RI-Pakistan Dorong Investasi sawit

KARACHI – Indonesia dan Pakistan harus meningkatkan keija sama tidak hanya sebatas perdagangan produk sawit, tapi sudah saatnya bertindak beyond trade dengan mencari peluang-peluang baru untuk investasi dan joint venture di bidang sawit Bersama dengan mitra di Pakistan, pengusaha Indonesia dapat membangun terminal sawit di pelabuhan, penyimpanan (storage), hingga penyulingan (refinery) minyak sawit.

Demikian pendapat yang mengemuka pada seminar yang digelar dalam rangkaian Conference and Exhibition on Indonesian palm oil (CEIPO) 2018 di Karachi, Pakistan. Kamis (6/9). CIEPO yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Karachi ini mengambil tema “Pakistan-Indonesia Collaboration on Palm Oil-based Industries”.

Sejumlah pembicara yang hadir pada seminar dari Indonesia di antaranya Duta Besar RI untuk Pakistan Iwan Suyudhie Amri, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonsia (Gapki) Joko Supriyono, dan Direktur Utama BPDP-KS Dono Boestami. Sedangkan pelaku usaha Pakistan yang tampil sebagai pembicara di antaranya Ketua Pakistan Edible Oil Refinery Association (PECI RA) Abdul Rasheed Janmohammad dan Umer Rehan yang mewakili ketua Pakistan Vanaspati Manufacturer Association (PVMA) Abdul Waheed.

Juga hadir Direktur Badan Investasi Pemerintah Provinsi Sindh (Sindh Board of Investment) Abdul Azeem Uqaili.

Lebih dari 150 pelaku bisnis minyak sawit dan makanan di Pakistan juga menghadiri kegiatan tersebut. Sedangkan dari Indonesia turut bepartisipasi 18 orang pejabat dan anggota dari KBRI Islamabad, Gapki, Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia (Apo-lin), BPDP-KS serta PT Pelindo.

Konsul Jenderal RI di Karachi, Totok Prianamto, pada pembukaan seminar menyampaikan harapannya bahwa CEIPO akan menjadi ajang untuk memperbanyak pertukaran gagasan terkait kemungkinan investasi bersama guna memberi nilai tambah bagi produk minyak kelapa sawit

“Kami yakin CEIPO akan menjadi awal dari banyaknya kolaborasi dan kerja sama antara industri minyak sawit Indonesia dan Pakistan,” ujar Totok Prianamto.

Para pembicara dan peserta seminar memandang bahwa minyak sawit adalah komoditas yang paling penting dalam perdagangan antara Indonesia dan Pakistan. Pada 2017, sekitar 63% dari nilai perdagangan kedua negara merupakan perdagangan minyak sawit Saat ini Indonesia memenuhi 80% kebutuhan minyak sawit Pakistan.

Sementara itu, para pembicara dari Pakistan menekankan bahwa dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 210 juta orang dan jumlah kelas menengah yang meningkat, potensi pasar di Pakistan sangat besar dan perlu terus dikembangkan dengan meningkatkan investasi.

Untuk mendorong investasi di bidang sawit, Sindh Board of Investment menawarkan insentif kepada pengusaha Indonesia maupun Pakistan yang ingin membangun fasilitas refinery di zona ekonomi khusus di Provinsi Sindh. Provinsi ini memiliki dua pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Karachi dan Bin Qasim, dimana 98% produk sawit Indonesia diproses dari kedua pelabuhan ini.

Hubsawit

Terkait investasi, Duta Besar RI untuk Pakistan Iwan Suyudhie Amri sebelumnya mengatakan, saat ini sudah ada studi tahap awal menjadikan Pakistan sebagai pintu masuk (hub) sawit untuk menembus pasar Asia Tengah, Asia Selatan, serta Tiongkok melalui jalur darat

“Jadi kalau ada pengusaha Indonesia yang berminat investasi membangun industri minyaksawitdi Pakistan bisa memasarkan produknya ke sejumlah negara di Asia Tengah dan Asia Selatan,” ujar dia.

Bahkan, lanjut Iwan, menteri urusan maritim Pakistan juga siap membantu penuh jika ada pengusaha Indonesia yang berminat investasi membangun terminal sawit di pelabuhan negara tersebut Dia menambahkan, potensi pasar sawit Pakistan sangat besar karena penduduknya yang terus bertambah dan ekonominya masih bertumbuh.

“Pada pelantikan dubes, Presiden Joko Widodo meminta nontraditional market untuk digarap serius. Permintaan itu bukan tanpa alasan mengingat Pakistan jumlah penduduknya besar, sekitar 200 juta. Kedua, nilai ekspor sawit kita ke Pakistan adalah yang terbesar keempat” kata Dubes Iwan.

Dia menjelaskan, telepas masalah politik dan keamanan di Pakistan, nyatanya ekonomi negara Asia Selatan tersebut mampu tumbuh sekitar 5%.

Bahkan menurut para ekonom dunia, pada tahun 2030 Pakistan diprediksi akan menjadi negara dengan perekonomian ke-16 terbesar dunia dan Indonesia terbesar kelima.

Menurut dia, peran Kedubes RI di Pakistan adalah meningkatkan atau paling tidak mempertahankan ekspor sawit Indonesia yang sudah mengusai 80% pangsa pasar sawit di Pakistan.

Sementara itu. Ketua Umum GapkiJoko Supriyono menambahkan, hubungan dagang antara Indonesia-Pakistan sudah berlangsung cukup lama, bahkan ada pengusaha sawit yang sudah membangun pabrik di Pakistan.

“Untuk investasi pasti ada prosesnya. Pengusaha itu kan pragmatis. Kalau situasinya kondusif tentu akan masuk. Tapi kita melihat pemerintahan baru Pakistan memberikan harapan menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Kalau dua hal itu sudah ada, ekonomi akan mengekor saja,” ucap dia

Insentif

Sementara itu, Joko Supriyono mengatakan, kalangan pelaku usaha minyak sawit mendukung upaya pemerintah meningkatkan pangsa ekspor sawit guna mendongkrak perolehan devisa. Namun demikian, pengusaha meminta pemerintah memberikan insentif dan kemudahan untuk penetrasi pasar ekspor.

“Kita mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pasar ekspor sawit Tapi di sisi lain pengusaha juga butuh insentif agar bisa bersaing dengan eksportir minyak sawit dari negara lain,” ujar Joko.

Dia memberi contoh Pemerintah Malaysia yang memberikan insentif berupa bea keluar nol persen untuk ekspor komoditas sawit mulai September ini. Dengan insentif tersebut, Malaysia berpotensi kembali merebut pangsa pasar sawit di Pakistan. Saat ini Malaysia menguasai 20% pangsa pasar sawit di Pakistan, sedangkan Indonesia sebesar 80%.

“Jika tidak ada insentif, bukan tidak mungkin pangsa pasar minyak sawit Indonesia akan turun seperti terjadi pada tahun 2007-2008 dari 20% menjadi nol,” tegas dia.

Menurut dia, pangsa pasar sawit Pakistan mesti dijaga agar tidak turun karena direbut oleh kompetitor dan adanya persaingan dari komoditas minyak lain. Untuk mempertahankan pangsa pasar sawit di Pakistan, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama perdagangan kedua negara.

Sementara itu. lanjut dia, untuk menembus pasar ekspor baru butuh waktu lama. Selain itu, juga ada kendala teknis di lapangan seperti masalah pengapalan dan lainnya.

Di tempat yang sama, Waketum Gapki Togar Sitanggang menambahkan, pemerintah mesti memberikan penyesuaian tarif ekspor agar bisa bersaing dengan kompetitor. “Kami tidak minta tarif ekspor hingga nol persen, tapi paling tidak ada penyesuian dari saat ini. Juga diberikan insentif dan penurunan pungutan yang membenani industri sawit,” ucap dia.

Menurut dia, untuk penetrasi ke pasar-pasar baru yang nontradisional dibutuhkan insentif untuk menyesuaikan dengan permintaan pembeli di negara-negara tersebut “Contohnya pasar di negara-negara Afrika, yang permintaannya dalam partai kecil sehingga tidak mungkin kita bangun tangki dulu baru kemudian ekspor. Pemerintah meminta penetrasi ke pasar-pasar baru nontradisional, tapi kalau kita tidak diberikan tools maka kita akan sulit melayani pasar-pasar tersebut” jelas dia.

Nurjoni dari Karachi

 

Sumber: Investor Daily Indonesia