Proses Penyaluran Bahan Baku Biofuel Dipangkas

JAKARTA – Pemerintah akan menyederhanakan rantai pasok penyaluran bahan baku biodiesel, fatty acid methyl ester (FAME), untuk terminal bahan bakar minyak (TBBM). Proses penyederhanaan pasokan untuk kelancaran pelaksanaan mandatori biodiesel 20 persen (B20). “Pencampuran di Pertamina hanya dilakukan di 11 titik,” ujar Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Andriah Feby Misna, kepada Tempo, kemarin.

Rencana ini akan mulai diterapkan pada Desember 2018 mendatang. Adapun 11 TBBM yang akan digunakan untuk pencampuran akan ditentukan oleh Pertamina. “Kalau lahan memungkinkan, maka dibangun tangki. Kalau tidak, akan pakai floating storage,” kata Feby.

Dengan skema baru ini, badan usaha bahan bakar nabati tak akan mendistribusikan FAME ke 112 terminal BBM. Pertamina akan menanggung tugas mendistribusikan sendiri biodiesel ke stasiun pengisian bahan bakar umum milik perseroan.

Sebelumnya, badan usaha bahan bakar nabati sebagai pemasok FAME yang harus mengirimkan ke 112 terminal bahan bakar di seluruh Indonesia. Jumlah B20 sendiri sebenarnya bukan hal baru, namun perluasan mandatori ini bagi sektor non-pelayanan publik (non-PSO) baru diterapkan pada 1 September 2018. Sejak saat itu, mandatori ini belum terlaksana maksimal karena masih banyak terminal bahan bakar belum mendapat suplai FAME.

Juru bicara Pertamina, Arya Paramita, mengatakan saat ini ada 86 terminal bahan bakar minyak perseroan yang menerima pasokan FAME. Dari jumlah itu, sebanyak 60 terminal sudah menjalankan B20 sebelum mandatori diperluas bagi non-PSO. “Pada September 2018 ada tambahan 21 terminal dan Oktober ini tambah lima terminal,” ujar dia.

Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Togar Sitanggang, mengatakan langkah pemerintah itu bisa membuat rantai pasokan FAME untuk B20 semakin efektif. Dia menambahkan, terminal yang belum dipasok bahan baku biofuel kebutuhan bahan bakarnya sedikit. Perusahaan bahan bakar nabati sulit mengatur logistik ke daerah itu, terutama di Indonesia bagian timur.

“Terminal kecil disuplai oleh terminal bahan bakar besar. Kalau kami hanya kirim ke TBBM besar terdekatnya saja dan dicampur ke sana. Otomatis, ketika terminal besar mengirim sudah dalam bentuk biofuel,” kata Togar. “Jadi, 11 ini titik yang mengirim ke TBBM berikutnya.

Selain itu, masalah perizinan di tingkat pelabuhan juga diminta agar dipermudah. Togar mengatakan banyak FAME yang dikirim badan usaha terhambat di pelabuhan. Ketika kapal tiba di pelabuhan, mereka harus menunggu. “Karena dianggap bukan BBM, harus antre seperti yang lain. Akhirnya, terlambat untuk memuat,” kata Togar.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Yunita Rusanti mengatakan penerapan B2 0 untuk layanan nonsubsidi dan subsidi belum terlihat menekan impor. “Karena B20 itu kan sebetulnya pencampuran dengan yang nabati 20 persen biodiesel,” ujar dia.

Harapannya, kata Yunita, paling tidak impor bahan bakar solar bisa berkurang dengan adanya penambahan 20 persen itu. “Jadi, kami belum tahu ke depan. Mudah-mudahan itu membantu menurunkan impor. Kami lihat nanti bulan depan seperti apa,” kata dia.

 

Sumber: Koran Tempo