Saat New Normal, Perusahaan Sawit Bersama Masyarakat Tetap Cegah Sebaran Covid-19

InfoSAWT, JAKARTA – Sebaran virus korona atau juga disebut dengan Covid-19, kian meluas ratusan negara tercatat telah terkena wabah ini, tak terkecuali Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia bahkan telah melakukan new normal, setelah sebelumnya selama hampir tiga bulan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia.

Kendati sebaran virus ini mencapai 70% berada di Pulau Jawa, sementara sisanya sebnyak 30% tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, tidak lantas membuat masyarakat lengah.

Bahkan sejumlah pemerintah provinsi dan daerah mulai melakukan beragam anjuran dan tindakan untuk melakukan pencegahan termasuk memutus sebaran Covid-19 yang dinggap cukup cepat.

Mendukung upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Group, melakukan sejumlah tindakan pencegahan dengan melibatkan masyarakat sekitar perkebunan milik perusahaan serta berkoordinasi dengan aparatur keamanan setempat seperti TNI dan Polri serta dinas-dinas terkait.

Langkah ini dilakukan lantaran perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang dikelompokkan dalam industri padat karya (memerlukan jumlah pekerja tidak sedikit). Dari informasi yang didapat InfoSAWIT, BGA Group melalui anak usahanya di berbagai wilayah operasional, sejak 17 Maret 2020 lalu, telah membuat Protokol Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Operasional serta membentuk Tim Satgas Covid-19, yang bertujuan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat sekitar perkebunan serta diharapkan dapat memberikan kelancaran operasional perusahaan.

Protokol Pencegahan dan Penanganan Covid-19 terdiri dari 8 Protap, antara lain;  Protokol Tentang Kehidupan Pondok & Emplasmen, Lingkungan Kerja, Penerimaan Tamu, Penerimaan TBS Eksternal di PKS, Kesehatan Staff di Estate, Mill, Traksi & Metro, Tugas Security dalam Penertiban Kebijakan Social Distancing, serta Warung Pondok dan Pedagang Keliling.

Sementara, tugas pokok Tim Satgas Covid-19 operasional yang dilakukan diantaranya; pertama, melakukan sosialisasi, edukasi dan antisipasi kepada karyawan terkait wabah Covid-19, lantas kedua, menyiapkan peralatan, bahan, tempat dan tim teknis yang dibutuhkan, serta ketiga, mengambil keputusan, secara cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat.

Secara umum Tim Satgas Covid-19 ini memiliki tanggung jawab, mengkampanyekan dan mensosialisasikan tentang pencegahan Covid-19  (sesuai protap Pemerintah), membuat tim task force di masing-masing wilayah unit estate, melakukan sosialisasi dan edukasi langkah medis untuk penanganan jika terjadi Covid-19.

Rupanya tidak hanya untuk kalangan karyawan dalam upaya pencegahan sebaran Covid-19, perusahaan juga mendukung upaya masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan untuk bersama-sama melakukan pencegahan wabah Covid-19 ini.

Bahkan perusahaan dalam mendukung pencegahan sebaran Covid-19 mensinergikan dengan program Tanggung Jawab Perusahaan (CSR), lewat Tim Satgas Covid-19, memberikan bantuan berupa alat medis (bantuan yang diberikan berupa face shield, Masker N95, aparell lokal, kacamata pelindung, safety boots, hand scoen, alat semprot, cairan disinfektan) di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kotim, Kabupaten Kobar dan Kabupaten Rokan Hulu pada akhir Maret dan awal April 2020 lalu. Dilanjutkan dengan bantuan berupa alat  inter pump (semprotan) dan cairan disinfektan serta tempat cuci tangan yang diberikan ke masyarakat dan dinas terkait.

Tidak hanya memberikan bantuan, upaya sosialisasi juga dilakukan Tim Satgas Covid-19. Dari informasi perusahaan guna suksesnya sosialisasi, Tim Satgas Covid-19 melakukan pemasangan Banner pencegahan Covid-19 di desa sekitar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan, serta di depan gerbang utama BGA yang dekat dengan jalan poros. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Kementan Targetkan Produksi Minyak Sawit di 2021 Capai 52,1 Juta ton

InfoSAWIT, JAKARTA – Dikatakan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, saat ini Kementan memiliki enam fokus kegiatan utama untuk Tahun Anggaran di 2021. diantaranya pengembangan logistik benih, peningkatan produktivitas, optimasi lahan, peningkatan nilai tambah daya saing dan pangsa pasar.

“Selanjutnya kita akan fokus pada modernisasi perkebunan, optimalisasi stakeholder, serta peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan ekonomi pekebun,” katanya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Dari semua progam yang disiapkan tersebut, kata Kasdi, pihaknya menargetkan peningkatan produksi minyak kelapa sawit sebesar 52.120.800 ton, kopi sebesar 834.750 ton dan karet sebesar 3.528.300 ton.

Sebagai informasi, RDP ini dihadiri Sekertaris Jenderal Momon Rusmono, Inspektorat Jenderal Sumardjo Gatot Irianto, Kepala Badan Litbang Pertanian Fadjry Djufry, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedi Nursyamsi, dan Direktorat Peternakan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita. (T2)

 

 

Sumber: Infosawit.com

BPDP-KS Kucurkan Rp 27,5 Miliar Untuk 14 Riset Sawit

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mengucurkan dana untuk program riset perkelapasawitan untuk memperkuat keberlanjutan industri kelapa sawit. Penandatangan 14 perjanjian penelitian tersebut seharusnya dilakukan pada Maret 2020. Tetapi ditunda sebagai dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan hampir semua laboratorium ditutup sehingga berdampak pada kegiatan penelitian.

“Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan sektor perkebunan sawit, sehingga penelitian dan pengembangan harus menjadi salah satu bagian dari proses utama dalam upaya pengembangan kelapa sawit berkelanjutan,”ujar Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman saat memberikan sambutan dalam penandatangan yang dilakukan secara virtual, Rabu (1 Juli 2020).

Penandatanganan dilakukan secara online oleh Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman bersama delapan lembaga penelitian dan pengembangan yaitu LPPM Institut Teknologi Bandung, LPPM Institut Pertanian Bogor, LPPM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, LPPM Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Media Kreatif dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Ada 14 perjanjian baru tersebut merupakan penelitian yang telah lolos seleksi dari total 328 proposal yang diajukan ke BPDPKS sejak tahun 2019. Total dana yang disetujui untuk 14 penelitian ini adalah sebesar Rp27,5 milliar.

Pada tahun 2020 ini BPDPKS telah menandatangani 18 perjajian penelitian, termasuk 4 penelitian melalui jalur inisiatif dari kementerian anggota Komite Pengarah BPDPKS.

Topik-topik yang didanai di antaranya, Pengembangan Nano-Structured Lipid Carrier (NLC), Pembuatan Purwarupa Superkapasitor, Perengkahan Minyak Sawit menjadi BioBTX, Pemanfaatan glycerine pitch limbah industri oleokimia, SIntetis dan Aplikasi Green Varnish untuk Tinta Cetak, Sistem Informasi Penilaian Kinerja dan Penguatan Kelembagaan Rantai Pasok Kelapa Sawit, Inovasi Kelembagaan dan Teknologi Informasi untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Penelitian dan pengembangan harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit saat ini, seperti peningkatan produktivitas/efisiensi, peningkatan aspek sustainability dan awareness terhadap lingkungan, dan mendorong penemuan/inovasi produk/pasar baru.

Program penelitian dan pengembangan yang didanai oleh BPDPKS diberikan melalui dua kelompok pendanaan yaitu pendanaan Program Grant Riset Sawit yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan dan Program Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa.

Dengan penandatangan perjanjian ini, sejak tahun 2015 sampai dengan Juni tahun 2020 BPDPKS telah menandatangi sebanyak 198 perjanjian kerjasama dengan 42 lembaga litbang serta 50 penelitian sawit di tingkat mahasiswa. Dari kegiatan penelitan ini telah dihasilkan 40 paten yang sudah terdaftar, 169 publikasi penelitian yang telah diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional dan telah dicetak lima buku dari penelitian yang didanai.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

BPDP-KS Luncurkan Program Penguatan Dan Pemberdayaan UMKM Sawit

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) meluncurkan program penguatan dan pemberdayaan  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis sawit.  Peluncuran ini diikuti lebih 120 peserta dari pelaku UMKM, petani sawit, dan asosiasi sawit seperti APKASINDO, ASPEKPIR, dan Samade.

“Dari data kami, ada 600 kelompok tani dan UMKM berbasis kelapa sawit di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mendukung kelompok tani yang telah memiliki unit usaha untuk dapat meningkatkan usahanya lebih maju lagi. Jadi, BPDP ingin membantu koperasi maupun UMKM yang telah punya unit usaha supaya dapat lebih bagus,” ujar Plt. Direktur Kemitraan BPDP-KS, Muhammad Ferian, saat memberikan sambutan dalam Launching Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan UMK Binaan BPDP-KS, Selasa (30 Juni 2020).

Launcing ini menghadirkan pembicara antara lain Permata Wulandari, Ph.D (Ketua Program Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan UKMC Universitas Indonesia ), Ir.Gulat Manurung, MP (Ketua Umum DPP APKASINDO).

Permata Wulandari menjelaskan bahwa lembaganya telah membuat penilaian dan kajian kepada petani/UMKM sawit di tiga daerah yaitu Ketapang, Mamuju, dan Pangkalan Bun. Proses pengumpulan database melibatkan dinas perkebunan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), dinas koperasi, dan UMKM Berbasis Kelapa Sawit. database tersebut lalu dikembangkan menjadi Mitra Binaan Unggul Petani Sawit dan UMKM Berbasis Kelapa Sawit. Pada tahapan selanjutnya adalah, mereka diberikan pelatihan khusus (bootcamp kewirausahaan di akhir tahun). Menjadi sinergi antara BPDP-KS dan UKM Center FEB UI, pada setiap pekannya lalu dilakukan monitoring usaha.

“Dari hasil kajian, banyak produk berbasis kelapa sawit yang diproduksi koperasi maupun UMKM sangat cocok di pasarn. Walaupun, ada banyak tantangan dan kendala yang mereka hadapi di lapangan,” ujar Permata.

Dari informasi yang diperoleh, Petani Sawit juga UMKM Berbasis Sawit memiliki kendala dalam sistem manajerial. Mereka belum memiliki pengolahan dan pencatatan informasi keuangan secara baik. Hal ini sebagai impact dari keterbatasan pelatihan yang diperoleh petani. Nining menambahkan, kompetensi petani akan naik setelah mendapatkan pelatihan cukup.

Setelah mendapatkan pelatihan, otomatis kemampuan petani akan naik. Bukan hanya produktivitas, tapi juga kemampuan manajemennya. Secara umum, profil mereka kompetitif untuk bersaing dengan lainnya.

Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO mengapresiasi program yang diluncurkan BPDP-KS sebagai upaya mendukung penghasilan petani. Di sejumlah daerah, asosiasinya telah mendampingi UMKM sawit yang menghasilkan produk olahan seperti gula merah, kerajinan tangan, dan minyak goreng.

“Progam BPDP-KS ini sangat bagus membantu petani. Kerajinan mereka sangatlah beragam dan kreatif untuk mendukung penghasilan mereka. Bagi petani, tidak benar kalau dikatakan pungutan ekspor sebatas berpihak kepada konglomerat. PSR dan program ini menjadi buktinya,” ujar Gulat.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Harga TBS Sawit Riau Periode 1-7 Juli 2020 Naik Rp 46,25/Kg

InfoSAWIT, PEKANBARU — Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau merujuk surat Penetapan  Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau No.26 periode 1 s/d  7 Juli 2020, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 46,25/Kg menjadi Rp 1.617,61/Kg.

Berikut harga sawit Riau berdasarkan penelusuran InfoSAWIT,  sawit umur 3 tahun Rp Rp 1.195,09/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.293,76/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.413,15/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.446,97/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.503,33/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.544,71/Kg.

Sementar sawit umur 9 tahun Rp 1.580,79/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 1.617,61/Kg, sawit umur 21 tahun Rp 1.549,33/Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 1.541,60/Kg, sawit umur 23 tahun Rp 1.535,15/Kg, sawit umur 24 tahun Rp 1.470,73/Kg dan sawit umur 25 tahun  Rp 1.435,30/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 7.437,70/Kg dan harga Kernel Rp 4.330,33/Kg dengan indeks K 86,62%. (T2)

GAPKI Kaltim Antisipasi Karhutla Di Kala Pandemi

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Perusahaan sawit anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Timur telah melakukan langkah antisipasi supaya kebakaran lahan dan hutan dapat diantisipasi pada tahun ini. Upaya pencegahan timbulnya asap tetap dilakukan saat pandemi Covid-19 belum mereda.

“Kami tetap lakukan pencegahan api di kebun melalui berbagai kebijakan. Walaupun Covid-19 masih berlangsung, anggota Gapki Kaltim tetap berkomitmen cegah kebakaran di dalam dan areal sekitar kebun, ujar H. Muhammadsjah Djafar, Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur dalam Ngobrol Bareng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kaltim secara virtual bertemakan “Adaptasi dan Antisipasi Kebakaran Lahan dan Kebun di Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur di Masa Pandemi Covid-19, Rabu (24/6/2020).

Muhammadsjah menjelaskan bahwa anggotanya telah membuat tim tanggap darurat Covid-19 untuk mengawasi dan mencegah meluasnya pandemi di kebun. Salah satu tugas tim ini adalah membuat SOP pencegahan dan penanganan Covid-19 serta membuat komunikasi tanggap darurat.

Dalam kata sambutan di diskusi, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengungkapkan saat ini pasien positif virus corona cukup tinggi di Kaltim sebanyak 447 kasus positif. Namun angka kesembuhan mencapai 73 persen. Dan meninggal 1,1 persen.

Terkait hal tersebut, Wagub berharap perusahan sawit agar intensif mengawasi dan bisa melakukan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan juga pekerja di lapangan. Terlebih diketahui kabupaten dan kota secara umum banyak perkebunan sawit tentu memiliki karyawan dan pekerja cukup besar pula.

“Jangan sampai di perusahaan terjadi kasus positif, terlebih penularan lokal antar karyawan atau pekerja. Kewaspadaan dan kehati-hatian perlu ditingkatkan di lingkup perusahaan,” ungkap Hadi.

Ujang Rachma, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, menjelaskan kebijakan pemerintah provinsi telah membuat Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (Dalkarlabun) berbasis masyarakat. Tujuannya adalah membangun sistem kemitraan para pihak dalam upaya pengendalian (pencegahan) kebakaran lahan dan kebun, memperkuat kapasitas (sarana/ prasarana/SDM dan kelembagaan dan tanggap darurat para pihak dalam upaya pengendalian (pencegahan) kebakaran lahan dan kebun, serta membangun sistem tanggap darurat dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Urgensi SOP Kualitas Minyak Sawit Indonesia

InfoSAWIT, JAKARTA – Saat ini, minyak sawit yang digunakan untuk bahan baku makanan akan sangat disorot terutama mengenai kandungan 3-monochlorpropandiol ester (3-MCPD Ester) dan glycidyl esters (GE). Apalagi untuk kandungan GE, Uni Eropa telah menetapkan batas aman mencapai 1 ppm.

Sementara untuk batas aman kandungan 3MCPD masih dalam proses pembahasan dan diperkirakan akan ditetapkan mencapai 2,5 ppm. Namun demikian, pihak Uni Eropa mengusulkan pembedaan antara batas aman 3MCPD untuk soft oil dan hard oil.

Lantaran untuk soft oil (minyak nabati tropis) diusulkan memiliki batas aman kandungan 3MCPD mencapai 1,25 ppm. Bila ini disetujui dan ditetapkan maka akan menimbulkan beragam masalah.

Padahal standar batas aman 2,5 ppm sudah layak diterima untuk bahan makanan. “Tetapi kita sedang terus melakukan mitigasi dalam upaya memenuhi standar tersebut, baik dilakukan di hulu maupun mitigasi di hilir sawit,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GAIMNI), Sahat Sinaga kepada InfoSAWIT, belum lama ini.

Masalah berikutnya di Indonesia, belum ada standar baku yang sama untuk menghasilkan kandungan 3MCPD sesuai aturan yang ditetapkan Uni Eropa. Lantas yang akan membuat standar siapa? “Menurut saya Kementerian Perindustrian yang cocok guna menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menekan kandungan 3MCPD di minyak sawit. Sehingga upaya memenuhi batas aman kandungan 3MCPD bisa dipenuhi,” tandas Sahat. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Ratnawati Nurkhoiry, S.P, M.Sc, Kepala Kelti Sosio Tekno Ekonomi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Riset Tetap Jalan Di Kala Pandemi

 

Pandemi Covid-19 bukan halangan untuk melakukan penelitian. Kalangan peneliti menyiasatinya melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sebagai peneliti di bidang Sosial Tekno Ekonomi, aktivitas di lapangan menjadi pekerjaan yang rutin di lakukan untuk mendapatkan data primer. Tetapi pandemi Covid-19 agak mempersempit ruang penelitian di lapangan.

Ratnawati Nur khoiry, S.P, M.Sc menyiasati persoalan ini dengan memaksimalkan pemakaian teknologi informasi. Pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam mencari data primer sebagai bahan penelitian karena tidak bisa melihat kondisi lapangan secara langsung.

“Solusinya kami manfaatkan aplikasi Google Form untuk memperoleh data primer. Melakukan survei online melalui pemberian kuisioner kepada narasumber (petani) menggunakan plat form Google Form,” kata Ratna saat dihubungi via telepon.

Ratna mengakui, selama masa pandemi, aktivitas di lapangan banyak yang tertunda. Tetapi untuk pekerjaan di Laboratorium tetap berjalan. Tetapi, khusus kami yang meneliti sosial ekonomi banyak yang tertunda.

“Tetapi bagi peneliti Sosial Tekno Ekonomi, sisi positif dengan adanya pandemi Covid-19, merubah pola menjadi peneliti lebih banyak memanfaatkan teknologi di era 4.0. Semakin terhubung dengan dunia luar karena memanfaatkan teknologi melalui daring (red-dalam jaringan) dengan Webinar. Rapat menggunakan Meeting Zoom, yang melibatkan peneliti dari luar dengan bidang yang sama yang diikuti oleh peserta beberapa negara,” ujar Lulusan S-2 Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada.

Ia menjelaskan bahwa meeting kecil sekarang ini memanfaatkan aplikasi Meeting Zoom yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Networking kami menjadi semakin luas dengan adanya aplikasi yang bisa dimanfaatkan meeting secara online.

“Tidak hanya itu, sejalan dengan himbauan dari pemerintah dalam mencengah dan mengurangi penyebaran Covid-19 untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH), saya manfaatkan untuk menulis ulasan dan membuat tulisan yang tertunda karena banyak aktivitas di lapangan,” tambahnya.

Sejak tahun lalu, Ratna aktif melakukan penelitian terkait sustainability yang berhubungan dengan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO).

Seperti diketahui, petani sawit pada tahun lalu banyak mengalami kerugian. Pasalnya harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diperoleh mengalami penurunan harga yang cukup siginifikan. Atas dasar itu, sebagai peneliti yang fokus pada Sosial Tekno Ekonomi, Ratna bersama tim yang tergabung dalam Kelompok Peneliti Sosial Tekno Ekonomi melakukan penelitian pemanfaatan Biomassa kelapa sawit. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan petani dalam mencari pendapatan lain.

“Sejak 2019, kami sudah mulai melakukan penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan Biomassa skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di lingkup petani. Misalnya pemanfaatan lidi  yang digunakan untuk hand craft (bahan membuat piring), Tandan Kosong untuk breket, pemanfaatan serat tankos untuk craft  di tingkat petani,” ujar Ratna.

Selanjutnya, Ratna mengatakan ada juga pemanfaatan tandan kosong (tankos) sawit untuk budidaya jamur Merang dan Tiram dari tankos dan batang sawit yang dimanfaatkan untuk bahan multiguna, misalnya untuk pembuatan kursi dan lain sebagainya, sudah dilakukan di Sumatera Utara.

 

Sumber: Infosawit.com

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri Dukung Minyak Sawit Berkelanjutan

InfoSAWIT, JAKARTA – Alternatif membangun ekonomi mandiri bagi petani kelapa sawit swadaya, faktanya mampu memberikan dampak positif. beragam program pelatihan pun berjalan. menyusul adanya peningkatan produktivitas dan melonjaknya ekonomi petani sawit disamping untuk memenuhi kebutuhan petani lainnya.

Setelah mememilih untuk menerapkan ekonomi mandiri dengan membentuk koperasi simpan pinjam, telah mendukung beberapa program pelatihan yang dilakukan KSP Karya Mandiri. Kini program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh beberapa anggota.

Bagi KSP, Pencairan dana bagi anggota dalam bentuk pinjaman tidak bisa dikerjakan hanya menunggu pengembalian dana melainkan adanya pembinaan bagi petani sawit agar mereka mampu mengelola dana tersebut secara baik. Beberapa manfaat dari program ini antara lain diantaranya:

Mendukung Bisnis Skala Kecil Rumah Tangga Petani

Terdapat belasan keluarga petani telah melakukan budidaya ikan lele. Sebagai informasi, kota Jambi saja membutuhkan 8 ton ikan lele per hari atau sekitar 240 ton per bulan. Itu artinya bahwa kebutuhan ikan lele sangat tinggi sehingga bergerak di sektor bisnis ini sangat menjanjikan. Petani ini telah membangun sebanyak 25 kolam ikan lele dengan rincian satu kolam diisi oleh 3000 bibit. Untuk dapat memanen dibutuhkan waktu kurang lebih 40 hari.

Agar memudahkan petani, KSP Karya Mandiri juga membantu membuka akses jaringan pasar di kota Jambi dengan harapan supply ikan lele di kota Jambi berasal dari keluarga petani. Untuk modal budidaya ikan lele, para petani meminjam kepada KSP Karya Mandiri sebesar 10 juta rupiah per petani dengan bunga 1,2% (bunga rendah) setiap bulan. Adapun hitung-hitungan keuntungan bersih yang bisa didapatkan oleh petani selama sebulan berkisar 570 ribu rupiah. Keuntungan tersebut sudah dipotong untuk kebutuhan lainnya.

Selain itu, KSP juga ikut memberikan modal pinjaman bagi petani kelapa sawit untuk mengembangkan bisnis peternakan ayam. Namun proses pendampingan bagi petani terus dilakukan oleh Pengurus KSP untuk memastikan usaha yang petani kembangkan sesuai dengan harapan mereka. Melalui proses pendampingan yang secara terus menerus, anggota KSP sebagiannya sudah menikmati keuntungan dari bisnis yang dikembangkan. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Pemerintah dorong BPDPKS capai target peremajaan sawit rakyat

 

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk merealisasikan target peremajaan sawit rakyat (PSR) yang ditetapkan seluas 500 ribu hektare selama 2020-2022.

