Pemerintah Andalkan 3 Jurus Amankan Rupiah

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan tiga jurus untuk meredam gejolak rupiah, yakni memperluas mandatori campuran biodiesel sebesar 20% (B20), mengurangi impor dan menambah tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta memperkuat sektor pariwisata. Ketentuan TKDN akan diberlakukan antara lain terhadap sektor hulu migas dan PT PLN. Pemerintah menargetkan penghematan devisa dari TKDN dan biodiesel masing-masing USS 2 juta dan USS 5,6juta pertahun.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, untuk mengimplementasikan ketiga langkah tersebut, pemerintah tengah menyiapkan aturannya. “Langkah-langkah lainnya juga akan menyusul,” kata Menperin Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/7) siang.

Menperin mengungkapkan, ketentuan B20 kelak tak hanya berlaku bagi mandatori layanan publik (public service obligation/PSO), tapi juga non-PSO. “Jadi, seluruh sektor, baik PSO maupun non-PSO, nanti tidak ada hambatan teknis lagi untuk mengimplementasukan B20. Tinggal perusahaan-perusahaan distributor BBM-nya yang perlu dipersiapkan,” papar dia.

Dia menjelaskan, aturan mengenai penerapan B20 untuk non-PSO sedang difinalisasi. Namun, beleid itu tidak mungkin tuntas besok (Kamis, 2/8). “Soalnya, pada hari itu baru akan ada pernyataan kesiapan industri otomotif dan alat berat serta penyampaian harapan dari para distributor BBM dan penjual yang sudah bisa menyediakan biodiesel 20%,” tutur dia.

Airlangga mengemukakan, ada dua sektor industri yang akan didorong untuk meningkatkan TKDN, yakni sektor hulu migas dan sektor pembangkit listrik (PLN). Pemerintah sedang menyiapkan payu hukumnya berupa keputusan presiden (keppres). “Tinggal nunggu keppres-nya,” ucap dia.

Meski demikian, Menperin tidak bersedia menyebutkan berapa ketentuan TKDN yang akan diberlakukan. Dia hanya mengatakan, aturan ini tidak sama dengan ketentuan pada industri otomotif. “Sebab, ini lebih kepada pembelian pemerintah dalam proyek-proyek pemerintah,” ujar dia. Dari TKDN tersebut, kata Airlangga Hartarto, devisa yang bisa dihemat diharapkan mencapai US$ 2 juta per tahun. Sedangkan dari biodiesel sekitar US$ 5,6 juta per tahun.

Presiden Jokowi sebelumnya menekankan dua hal penting yang harus dilakukan sebagai strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa, yakni mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor.

“Saya minta impor dievaluasi lagi secara detail, barang-barang yang tidak bersifat strategis yang perlu kita setop dulu atau dikurangi atau diturunkan,” tegas Presiden seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet

Presiden juga mengingatkan, mandatori penggunaan biodiesel yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya harus segera dijalankan. Jokowi meminta hal itu dipantau karena potensi penghematan devisa dari impor bahan bakar minyak (BBM) sangat besar, yaitu US$ 21 juta per hari.

Kecuali itu, Presiden menyoroti peningkatan TKDN yang sudah dibahas sejak 1,5-2 tahun silam, tapi implementasinya masih setengah-setengah.

Fundamental Terjaga

Sementara itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencermati adanya tekanan terhadap nilai tukar dan Surat Berharga Negara (SBN), terutama yang berasal dari adanya ekspektasi lanjutan dari kenaiakan Fed fund rate (FFR) dan adanya sentimen dari perang dagang antara pemerintah AS dan mitra dagang utamanya, Tiongkok.

Kendati demikian, KSSK memandang kondisi fundametal serta stabilitas perekonomian dan sistem keuangan masih terjaga. Hal itu tercermin pada tingkat inflasi yang terjaga, likuiditas sistem keuangan yang mencukupi, dan cadangan devisa yang masih memadai.

Selain itu, menurut KSSK, tingkat defisit APBN masih terkendali, surplus keseimbangan primer masih terjaga, serta membaiknya kinerja perbankan.

“Membaiknya kinerja perbankan di dalam negeri ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan kredit dengan tingkat risiko kredit yang terkendali serta permodalan dan likuiditas yang kuat,” tegas Menteri Keuangan-(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/7) sore.

Konferensi pers digelar usai rapat KSSK yang juga diikuti para anggota KSSK, yakni Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wim-bih Santiso, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Sri Mulyani menjelaskan, untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global, KSSK telah melakukan assessment dan mitigasi terhadap berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Di bidang fiskal, menurut Menkeu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus meningkatkan kinerja APBN, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan negara.

Sri Mulyani mengungkapkan, sampai semester 1-2018, pendapatan negara dan hibah mencapai 44,0% dari target APBN 2018, lebih tinggi dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 41,5%. Capaian tersebut ditopang penerimaan perpajakan yang tumbuh 14% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan semester 1-2017.

Adapun realisasi belanja negara mencapai 42,5% dari target APBN 2018, lebih tinggi dibandingkan 41,9% pada periode sama tahun silam.

Sri Mulyani menegaskan, sisi kualitas belanja APBN akan lebih difokuskan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat pondasi ekonomi. Defisit anggaran selama semester 1-2018 tercatat 0,74% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang defisit 1,29%. Alhasil, pada akhir semester 1-2018, keseimbangan primer mencatatkan surplus Rp 10 triliun, lebih baik dibandingkan defisit Rp 66,8 triliun pada semester 1-2017.

Menkeu menambahkan, defisit anggaran pada akhir 2018 diperkirakan mencapai 2,12% terhadap PDB, lebih rendah dari target APBN 2018 sebesar 2,19%. “Kami optimistis dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN sampai akhir tahun,” tandas dia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, BI akan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makro-prudensial dalam menjaga daya tarik pasar keuangan domestik, sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Kebijakan bank sentral, menurut Perry, akan fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah. Tentu saja kami akan mengoptimalkan berbagai pilihan instrumen yang ada di BI,” tutur dia.

Itu sebabnya, kata Gubernur BI, suku bunga acuan BI atau BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-DRRR) dinaikkan sebesar 50 bps menjadi 5, 25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 20-28 Juni lalu.

“Kami juga melonggarkan aturan toan to value (LTV) untuk mendorong sektor perumahan. Juga melonggarkan ketentuan giro wajib minimum (GWM) averaging 2% atau naik setengah persen dari sebelumnya,” papar dia.

Perry Warjiyo mengemukakan, di bidang nilai tukar, BI terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. “Dalam konteks seperti ini, kami terus menempuh langkah-langkah stabilisasi melalui yang kita sebut intervensi ganda, baik di pasar valas maupun pembelian SBN,” ucpa dia.

Dia menegaskan, selama tahun berjalan (year to date/ytd), pelemahan rupiah terhadap dolar lebih rendah dibandingkan pelemahan mata uang negara-negara berkembang lainnya, seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Brasil, dan Turki.

Perry mengatakan, BI akan fokus pada langkah-langkah jangka pendek untuk memastikan stabilitas makro dan stabilitas keuangan dapat terus terjaga dalam mengadapi risiko eksternal.

Die mengakui, bank sentral sedang mengkaji instrumen swap valas. “BI sudah punya instrumen untuk menyediakan lindung nilai (hedging) bagi perusahaan-perusahaan dengan swap valas yang dibuka lebih sering. Kami sedang me-review pricing-nya, bagaimana agar bisa lebih murah,” tutur dia.

Jaga di Atas 5%

Ketua KSSK/Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% tahun ini di tengah situasi perekonomian global yang sangat dinamis. “Konsumsi juga kami jaga, daya beli masyarakat terus dijaga,” ucap dia.

Langkah-langkah pemerintah dalam merespons perekembangan ekonomi terkini, menurut Menkeu, diharapkan mampu menguatkan kepercayaan pasar, khususnya pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK

Wimboh Santoso mengatakan, hingga Juni 2018, rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan tercatat 2,67%, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) perusahaan pembiayaan sebesar 3,15%, dengan posisi rasio kecukupan modal (CAR) perbankan di level 21,9%.

Dia mengakui, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang didera volatilitas yang cukup tinggi, sejalan dengan masimya aksi jual saham oleh investor asing.

“Tapi, dengan fundamental pasar modal kita yang kuat, ditambah fundamental ekonomi yang kokoh, kami percaya ke depan pasar saham kembali membaik,” tegas dia.

Secara terpisah, Direktur Indef Enny Sri Hartati menuturkan, ketergantungan ekonomi domestik terhadap asing yangbegitu tinggi, menyebabkan rupiah terus tertekan ketika gejolak global terjadi.

“Indonesia berbeda dengan negara tetangga seperti Thailand yang mampu menjaga surplus neraca perdagangannya,” kata dia.

Selamatkan sawit

Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengungkapkan, implementasi perluasan B20 tidak hanya mampu menghemat devisa negara, namun juga bisa menyelamatkan industri sawit domestik, terutama para petani produsen.

Saat ini, menurut dia, petanisawithanya bisa menikmati harga tandan buah sawit (TBS) di kisaran Rp 820 per kg, menyusul anjloknya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global.

“Perluasan program B20 hingga menyentuh pada kegiatan bukan PSO (bukan subsidi) tidak hanya menghemat devisa, tapi juga bisa menyelamatkan industri sawit kita, terutama para petani,” kata dia saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Selasa (31/7).

Dia menjelaskan, saat ini harga CPO di Bursa Rotterdam hanya di kisaran US$ 570-580 per metrik ton (CIF). Alhasil, harga ekspor yang dibanderol Indonesia atau Malaysia harus di kisaran US$ 530 per metrik ton, itu pun sudah terlampau tinggi. Apalagi di Indonesia terdapat pungutan ekspor US$ 30-50 per ton.

Dampaknya, menurut Derom, perusahaan atau pabrik sawit membeli TBS petani dengan harga rendah sekitar Rp 1.050, itu belum menghitung biaya angkut Rp 220 per kg, sehingga harga yang diterima petani hanya Rp 820 per kg.

“Memang harus ada kebijakan dari pemerintah untuk menolong petani, yakni meningkatkan konsumsi domestik melalui perluasan B20. Harapannya, program ini benar-benar dijalankan supaya dampaknya nyata,” papar dia. ,

Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro optimistis potensi produksi kelapa sawit nasional mencukupi untuk pengembangan bahan bakar nabati (BBN) dengan adanya program B20. Bahkan, apabila penerapan biodiesel 100% (B100) dilaksanakan, potensi sawit Indonesia masih sangat memadai.

Berdasarkan data yang diolah Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) 2017 mencapai 38,17 juta ton dan minyak kernel (palm kernel oil/PKO) 3,05 juta ton, sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 41,98 juta ton.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia