BY

Mau Gugat Uni Eropa soal Sawit, RI Butuh Waktu 1,5 Tahun

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan gugatan untuk Uni Eropa terkait diskriminasi sawit. Gugatan ini dilakukan melalui World Trade Organization (WTO) dengan firma hukum yang akan dipilih oleh pemerintah untuk mendampingi gugatan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan saat ini ada 5 firma hukum yang...
Read More
BY

Pemerintah Sebut Proses Gugatan Uni Eropa ke WTO Butuh 1,5 Tahun

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menyatakan, butuh waktu panjang untuk proses gugatan ke Uni Eropa lewat Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Paling tidak kata dia, membutuhkan waktu minimal 18 bulan. "Prosesnya 1,5 tahun, dari mulai mendaftarkan (gugatan) ke WTO," kata dia saat...
Read More
BY

RI Tunjuk Kuasa Hukum Gugat Uni Eropa ke WTO soal Diskriminasi Sawit

Pemerintah Jokowi-JK akan menempuh segala cara untuk menentang kebijakan Uni Eropa atas diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit milik Indonesia. Bahkan pemerintah akan menggugat dan membawanya ke forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menegaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan tim kuasa...
Read More
BY

Gugat Uni Eropa soal Diskriminasi Sawit, Indonesia Pilih 5 Firma Hukum Asing

Pemerintah tengah mempersiapkan gugatan ke Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait diskriminasi sawit. Indonesia saat ini sedang memilih firma hukum (law firm) asing untuk mendampingi perlawanan tersebut. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, terdapat 5 firma hukum asing yang...
Read More
BY

Ekonomi Kaltara Diprediksi Tumbuh Lebih Baik

  Perang dagang AS-Tiongkok diperkirakan berdampak pada penurunan ekspor-impor kacang kedelai Hal tersebut akan membuat produk sawit Indonesia dapat menjadi pilihan. PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) optimistis ekonomi daerahnya pada kumulatif 2019 tumbuh lebih baik-daripada tahun sebelumnya. Mereka memprediksi pertumbuhan ekonomi provinsi ke-34 di Tanah Air ini akan berada...
Read More
BY

Perkebunan Sawit Abai Bayar THR, Perlu Evaluasi dan Penegakan Hukum

Paska lebaran tahu ini, beberapa perkebunan kelapa sawit dianggap ada yang tidak menarapkan kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh, dengan kondisi demikian Sawit Watch mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan penegakan hukum. “Sawit Watch mendapat laporan dari beberapa wilayah bahwa ada perkebunan sawit yang tidak...
Read More