Pemerintah Catat Serapan Biodiesel 1,5 Juta KL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi serapan unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME) untuk Program Biodiesel 20% (B20) sampai awal April lalu sebesar 1,5 juta kiloliter (KL), 24,19% dari target 6,2 juta KL.

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andrian Feby Misnah mengatakan, Program B20 telah berjalan dengan lancar. Hingga awal bulan ini, pihaknya mencatat realisasi serapan FAME untuk program ini masih sesuai dengan target 6,2 juta KL.

“Data sampai dengan 11 April, serapan FAME-nya sekitar 1,5 juta KL,” kata dia kepada Investor Daily, belum lama ini.

Sejak mandatori B20 dimulai pada 2016, serapan biodiesel terus naik setiap tahunnya. Pada 2017, realisasi serapan biodiesel tercatat hanya sebesar 2,57 juta KL. Pada 2018, serapan FAME untuk Program B20 tercatat naik menjadi 4,02 juta KL. Selanjutnya di tahun ini, serapan FAME ditargetkan mencapai 6,2 juta KL.

Pemerintah telah menetapkan 19 badan usaha BBN yang menyediakan pasokan biodiesel di tahun depan adalah PT Cemerlang Energi Perkasa 449.753 KL, PTWilmarBioenergi Indonesia 844.949 KL, PT Pelita Agung Agrind-ustri 145.396 KL, PT Ciliandra Perkasa 171.854 KL, PTDarmex Biofuels 85.680 KL, PTMusim Mas745.504 KL, PTWilmarNabati Indonesia 904.431 KL, dan PT Bayas Biofuels 229.075 KL.

Selanjutnya, pemasok lainnya yakni PT LDC Indonesia 292.927 KL, PT SMART Tbk 269.914 KL, PT Tunas Baru Lampung 216.875 KL, PT Multi Nabati Sulawesi 253.427 KL, PT Permata Hijau Palm Oleo 261.183 KL, PT IntibenuaPerkasatama 241.053 KL, PT Batara Elok Semesta Terpadu 78.818 KL, PT Dabi Biofuels 207.344 KL, PT Sinarmas Bio Energy 262.011 KL, PT Kutai Refinery Nusantara 220.189, KL, serta PT SukajadisawitMekar 219.677 KL.

Roadmap penerapan pencampuran biodiesel diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 20 Tahun 2014.

Mengacu beleid itu, porsi campuran biodiesel untuk sektor transportasi ditetapkan sebesar 20% mulai 2016. Selanjutnya, porsi ini ditingkatkan menjadi 30% mulai Januari 2020 dan terus stabil pada angka tersebut hingga Januari 2025.

Menurut Feby, pemerintah berkomitmen menjalankan roadmap tersebut. Namun, sebelum menjalankan Program B30, pihaknya akan melaksanakan uji jalan terlebih dahulu. Uji jalan ini dilakukan oleh Kementerian ESDM didukung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Apro-bi), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS), PT Pertamina (Persero) dan perusahaan manufaktur kendaraan. “Uji jalan rencananya dimulai Mei nanti, [pelaksanaannya] sampai Oktober,” ujar dia.

Dia menjelaskan, uji jalan ini untuk melihat kondisi mesin kendaraan ketika bahan bakarnya diganti menggunakan B30. Selain itu, uji jalan ini juga untuk mengetahui laju konsumsi bahan bakarnya dan apakah ada perubahan kualitas bahan bakar selama penggunaan. “Semua itu untuk melihat apakah secara teknis, kualitas, dan kuantitas B30 sudah memenuhi syarat atau tidak sebagai bahan bakar mengacu kepada standar bahan bakar yang sudah ditetapkan,” jelas Feby.

Pada saat bersamaan, pihaknya juga akan mulai mengkaji produksi green fuel. Produksi bensin hijau atau green gasoline sudah diuji coba di Kilang Plaju milik PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu. Pada pertengahan tahun ini, direncanakan akan ada uji coba produksi solar hijau atau green gasoil di Kilang Dumai. Selanjutnya akan dilakukan uji coba produksi green avtur di Kilang Balongan atau Cilacap. Pertamina juga telah menandatangani dua kesepakatan terkait pengembangan green refinery dengan perusahaan energi Italia, Eni. Salah satunya yakni pokok-pokok kesepakatan pembentukan perusahaan patungan {Head of Joint Venture Agreement). Sementara kesepakatan lainnya yakni prasyarat (term sheet) pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) di Italia.

Sumber: Investor Daily Indonesia