RI Minta Uni Eropa Stop Kampanye Hitam sawit

INDONESIA kembali meminta Uni Eropa berhenti melakulan black campaign atau kampanye hitam sawit. Delegasi Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menegaskan UE harus menghentikan pelabelan bebas minyak sawit karena dinilai diskriminatif.

“Meminta UE dan anggotanya dan perusahaan yang ada di wilayahnya berhenti dalam mempraktikkan pelabelan “bebas minyak sawit secara sukarela,” ujar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk Kantor PBB, WTO. dan organisasi internasional di Jenewa, Swiss dalam dalam forum pertemuan Komite Hambatan Teknis Perdagangan Barang (TBT) di Jenewa Swiss. 14-15 November 2018.

“Hal ini dirasa tidak adil, karena mendiskriminasi produk impor dari produk kosmetik, suatu kondisi yang dilarang oleh perjanjian WTO,” terang Hasan Kleib.

Argumentasi UE. sambung Hasan, bersifat ambigu dan cenderung “misleading” lantaran tak menyertakan bukti ilmiah konkret dampak negatif kesehatan dari penggunaan atau konsumsi minyak sawit.

Tidak cuma itu, dalam forum. Indonesia juga memprotes kebijakan RED II yang dinilai menghambat akses masuk ekspor kelapa sawit dan produk-produk turunannya ke 28 pasar negara-negara UE.

RED II atau Amendment renewable energy Directive 2009/20/EC merupakan peraturan terkait rencana UE melarang penggunaan balian bakar biofuel yang bersumber kelapa sawit.

Delegasi Indonesia pada pertemuan TBT WTO menegaskan, kedua kebijakan UE tersebut diskriminatif terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia dan hanya akan menguntungkan produsen minyak nabati asal UE yang bersumber biji rapa (rapeseed).

Keprihatinan Indonesia terhadap pelabelan bebas minyak sawit dan kebijakan RED II itu mendapatkan dukungan dari beberapa anggota WTO lainnya, antara lain Malaysia. Honduras. Kolombia, dan Thailand.

Menanggapi tekanan Indonesia. UE berjanji untuk melakukan konsultasi dengan anggota WTO yang terkena dampak negatif dari kebijakan RED II.

 

Sumber: Rakyat Merdeka