Pemakaian Biodiesel Harus Segera Dijalankan

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta mandatori pemakaian biodiesel segera dijalankan karena berpotensi mampu menghemat cadangan devisa negara hingga jutaan dolar AS. Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, disalin dari Antara, di Jakarta.

Dalam rapat tersebut dibahas strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa negara agar daya tahan ekonomi semakin kuat dan sting yang menurut dia utama dan perlu diperhatikan bersama-sama yaitu pengendalian impor dan peningkatan eksemakin meningkat terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Pada kesempatan itu, Presiden meminta dua hal penpor. Untuk keperluan itu mandatori pemakaian biodiesel perlu segera dilakukan.”Saya akan minta setiap waktu updatenya karena data yang saya terima berpotensi menghemat devisa dari impor sangat besar yaitu 21 juta dolar setiap hari,” katanya.

Ia juga meminta ada evaluasi detail dalam hal impor termasuk detail barang yang tidak bersifat strategis sehingga dapat dihentikan, diturunkan, atau dikurangi volumenya. “Danyang tidak kalah penting adalah peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN yang juga dalam 1,5-2 tahun lalu kita bicarakan tapi dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya, ada yang masih setengah-setengah,” katanya. Presiden sekaligus mendorong pertumbuhan industri barang substitusi impor khususnya industri hulu yang menghasilkan bahan baku.

Sebelumnya, Ketua llmum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan efisiensi sebagai dampak dari penggunaan bahan bakar biodiesel campuran antara minyak solar dan 20 persen minyak sawit (B20) belum signifikan.

“Sampai saat ini penggunaan bahan bakar B20 telah dilaksanakan oleh truk dan bus, sejauh ini dampaknya tidak terlalu signifikan untuk operasional,” kata Yohannes ditemui usai rapat koordinasi biodiesel di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Ia mengungkapkan bahwa penerapan B20 memang menyebabkan sedikit penurunan dalam hal efisiensi, namun hal tersebut masih bisa ditolerir. “Dampak merek per merek beda-beda. Saat ini kami yakin untuk penggunaan truk-truk besar, tetapi untuk kendaraan besar yang sifatnya non-PSO misalnya BMW diesel, Mercedes diesel, ini yang mereka lebih sensitif,” ujar Yohannes, disalin dari Antara.

Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapasawityang mewajibkan B20 kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi (public service obligation/PSO).

Revisi Perpres tersebut nantinya akan mengatur cakupan perluasan penggunaan B20. Yohannes juga mengatakan bahwa bahan bakar B20 akan ditegaskan lagi penggunaannya. Ia menyebutkan B20 akan dipergunakan secara meluas di Indonesia dan tidak lagi ditolerir untuk mempergunakan bahan bakar non-820 nantinya

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) mendukung langkah pemerintah akan mewajibkan seluruh kendaraan diesel untuk menggunakan bahan bakar biodiesel 20 persen (B20) yang merupakan bauran antara solar dengan minyak sawit akhir 2018.

Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang mengatakan jika nantinya rencana pemerintah untuk B20 baik yang Public Service Obligation (PSO) atau non-PSO bisa dilaksanakan secara keseluruhan, maka akan ada peningkatan penyerapan Crudepalm oil (CPO) di dalam negeri. “Gapki mendukung kebijakan tersebut, karena be-raiti akan ada peningkatan permintaan dari dalam negeri,” kata Togar, disalin dari Antara.

Togar mengatakan, diperkirakan serapan untuk CPO bisa naik menjadi 6-8 juta kiloliter, jika mandatori B20 tersebut dilaksanakan pemerintah. Sebelumnya, untuk serapan dalam negeri yang dipergunakan untuk biodiesel PSO berkisar antara 2,7-3 juta kiloliter. “Dengan permintaan yang meningkat, maka akan juga berpengaruh terhadap harga. Akan bisa naik antara 50-100 dolar AS per ton.”

munib

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca