Potensi Produksi Sawit Mencukupi, Program Biofuel 100% Butuh Roadmap

Calon Presiden 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) menyebut kalau pemerintah akan melanjutkan program penggunaan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel. Tak hanya 20% tapi hingga 100% sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM).

Dalam debat putaran kedua calon Presiden 2019-2024 yang berlangsung di Jakarta, Minggu (17/2) lalu, Jokowi menyebut peningkatan penggunaan biofuel ini untuk mengurangi impor migas yang besar. Saat ini, biofuel masih 20%. Artinya sebagai bahan campuran di biodiesel baru 20% saja. “B20 sudah berhasil, kini kami akan mewujudkan B100,” ujar Jokowi.

Program B100 diyakini bisa terwujud. Pasalnya, Indonesia memiliki BBN yang mencukupi. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, danKonservasi Energidi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana bilang, perluasan B20 mampu menyerap biodiesel sebesar 6 juta kiloliter hingga 6,2 juta kiloliter tahun 2019. Artinya, bila BI00 ingin diterapkan harus ada 30 juta kiloliter hingga 31 juta kiloliter minyak sawit yang dibutuhkan.

Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang juga optimistis BI00 bisa diwujudkan. Hal ini dikarenakan produksi CPO Indonesia masih berpotensi ditingkatkan mengingat lahan sawit yang masih luas.

Menurut Togar, B100 merupakan tujuan akhir rencana pemerintah. Menurutnya, kapan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut sedang didiskusikan secara formal dan informal di kalangan industri.

Untuk mencapai B100 ini pun riset terus dilakukan dan dibutuhkan teknologi. Meski teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia, Togar tak menampik bahwa teknologi tersebut belum ekonomis.

“Saya sendiri sudah sering ungkapkan, bahwa Indonesia akan menjadi produsen renewable energy di biofuel tahun-tahun mendatang jika pemerintah benar-benar serius menyusun roadmap ke arah sana,” terang Togar kepada KONTAN, Senin (18/2).

Togar menerangkan, mengacu pada lahan yang tercantum pada laporan Direktorat Jenderal Perkebunan yang sebesar 14 juta hektare, Indonesia bisa memproduksi CPO hingga sebesar 56 juta ton.

“B100 hanya membutuhkan CPO sekitar 30 juta ton. Dari dalam negeri untuk pangan sekitar 10 juta ton, jadi masih ada sisa 10 juta ton untuk ekspor,” terang Togar.

Efeknya adalah ekspor non migas akan tertekan. Pasalnya, selama ini ekspor CPO adalah andalan Indonesia.

Berdasarkan data GAPKI, produksi CPO tahun 2018 sudah mencapai 47,4 juta ton, untuk ekspor sebesar 34,7 juta ton dan konsumsi domestik sebesar 13,49 juta ton.

“Meski ekspor terbatas, tapi Indonesia menjadi sangat fleksibel. Fleksibel apakah mau diekspor atau mau dikonsumsi dalam negeri dan fleksibel dalam menentukan negara tujuan ekspor,” terang Togar.

Sumber: Harian Kontan