLU, P. Yusuf Arifin menyampaikan,  kunjungan ini sangat bermanfaat bagi peserta diklat dalam mengetahui dan memahami Industri sawit, baik kelebihan dan kekurangannya.

“Pemahaman yang objektif dapat kita dapatkan pada kunjungan lapangan ini. Diharapkan, kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peserta diklat, khususnya dapat membantu menyuarakan secara positif industri sawit tanah air, yang merupakan andalan ekspor Indonesia.” ujar Yusuf Arifin.

Sementara tutur Direktur Kemitraan BPDPKS, Tulus Budhianto menyampaikan bahwa kunjungan lapangan ini merupakan sarana untuk mensosialisasikan industri kelapa sawit nasional secara positif kepada berbagai elemen penting, termasuk lembaga kenegaraan, “Kementerian Luar negeri merupakan lembaga yang menjadi sumber utama informasi di negara sahabat, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif terkait industri sawit,” tandas Tulus. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

BPDP-KS Dorong Peningkatan Produktivitas Kebun Sawit Petani

Sebagai negara produsen terbesar minyak sawit dunia, Indonesia memiliki peran paling strategis dalam menyuplai kebutuhan pasar global. Secara bersamaan, Indonesia merupakan negara terbesar minyak sawit berkelanjutan, berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan yang berlaku universal.

Tahun 2018 ini, Indonesia diperkirakan menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) sebanyak 42 juta ton. Sedangkan minyak sawit mentah berkelanjutan (CSPO) bersertifikat RSPO di dunia diperkirakan telah mencapai 12,43 juta ton, dimana sebesar 52% berasal dari Indonesia atau sejumlah 6,5 juta ton, belum lagi minyak sawit bersertifikasi ISPO dan ISCC.

Sebagai informasi, Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan sertifikasi mandatori yang diwajibkan Pemerintah Indonesia terhadap pelaku perkebunan kelapa sawit termasuk petani kelapa sawit. Sedangkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)  bersifat sukarela.

Lantaran memiliki peranan besar dalam perdagangan internasional, minyak sawit asal Indonesia, kerap mendapatkan sorotan dan tudingan negatif akan keberadaannya. Sebab itu, dibutuhkan strategi bersama, dalam mengelola produksi minyak sawit nasional, supaya dapat menyuplai kebutuhan pasar minyak sawit secara berkelanjutan pula.

Salah satunya, melalui strategi pungutan dana CPO Supporting Fund (CSF), yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Melalui BLU BPDP-KS inilah, strategi pembangunan minyak sawit nasional dilakukan, dengan mendorong adanya pertambahan nilai dari CPO yang dihasilkan Indonesia.

Menurut Direktur BPDP-KS, Herdrajat Natawijaya, sebagai salah satu badan pemerintah, BPDP-KS memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri minyak sawit. Salah satunya upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, melalui dukungan pendanaan replanting perkebunan kelapa sawit milik petani.

“Petani kelapa sawit, memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional, dimana luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional sebesar lebih dari 42% merupakan milik petani,” kata Herdrajat Natawijaya dalam diskusi Sawit Bagi Negeri, bertajuk “Quo Vadis Dana CPO Supporting Fund: Membedah Peremajaan Sawit Rakyat” di Cikini, Jakarta, diadakan InfoSAWI, Kamis (13/12/2018).

Tercatat Pemerintah juga sudah mendorong peranan pasar domestik untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit melalui program mandatori biodiesel. Dimana, secara bertahap, konsumsi Biodiesel selalu bertambah, dewasa ini pemerintah menerapkan mandatori B20 terhadap penggunaan Biodiesel nasional.

Sementara Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Manusetus Darto berharap, dengan adanya program peremajaan sawit rakyat tersebut bisa menjadi sarana dalam upaya perbaikan kesejahteraan petani kelapa sawit, lewat meningkatnya kemampuan praktik budidaya dan akses pasar petani kelapa sawit.

Sebab itu kata Darto, keberadaan petani kelapa sawit harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. “Petani kelapa sawit, sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dan perusahaan perkebunan. Peningkatan kapasitas petani dan akses pasar hasil panen, juga harus terus ditingkatkan,”ujar Darto.

Pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, juga menjadi kunci sukses bersama, bagi pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia, demi menyuplai kebutuhan pasar minyak nabati dunia. Dimana, pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs), juga menjadi tujuan bersama yang harus dicapai.

 

Sumber: Infosawit.com

Mendambakan Tata Kelola Kelapa Sawit Berkelanjutan

Tekanan yang terjadi pada kelapa sawit tahun ini masih terus dikelola. Pemerintah pun sudah bergerak untuk mengangkat komoditas itu.

Untuk menaikkan harga tandan buah sawit (TBS) di tingkat petani, per 3 Desember lalu, pemerintah menghapus pungutan ekspor kelapa sawit, minyak sawit mentah (CPO), dan produk turunannya saat harga CPO di pasar dunia di bawah 570 dollar AS per ton. Putusan itu disambut gembira baik petani dan industri. Mereka berharap segera ada dampaknya.

Diplomasi dan promosi juga dilakukan untuk mereduksi kampanye negatif sawit di Uni Eropa. Menurut Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun, langkah diplomasi dan promosi yang dilakukan pemerintah dan pelaku industri cukup positif.

Hasil diplomasi itu antara lain penundaan penghentian biodiesel asal sawit dari tahun 2021 menjadi 2030. “Sikap Pemerintah Perancis yang menolak boikot terhadap sawit juga tidak terlepas dari negosiasi dan advokasi pemerintah,” tutur Derom.

Langkah itu perlu didukung pembenahan di dalam negeri. Tata kelola perkebunan sawit harus diatur secara tegas guna mengikuti prinsip berkelanjutan jika ingin kampanye hitam sawit menghilang.

Hingga pekan lalu. harga tandan buah segar di pelosok berkisar Rp 400-Rp 600 per kilogram, jauh dari biaya produksi Rp 1.200 per kilogram. Berbagai pihak masih menunggu pergerakan harga setelah pungutan ekspor dihapus.

Sejauh ini ekspor minyak kelapa sawit masih tertekan karena hambatan tarif dan nontarif, terutama kampanye negatif. Badan Pusat Statistik mencatat, sepanjang Januari-Oktober 2018, nilai ekspor minyak kelapa sawit mencapai 15,03 miliar dollar AS. Angka itu turun 10,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Tahun lalu, nilai ekspor produk sawit dan turunannya mencapai Rp 22,96 miliar atau Rp 321 triliun (1 dollar AS setara Rp 14.000).

Selama Januari-Oktober 2018, nilai ekspor CPO ke India, negara utama ekspor sawit, misalnya, mencapai 3 miliar dollar AS atau turun 15,11 persen dari periode yang sama tahun 2017 sebesar 4,1 miliar dollar AS. Adapun ke Eropa, ekspor CPO ke Belanda, misalnya, turun dari 646 juta dollar AS pada Januari-Oktober 2017 menjadi 554 juta dollar AS periode yang sama tahun ini. Adapun ekspor ke Italia turun dari 584,9 juta dollar AS menjadi 466 juta dollar AS (Kompas. 30/11/2018).

Statistik Perkebunan 2018 menyebutkan, dari 14,31 juta hektar luas lahan perkebunan sawit, 5,81 juta hektar atau 40,59 persennya merupakan kebun sawit rakyat yang terdiri dari 30 persen perkebunan swadaya dan 70 persen petani plasma Kebun yang dikelola swasta mencapai 7,79 juta hektar atau 54,43 persen. Adapun kebun yang dikelola BUMN atau negara 713.120 hektar atau 4,98 persen. Namun, luas lahan sawit sesuai izin yang dikeluarkan atau hak guna usaha mencapai 20 juta hektar, sedangkan tutupan lahan sawit mencapai 16,83 juta hektar (Kompas. 4/12/2018).

Luas perkebunan yang sudah mendapat sertifikasi standar minyak sawit berkelanjutan yang dikeluarkan pemerintah (ISPO) per Oktober 2018 baru 2,23 juta hektar. Artinya, ada belasan juta hektar lahan yang belum tersertifikasi ISPO.

Praktik-praktik perkebunan di luar standar kelapa sawit berkelanjutan dimungkinkan terjadi di kawasan itu. Laporan dari sejumlah daerah menunjukkan praktik perambahan hutan untuk ditanami kelapa sawit masih bermunculan.

Perambahan

Di Riau, misalnya, pekan lalu, seorang mantan anggota TNI ditahan karena diduga merambah Cagar Biosfer Giak Siak Kecil dan Bukit Batu di Bengkalis. Lahan seluas 100 hektar telah ditanami kelapa sawit dari rencana 3.000 hektar. Padahal, pada tahun 2014, pelaku telah merambah kawasan tidak jauh dari lokasi itu seluas 1.300 hektar dan berkontribusi pada bencana asap tahun itu. Pemecatan dari dinas militer dan dihukum dua tahun penjara ter-nyata tak membuat pelaku jera.

Sementara di Kalimantan Barat persisnya di Kampung Semunying Bungkang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, warga terusirdari lahannya karena perkebunan sawit Di Jambi, kehidupan Orang Rimba semakin tak memiliki kuasa atas hutan karena terdesak area perkebunan, terutama kelapa sawit Bahkan, konflik satwa, terutama gajah dengan manusia dan perusakan kebun sawit juga masih terjadi seperti di Aceh karena lahan jelajah gajah telah berganti perkebunan. Korban jiwa akibat penyerangan satwa juga terus berjatuhan.

Itu hanya sebagian kecil laporan-laporan konflik yang terjadi yang berkorelasi dengan kelapa sawit tahun ini. Rumitnya tata kelola lahan tergambar saat pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) meremajakan tanaman sawit. Dari rencana peremajaan 185.000 hektar yang dicanangkan tahun ini, hingga Oktober 2018 baru terealisasikan 14.797 hektar. Banjpk petani yang tak memiliki bukti hak atas lahan sehingga sulit mendapatkan bantuan. Legalitas lahan perkebunan masih dipertanyakan.

Namun, tindakan tegas seperti perampasan lahan negara yang selama ini digunakan untuk perkebunan sawit ilegal mulai dilakukan. Di Sumatera Utara, sebanyak 2.250 hektar lahan hutan produksi dan hutan lindung di Labuhan Batu dirampas negara setelah sejak 2006 berubah menjadi perkebunan sawit Di Aceh Selatan, lahan seluas 14,5 hektar di kawasan hutan lindung Kawasan Ekosistem Leuser yang dirambah untuk perkebunan sawit juga akan dihutankan kembali.

Dewan Minyak Kelapa sawit terus mendorong perkebunan mengikuti prinsip berkelanjutan dengan mendapatkan sertifikasi ISPO. Perkebunan harus menerapkan NDPE atau No Deforestation. No Peat. No Exploitation yang mencakup eksploitasi hutan, lahan gambut dan syarat kerja karyawan.

Itu sebabnya. Direktur Pusat Penelitian Kelapa sawit Hasril Siregar menilai, standar praktik manajemen kelapa sawit terbaik yang selama ini dilakukan perlu diteruskan. Kampanye negatif semata-mata kampanye dagang karena problemnya bukan pada kelapa sawit, melainkan tata kelola perkebunan secara keseluruhan seperti deforestrasi, konflik satwa, tata kelola lahan, dan problem HAM. Itu dialami semua produk perkebunan. Dengan tata kelola yang diatur secara tegas mengikuti prinsip berkelanjutan, kampanye negatif sawit pelan-pelan menghilang tahun-tahun mendatang.

 

Sumber: Kompas

Sawit Menjadi Besar Karena Kemitraan

Indonesia menjadi raja sawit dan minyak nabati dunia karena konsep kemitraan. Tanpa kemintraan yang kokoh tidak mungkin sawit menjadi besar seperti saat ini.

