Penyerapan Sawit Di Dalam Negeri Yang Besar Baru Bisa Lewat Biodiesel

 

Produksi CPO tahun lalu 37 juta ton, tahun ini 39 juta ton. “Dengan produksi sebesar ini dan harga turun kita sudah megap-megap menjaga supaya harga jangan terus turun. Apalagi nanti kalau produksi sudah mencapai 50 juta ton,” kata Direktur Utama BPDPKS, Dono Bustami.

Tujuan BPDPKS memberi insentif biodiesel adalah untuk menjaga harga TBS di tingkat petani dan menjaga industri ini. “Ini bukan masalah pengusaha tetapi petani sawit rakyat. Sekitar 20% penduduk Indonesia terlibat langsung pada industri. Ada 20 juta rakyat yang terlibat. Kalau sampai bangkrut maka efeknya akan sangat besar. Kalau pengusaha masih ada bisnis lain kalau rakyat ini satu-satunya sumber nafkah mereka,” katanya.

Biodiesel dipilih menerima insentif karena sampai saat ini belum ada bisnis lain yang bisa menyerap CPO secara besar-besaran. “Saya sudah sampaikan pada pengusaha biodiesel bahwa kebijakan ini tidak permanen. Kalau nanti ada bisnis lain yang bisa menyerap CPO lebih besar maka insentif akan kita pindahkan ke sana,” katanya.

Saat ini yang tersedia baru industri FAME dengan kapasitas 30-31% dari kapasitas terpasang, sehingga untuk mengoptimalkannya tidak perlu banyak investasi, hanya perbaikan beberapa bagian saja.

Optimalkan penggunaan biodiesel bisa dilakukan sebab saat ini B20 PSO saja belum sepenuhnya dilakukan. Padahal dalam aturan yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bila dalam PSO tidak mencampur dengan biodiesel akan kenda denda Rp6000/liter. Kalau PSO diterapkan full maka serapannya akan besar. Sedang diesel untuk kendaraan mewah seperti BMW, Mercy tidak perlu ikut.

Dengan PSO 36 juta kiloliter .kalau B20 maka biodiesel yang diperlukan adalah 3,6 juta kilo liter. Target tahun ini 3,5 juta kiloliter tetapi diperkirakan hanya mencapai 3,2 juta kiloliter. “B20 ini sesuai regulasi sudah merupakan keharusan. Masalahnya kapan bisa tercapai seluruhnya, jadi tinggal masalah waktu saja,” katanya.

Potensi lain yang bisa digarap adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel milik PLN yang sudah tua. Dengan teknologi terbaru bisa langsung diubah menjadi B100. Kalau ini bisa dilaksanakan akan mempercepat penyerapan CPO di dalam negeri.

Sedang B30 saat ini perlu perbaikan beberapa regulasi dan sementara hanya untuk PSO. Sedang non PSO supaya tidak memberatkan industri otomotif Agen Tunggal Pemegang Merek maka standarnya adalah B7. Bila ini sudah dilaksanakan maka 6 juta kiloliter bisa diserap. Apalagi kalau sudah masuk biodiesel dengan teknologi hidrogenized maka kualitasnya akan sama dengan bahan bakar fosil hanya lebih ramah lingkungan.

Sedang untuk industri penerbangan, sebagai tindak lanjut MoU antara Gapki dan Lion Air saat ini sedang dikaji B2 dan tahun 2020 B3. Ini masih tahap eksplorasi dan belum ada alternatif lain. Kalau sudah B3 maka penyerapan biodiesel bisa 180.000 kiloliter tetapi dengan kelas yang berbeda.

Tujuan utama kebijakan insentif biodiesel ini bukan membesarkan industri biodiesel dalam negeri tetapi menjaga harga TBS ditingkat petani terus turun. Ini juga bukan masalah alokasi dana yang antara untuk biodiesel dan petani.

BPDPKS melalui program Peremajaan sawit Rakyat Ditjenbun juga turut mendanai upaya meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat yang saat ini hanya 1/3 atau V* dari perusahaan perkebunan. Arah untuk meningkatkan produksi bukan lagi perluasan tetapi peningkatan produktivitas.

Ada 2,4 juta ha kebun kelapa sawi rakyat yang akan diremajakan. Tahun ini 185.000 ha di 20 provinsi. Program ini bukan program BPDPKS tetapi merupakan program Ditjenbun dan BPDPKS membantu pendanaan 25 juta/ha atau 38% dari keperluan. BPDPKS sudah mengalokasikan dana Rp2 triliun.

“Prosesnya agak lama karena bersifat bottom up. Dimulai dari kabupaten, kemudian ke provinsi baru ke Ditjenbun,” katanya.

“Kenaikan produksi CPO menjadi 50 juta ton ini belum memperhitungkan hasil peremajaan. Kalau produksi semakin meningkat kita harus cari pasarnya. Sementara ini satu-satunya alternatif adalah dengan membakar di dalam negeri dalam bentuk biodiesel. Apalagi kita habis-habisan dihantam oleh Eropa dan Amerika Serikat untuk produk biodiesel,” katanya.

Meskipun nanti pasokan biodiesel mencapai 80-90% dari kebutuhan Indonesia tidak akan kekurangan bahan baku. Biodiesel PSO juga digunakan untuk kendaraan rakyat sehingga kembali pada rakyat.

Industri kelapasawitharus dijaga sebab hasil studi menunjukkan mengurangi kemiskinan sampai 10 juta orang di pedesaan. Ekspor kelapa sawit mencapai Rpi 30 triliun dan merupakan penghasil devisa utama. Pajak dari kelapa sawit juga cukup besar.

BPDPKS juga mendanai riset supaya biodiesel B30 bisa memenuhi standar Euro 4 sesuai permintaan Menteri Perindustrian. B30 dan BI 00 akan diarahkan memenuhi standar ini. B30 yang semula untuk tahun 2020 akan dipercepat sehingga saat ini ujinya sedang disiapkan.

Dono minta supaya masalah ini juga jangan dikaitkan dengan ketersediaan dana. Saat ini selisih harganya sangat kecil yaitu Rp2400/liter .”Ini masalah implementasi peraturan. Apakah kita serius mengimplementasikan peraturan. Kemen ESDM yang menentukan mulai dari produsen sampai titik serah,” katanya.

Dana lebih dari cukup. Meskipun pungutan ekspor semakin mengecil tetapi jangan kuatir masalah dana. Sekarang bagaimana supaya dana ini bisa terserap. Bila ada tambahan non PSO 500.000 kiloliter untuk B7 dananya masih cukup.

Tidak ada subsidi dari biodiesel ini sebab tidak menggunakan dana APBN tetapi insentif yaitu dana sawit kembali ke sawit. Jadi tidak bisa diserang pihak luar dengan kata subsidi.

Makna strategis lainnya dari kebijakan biodiesel ini adalah mengurangi impor bahan bakar fosil sehingga devisa bisa dihemat. BBM fosil juga suatu saat akan habis sedang biodiesel ini tidak akan pernah habis.

Yohanes Nangoi, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyatakan pihaknya mendukung apapun keputusan pemerintah termasuk B20 ini asal jangan sampai membuat industri otomotif Indonesia bangkrut. “Kalau sampai bangkrut maka kita harus mengimpor dari luar sehingga devisa terkuras,” katanya.

Saat ini dengan jumlah penduduk Indonesia 260 juta dengan pendapatan perkapita USD 3200 orang jumlah mobil per 1000 orang adalah 80. Thailand dengan pendapatan perkapita USD5000 jumlah mobil 240 /1000 orang. Malaysia 400 mobil/1000 orang. Indonesia mennaikkan satu mobil per 1000 orang saja maka perlu 2,6 juta unit. Kalau impor devisa akan habis.

Jangan sampai industri otomotif mati gara-gara kebijakan B20 atau B30. Indonesia saat ini ini masih menerapkan kebijakan Euro 2 tetapi biodiesel B20 yang ada belum memenuhi standar. “Buktinya mobil dari pabrik yang diisi B20 tidak lolos uji emisi Kemenhub. Jadi tiap keluar dari pabrik saya isi Pertadex baru lolos uji. Setelah itu oleh konsumen diisin apa saja itu sudah merupakan wewenang mereka,” katanya.

Kalau B30 mau mengikuti Euro 4 maka standarnya akan lebih ketat lagi. Sulfur Euro 2 masih 200 ppm Euro 4 tinggal 20 ppm. Kalau mobil standar Euro 4 tidak diisi bahan bakar standar maka bisa mogok di jalan. Asosiasi pemakai truk juga mengeluh pemakaian B20 lebih boros.

 

Sumber: Media Perkebunan