Pemerintah Terus Pacu Produktivitas Sawit Rakyat

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas sawit nasional, khususnya tanaman sawit milik para petani swadaya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam program PSR, pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan, selain bisa memperoleh dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), peserta PSR juga bisa memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR). Dengan PSR, produktivitas sawit rakyat diharapkan meningkat dari 3,70 ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per hektare (ha) per tahun menjadi 8 ton per ha pertahun.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk melakukan optimalisasi dan peningkatkan produksi Kelapa Sawit petani swadaya melalui program PSR atau replanting sawit. Program PSR tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi Kelapa Sawit petani dan memberikan hasil yang optimal hingga mencapai 8 ton CPO per ha per tahun. “Dari data, produktivitas Kelapa Sawit (petani) kita masih tergolong rendah yaitu 3,70 ton CPO per ha per tahun. Melalui program replanting ini diharapkan produksi dapat meningkat,” ujar

Ma’ruf saat menerima Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Kantor Wapres di Jakarta, pekan lalu. Ma’ruf menambahkan, dalam peningkatan produksi sawit rakyat tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memberikan program kemudahan pembiayaan. Petani dapat memanfaatkan KUR dan pendanaan di BPDPKS. “Program PSR dapat memanfaatkan KUR. Tahun ini, bunganya hanya 6% dan pemerintah memberikan kemudahan dengan penyesuaian periode waktu KUR yaitu empat tahun. Kita harapkan ada peningkatan kualitas produksi Kelapa Sawit agar didapat harga jual yang tinggi dan merata di semua daerah,” ujar Ma’ruf. Petani sawit yang masuk dalam binaan Apkasindo tersebar di 22 provinsi dan 117 kabupaten. Ke depan, Wapres Ma’ruf berharap pemerintah juga dapat meningkatkan penyediaan bibit unggul dan memberi kemudahan bagi petani untuk mendapatkannya.

Sedangkan Mentan Syahrul mengatakan, Wapres memintanya untuk melakukan komunikasi komprehensif dalam penanganan budidaya replanting sawit rakyat. Apabila terdapat beberapa kendala yang terjadi sehingga membuat program sawit rakyat tidak berjalan optimal maka Mentan akan mencari tahapan untuk memastikan penanganan program sawit rakyat itu berjalan dengan baik. “Tidak hanya mencoba masuk dalam pendekatan replanting atau menanam sawit dan memeliharanya tapi bagaimana sampai pada titik bagaimana mengolah sawit di tingkat rakyat, mulanya di tingkat industri, ini tentu saja bagian-bagian yang harus dipikirkan bersama,” ujar Mentan.

Saat ini, petani sawit menguasai 40% dari total luas perkebunan sawit nasional. Sementara itu, sepanjang 2017 hingga 23 Oktober 2019, realisasi dana yang disalurkan BPDPKS untuk program replanting (PSR) mencapai Rp 1,72 triliun dengan cakupan lahan 68.663 ha. Rinciannya, total target replanting seluas 20.780 ha pada 2017 dengan realisasi rekomtek (rekomendasi teknis) Ditjen Perkebunan Kementan 14.634 ha (70,42%), pada 2018 target replanting 185 ribu ha dengan realisasi rekomtek 33.842 ha (18,29%), dan pada 2019 targetnya 200 ribu ha dengan realisasi rekomtek 67.842 ha (33,92%).

Sinergikan dengan AWR

Untuk penanganan PSR, Mentan membutuhkan sebuah proses atau agenda yang cepat untuk bisa segera menangani permasalahan di lapangan. Untuk itu, Kementan akan melakukan kolaborasi antara PSR dengan Agriculture War Room (AWR), terutama dalam memantau pembangunan pertanian khususnya industri perkebunan sawit yang real time. “Ini langkah kami untuk mengupdate data pertanian. Semua potensi bisa kita lihat dari sini dan kita akan optimalisasi sehingga AWR dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan pelaku pertanian di lapangan khususnya petani sawit,” kata Mentan. Teknologi AWR saat ini berisi himpunan data mengenai produksi pangan, stok pupuk subsidi, luas lahan sawah, masa panen, dan lainnya yang dapat tersaji cepat dan setiap waktu.

Pakar teknologi informatika sekaligus mantan Rektor Institut Perbanas Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan, pemanfaatan serta penggunaan teknologi AWR dapat berpengaruh dalam membentuk pengelolaan pertanian Indonesia yang smart farming. “Zaman revolusi industri 4.0 kini, semua bisa direkayasa teknologi. Tidak lagi manual, misalnya sektor pertanian hanya tergantung pada kondisi alam,” ujar Marsudi. Manfaat dari smart farming AWR tersebut tampak pada tersusunnya data pertanian yang valid, sehingga laporan perkembangan diterima berbasis data. Selain itu, AWR bakal menarik minat generasi milenial menekuni pertanian sebab telah beradaptasi dengan modernisasi zaman.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia