Pemerintah Akan Benahi Kebun Sawit Rakyat

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan fokus perkebunan rakyat untuk menyuplai bahan bakar nabati.

Kepala Subdit Pangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Anwar Sunari menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk arah pembangunan 5 tahun mendatang masih dimatangkan.

Menurutnya, poin utama dalam pembangunan sektor perkebunan kelapasawityakni memperbaiki kinerja perkebunan rakyat sebagai tulang punggung perekonomian.

“Poin utama adalah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sawit rakyat untuk bahan bakar nabati. Kalau perusahaan multinasional dan perkebunan plasma sudah bagus tinggal berikan dorongan kemudahan iklim investasi,” katanya kepada Bisnis, Jumat (26/4).

Anwar menjelaskan bahwa pemerintah perlu merencanakan untuk perkebunan sawit rakyat karena harus ada komitmen bersama antara kementerian dan lembaga terkait. Sebagian besar tanaman sawit milik perkebunan sawit rakyat sudah berusia tua, yakni lebih dari 30 tahun dengan produktivitas rendah. Rerata produktivitas kebun rakyat hanya 2,5 ton minyak sawit per tahun atau 10 ton per tahun tandan buah segar.

Menurutnya, dalam rancangan tersebut, perkebunan rakyat akan diprioritaskan untuk menyuplai kebutuhan energi berupa biofuel dan greenfuel. Revitalisasi kebun rakyat itu akan dilakukan melalui peremajaan tanaman sawit.

Poin lain untuk mengembangkan sawit nasional dengan mendorong penghiliran. berupa sumber energi baru terbarukan.

Menurutnya, penghiliran akan menjadi poin penting dalam pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia di sektor perkebunan kelapa sawit.

“Jangka pendek, kami masih perlu devisa dengan mengekspor minyak sawit. Namun, jangka menegah dan panjang perlu skema lain. Perlu diversifikasi pasar dalam negeri berupa bahan bakar nabati.”

Anwar menuturkan, diversifikasi perlu didorong untuk meningkatkan serapan dalam negeri berupa bauran biodiesel 100% (B100) dan jenis bioenergi lain.

Dengan begitu, devisa yang selama ini untuk mengimpor bahan bakar fosil ikut terpangkas. Di sisi lain, volume ekspor minyaksawitakan menurun. Namun, Anwar mengatakan, penurunan ekspor itu juga sejalan dengan berbagai hambatan di pasar internasional terutama di Eropa.

“Ke depan penghiliran menjadi satu target utama. Kalau tidak ada kelapa sawit, neraca perdagangan kita sudah ambruk. Namun, untuk mengupayakan harus didukung dengan produktivitas perkebunansawitrakyat agar harga bersaing dengan bahan bakar dari fosil. Teknologi pun sudah dikembangkan,” katanya.

KETAHANAN ENERGI

Kedaulatan energi, lanjutnya, menjadi penting dan strategis untuk meningkatkan ketahanan energi energi Indonesia. Selain itu, pemerintah akan memberikan vokasi dan promosi untuk petani kelapa sawit.

Anwar belum bisa mengungkapkan besaran anggaran yang disiapkan pemerintah untuk perebunan kelapasawitrakyat pada periode 2020-2024. Dia hanya mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan anggaran secara signifikan untuk perkebunansawitrakyat yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga terkait.

Lebih lanjut, pengembangan ini akan dikukuhkan dalam bentuk peraturan presiden yang saat ini masih dalam tahap rancangan. RPJMN 2020-2024 telah disosialisasikan kepada kedua calon presiden yang masih menunggu hasil penghitungan suara.

Dalam RPJMN 2015-2019, komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai mendapatkan perhatian utama pemerintah. Anwar mengatakan, selanjutnya tetap akan sama, tetapi padi, jagung, dan kedelai akan didorong adanya korporasi petani.

Di sisi lain, Dewan Pembina Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa sawit memang telah menjadi komoditas utama dari sektor pertanian nasional.

“Ekspor andalan kita itu utamanya sawit. Kita negarasawitbetul, tetapi [kalau disebut] negara pertanian [atau agraris] ya sulit karena kita tidak lagi unggul dalam berbagai produk,” tegasnya.

Bayu juga menolak menyebut bahwa Indonesia sebagai negara agraris karena minimnya ketersediaan lahan untuk menanam. Berdasarkan angka rasio jumlah penduduk dan ketersediaan lahan, lanjutnya, masing-masing penduduk hanya mendapatkan 0,2 ha.

Menurutnya, pemerintah harus sadar serta melihat secara objektif bahwa sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Pasalnya, sudah tidak leluasa dalam pengembangan pertanian dengan berbagai macam keterbatasan. Misalnya saja ketersediaan air untuk menanam padi.

“Kami harus bijak ke depan, pertama ya setop klaim-klaim berlebih. Itu yang paling awal harus dilakukan. Ekonomi kita ditopang pertanian. Namun, kontribusi pertanian ke PDB (produk domestik bruto] hanya 12%. Kalau pakai agro industri paling baru 27%, tetapi itu juga belum sepertiganya,” kata Bayu.

Sumber: Bisnis Indonesia