Sawit RI Didiskriminasi di Eropa, Ini Sederet Faktanya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan mengambil langkah tegas untuk merespons proses yang sedang berlangsung di kawasan Eropa.

Delegated Act menyebutkan bahwa produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) tidak layak digunakan karena dianggap berisiko tinggi terhadap perusakan lingkungan telah disetujui Parlemen Uni Eropa, maka akan berdampak negatif bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga negara penghasil kelapa sawit lainnya.

Berikut beberapa fakta yang telah dirangkum Okezone mengenai RI menggugat eropa terkait sawit, Minggu (24/3/2019).

1. Minyak Sawit Ditolak Pasar Eropa

Para pembeli di Eropa telah mengurangi pesanan besar minyak kelapa sawit jangka panjang, karena tekanan terhadap minyak nabati yang terkait dengan deforestasi.

“Negara-negara Eropa dapat memberlakukan lebih banyak pembatasan pada minyak sawit,” kata seorang pedagang yang berbasis di Kuala Lumpur yang memasok minyak sawit ke Eropa. “Importir tidak mau mengambil risiko.”

Negara-negara Eropa juga membeli lebih banyak kedelai dari biasanya tahun lalu di tengah-tengah kebuntuan perdagangan Amerika Serikat dan China, dan peningkatan produksi minyak kedelai lokal dapat mengurangi kebutuhan impor minyak nabati secara keseluruhan.

Di Uni Eropa, importir minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia, pembeli menghindari minyak karena kekhawatiran akan kerusakan lingkungan akibat budidaya kelapa sawit, sementara perang dagang Washington-Beijing telah menyebabkan ketidakpastian atas potensi permintaan di pasar terbesar ketiga di China.

2. Diskriminasi Minyak Sawit

Proses pembahasan Delegated Act di Uni Eropa sangat diskriminatif terhadap komoditas CPO. Hal ini dibuktikan dengan dikategorikannya minyak kacang kedelai ke dalam komoditas berisiko rendah terhadap kerusakan hutan meski belum dilakukan penelitian yang komprehensif.

Uni Eropa mengklasifikasikan minyak sawit sebagai risiko tinggi kerusakan hutan. Selanjutnya, Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) mengatakan, sebelumnya pembahasan mengenai Delegated Act baru akan dilakukan Parlemen Uni Eropa dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Namun, ada kemungkinan pembahasannya dipercepat.

3. Sawit Turunkan Kemiskinan

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, “produk sawit tidak seburuk yang difikirkan oleh parlemen Uni Eropa”. Karena berdasarkan kajian apapun, produk minyak sawit pasti lebih baik dibandingkan produk minyak nabati lainnya dan minyak sawit banyak manfaatnya bagi Indonesia.

Tak hanya menghasilkan devisa tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Menurut Darmin, ada sekitar 7,5 juta orang yang bekerja di sektor minyak sawit. Sedangkan 2,6 juta pekerja merupakan petani dan perkebunan rakyat.

4. Penjelasan Uni Eropa Tolak Sawit Asal Indonesia

Uni Eropa menolak keberadaan minyak sawit Indonesia secara halus. Di mana 28 negara anggota Uni Eropa berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan bioenergi dan terus maju untuk memenuhi target energi dan iklim 2020 dan 2030.

Sebagai bagian dari kerangka kebijakan komprehensif Uni Eropa memiliki target baru dan mengikat mengenai energi terbarukan untuk tahun 2030 yaitu sekurang-kurangnya 32%. Target ini disetujui oleh Parlemen Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa pada bulan Juni tahun lalu melalui diadopsinya Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/ REDII).

5. Reaksi Uni Eropa Soal Kampanye Hitam Sawit Ri Akan Gugat ke WTO

Pemerintah Indonesia akan melawan kampanye hitam yang dilakukan oleh parlemen Uni Eropa terhadap produk minyak sawit. Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membawa permasalahan ini menuju organisasi perdagangan dunia alias World Trade Organization (WTO).

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Vincent Guerend mengatakan, jika langkah yang diambil Indonesia untuk membawa kasus ke WTO adalah langkah yang tepat. Oleh karena itu dirinya mempersilahkan kepada pemerintah Indonesia jika memang ingin membawa permasalahan ini ke WTO.

“Jadi, langkah Indonesia itu benar, dan di negara manapun, jika ada perselisihan perdagangan memang dibawa ke WTO,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

6. Ancaman Pemerintah Indonesia Akan Boikot Produk Uni Eropa

Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah balasan terhadap Uni Eropa yang mewacanakan untuk membatasi penggunaan produk minyak sawit. Salah satu langkah uang akan dilakukan adalah dengan memboikot produk-produk asal Uni Eropa di Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sama sekali tidak takut dengan penjegalan minyak sawit oleh Uni Eropa. Sebab menurutnya, pemerintah akan melakukan berbagai macam cara untuk memperjuangkan minyak sawit ini.

Sumber: Okezone.com