Dengan luas lahan kelapa sawit mencapai 14 juta hektar, Indonesia menjadi raja kelapa sawit dan raja minyak nabati dunia. Dari jumlah itu, 43 persen lahan dikelola petani. Diperkirakan dalam jangka panjang kepemilikan petani sawit akan terus bertambah besar.

Hanya saja, tata kelola sawit rakyat masih menjadi pekerjaan rumah. Apalagi lahan petani swadaya yang akan terus meningkat. Di satu sisi, kemitraan menjadi satu model yang mengangkat sawit Indonesia menjadi berkembang. Namun di sisi lain, tidak sedikit konsep kemitraan yang dibangun antara petani dengan perusahaan tidak sejalan.

Demikian juga dengan program peremajaan sawit rakyat saat ini.Tidak sedikit hambatan dalam pelaksanaannya. Lantas bagaimana memecahkan masalah tersebut. Berikut wawancara Media Perkebunan dengan Profesor Bungaran Saragih. Menteri Pertanian era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengulas panjang lebar konsep kemitraan dan persoalan peremajaan sawit rakyat.

BAGAIMANA ANDA MELIHAT PERKEMBANGAN KELAPA SAWIT SAAT INI?

Kita bisa menjadi raja sawit dan raja minyak nabati dunia dimungkinkan karena konsep kemitraan. Kalau hanya perkebunan besar yang memiliki sawit barang kali sudah lama secara politis tidak populer baik dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi dengan konsep kemitraan yang dimulai dengan NES dulu, kemudian dikembangkan dengan bermacam-macam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dan belakangan malahan dengan kebun petani swadaya, maka kita menjadi produsen dan eksportir sawit terbesar dan minyak nabati.

Dulu orang berpikir bahwa tidak mungkin petani diikutsertakan dalam bisnis sawit. Tetapi kita sebagai bangsa bahwa itu tidak ada masalah petani diikutkan ke dalam sawit. Dan memang itu hanya dimungkinkan kalau ada kemitraan dengan perkebunan besar. Tanpa perkebunan besar sangat sulit saya membayangkan petani bisa ikut di dalam menikmati tanaman yang luar biasa ini.

Kalau petani secara sendiri-sendiri tidak mungkin karena sawit itu tandannya harus diolah melalui pabrik yang besar. Tidak mungkin pabrik dimiliki para petani bahkan kelompok petani pun pada mulanya. Kalau sekarang barangkali bisa.

Sekarang ini petani sudah makin dominan dalam on farm dan pada masa yang akan datang peranan petani akan semakin besar. Kalau sekarang sekitar 43 persen dmiliki petani. 20 tahun yang akan datang bisa lebih besar petani daripada perkebunan besar dalam bentuk areal.

APA PENYEBABNYA?

Kalau perkebunan besar itu butuh puluhan ribu hektar.

Sedangkan saat ini tidak ada lagi tersedia tanah puluhan ribu hektar. Tapi kalau petani bisa mendapat tanah 5,10, 20 hektar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pertambahan sawit di masa yang akan datang itu lebih banyak petani. Tapi walau pun begitu supaya bisa bertahan petani harus terkait dengan perusahaan inti yang mempunyai pabrik.

Jadi kalau kita mau tetap menjadi raja sawit dan minyak nabati maka sistem kemitraan harus kita pelihara dan kita perbaiki. Sekarang sawit kita yang paling besar justru bukan yang dalam PIR, tapi justru petani swadaya.

Hanya saja kaitan petani swadaya dengan inti sangat lemah sekali. Ini yang harus dipikirkan. Kemitraan antara swadaya dengan inti sangat lemah. Karena yang ada kontrak dagang saja, jual beli tandan buah segar (TBS). Tidak ada komitmen untuk berbisnis bersama dalam jangka panjang yang selalu memperbaiki diri. Antara keduanya saling curiga satu sama lain. Padahal dalam kemitraan itu kan justru harus ada trust (kepercayaan). Kalau tidak ada itu tidak bisa.

MENURUT ANDA KONSEP KEMITRAAN MERUPAKAN SATU MODEL YANG TEPAT DALAM AGRIBISNIS DI INDONESIA?

Model membangun ekonomi agribisnis Indonesia adalah model kemitraan. Kita mau model kemitraan yang saling mempercayai. Model kemitraan yang berpikir jangka panjang. Model kemintraan secara bersama secara kreatif mencari solusi untuk lebih produktif dan efisien dipihak petani dan inti. Jangan kemitraan yang membawa pada kemunduran. Tapi kemitraan yang membawa kemajuan bersama-sama dan kesejahteraan bersama-sama.

APA SEMUA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT MAU MENJALIN KEMITRAAN DENGAN PETANI KARENA TIDAK SEDIKIT YANG KONFLIK?

Tidak ada jalan keluar. Tidak ada kemungkinan kita menjadi besar kalau tidak model kemitraan. Sebab pada akhirnya nanti dengan model trecebility dalam perdagangan internasional itu kan harus tahu dari mana datangnya buahnya. Inti juga tidak bisa mengatakan tidak mau membantu petani. Karena berarti kebun perusahaan itu tidak memperhatikan people. Itu juga akan ditolak (pasar). Ditambah lagi adanya kepentingan untuk perdagangan internasional menuju sawit yang berkelanjutan. Artinya, people, profit dan planet harus dibuat secara kuat.

CARANYA BAGAIMANA?

Untuk membuat kemitraan yang penting adanya kesadaran bahwa kita harus hidup bersama-sama, tumbuh bersama.

Masalah perusahaan dan petani yang tidak ada titik temunya karena tidak ada kepercayaan satu sama lain. Jadi kalau ada trust di antara kita harus ada yang memulainya, bisa dipercaya apakah dari inti atau plasma atau bersama-sama. Barangkali pada mulanya tidak dipercayai.Tapi kalau kita terus menerus bisa dipercaya, orang lain akan percaya. Bisnis harus berbasis kepercayaan. Kalau tidak kita akan turun.

MENURUT PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) SAAT INI SEBUAH KEBUTUHAN?

Jelaslah. sawit itu tanaman tahunan yang sekali tanam umurnya mencapai 30 tahun.Tapi itu kan tidak bisa dipertahankan terus menerus. Kalau tanamannya sudah terlalu tua, produktivitasnya rendah, untuk panennya juga sulit. Penyakit mungkin sudah banyak. Karena itu memang harus diremajakan. Kalau umur sawit 25 tahun, maka setiap areal harus diremajakan setiap tahun. Kalau tidak, maka kita tidak menjadi raja sawit dunia lagi. Karena siklusnya terpotong, produksinya berkurang. Sampai sekarang belum ada tanaman yang bisa menggantikan sawit.

MENYANGKUT PSR YANG MASIH TERHAMBAT SEHINGGA SALING MENYALAHKAN SATU SAMA LAIN?

Menurut saya, kita terlalu tergantung pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP) dan pemerintah. Perkebunan sawit dan rakyat jangan terlalu bergantung pada pemerintah. Dia harus mengambil inisiatif untuk mengembangkan bisnis mereka bersama-sama. Jangan terlalu menggantungkan pada pemerintah. Jadi harus mandiri.

Menurut saya,  pengembangan sawit secara besar-besar terjadi setelah masa reformasi. Tapi kok sekarang kita tidak menjadi mandiri? Kita tumbuh karena kemandirian. Sesudah menjadi besar kita menjadi tergantung pada pemerintah.

APA ADA YANG SALAH?

Salahnya dari perkebunan dan petaninya. Sikap mentalnya yang mengantungkan pada pemerintah. Jadi dulu yang bagus kita bermitra, kurang diperdaya. Dulu kita bisa berkembang karena kamandirian. Ada yang salah dalam mental kita. Ini yang dimaksud Presiden Jokowi merevolusi mental.

UNTUK MEMPERCEPAT PELAKSANAAN PSR APA UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN?

Kalau tidak ada BPDP, semua orang membuat peremajaan sendiri. Justru adanya BPDP membuat orang menunggu-nunggu. Walau pun datang juga tapi persyaratannya terlalu rumit. Karena memang ini sudah uangnya publik. Orang takut dipenjara. Tapi kalau pakai uang sendiri tidak perlu ditakutkan. Karena itulah mari lakukan replanting karena itu keharusan. Ada atau tidak BPDP, replating harus dilakukan.

Menurut saya, kita membutuhkan program nasional replanting. Program ini lebih besar dari pada hanya uang. Jadi program nasional yg nantinya dibiayai oleh APBN, APBD, BPDP dan perbankan. Kalau saat ini semua mau berlomba-lomba merebut uang BPDP, kesempatan lain jadi hilang.

BERARTI PROGRAM PEREMAJAAN YANG ANDA MAKSUD LEBIH BESAR DARI PSR INI?

Dulu kan ada program PIR, seperti itu lagi. Dan itu dibiayai sebagian kecil dari APBN dan bank. Cuma pemerintah menjamin. Itu bisa kita ulang lagi untuk replanting ini. Jd kita beruntung ada dana BPDP. Tapi itu gak cukup.

Dulu juga tidak dibayai APBN. Tapi digaransi pemerintah. Ini bisnis menguntungkan tok. Tidak ada resiko buat pemerintah di situ. Dan orang yang neko-neko (macam-macam-Red) resikonya masuk penjara kan.

Jadi program replanting nasional bukan sekedar peremajaan. Pemerintah harus memfasilitasi bukan mengambil alih. Dan perkebunan besar dan rakyat bermitra untuk melakukan replanting. Di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan peremajaan sawit rakyat berjalan lancar karena adanya inti yang berperan. Karena itulah perkebunan besar swasta (PBS) harus mengambil inisiatif dan itu juga untuk kepentingannya. Barangkali ada cost jangka pendek, tapi jangka panjang menjadi lebih bagus dan citranya juga lebih bagus.

UNTUK PETANI SWADAYA BAGAIMANA?

Itu dibuat aturan saja. Bahwa mereka bikin pabrik di suatu tempat yang di sekitarnya ada petani-petani swadaya dan yang punya pabrik harus bertanggungjawab. Sebab kalau tidak, dia juga tidak bisa jual sawitnya. Mereka membantu supaya melakukan replanting dan memperbaiki tata kelola. Lagi pula sudah ada aturan bahwa PBS harus memiliki plasma paling sedikit 20 persen. Dan petani swadaya kalau sudah bekerjasama dengan pabrik bisa dianggap sebagai plasma. Jadi dia memenuhi UU Perkebunan. Ada insentif bahwa pabrik-pabrik sudah membantu petani.

 

Sumber: Mediaperkebunan

IPOC 2018 Membuka Cakrawala Pemikiran Persoalan Sawit.

Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2018 di Nusa Dua Bali, merupakan kesan tersendiri bagi Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE), karena baru kali ini mengikuti event Internasional diusianya yang baru 2 tahun. Keikutsertaan SAMADE di IPOC tersebut merupakan pengahargaan dan kepercayaan dari GAPKI.

Pada event IPOC tersebut Samade menarik perhatian panitia sekaligus membuat khawatir dikarenakan Samade ingin menarik dukungan internasional atas petisi untuk menolak kampanye hitam kelapa sawit yang dilakukan Green Peace, wall tandatangan pun diurungkan dihari pertama dan diperbolehkan pada hari kedua berjalannya IPOC, Petisi tersebut ditandatangani beberapa Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat, Ketua GAPKI, Delegasi Internassional dan Jajaran Pengurus GAPKI.

Kami sangat terkejut sebelum acara IPOC dimulai booth SAMADE dikunjungi oleh Duta Besar Indonesia untuk Prancis (bp. Dr. Hotmangaradja Panjaitan), beliau menceritakan tentang sosialisasi sawit terhadap masyarakat Prancis.

Selain itu menceritakan gencarnya pertentangan terhadap produk sawit di Eropa yang dimulai dari Prancis, dimana pemerintah Prancis melindungi petani minyak nabati mereka. Bp. Hotmangaradja Panjaitan juga akan mengusahakan untuk memfasilitasi pertemuan petani Prancis dengan petani sawit Indonesia agar bisa berkomunikasi hati ke hati.

Selain itu Senior Policy Advisor Duta Besar Belanda (ibu Arita Soenarjono) mengunjungi booth Samade, untuk mengetahui tentang sawit dan aktivitas petani sawit juga menawarkan kerjasama dan bantuan yang bisa dilakukan dengan petani sawit mandiri di Indonesia.

Dari wacana yang berkembang setelah mengikuti materi-materi IPOC, bagi Samade IPOC ini telah membuka cakrawala pemikiran persoalan kelapa sawit, perlunya kebersamaan semua stake holder berjuang dan bercommitment membenahi tata kelola persawitan Indonesia, tidak terlepas juga seluruh instansi terkait dipemerintahan mau duduk bersama menyelesikan persoalan sawit Indonesia sehingga tercapainya tata kelola sawit yang berkelanjutan.

Kebijakan regulasi tentang sawit pun telag dibuat oleh pemerintah untuk menjadikan sawit berkelanjutan seperti moratorium kelapa sawit, sengketa kawasan hutan, penguatan ISPO, penyesuaian bea keluar, pemanfaatan B20 (Biodiesel), kebutuhan hilirisasi dalam negeri, program peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga penetapan harga ditingkat petani.

Sejumlah persoalan global juga membayangi industri sawit Indonesia seperti perang dagang Amerika dengan Cina, hambatan tarif perdagangan yang diberlakukan negara pengimpor dan kampanye hitam terhadap produk turunan sawit, selain itu persoalan stegnannya permintaan CPO yang mengakibatkan menumpuknya stock CPO dalam negeri yang diperkirakan bulan oktober mencapai sekitar 5 juta ton.

Unjung sejumlah persoalan itu mengakibatkan turunnya harga CPO di pasaran dunia dan cendrung menurun, dalam persepektif bisnis hal ini lumrah namun pada tingkat petani hal ini merupakan krisis yang merupakan pukulan sangat telak dikarenakan masih terjadinya perbedaan dengan selisih yang jauh terhadap produksi perkebunan rakyat dengan perkebunan Suasta/ Negara demikian juga harga di lapangan.

Krisis di tingkat petani ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, di tahun 2008 dengan puncak krisis bulan Agustus -Oktober dimana harga ditingkat petani Rp.400,- sd Rp.500,- per Kg, di tahun 2014 bulan Nopember sampai berlanjut Februari 2015 harga ditingkat petani Rp.500,- dan kini tahun 2018 Nopember harga di tingkat petani Rp.400,-. Kalau melihat kejadian ini apa yang salah terhadap tata kelola sawit Indonesia, dimana Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dan sekaligus pengguna produk sawit nomor 2 di dunia.

Over supply dan biofuel sangat menarik dibahas dalam memecahkan krisis harga minyak sawit, mari kita tinjau data negara penghasil minyak dunia, dari sumber BPDP-KS dan llmugeografi.com pada tahun 2016 yaitu Guatemala = 515.000 ton, Honduras 545.000 ton, Ghana 520.000 ton, Ekuador 560.000 ton, Papua Nugini 522.000 ton, Nigeria 970.000 ton, Kolombia 1.280.000 ton,Thailand 2.300.000 ton, Malaysia 17.320.000 ton, Indonesia 34.420.000 ton, pada tahun 2017 Malaysia mencapai 25.juta ton dan Indonesia 41,98 juta ton. Dari 10 negara penghasil minyak sawit dunia sudah mencapai lebih kurang 58,952 juta ton, diperkirakan tahun 2017 lebih dari 74,192 juta ton. Sudah selayaknya Indonesia memperbesar program biofuel agar terjadinya keseimbangan harga.

Cukupkah hanya program B20 untuk mengkatrol harga petani dan bagaimana konsep program biofuel yang tepat sasaran, karena isu tidak enak yang selama ini program B20 dinikmati oleh pengusaha besar yang telah memiliki pabrik – pabrik biofuel dan disubsidi dari dana pungutan ekspor levy. Bagaimana konsep program B20, B30 dan seterusnya bisa berjalan dan tepat sasaran sehingga bisa dinikmati petani ?

Ada pemikiran yang perlu pembahasan yang intesif bila tata kelola bisnis minyaksawitini di bagi 2 (dua) mandatory yaitu, pertama khusus program Biofuel diserahkan kepada petani yang artinya TBS yang mensupport untuk Biofuel berasal dari perkebunan rakyat (petani swadaya) dan yang kedua, semua permintaan CPO untuk ekspor dan kebutuhan CPO untuk produk turunan selain biofuel diserahkan kepada Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta. Disinilah pemanfaatan pungutan ekspor levy tepat sasaran untuk petani, namun ini perlu pembahasan yang intesif untuk pelaksanaannya.

Mari kita belajar dari masalah perkebunan yang ada di Indonesia seperti perkebunan tebu rakyat, perkebunan karet rakyat dan perkebunan tembakau rakyat. Kita jadikan sawit Indonesia yang berdaulat.

 

Sumber: Mediaperkebunan

Bukan Semen, Beton Bikinan ITS Ini Berbahan Limbah Kelapa Sawit

Bahan baku beton ternyata tak hanya sebatas pada semen. Namun sejumlah limbah ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku beton, bahkan kualitasnya tak kalah dengan beton biasa. Salah satunya dikembangkan tiga mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ini.

Adalah Cita Nanda Kusuma Negari, Agus Bastian dan David Gideon. Ketiganya berinovasi membuat beton Self Compacting Concrete (SCC), atau beton dengan tingkat fluiditas yang tinggi dan tidak memerlukan alat pemadat, dari limbah kelapa sawit.

Salah satu anggota tim, Cita menerangkan alasannya memilih limbah kelapa sawit atau Palm Oil Fuel Ash (POFA) sebagai material pengganti semen.

“Selama ini pemanfaatan POFA masih minim dan belum terkelola dengan baik. Selain itu POFA menjadi masalah bagi industri kelapa sawit karena memerlukan lahan pembuangan yang luas dan jumlahnya yang terus meningkat,” paparnya dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (13/12/2018).

“Jadi, kami ingin mengangkat konsep sustainable atau keberlanjutan dari poin-poin tersebut,” lanjutnya.

Menurut Cita, POFA terlebih dahulu disaring sampai lolos ayakan nomor 325. Tujuannya agar ukuran partikel dapat terkontrol sesuai dengan ukuran semen sehingga bisa reaktif.

“Apabila ukuran partikelnya lebih besar dari ukuran semen, POFA ini hanya akan bekerja sebagai filler atau bahan pengisi, bukan sebagai binder atau pengikat,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa POFA sebagai substitusi semen memiliki kandungan pozolanik seperti silika, alumina, dan besi yang tinggi. Kandungan tersebut berguna untuk membantu reaksi hidrasi sekunder yang dapat meningkatkan kekuatan beton.

“Pozolannya lebih dari 70 persen sehingga sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI),” terang mahasiswa angkatan 2017 ini.

Setelah jadi, beton SCC bikinan tim yang dibimbing Ir Faimun MSc PhD dan Prof Tavio ST MT PhD ini kemudian melewati proses uji slump flow, L-Box, dan compressive strength. Uji slump flow dan L-Box ini berfungsi untuk mengetahui kelecakan (workability) dari campuran beton segar guna menentukan tingkat kemampuan kerjanya. Sedangkan compressive strength atau uji tekan berfungsi untuk menguji kekuatan materialnya.

Dari hasil uji slump flow, beton bikinan tim Cita menunjukkan nilai 685 milimeter, sehingga lolos standar The European Federation of Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems (EFNARC) yang besarnya sebesar 500 milimeter. Sedangkan untuk compressive strength-nya mendapat nilai rata-rata 26 megapascal.

Dengan inovasinya tersebut, tim ini berhasil menyabet juara ketiga dalam ajang International Concrete Competition (ICC) 2018 di Universitas Sebelas Maret (UNS), beberapa waktu lalu.

 

Sumber: Detik.com