Pengusaha Sampaikan Komitmen

 

JAKARTA – Para pelaku usaha kelapa sawit Indonesia akan menyampaikan komitmen pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan industri sawit pada forum Perserikatan Bangsa Bangsa pekan depan.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mengungkapkan isu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan industri sawit akan menjadi isu utama yang mereka bawa dalam pertemuan tingkat tinggi di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Rabu (6/9).

Komitmen industri untuk menjalankan sustainable development pratices dalam pengelolaan industri minyak sawit melalui tiga aspek yakni economic viable, socially equimble, dan envwmien-tally bearable” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/9).

Fadhil belum dapat memastikan apakah akan membahas secara khusus isu hambatan perdagangan bagi komoditas sawit asal Indonesia. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menyampaikan pendapatnya apabila ada pertanyaan mengenai isu tersebut.

“Hambatan perdagangan tidak spesifik dibahas tetapi akan disinggung jika ditanya,” imbuhnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengatakan telah mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha kelapa sawit. Menurutnya, terdapat beberapa hambatan dari dalam negeri yang dikeluhkan oleh pengusaha dari sektor itu.

“Sejauh ini, para pelaku usaha mengungkapkan hambatan ekspor dari dalam negeri datang dari mahalnya biaya perbankan, sertifikasi untuk syarat ekspor, pungutan daerah, dan kebijakan yang memberatkan pengusaha sawit,” ungkapnya.

Mendag mengatakan pertemuan yang diadakan dengan para pelaku usaha bertujuan untuk menyiapkan strategi khusus dengan memanfaatkan instrumen perdagangan untuk menangkal hambatan bagi komoditas sawit Indonesia di dalam dan luar negeri.

“Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, tidak boleh ada hambatan ekspor di dalam negeri, termasuk untuk sawit,” ujar Enggartiasto.

Di sisi lain, hambatan perdagangan dari luar negeri menurutnya perlu diantisipasi. Pihaknya menyebut tengah mengupayakan berbagai perjanjian perdagangan internasional sehingga dapat menguntungkan perdagangan sawit Indonesia.

(M. Nurhadi Pratomo)

 

Sumber: Bisnis Indonesia