JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) mengalokasikan dana sebesar Rp 55,2 triliun untuk membiayai program-programnya pada 2021. Alokasi ini berdasarkan keputusan Rapat Komite Pengarah BPDPKS pada tanggal 22 Januari 2021 yang telah menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021.
“Untuk belanja program dan pendukung dialokasikan sebesar Rp 55,2 triliun pada tahun ini,” ujar Eddy Abdurrachman, Direktur Utama BPDPKS dalam jawaban singkat.
Dana ini akan digunakan untuk membiayai program BPDPKS antara lain Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), biodiesel, riset, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Pada 2021, target PSR dipatok seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp5,567 triliun.
Selain itu, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk mendukung program biodiesel (B30) pada tahun 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL. Komitmen pemerintah ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO dan menjaga surplus neraca perdagangan non migas yang sekitar 12% berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya.
Rino Afrino, Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengapresiasi anggaran untuk PSR yang telah ditetapkan oleh Komite Pengarah sebesar 180 ribu ha. Jumlah ini tidak dikurangi, walaupun realisasi tahun 2020 belum mencapai target.
“Program (PSR) sangat baik untuk petani, dan petani sudah bergotong royong melalui penghimpunan dana sawit. Maka perlu upaya untuk mengoptimalkan penyalurannya. Kami segenap pengurus APKASINDO di 22 provinsi bertekad mendukung Kementerian Pertanian khususnya Ditjenbun dan BPDPKS untuk mencapai target 180 ribu hektare pada 2021,” ujar Rino.
Menurutnya jika melihat data progres tiap tahun terus meningkat didukung pula koordinasi dan upaya percepatan terus dilakukan semua pihak.
“Apalagi disahkannya UU Cipta Kerja dan diharapkan RPP tentang kehutanan akan berpihak kepada petani. Maka, produk hukum tadi diharapkan solusi atas lahan petani peserta peremajaan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan,” ujar Rino yang juga menjadi Narasumber Komite Pengarah BPDPKS dari perwakilan petani.
Rapat Komite Pengarah ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS dan dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Perindustrian yang diwakili Direktur Jenderal Industri Agro, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, dan Menteri Pertanian yang diwakili Direktur Jenderal Perkebunan.
Hadir juga Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Evita Legowo, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, Narasumber Utama Komite Pengarah Rino Afrino, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS Musdhalifah Machmud, dan Tim Asistensi Menko Perekonomian Tirta Hidayat.
Sumber: Sawitindonesia.com
