Permintaan CPO: RI Siap Penuhi Pasar Eropa

 

 

JAKARTA – Indonesia siap memenuhi seluruh kebutuhan Uni Eropa akan minyak sawit lestari. Kawasan Benua Biru diperkirakan membutuhkan pasokan CPO sebanyak 6 juta ton per tahun hingga 2020.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan Indonesia sanggup memenuhi standar keberlanjutan yang diwajibkan Eropa melalui certified sustainable palm oil.

“Kami siap memasok bukan saja 6 juta ton, tapi 8 juta ton minyak sawit lestari ke pasar Eropa,” katanya, Selasa (26/9/2017).

Sawit Indonesia, tutur dia, telah mengantongi sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Gapki berharap 27 negara anggota Zona Euro mengakui standar keberlanjutan itu.

Uni Eropa saat ini adalah pasar sawit terbesar kedua di dunia dengan volume penjualan ke blok itu 6,6 juta ton tahun lalu. Berada di urutan pertama adalah India dengan permintaan 10,3 juta ton. Adapun China berada di posisi ketiga dengan pembelian 5,2 juta ton. Sementara itu, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi tahun lalu 33,4 juta ton.

Mengenai isu deforestasi yang dialamatkan kepada perkebunan kelapa sawit Indonesia, Togar menjelaskan yang terjadi adalah perubahan status hutan menjadi area penggunaan lain (APL), yang mana areal hutan itu sudah tidak berpohon lagi.

“Pohon-pohon sudah ditebang oleh pemegang izin HPH [hak pengusahaan hutan] sebelumnya,” katanya.

Bahkan menurut dia, ekspansi perkebunan kedelai lebih masif dibandingkan dengan kelapa sawit. Dalam tiga tahun terakhir, ekspansi perkebunan kedelai di dunia mencapai 8 juta hektare (ha), sedangkan perluaasan perkebunan kelapa sawit hanya 6,4 juta ha.

“Dan di Indonesia sudah tidak ada lagi ekspansi perkebunan kelapa sawit karena pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium yang sudah berjalan lima tahun lebih,” katanya.

Parlemen Uni Eropa pada pertengahan Maret mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena tanaman itu dinilai sebagai penyebab deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak dan pelanggaran HAM.

Sumber: Bisnis.com