Untuk Melawan Kampanye Hitam, Industri Sawit Butuh Traceablity System

 

Negara-negara tujuan ekspor produk minyak kelapa sawit Indonesia (crude palm oil/CPO) Uni Eropa meminta setiap kejelasan sumber bahan baku produk minyak sawit tersebut. Belum adanya catatan lengkap (traceablity) atas pasok minyak sawit tersebut kerap menjadi bahan kampanye hitam (black campaign) atas produk sawit Indonesia.

Kampanye hitam yang biasanya dipakai oleh UE bahwa produk minyak sawit  Indonesia bersumber dari suplai petani sawit yang diduga dari kebun sawit hasil perambahan hutan lindung. Ketiadaan catatan inilah yang perlu segera dilakukan penataan kembali.

“Pemerintah akan mewajibkan setiap produsen minyak sawit untuk memiliki data dari mana sumber sawit mereka,” tandas Menko Perekonomian Darmin Nasution usai membuka pertemuan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-13 yang digelar di Nusa Dua, 2-4 November 2017.

Darmin mengakui ketiadaan tracebility system di industri sawit nasional ini menjadi celah bagi negara-negara seperti Uni Eropa untuk melakukan tekanan dan kampanye hitam bahwa produk minyak sawit Indonesia bersumber dari sawit yang merusak lingkungan. Padahal kalau pelaku industri sawit punya catatan ini, kampanye hitam atas sumber minyak sawit tidak perlu ada lagi.

Ia mengambil contoh pelaku industri sawit di negeri jiran Malaysia sudah memiliki traceablity system. Dengan sistem ini, pemerintah Malaysia bisa mengecek dari mana sumber pasok sawit untuk memproduksi minyak sawit.

Informasi ini sangat berguna bukan hanya untuk memberi klarifikasi bahwa pasok sawit dari hasil kebun sawit yang memakai standar kelestarian lingkungan hidup, tapi juga sebagai informasi dalam perkiraan stok sawit dan perkiraan harga sawit.

“Indonesia memang membutuhkan tracebility system ini agar ada kejelasan informasi dari mana asal pasok minyak sawit yang diproduksi oleh pelaku industri sawit di dalam negeri,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id