Pemerintah Ingin Kandungan Biodiesel 30 Persen

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta kandungan nabati pada bahan bakar biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. “Bapak Presiden menyampaikan untuk dikaji juga penggunaan biodiesel hingga 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, disalin dari Antara, di Jakarta.

Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. “Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” kata Menperin didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong untuk menyampaikan hasil rapat terbatas menyikapi kondisi perekonomian, baik makro maupun mikro dalam negeri dan global.

Selain itu, kata Menperin dalam rapat juga diminta untuk mengkaji industri-industri nasional bisa meningkatkan utilisasinya seperti kilang minyak di Tuban, Jatim, sehingga bisa lebih banyak memasok kebutuhan petrokimia dan BBM domestik.

Airlangga mengungkapkan rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membahas upaya untuk memperkuat perekonomian nasional, memberi ketenteraman industri nasional, dan meningkatkan iklim investasi.

“Beberapa catatan dari rapat tadi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, dan juga mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat,” kata Airlangga.

Menperin mengatakan bahwa Presiden sudah menyampaikan untuk melakukan optimalisasi instrumen fiskal, baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi bea masuk, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan ekspor.

Menperin juga mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah dengan melakukan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif- insenuf agar ekspor bisa ditingkatkan.

Sementara, terkait investasi, lanjutMenperin, pemerintah akan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik, misalnya dari Jawa ke luar Jawa, industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Bara tke wilayah lain, termasuk Jawa Tengah.

“Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furnitur, misalnya nanti SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya.

Selain mendorong pengembangan industri substitusi impor, langkah-langkah lain yang ditempuh untuk menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah pemberian insentif untuk menggenjot ekspor dan produksi UMKM, penyederhanaan perizinan investasi, hingga memaksimalkan sektor pariwisata untuk mendulang devisa.

Termasuk, lanjutnya, memaksimalkan potensi pariwisata melalui perkembangan bandara dan tarif penerbangan murah (low cost carrier/LCC), mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor yang bisa secara cepat digenjot kinerjanya.

Menurunnya harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) dipengaruhi oleh melemahnya harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Memasuki Juli 2018, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, sebagaimana disalin dari kantor berita Antara, merilis data besaran biodiesel dan bioetanol yang melemah mengalami penurunan.

Tarif biodiesel ditetapkan sebesar Rp7.949 per liter atau turun tipis Rp l91 dari Juni 2018, yaitu Rp8.140/liter. Harga tersebut belum termasuk perhitungan ongkos angkut, yang berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.1770 K/12/MEM/2018.

Penurunan ini terjadi akibat menurunnya harga minyak kelapa sawit, pada perhitungan yang tertera pada Surat Direktur Jenderal energi baru terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 3381/10-/DJE/2018. HlP biodiesel ini ditopang oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit (CPO) sepanjang 25 Mei 2018 hingga 24 Juni 2018 sebesar Rp7.740.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca