Pengembangan Ekspor

 

 

Badan Pusat Statistik mencatat ekspor Indonesia pada triwulan III-2017 tumbuh 17,27 persen dibandingkan dengan triwulan III-2016 dengan nilai Rp 717,7 triliun. Angka ini setara 20,5 persen produk domestik bruto (PDB). Namun, pertumbuhan ekspor masih tidak terlepas dari komoditas mentah seperti minyak sawit mentah (CPO) dan batubara.

Pertumbuhan ekspor ini merupakan yang tertinggi sejak triwulan IV-2011. Pada triwulan III-2011, ekspor tumbuh 17,76 persen. Tahun 2011 adalah era ledakan komoditas. Namun, setelah harga komoditas turun tajam, ekspor Indonesia turun. Secara otomatis, kontribusinya terhadap PDB juga turun. Di tengah belum stabilnya harga komoditas, utang luar negeri Indonesia bertambah. Bank Indonesia (BI) mencatat, per akhir Agustus 2017 mencapai 340,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.735,99 triliun, tumbuh 4,7 persen dalam setahun.

Pertumbuhan utang luar negeri itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekspor yang merupakan salah satu sektor penyumbang devisa Pada semester 1-2017, rasio utang luar negeri terhadap ekspor 174,08 persen, sedangkan rasio utang luar negeri terhadap penerimaan devisa 172 persen. Rasio itu masuk kategori lampu kuning karena melebihi batas ideal 100 persen. Ekspor Indonesia saat ini bisa dikatakan masih jalan di tempat Ekspor masih bertumpu pada komoditas dan negara-negara tujuan tradisional, terutama China Amerika Serikat, dan kawasan Eropa. Hilirisasi industri penopang ekspor dan substitusi bahan baku impor masih jauh dari optimal. Hilirisasi yang terlihat sekarang masih bertumpu pada sektor pertambangan melalui pengembangan industri pengolahan dan pemurnian (smelter).

Penetrasi pasar ekspor ke negara-negara nontradisional telah dilakukan, seperti Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Namun, pembukaan pasar baru itu masih membutuhkan proses lama dan terganjal hambatan perdagangan.

Di Afrika Selatan, misalnya, hambatan utama menyangkut tarif. Penentuan tarif negara itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ditentukan bersama-sama Serikat Bea Cukai Afrika Selatan (SACU). Adapun Nigeria merupakan bagian dari Masyarakat Ekonomi Afirka Barat (Ecowas). Hal itu menyebabkan Indonesia sulit melakukan perjanjian perdagangan khusus (PTA) dengan Afrika Selatan dan Nigeria.

Di tengah arus pelambatan perdagangan global dan proteksionisme, tantangan menumbuhkan ekspor semakin berat. Banyak negara yang secara langsung maupun tidak langsung melindungi industri dalam negerinya meski telah memasuki era perdagangan bebas.

India, misalnya, menerapkan bea masuk CPO dua kali lipat dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Sejumlah negara di Eropa menggaungkan kampanye hitam CPO. Adapun AS telah memulai menginventarisasi dan menyelidiki produk-produk impor yang mendapatkan subsidi dari negara-negara pengekspor. Indonesia memiliki dua pekerjaan besar untuk menumbuhkan ekspor. Pertama, pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu memastikan hilirisasi berjalan optimal. Sejak digaungkan kembali pada 2011, hilirisasi masih belum berkontribusi secara signifikan.

Kedua, pendekatan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain perlu ditingkatkan, baik negara dengan negara maupun pelaku usaha dengan pelaku usaha.

Pengembangan hilirisasi tidak bisa berdiri sendiri, perlu ditopang peta kebutuhan pasar global. Selain itu, perlu dicermati masuknya produk-produk negara-negara lain secara eceran melalui perdagangan elektronik atau e-dagang. E-dagang ini juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memasarkan produk-produk unggulan. Hal ini telah dilakukan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan e-dagang China, Alibaba, yang dirintis sejak 2015.

 

Sumber: Kompas