Produsen Biofuel Dukung Percepatan Mandatori Biodiesel

Jakarta – Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang bakal melakukan percepatan mandatori biodiesel dalam rangka menekan impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa. “Kami siap mendukung dan memasoknya,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indo-nesia(Aprobi) MP Tumanggor di Jakarta, disalin dari Antara.

Menurut dia, bila kebijakan itu benar-benar diterapkan maka serapan dari CPO (minyak kelapa sawit mentah) yang diproduksi banyak di daerah juga akan terserap. Sementara itu, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Andrian Feby Misna, mengingatkan bahwa perkebunan kelapa sawit di berbagai lokasi banyak yang dikelola oleh kalangan masyarakat kecil.

Sebelumnya, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mendukung arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ke depannya dapat ditingkatkan peningkatan biodiesel dalam rangka mengatasi tekanan ekonomi global.

“Kami mendukung arahan Presiden dan Menperin untuk lebih menggunakan Biodiesel guna mengurangi impor bahan bakar juga penghematan “kata Paulu ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (11/7).

Paulus mengutarakan harapannya agar penggunaan biodiesel jenis B20 bisa cepat diperluas di dunia industri vang ada di berbagai daerah di Tanah Air. Ia berpendapat jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik maka akan signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, yang sekitar setengahnya adalah impor.

Terkait kesiapan teknologi, ujar dia, saat ini semua pemangku kepentingan sedang menyiapkan program B30. “Termasuk kesiapan teknisnya seperti standar Biodiesel yang lebih baik, uji laboratorium, dan uji jalan,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kandungan nabati pada bahan bakar biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. “Bapak Presiden menyampaikan untuk dikaji juga penggunaan biodiesel hingga 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7).

Menperin Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. Untuk itu, lanjutnya, Presiden juga meminta untuk segera dibuatkan kajiannya. Pemerintah bakal terus melaksanakan kajian komprehensif terkait penerapan bahan bakar dengan kadar biodiesel 30 persen (B30) sesuai dengan harapan dari Presiden Joko Widodo untuk melonggarkan tekanan ekonomi global terhadap perekonomian nasional.

“Untuk persiapan implementasi – B30, tidak mungkin kami menerapkan B30 sebelum melakukan kajian komprehensif,” kata Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal E-nergi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andrian Feby Misna di Jakarta, Rabu.

Andriah memaparkan, sejumlah tahapan yang telah dilakukan antara lain adalah melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) serta rapat teknis dalam rangka membahas masukan usulan pengetatan dan penambahan parameter biodiesel.

Selain itu, tahapan lainnya juga termasuk pembahasan Komite Teknis Bionergi, usulan revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) guna persiapan spesifikasi mesin biodiesel B30, serta pengujian mutu bahanbakar dan kinerja mesin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kandungan nabati pada bahan bakar biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen (B30) sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global.

“Bapak Presiden menyampaikan untuk dikaji juga penggunaan biodiesel hingga 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7). Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun, dan Presiden juga meminta untuk segera dibuatkan kajian terkait dengan hal tersebut. Selain itu, kata Menperin, dalam rapat juga diminta untuk mengkaji industri-industri nasional bisa meningkatkan utilisasinya seperti kilang minyak di Tuban, Jatim, sehingga bisa lebih banyak memasok kebutuhan petrokimia dan BBM domestik.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca