Wapres Dukung Indonesia Boikot UE

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung rencana Pemerintah Indonesia memboikot produk Eropa. Pemerintah juga terus mencari pasar-pasar baru untuk produk sawit nasional.

Hal itu sebagai respons JK atas sikap diskriminatif Uni Eropa (UE) yang menolak produk sawit Indonesia. JK menegaskan, pemerintah dapat bereaksi keras atas sikap diskriminatif tersebut.

“Kalau memang itu dipaksakan, sawit tidak lagi atau dikurangi masuk Eropa, maka kita juga dapat mengambil tindakan mengurangi juga perdagangan kita dengan Eropa,” ujar JK saat ditemui di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/3).

Menurut JK, sikap diskriminatif UE itu mengganggu perekonomian Indonesia. Pasalnya, sawit merupakan salah satu komoditas yang menunjang stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat Tanah Air.

“Karena kalau sawit diboikot akan merugikan setidak-tidaknya 15 juta pekerja. Mereka daya belinya menurun. Ekonomi kita bisa rusak,” ujar JK

JK juga memastikan penilaian UE yang menyebut sawit tidak ramah lingkungan tidaklah benar. “Itu kan masalah hutan, tapi sekarang kita sudah moratorium,” ujar JK.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan akan melawan diskriminasi oleh UE atas sawit Indonesia. Indonesia mengadukan diskriminasi tersebut kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Aduan akan dilayangkan bila Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU renewable energy Direcyive II yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019. Parlemen Eropa masih memiliki waktu untuk meninjau rancangan tersebut dalam waktu sekitar dua bulan sejak diterbitkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah tetap tidak gentar membawa sengketa penolakan CPO Indonesia oleh UE ke WTO.

Darmin menilai UE boleh saja percaya diri untuk menang di WTO. Namun, Pemerintah Indonesia tidak akan merisaukan hal tersebut karena sudah memiliki dasar UE memang bertindak diskriminatif dengan menyebut CPO Indonesia sebagai komoditas tidak berkelanjutan dengan risiko tinggi untuk deforestasi.

“UE sudah selesai deforestasinya 200 tahun lalu. Namun, jangan tiba-tiba bilang kita begitu,” kata Darmin di kantornya, kemarin.

Darmin menilai rasa percaya diri UE terhadap posisinya di WTO nanti bukan tanpa sebab. Proses perundingan di WTO terbilang lama untuk mencapai keputusan. Namun, hal tersebut tidak menurunkan semangat Pemerintah Indonesia.

Alternatif pasar

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Arlinda, mengungkapkan, potensi pasar ekspor produk Indonesia di Afrika cukup tinggi sehingga pemerintah tengah membidik pasar di wilayah tersebut. Kendati demikian, Afrika masih menerapkan pemberlakuan tarif bea masuk yang tinggi atas produk asal Indonesia

Arlinda mencontohkan bea masuk produk Indonesia ke Mesir bisa hingga 60 persen, kecuali minyak sawit dan kopi. Sementara itu, komoditas pangan, meski mendapat antusiasme pasar yang tinggi, masih dikenakan tarif bea masuk yang tinggi.

“Namanya berdagang, pasti mereka juga ingin cari keuntungan. Kita akan tetap hitung produk-produk mana yang potensial masuk ke pasar mereka,” kata Arlinda.

Dengan terdiri atas 50 negara lebih dan tingkat kependudukan sebesar 160 juta lebih, potensi pasar Afrika akan dikejar oleh Indonesia. Misi dagang diharpakan dapat diperluas guna menyentuh pasar di Uni Emirat Arab dan Timur Tengah.

Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Baran-tan) melepas ekspor 1.417 ton minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp 9,49 miliar ke Malaysia. Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina, Sriyanto, mengatakan, Kementan mendorong potensi ekspor produk pertanian yang ada agar memenuhi kualitas dan persyaratan sanitary dan phytosanitary (SPS) negara tujuan. Kementan juga mengajak investor maupun pembeli dari negara tujuan melihat langsung potensi yang ada.

“Kita bisa ajak mereka melihat potensi yang ada. Kami yakin kita bisa bersaing dengan produk dari negara lain,” ungkap Sriyanto di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kemarin.

Menurut dia, ekspor melalui PLBN kini makin mudah dan sangat potensial karena bisa langsung ditempuh melaluijalur darat. Kementan melakukan sertifikasi karantina tiga PLBN yang ada di wilayah Karantina Entikong, meliputi PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Entikong.

Pada 2618, selain CPO, komoditas lain yang diekspor ke Malaysia adalah arang kayu, lada biji, bungkil kelapa, dan langsat dengan nilai total Rp 943.98 miliar. Nilai ekspor tersebut naik hampir 200 persen dibandingkan 2017 yang senilai Rp 479,24 miliar.

Sumber: Republika