Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menyiapkan dan melaksanakan langkah-langkah stategis dengan program jangka pendek, menengah dan panjang. Hal tersebut diungkapkan Herdrajat Natawijaya, Direktur BPDP-KS saat diskusi sawit, pada Kamis (26 September 2019), di Jakarta.
BPDP-KS mencatat perkembangan harga CPO dari 2013 – 2018 yang cukup fluktuatif, bahkan pada November 2018 hanya sebesar 475 USD/ton.
Menurut Herdrajat problem utama sektor kelapa sawit Indonesia yaitu menurunnya harga Crude Palm Oil (CPO) dunia sejak 2013 lalu. Dan, harga terendah pada medio 2015, sebesar 530 USD/ton. Penurunan CPO berpengaruh terhadap perekonomian nasional, industri sawit (swasta dan nasional) serta petani sawit.
“Untuk memperbaiki kondisi tersebut dan meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia beberapa program perbaikan perlu dilakukan dalam jangka pendek, menengah dan panjang,” ujarnya.
Selanjutnya, Herdrajat menambahkan untuk program jangka pendek yaitu stabilisasi harga CPO, konsolidasi data luas lahan dan produksi sawit untuk perbaikan dan mengetahui kondisi supply CPO yang lebih akurat. Percepatan penyerapan sawit domestik, dengan penerapan B20 secara penuh dan percepatan B30. Perluasan pasar ekspor baru (Tiongkok, Pakistan dan Banglades).
Program jangka menengah, di antaranya program perbaikan kesejahteraan petani. program ini memberikan dukungan untuk petani sawit rakyat melalui peningkatan ketepatan sasaran. Dukungan perbaikan rantai pasok petani rakyat atau peningkatan daya saing. Dan, Penyediaan layanan informasi kepada petani sawit rakyat.
“Sementara untuk program jangka panjang yaitu investasi pada industri hilir di antaranya program konversi sawit menjadi Bio-Hydrocarbon fuel (dukungan riset untuk pembuatan katalis, insentif untuk produsen bio-hydrocarbon fuel), investasi pada program hilisasi lainnya (dukungan riset, insentif untuk industri oleokimia),” jelasnya.
Saat ini, program yang sudah berjalan untuk mendukung harga CPO berkelanjutan yaitu Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting sejak 2017 lalu yaitu. Program tersebut juga sesuai dengan peraturan Presiden yang bertujuan untuk mengatur supply. Program PSR memberikan dana sebesar Rp25 juta per hektar pada petani sawit. “Tahun ini ada 30 ribu hektar lahan yang akan direplanting,” kata Herdrajat.
Selain program PSR yang sudah berjalan yaitu program mandatori Biodiesel (B20). Dan, percepatan B30 yang sudah dilakukan uji coba dan akan diberlakukan pada Januari mendatang. Program ini, selain meningkatkan penyerapan CPO untuk konsumsi domestik juga sangat bermanfaat untuk cadangan devisa negara.
Sumber: Sawitindonesia.com
