Pemerintah Diminta Proaktif Soal Ekspor Sawit

 

 

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) mendesak pemerintah untuk lebih proaktif dalam menstabilkan perdagangan sawit ke pasar Eropa. Apalagi, mengingat saat ini pasar Eropa berencana mengurangi impor sawit dari Indonesia.

Direktur Eksekutif Gapki Danang Giriwardana menjelaskan, rencana Eropa untuk mengurangi impor kelapa sawit dari Indonesia ini harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, hal tersebut dapat memukul industri kelapa sawit.

“Indonesia mesti mempersiapkan bargaining position yang lebih kuat. Bargaining yang paling penting adalah meminimalkan juga ketergantungan pada pasar Eropa ke Indonesia,” ujar Danang kepada Republika, Ahad

Menurut Danang, selama ini Indonesia dan stakeholder terlalu mengikuti permainan negara- negara Eropa. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengurangi ketergantungan pada pasar Eropa.

Pemerintah, kata Danang, harus melihat masing-masing kepentingan Eropa ke Indonesia dan sebaliknya. Terutama, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri yang ha-rus proaktif melindungi kepentingan ekspor ke Eropa. “Intinya, mencegah unfair international trade,” ujarnya.

Hal-hal tersebut, lanjut Danang, terus didiskusikan oleh Gapki secara intensif kepada pemerintah. Danang mengungkapkan, saat ini Gapki sedang menyusun gerakan yang berbeda dan orientasi yang berbeda supaya makin kecil pengaruh Eropa pada urusan perkebunan di Indonesia.

Ia menegaskan, negara yang besar dan berdaulat tidak boleh kalah oleh intimidasi negara lain. “Gapki dengan seluruh industri perkebunan dan olahan sawit tidak akan diam. Kita juga proaktif menyikapi, mempersiapkan inovasi-inovasi baru dan pasar-pasar baru,” katanya.

Meskipun belum mau mengungkapkan apa saja inovasi yang akan dilakukan, Danang optimistis upaya yang dilakukan Gapki serta dukungan pemerintah dapat meningkatkan industri kelapa sawit Indonesia.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai upaya Parlemen Eropa dalam menghapus penggunaan biodiesel dari minyak sayur pada 2030 dan berbahan kelapa sawit, termasuk dari Indonesia pada 2021, harus disikapi dengan meningkatkan daya saing.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, Eropa juga mempunyai kepentingan mempertahankan minyak nabati mereka. Sehingga, Eropa akan melakukan apa pun untuk mempertahankan kepentingan tersebut. “Justru sekarang, mulai sekarang kita perbesar penggunaan biodiesel dalam negeri,” ujarnya saat dihubungi Republika, Ahad.

Menurut dia, kebutuhan energi di dalam negeri cukup besar. Namun, selama ini pemanfaatan biodiesel belum optimal. Sehingga, pemangku kepentingan harus berpikir supaya harga biodiesel dalam negeri lebih kompetitif.

Hariyadi menyatakan, potensi Indonesia yang luar biasa dalam produksi kelapa sawit akan selalu ada yang menghambat. Namun, hambatan tersebut bisa diatasi jika pemerintah dan pemangku kepentingan serius. Dengan cara memiliki daya saing sehingga harga kelapa sawit kompetitif.

“Kelapa sawit tidak hanya bisa dijadikan produk biodiesel, tapi juga bahan makanan dan farmasi. Harus ditingkatkan. Jangan nanggung. Indonesia menjadi eksportir terbesar harus membuat diversifikasi turunannya,” ucapnya.

Parlemen Eropa berupaya menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar transportasi pada 2021. Langkah ini telah mendapat dukungan dari sejumlah kelompok politik terbesar di parlemen menjelang pemungutan suara di Markas Besar Parlemen Eropa, Strasbourg, Prancis, Rabu (17/1) mendatang.

 

Sumber: Republika