RI Perjuangkan Misi Afrika

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memanfaatkan pertemuan para menteri luar negeri anggota G-20 di Nagoya, Jepang, Sabtu (23/11/2019), untuk memperjuangkan fokus diplomasi ekonomi Indonesia mengenai kemitraan di Afrika dan perluasan pasar sawit di luar negeri.

Melalui pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI, Retno menyatakan, bentuk kerja sama yang harus dikembangkan dengan Afrika adalah kemitraan saling menguntungkan dan komitmen untuk tumbuh bersama
dengan negara kawasan itu. “Kita harus mendukung penuh solusi yang berasal dari Afrika,” ungkap Retno.

G-20 merupakan forum kerja sama 20 kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang secara kolektif mewakili 85 persen produk domestik bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan global, dan dua pertiga penduduk dunia. Indonesia merupakan satu-satunya anggota ASEAN di G-20.

Prioritas

Bagi Indonesia, diplomasi ekonomi ke Afrika merupakan salah satu prioritas politik luar negeri. Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri menggelar forum kerja sama dengan negara-negara Afrika. Pada periode kedua sebagai menlu, Retno melanjutkan kebijakan diplomasi ekonomi di Afrika sebagai terobosan menembus pasar nontradisional, selain di Amerika Latin, Asia Selatan dan Tengah, serta Timur Tengah dan Pasifik.

Selain itu, Indonesia juga berupaya memperluas pasar produk minyak sawitnya. Hal ini terlihat dari pertemuan
bilateral Menlu RI dengan Merdu Jepang Toshimitsu Motegi, Jumat silam. Dalam pertemuan itu, seperti dirilis Kementerian Luar Negeri, Retno menekankan pentingnya kerja sama untuk memperkuat Indonesia Sustainable palm oil (ISPO) guna memperluas akses produk kelapa sawit Indonesia dan turunannya di Jepang.

Data Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan, RI adalah pengekspor sawit terbesar di dunia, dengan kontribusi sekitar 70 persen dari produksi sawit dunia. Ekspor sawit saat ini terhambat akses masuk ke Eropa, memaksa Indonesia mencari pasar baru.

Dalam pembicaraan dengan Motegi, Retno juga mendorong masuknya tenaga kerja terampil asal Indonesia ke Jepang.

Adapun Motegi meminta pencabutan awal pembatasan Indonesia terhadap impor produk-produk makanan Jepang. Ia juga mengungkapkan rencana pemerintahnya untuk mulai memindahkan jenazah tentara Jepang yang meninggal di Indonesia.

Dalam pertemuan G-20, Menlu RI menyampaikan dua hal utama terkait tata kelola dan perdagangan global dewasa ini. Menurut Retno, di tengah dunia yang diwarnai instabilitas, naiknya tensi perdagangan dan geopolitik, serta melemahnya pertumbuhan global, Indonesia menegaskan relevansi perdagangan bebas dan adil. “Perdagangan global harus mengedepankan pendekatan win-win, bukan zero sum,” tuturnya

RI juga menekankan pentingnya kepemimpinan global untuk mewujudkan tata kelola dunia saat ini. “Forum G-20 harus menjadi platform dan model bagi kepemimpinan global. Kepemimpinan global harus memperkuat nilai-nilai multilateralisme yang dapat mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia,” ujar Retno.

Jepang-Korsel

Isu lain yang menjadi sorotan dalam pertemuan menlu G-20 adalah perselisihan antara Korea Selatan dan Jepang. Di sela-sela kegiatan G-20, Menlu Jepang Motegi bertemu Menlu Korsel Kang Kyung-wha, Sabtu. Pertemuan ini terjadi setelah Korsel pada Jumat menyatakan tetap mempertahankan pakta kerja sama intelijen militer 2016 dengan Jepang.

Dalam pertemuan, Motegi dan Kang sepakat untuk mengadakan pembicaraan resmi pada Desember 2019. Hal ini merupakan kemajuan dalam hubungan kedua negara yang dilanda ketegangan akibat isu kerja paksa warga Korsel pada era pendudukan Jepang.

Korsel menyebut rencana pertemuan dengan Jepang merupakan terobosan. Meski demikian, hingga saat ini be-
lum terlihat tanda-tanda perubahan sikap dari kedua pihak sehingga ada kemungkinan pembicaraan bulan depan berlangsung alot.

Perselisihan Jepang dan Korsel berakar pada persoalan kompensasi bagi warga Korsel yang dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang selama Perang Dunia II. Mahkamah Agung Korsel telah menghukum perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi. Jepang merasa isu tersebut telah diselesaikan dalam perjanjian tahun 1965.

Merespons hal itu, Jepang tahun ini menahan ekspor bahan-bahan yang digunakan untuk membuat semikonduktor oleh perusahaan-perusahaan Korsel.

Kang mengakui, jurang perbedaan masih sangat besar. Motegi diperkirakan meminta Kang agar Korsel mau berpegang pada kesepakatan 1965. “Saya berencana untuk mendengarkan lebih banyak keputusan Korea Selatan pada Jumat lalu,” kata Motegi kepada wartawan sebelum pertemuan dengan Korsel.

Di Tokyo, Kementerian Perdagangan Jepang mengumumkan keputusan untuk memulai kembali pembicaraan mengenai pengendalian ekspor sebagai tanggapan atas keputusan Korsel untuk menghentikan langkah hukumnya di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melawan Jepang.

 

Sumber: Kompas