Pemerintah Laksanakan Kajian Komprehensif Terkait B30

Pemerintah bakal terus melaksanakan kaj ian komprehensif terkait penerapan bahan bakar dengan kadar biodiesel 30 persen (B30) sesuai dengan harapan dari Presiden Joko Widodo untuk melonggarkan tekanan ekonomi global terhadap perekonomian nasional.

“Untuk persiapan implementasi B30, tidak mungkin kami menerapkan B30 sebelum melakukan kajian komprehensif,” kata Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andriah Feby Misna di Jakarta, Rabu.

Andriah memaparkan, sejumlah tahapan yang telah dilakukan antara lain adalah melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) serta rapat teknis dalam rangka membahas masukan usulan pengetatan dan penambahan parameter biodiesel.

Selain itu, tahapan lainnya juga termasuk pembahasan Komite Teknis Bionergi, usulan revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) guna persiapan spesifikasi mesin biodiesel B30, serta pengujian mutu bahan bakar dan kinerja mesin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kandungan nabati pada bahan bakar biodiesel ditingkatkan menjadi 30
persen (B30) sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global.

“Bapak Presiden menyampaikan untuk dikaji juga penggunaan biodiesel hingga 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7).

Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun, dan Presiden juga meminta untuk segera dibuatkan kajian terkait dengan hal tersebut.

Selain itu, kata Menperin, dalam rapat juga diminta untuk mengkaji industri-industri nasional bisa meningkatkan utilisasinya seperti kilang minyak di Tuban, Jatim, sehingga bisa lebih banyak memasok kebutuhan petrokimia dan BBM domestik.

Airlangga mengungkapkan rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membahas upaya untuk memperkuat perekonomian nasional, memberi ketenteraman industri nasional dan meningkatkan iklim investasi.

Menperin mengatakan bahwa Presiden sudah menyampaikan untuk melakukan optimalisasi instrumen fiskal, baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi bea masuk, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan ekspor.

Ia juga mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah dengan melakukan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif-insentif agar ekspor bisa ditingkatkan.

Sementara terkait investasi, lanjutnya, pemerintah akan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik, misalnya dari Jawa ke luar Jawa, industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain, termasuk Jawa Tengah.

“Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furnitur, misalnya nanti SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya.

 

Sumber: Analisa