Perkebunan Kelapa Sawit Kolombia Diklaim Memiliki Pola Budidaya Unik

 

KOLOMBIA – Perkebunan kelapa sawit di Kolombia mengklaim memiliki pola budidaya yang unik dan berbeda, serta memiliki sekitar 44 juta hektar lahan yang telah terdegredasi dan bisa dikembangkan tanpa harus melakukan pembukaan areal hutan.

Seperti ditulis FoodNavigator, produksi minyak sawit Kolombia mencapai 1,6 juta ton per tahun, atau sekitar 2% dari produksi minyak sawit global. Kolombia pun tercatat menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar keempat di dunia dan terbesar di Amerika Latin.

Fadepalma mengatakan,  pihaknyatelah melakukan beberapa perjalanan ke Uni Eropa guna meyakinkan para pembuat kebijakan di Uni Eropa bahwa minyak sawit Kolombia adalah “unik dan berbeda”.

Industri minyak sawit di Kolombia jauh dari masalah lingkungan seperti yang menimpa komoditas di Asia Tenggara, dan menyatakan bahwa negara Kolombia memiliki ketersediaan lahan untuk mengembangkan sektor pertanian.

 

Sumber; Infosawit.com

Lahan Eks PIR Diprioritaskan

 

JAKARTA Pemerintah memprioritaskan lahan eks Perkebunan Inti Rakyat (PIR) untuk program replanting kebun kelapa sawit yang mendapat bantuan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS). Lahan PIR diprioritaskan mengingat status legalitasnya sudah tidak ada masalah.

“Soallegalitas lahan menjadi masalah. Tapi saat ini kita prioritaskan areal yang clear and decm. yang eks pola PIR dulu ada sekitar 600.000 ha. Lahan ini siap di-replanting karena kelembagaan petaninya juga sudah siap,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Bambang di Jakarta, Selasa (5/6).

PIR adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dengan perkebunan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saung menguntungkan. Program PIR merupakan salah satu bentuk dari pertanian kontrak.

Mayoritas tanaman sawit yang ada di lahan eks PIR sudah di atas 25 tahun sehingga sudah waktunya untuk -replanting. Kendati memprioritaskan lahan eks PIR, namun Ditjen Perkebunan juga mengakomodir lahan lain untuk mengikuti program repanting ini.”Asalkan status lahannya clear and clear kami akomodir,” papar Bambang.

Untuk lahan petani yang berada dikawasan hutan, Dirjen Perkebunan berjanji akan membantu untuk mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk dilepas kan dari kawasan hutan. Pelepasan lahan ini, kata Bambang, telah dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dari 4.600 ha lahan sawit yang di-replanting tahun lalu, ada sekitar 1.600 ha yang berada di kawasan hutan. “Ketika itu kami terbitkan rekomendasi, tetapi kami buatkan catatan kaki bahwa dari 4.600 ha tersebut terdapat 1.600 ha yang belum dapat dicairkan anggarannya,bisa di cairkan anggarannya setelah lahannya lepas dari kawasan hutan. Dan, sekarang lahan yang 1.600 ha tersebut sudah dilepaskan dari kawasan hutan “katanya.

Karena itu, Bambang optimistis target replanting sebanyak 185.000 ha tahun ini bisa terealisasi. Ini mengingat telah terjalinnya kerja sama antara Ditjen Perkebunan, Kementerian LHK, pemerintah daerah, perusahaan swasta-BUMN serta petani.

Selain itu, saat ini mekanisme pencairan dana replanting dari BPDPKS telah berubah. Jika dulu pencairan bisa dilakukan setelah petani menyelesaikan replanting kebunnya, kini kebijakan itu berubah. BPDPKS bisa mengucurkan dananya sebesar Rp25 juta per ha sebelum petani melakukan replanting.

Sesuai perhitungan Ditjen Perkebunan, kebutuhan dana replanting tiap 1 ha sebesar Rp55 juta. Di mana yang Rp25 juta dibantu BPDPKS dan Rp30 juta bisa dari perbankan atau dibiayai sendiri oleh petani.

 

Sumber: Harian Seputar Indonesia

ICOPE 2018 James Fry: Sawit Berkontribusi Bagi Pembangunan

 

Kendati dihadang tuduhan negatif, industri sawit membuktikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Persoalan sawit harus dilihat lebih objektif.

Konferensi internasional tentang kelapa sawit dan lingkungan atau International Conference on Oil Palm and the Environment (ICOPE) 2018 yang diinisiasi tiga lembaga yang berbeda (PT SMART, CiRAD dan WWF Indonesia), mampu menghadirkan banyak para pakar salah satunya James Fry selaku Chairman LMC International yang mendapat kesempatan mempresentasikan materi di hari terakhir Jum’at (27 April 2018).

Pada kesempatan itu, James Fry, Chairman LMC International, yang dipercaya Uni Eropa untuk membantu membuat laporan deforestasi dan sawit. Secara singkat ia menjelaskan proses pembuatan keputusan yang dilakukan Uni Eropa yang melibatkan komisi Uni Eropa  dan dewan. Pihak Uni Eropa meminta dirinya mereview laporan yang sudah dibuat sejak 2013 yang berkaitan dengan kelapa sawit dan berdampak pada sosial ekonomi.

“Dan, Saya terlibat untuk membuat laporan sawit yang berdampak pada lingkungan dan diminta untuk mereview standar-standar berkelanjutan seperti RSPO, ISCC, MSPO dan ISPO untuk meningkatkan pengetahuan di dalam komisi mengenai sawit dan berkelanjutannya,” terang James Fry, saat acara ICOPE 2018, beberapa waktu lalu, di Bali.

Selanjutnya, James juga menyampaikan pihaknya diminta untuk tidak membuat rekomendasi dan menyediakan referensi-referensi informasi dan analisis dari studi pustaka dan segala macam referensi dan melihat realitas di sektor sawit. Lalu, ia tidak memberikan rekomendasi tapi menyajikan fakta yang ada.

“Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu proses pengambilan keputusan di Uni eropa yang terjadi trialog (dialog tiga arah). Jadi komisi hanya sebagian dari tiga struktur institusi yang ada di Uni Eropa yaitu parlemen, dewan menteri dari negara anggota dan badan adminitratif,” ungkap James.

Ada tiga tahapan yang diperlukan untuk mencapai keputusan yang diambil dari suara mayoritas yang terkualifikasi yaitu 55% dari negara anggota (16 negara dari 27 negara anggota Uni Eropa) dan 65% dari populasi. Maka berkaitan dengan tekanan yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Kolombia yang menjadi negara produsen sawit di komisi yang terpenting adalah negara dengan populasi tinggi karena dapat memenuhi populasi dari 65% populasinya.

Namun demikian, Jerman dan Inggris juga mempunyai pengaruh yang besar yang dapat menjadi keputusan dewan. “Saya ingatkan kembali ini bukan rekomendasi melainkan hanya studi pustaka dan makalah. saya hanya sedikit memberikan analisa dan lebih banyak menyajikan fakta. Saya juga diminta untuk melihat bukti empiris dari deforestasi yang ditemukan dari laporan akademik yaitu budidaya sawit yang menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan berdampak pada gas rumah kaca. Dan, beberapa industri sawit juga ekspansi di lingkungan yang digunakan oleh masyarakat adat dan lokal serta adanya penganiayaan tenaga kerja (HAM), bukti bukti tersebut masih direview,” kata James Fry.

Kendati banyak isu-isu negatif  yang terus dihembuskan pada sektor sawit, budidaya sawit terbukti dapat meningkatkan pendapatan yang cukup tinggi pada smallholders dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

ICOPE 2018 Membahas Masa Depan Sawit Berkelanjutan

 

ICOPE 2018 menjadi ruang bagi pelaku usaha, akademisi, peneliti, dan kalangan NGO untuk mencari solusi bagi praktik sawit berkelanjutan.

International Conference on Palm Oil and Environment(ICOPE) diinisiasi tiga lembaga berbeda yaitu Sinarmas Agribusiness and Food, CIRAD, dan WWF, sukses digelar pada 25 – 27 April 2018, di Nusa Dua, Bali. Tahun ini, ICOPE ke-6 mengusung tema “Embracing Sustainable Palm Oil : Solutions for Local Production and Global Change yang bertujuan untuk mencari solusi terhadap perubahan global dari tren atau risiko negatif saat ini, dengan tetap mendukung usaha para petani dan meningkatkan kesejahteraan.

Konferensi internasional (ICOPE) yang dimulai sejak 10 tahun lalu melibatkan institusi dengan keahlian dan latar belakang berbeda. Pada kesempatan itu, lebih dari 400 peserta dari 30 negara turut hadir untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mencari solusi melalui sains dan teknologi yang diharapkan mampu mendorong keberlanjutan industri kelapa sawit.

Konferensi yang secara resmi dibuka Menteri koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjadi ruang berkumpulnya para akademisi, ilmuwan, pemerintah, lembaga keuangan, pelaku industri kelapa sawit dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengkolaborasikan gagasan yang konstruktif untuk peningkatan atau pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dan mampu menyejahterakan masyarakat.

Chairman ICOPE 2018, J.P Caliman, menegaskan ICOPE telah mendapatkan pengakuan global dalam komunitas ilmiah sebagai sumber daya yang berguna dan tidak bias berkaitan dengan produksi minyak sawit dan keberlanjutan. ICOPE, satu-satunya konferensi internasional yang didedikasikan untuk kelapa sawit dan lingkungan dengan mengundang peserta dengan berbagai latar belakang.

“ICOPE digagas oleh tiga lembaga untuk tujuan mencapai keberlanjutan industri kelapa sawit, bersemangat untuk bekerja dalam kolaborasi, dan merengkuh kepercayaan dalam sains,” ujarnya.

Kendati ketiga mitra yakni WWF-Indonesia, CIRAD-France, dan Sinar Mas Agribusiness and Food merupakan lembaga dengan latar belakang berbeda namun mempunyai tujuan sama yaitu mewujudkan industri sawit berkelanjutan. Sementara, WWF berperan dalam mengidentifikasi isu-isu lingkungan dan mengadvokasi solusi, CIRAD memvalidasi relevansi ilmiah dan ketahanan solusi, dan Sinar Mas Agribusiness and Food menguji kelayakan operasional solusi.

Keberhasilan ICOPE dalam perkembangannya tidak lepas dari dukungan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia. Di masa mendatang diharapkan mendapatkan lebih banyak lagi partisipasi dari pemerintahan. Tidak hanya dukungan yang konsisten dari pemerintah, ICOPE juga didukung beberapa badan sertifikasi seperti RSPO dan ISPO.

Franky O. Widjaja selaku Chairman and CEO, Sinar Mas Agribusiness and Food, menyampaikan ICOPE 2018 bertujuan membahas masa depan industri kelapa sawit. Komunitas global semakin mempertanyakan sektor kelapa sawit atas kemampuannya untuk menghentikan deforestasi, menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat dan berkontribusi untuk memberi makan populasi dunia yang terus tumbuh secara berkelanjutan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

ISPO Tercapai 100% pada 2020

 

JAKARTA – Kementerian Pertanian optimistis sebanyak 14 juta ha lahan perkebunan sawit memiliki sertifikat Indonesian Sustainable palm oil (ISPO) pada 2020. Saat ini, program tersebut baru terlaksana 25%.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan dengan sertifikasi ISPO tidak akan ada lagi perusahaan yang bersinggungan dengan kawasan hutan lindung.

Menurutnya, ISPO dapat membukukan kampanye hitam yang dilancarkan Uni Eropa adalah salah. Bambang mengatakan Eropa tidak menerima keberadaan ISPO karena mereka tidak paham bahwa sertifikat tersebut membuktikan lahan perkebunan tidak berada di kawasan lindung dan semua tata kelola berjalan sesuai perizinan.

Bambang mengatakan sejauh ini salah satu kendala dalam program sertifikasi ISPO adalah sinergi antara lembaga, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih izin perkebunan kelapa sawit.

Bambang menceritakan terdapat kasus perkebunan sawit yang berdiri di atas lahan HGU namun kemudian diputuskan menjadi kawasan lindung ketika pemerintah daerah menerbitkan rencana tata ruang yang bam.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kami sudah rapat bersama Bu Menteri LHK (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya) yang menjanjikan pada kita dalam kurun waktu 2 tahun, problem persinggungan antara kawasan hutan dan kelapa sawit dapat selesai. Faktor pengunci ada di KLHK,” katanya.

Ditjenbun mencatat, pada 2017, sudah ada 346 sertifikat yang diterbitkan, artinya masih kurang 1.038 sertifikat untuk mencapai 100%.

Sementara itu, Deputy Head of Partnership PT Asian Agri Rafmen mengatakan sejauh ini sudah 376 ha lahan petani swadaya yang tersertifikasi ISPO atau sekitar 153 petani.

Diakuinya baru sedikit yang tertarik untuk mendapatkan sertifikasi sebab tidak ada nilai tambah.

“ISPO kurang greget karena hanya mandatori sifatnya dari pemerintah. Belum ada nilai lebih bagi petani berbeda dengan RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil]. Petani akan dengan sukarela mendapatkannya,” katanya.

Meskipun demikian, tahun ini Asian Agri tetap menargetkan dapat menambah sertifikasi ISPO bagi petani.

(Pandu Gomilar)

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Pasokan Pangan Aman Sampai Pasca Lebaran

Menyambut Lebaran nanti, masyarakat tidak perlu lagi waswas dengan urusan pangan. Pemerintah sudah memastikan, pasokan pangan aman. Bahkan, pasokan yang disediakan saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai beberapa pekan pasca-Lebaran nanti.

“STOK pangan sudah disiapkan sejak tiga bulan sebelum Ramadan. Pasokan sudah ditambah sebanyak 20-30 persen,” terang Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi lintas sektoral untuk kesiapan pengamanan Idulfitri 1439 H,di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Peserta lain yang hadir antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Dirut Bulog Budi Waseso, Pit Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Toha, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.

Menurut Amran, stok pangan di dalam negeri saat ini justru surplus. Bukti dari surplus itu, Indonesia kini sudah mampu mengekspor beberapa komoditas pangan. Di antaranya adalah ayam dan telur. “Kita sudah ekspor dua komoditas ini, tembus ke Jepang. Ini merupakan sejarah baru yang kita raih,” ucapnya.

Untuk pasokan pangan lain seperti beras, daging, cabe, dan bawang merah.juga cukup. Sama seperti ayam dan telur, bawang merah juga sudah bisa diekpor sampai ke enam negara.

Untuk minyak goreng dan jagung pun dijamin lebih dari cukup. Terlebih, selama ini Indonesia merupakan penghasil terbesar minyaksawitdi dunia.

Sedangkan jagung, Indonesia juga sudah bisa ekspor. “Jadi, komoditas pangan straregis aman dan cukup,” terang Amran.

Kendati demikian, Amran tidak memungkiri masih ada permainan di pasaran yang menyebabkan disparitas harga antara petani dan konsumen yang cukup tinggi. “Persoalan bawang merah terkadang harganya di lapangan (petani) Rp 10 ribu per kilogram dan di pasar Rp 36 ribu per kilogram. Ini masalah distribusi,” paparnya.

Kapolri Tito Karnavian senang mendengar penjelesan ini. Dia pun memastikan. Pemerintah akan memberikan perhatian khusus mengenai pangan. Sebab, masalah ini berdampak besar pada ekonomi sejalan dengan meningkatnya permintaan ketika Idulfitri.

“Stok pangan kita aman. Masalah yang diwaspadai adalah distribusi. Jadi, jajaran Polri, yaitu Satgas Pangan dan intelijen, memonitor setiap hari. Begitu ada kenaikan, segera koordinasi dengan pihak yang punya otoritas suplai,” katanya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Ini Cara Indonesia Tingkatkan Ekspor Sawit ke India

 

JAKARTA – Pemerintah menyakini bahwa ekspor ke India bakal menguat setelah pada kuartal I-2018 mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor sawit ke Indonesia turun 22,95% karena kebijakan bea masuk Crude Palm Oil (CPO) meningkat menjadi 15%.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, Presiden beberapa waktu lalu sudah mengkomunikasikan hal ini kepada petinggi pemerintahan India. Hal tersebut dilakukan supaya ada peninjauan lagi terhadap pengenaan bea masuk CPO Indonesia.

“Kembali dan beliau meninjau kembali. tapi dari beberapa kali pertemuan juga sudah menyampaikan Mendag India, dalam diskusi itu saya meyakinkan bahwa akan memberikan harga pokok produk mereka meningkat makanan,” tuturnya di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Enggar belum mau berspekulasi kapan ekspor sawit meningkat. Hanya saja, kata Enggar, pemerintah terus berkomunikasi dan meyakinkan pemerintah India.

“APBN mereka kan kalau nerima kan itu ada bea kan dari mereka, untuk kepentingan APBN mereka ini untuk nasional budget kalau kata mereka,” tuturnya.

Secara peluang, Enggar belum mengetahui berapa besar ekspor akan meningkat. Yang jelas, saat ekspor sawit Indonesia bermasalah masuk ke Eropa, hal tersebut sudah berhasil diatasi.

“Ke Eropa kita dorong lagi dan ya kan kemarin naik 27%. Jadi ya terus kita dorong,” ujarnya.

 

Sumber: Okezone.com

 

Seluruh Pokja Langsung Konsep Penguatan Bisnis Sawit

Setelah dibahas secara intensif selama beberapa bulan terakhir, keberadaan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Sumatera Utara akhirnya disahkan oleh Gubsu HT Erry Nuradi melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/343/KPTS/2018 tentang Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 18 Mei 2018.

Kabar baik bagi para petani dan industri sawit serta pemangku kepentingan terkait sawit tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Sumut Hj Herawaty didampingi Ari Agung br Sitohang dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam acara “Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumut” di Medan, Senin (4/6).

“Dengan telah disahkannya FoKSBI ini oleh Bapak Gubsu HT Erry Nuradi, maka FoKSBI inimulai sekarang hingga di masa depan harus bisa menjadi wadah yang bisa memberikan sinergistas bagi sesama anggota satu sama lain. Karena itu saya juga berharap setiap pokja (kelompok kerja) yang ada dalam FoKSBI bisa mengisi satu sama lain, saling menguatkan demi perkebunan kelapa sawit di Sumut,” kata Herawaty.

Sebagai informasi, yang tergabung dalam FoKSBI sendiri terdiri dari lintas elemen, baik skala lokal, nasional, maupun internasional.

Dalam catatan MedanBisnis, tercatat yang masuk FoKSBI seperti dua asosiasi petani sawit skala nasional yang ada di Sumut, yakni Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia), dan Asosiasi SAMADE (Sawitku Masa Depanku).

Selain itu, ada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan utusan sejumlah perusahaan sawit swasta dan badan usaha milik negara (BUMN), NGO Conservation International (CI), salah satu anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yakni UNDP (United Nation Development Programme), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Sumut.

Hadir juga utusan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), utusan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Para peserta lokakarya itu kemudian dengan semangat mengadakan diskusi mendalam sesuai dengan jumlah pokja yang ada guna menghasilkan sejumlah ide dan pembagian tugas yang bisa menguatkan keberadaan perkebunan sawit, termasuk yang dikelola oleh para petani sawit.

 

Sumber: Medanbisnisdaily.com

Kebijakan Nasional dalam Industri Sawit Menuju Ekonomi Indonesia pada Urutan 10 Besar Dunia

 

Kondisi minyak nabati dunia memberikan peluang bagi Indonesia sebagai produsen utama dunia tetap memeimpin pasar CPO dunia, karena permintaan minyak nabati dunia diproyeksikan oleh FAO (2012) akan dipenuhi oleh minyak sawit (CPO). Sejalan dengan itu, diperlukan kebijakan nasional dalam tata guna tanah di Indonesia, untuk memanfaatkan ketersediaan lahan yang ada, sekaligus menepis tuduhan negatif selama ini tenetang deforestasi, dimana deforestasi merupakan fenomena umum dalam pembangunan semua negara. Kawasan hutan Indonesia masih jauh di atas treshold dunia dan dapat digunakan seoptimal mmungkin untuk membawa ekonomi Indonesia ke level 10 besar dunia.

Todaro (1998), mendefinisikan pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dari struktur sosial sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan kemiskinan absolut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rustiadi et al,. (2005), yang menyebutkan bahwa proses pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, strategi yang di kembangkan saat ini adalah pembangunan bidang kemaritiman, yang relatif tertingal selama ini.

Sumber : GAPKI

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Gapki Jajaki Peningkatan Ekspor ke Afrika

JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) sedang melakukan penjajakan pasar Afrika untuk penjualan minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunnya. Pasar yang tengah mereka incar Tunisia dan Maroko. Rencananya, Gapki mengunjungi kedua negara tersebut setelah Lebaran nanti.

Togar Sitanggang, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gapki, mengatakan, negara-negara di Benua Afrika menjadi pasar menjanjikan untuk ekspor CPO dan produk turunnya. “Kami sedang kaji untuk mengekspor produk minyak sawit yang sudah diolah atau refined palm oil, seperti minyak goreng dalam bentuk kemasan dan jeriken,” ujarnya akhir pekan lalu.

Menurut Togar, potensi pasar CPO dan produk turunnya di Afrika saat ini masih cukup besar. Apalagi, dengan melihat populasi di benua hitam yang besar, kebutuhan terhadap minyak nabati juga besar. Bahkan, berdasarkan hasil riset Rabobank yang terbit Januari 2018 lalu, bakal terjadi peningkatan impor minyak nabati pada 2030 mendatang ke Afrika sebanyak 3,5 juta ton. Angka itu naik 33% dibandingkan dengan posisi saat ini sebanyak 10,6 juta ton impor minyak nabati.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang empat bulan pertama tahun ini, Indonesia melakukan ekspor produk olahan CPO senilai US$ 1,27 miliar. Jumlah ini melonjak signifikan, 77,8% dari periode sama tahun lalu dengan nilai US$ 714,4 juta.

Untuk menyukseskan ekspor produk turunan CPO ke Afrika tersebut, Gapki meminta pemerintah menurunkan dana pungutan ekspor minyak goreng dalam kemasan, agar bisa memacu pengiriman produk olahan itu ke Afrika. “Kami juga melobi dan sudah meminta dari lama, supaya pungutan untuk minyak goreng kemasan mestinya lebih rendah dari minyak bulk yang curah,” ungkap Togar.

Memang, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GMNI), menambahkan, potensi pasar Afrika untuk industri minyak kelapa sawit dan produk turunannya masih sangat besar. Terlebih, untuk produk soft noodle dan produk turunan dari olein.

Soalnya, industri kelapa sawit di Afrika belum banyak terutama untuk produk soft noodle. “Mereka sangat memerlukannya juga untuk bahan-bahan kosmetik,” kata Sahat. Dia bilang, Afrika Selatan, Mozambik, Kenya, dan Maroko telah membuka pintu impor produk olahan minyak sawit asal Indonesia.

Tane Hadiyantono

 

Sumber : Harian Kontan