“Pemerintah menargetkan 500 ribu hektare peremajaan sawit rakyat dari 2020 sampai 2022. Walaupun seperti poco-poco, maju mundur begini, saya ingin Bapak Eddy (Dirut) BPDP-KS selesaikan ini, “ujar Kepala Kantor Staf Presiden RI, Jend.TNI (Purn) Dr Moeldoko melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya dalam Diskusi Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat 500 Ribu Ha yang digagas DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), Jumat, (26/6) Moeldoko membeberkan sejumlah catatan kritis tentang hambatan percepatan program PSR di lapangan.

Menurut dia, hambatan tersebut antara lain debirokratisasi yang akuntabel dan transparan, peningkatan kapasitas pekebun dan kapabilitas penyuluh, penguatan basis data pekebun, legalitas dan lemahnya kelembagaan pekebun, perlu keterhubungan sawit rakyat industri, dan perlunya peningkatan komunikasi informasi edukasi.

“Pemerintah tidak ingin petani terpinggirkan dari kebijakan sawit. Kami ingin kebijakan pro petani rakyat. Petani sawit harus menikmati berbagai kebijakan tadi. Masalah peremajaan di lapangan seperti persoalan legalitas kebun di kawasan hutan harus terselesaikan,” tegas Moeldoko yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo.

Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah memiliki komitmen dan perhatian kuat terhadap petani sawit rakyat, salah satunya menyelesaikan tantangan dan hambatan PSR dengan mengurangi syarat peremajaan agar target 500 ribu hektare dapat tercapai.

“Apalagi saya ini Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo berada dalam pemerintahan. Saya ingin petani sejahtera dan punya kehidupan lebih baik. Jangan khawatir, kami berada di situ untuk memikirkan petani bisa sejahtera dan kehidupan semakin baik termasuk kemudahan dari bank,” katanya.

Direktur Utama BPDP-KS Eddy Abdurrachman menyatakan pihaknya sangat mendukung program PSR untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh petani.

Dana peremajaan sawit rakyat telah ditingkatkan menjadi Rp30 juta per hektare untuk kebun petani maksimum seluas 4 hektare, dari sebelumnya Rp25 juta per hektare.

Menurut dia, dana peremajaan sawit yang telah disalurkan mencapai Rp3,425 triliun selama 2016 hingga tahun ini, menjangkau 137 ribu hektare dengan jumlah 60.066 petani.

Sementara itu, tambahnya, Ditjen Perkebunan telah menyederhanakan aspek persyaratan dari empat belas syarat, terus disederhanakan jadi delapan syarat dan terakhir menjadi dua yaitu legalitas dan kelembagaan.

BPDP-KS juga telah berkoordinasi dengan Himpunan Bank Pemerintah (Himbara) untuk memberikan fasilitas kredit terjangkau kepada petani.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengakui kenaikan dana PSR menjadi bukti keberpihakan pemerintah Presiden Jokowi kepada petani sawit.

“Kami apresiasi kenaikan dana PSR untuk membantu petani. Petani sangat terbantu dengan kebijakan Dirjen Perkebunan dan Dirut BPDP-KS,” katanya.

Dorteus Paiki, petani sawit dari Papua Barat menambahkan banyak petani sawit menjadi peserta program PSR di wilayahnya karena ingin meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.

“Kami bersyukur sudah 1.360 hektare perkebunan sawit rakyat yang disetujui pemerintah untuk diremajakan. Ini sangat membantu kami petani di Papua Barat,” jelas Paiki yang juga Sekretaris DPW Apkasindo Papua Barat

 

 

Sumber: Antaranews.com