Pemerintah Pacu Hilirisasi CPO untuk Bahan Bakar

Pemerintah memacu hilirisasi crude palm oil(CPO) atau minyak kelapa sawit mentah menjadi berbagai jenis bahan bakar. Hal ini diyakini dapat menekan impor minyak dan menekan defisit neraca transaksi berjalan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para menteri mempelajari pengolahan CPO menjadi avtur. “Saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lebih dalam,” kata Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi pelaksanaan mandatori biodiesel di Kantor Presiden, Senin (12/8).

Jokowi berharap, avtur berbahan dasar CPO dapat mengurangi jumlah impor avtur. Sehingga, kelak dapat memperbaiki kondisi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan pengolahan biodiesel 30 persen (B-30) dimulai pada Januari 2020. Seperti avtur, penggunaan B-20 ke B-30 diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi impor bahan bakar minyak.

Permintaan domestik terhadap CPO pun juga disebutnya akan meningkat sehingga akan memberikan dampak positif bagi petani, pekebun, dan pekerja di pengolahan kelapa sawit.

“Saya juga ingin pada Januari 2020 itu B-20 sudah pindah ke B-30, dan di akhir 2020 meloncat lagi ke B-50,” ujar Jokowi.

Jika penerapan B-20 konsisten dilakukan dan terus ditingkatkan, devisa yang dapat dihemat sekitar 5,5 miliar dolar AS per tahun. Presiden memastikan akan memonitor langsung hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan B-20 serta proses migrasi ke B-30.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yakin, pengolahan CPO menjadi avtur akan menurunkan harga bahan bakar angkutan udara itu. Pengkajian pengembangan CPO menjadi avtur akan dilakukan oleh PT Pertamina, Kementerian ESDM, serta Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Otomatis (harga avtur turun-Red). Yang penting risetnya dululah. Kalau risetnya selesai, pembuatan itu enggak lama,” ucap Budi.

Budi menyambut baik ide pengolahan CPO menjadi avtur tapi harus didukung riset. “Kita akan support dan saya akan pantau secara khusus berkaitan dengan bisanya biodiesel menjadi avtur,” kata Budi.

Seusai rapat dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta pada Senin (12/8), Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ar-candra Tahar mengatakan, penerapan penggunaan B-30 masih dalam uji coba. Rapat yang dia jalani bersama Menko Perekonomian pun mengevaluasi uji coba B-30.

Hasil evaluasi ini nantinya menjadi dasar bagi pemerintah mengambil keputusan penggunaan B-30 ke depan. Arcandra belum bisa menyampaikan kewajiban penggunaan B-30 akan diterapkan pada tahun ini lantaran masih menunggu hasil uji coba hingga Oktober.

“Tes masih jalan, sekarang kita masih evaluasi sambil jalan,” ucap Arcandra.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, uji coba B-30 akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ada sejumlah tahap yang harus dilalui sebelum B-30 akan digunakan pada kendaraan. Tahapan itu antara lain berbagai macam uji standar internasional yang dikawal berbagai pihak, antara lain Kementerian ESDM, BPPT, Aprobi, Gaikindo, dan Pertamina.

Mandatori penggunaan biodiesel telah bergulir sejak 2016 silam. Sejak itu, produksi dan pemanfaatan biodiesel terus meningkat dari tahun ke tahun. Konsumsi domestik diharapkan meningkat melalui perluasan B-20 untuk kendaraan yang tidak tergolong penerima subsidi layanan publik atau public service obligation (PSO) yang diinstruksikan presiden pada medio 2018.

Kementerian ESDM mencatat, pada 2018 konsumsi domestik naik 45 persen atau sekitar 3,75 juta kiloliter dibandingkan 2017.

Sumber: Republika