GAPKI: Ekspor Produk Sawit Naik, Stok Dalam Negeri Mulai Menurun

 

JAKARTA, investor.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut ekspor produk sawit bulan Juli 2022 mencapai 2.705 ribu ton naik 371 ribu ton dari ekspor bulan Juni. Kenaikan terjadi pada CPO sebesar 174 ribu ton, olahan CPO sekitar 122 ribu ton dan biodiesel sekitar 23 ribu ton.

 

“Ekspor biodiesel naik secara konsisten sejak bulan Maret 2022 yang mungkin disebabkan permintaan yang meningkat akibat harga minyak bumi yang sangat tinggi,” ungkap Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dalam keterangan pers, Jumat (16/9/2022).

Namun, Mukti mengatakan kenaikan ekspor Indonesia dan pasokan dari minyak nabati lainnya juga menambah pasokan di pasar dunia sehingga harga minyak nabati termasuk CPO CIF Rotterdam turun tajam dari US$ 1.507 per ton di bulan Juni menjadi US$ 1.240 per ton dan harga dalam negeri (FOB) turun dari Rp 10.523 per kg menjadi Rp 8.322 per kg.

 

“Walaupun demikian, nilai ekspor produk minyak sawit mencapai US$ 3,800 miliar sedikit mengalami kenaikan dari US$ 3,768 miliar pada bulan Juni,” tambah Mukti.

Berdasarkan tujuannya, Mukti menyebut, kenaikan ekspor Juni ke Juli terbesar terjadi untuk tujuan India sebesar 158,4 ribu ton, yaitu dari 212,4 ribu ton menjadi 370,8 ribu ton. Diikuti oleh Amerika Serikat (AS) 127,1 ribu ton dari 95,0 ribu ton menjadi 223,1 ribu ton, Tiongkok 107,9 ribu ton dari 416,2 ribu ton menjadi 524,0 ribu ton, dan Malaysia 103,7 ribu ton dari 99,9 ribu ton menjadi 203,6 ribu ton.

 

Lebih lanjut Mukti mengatakan, konsumsi dalam negeri relatif normal. Konsumsi untuk industri pangan dalam negeri mencapai 937 ribu ton, 3 ribu ton lebih tinggi dari bulan Juni sebesar 934 ribu ton sedangkan kosumsi biodiesel naik dari 720 ribu ton menjadi 759 ribu ton. Angka tersebut naik sebesar 5,4%.

Mukti menambahkan, produksi CPO bulan Juli mencapai 3.465 ribu ton dan PKO 338 ribu ton naik 5,1% dari bulan Juni sebesar 3.297 ribu ton untuk CPO dan 322 ribu ton untuk PKO. “Kenaikan produksi CPO dan PKO sebesar 184 ribu ton dibarengi dengan kenaikan ekspor sehingga terjadi penurunan stok dari 6.688 ribu ton pada bulan Juni menjadi 5.905 ribu ton,” tutup Mukti.

 

Sumber: Investor.id

Kinerja Ekspor Produk Sawit Indonesia Juli 2022 Naik 371 Ribu ton

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Ekspor produk sawit bulan Juli 2022 mencapai 2.705 ribu ton naik 371 ribu ton dari ekspor bulan Juni. Kenaikan terjadi pada CPO sebesar 174 ribu ton, olahan CPO sejumlah 122 ribu ton dan biodiesel sekitar 23 ribu ton.

Ekspor biodiesel naik secara konsisten sejak bulan Maret 2022 yang mungkin disebabkan permintaan  yang  meningkat  akibat harga  minyak  bumi  yang  sangat tinggi.  Namun,  kenaikan  ekspor Indonesia dan pasokan dari minyak nabati lainnya juga menambah pasokan di pasar dunia sehingga harga minyak nabati termasuk CPO CIF Rotterdam turun tajam dari US$ 1.507/ton di bulan Juni menjadi US$ 1.240/ton dan harga dalam negeri (FOB) turun dari Rp 10.523/kg menjadi Rp 8.322/kg.

“Walaupun demikian, nilai ekspor produk minyak sawit mencapai US$ 3,800 miliar sedikit mengalami kenaikan dari US$ 3,768 miliar pada bulan Juni,”kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono dalam keterangan tertulisnya di terima InfoSAWIT, Kamis (15/9/2022).

 

Berdasarkan tujuannya, kenaikan ekspor Juni ke Juli terbesar terjadi untuk tujuan India sebesar +158,4 ribu ton, yaitu dari 212,4 ribu ton menjadi  370,8 ribu ton, diikuti oleh USA +127,1 ribu ton dari 95,0 ribu ton menjadi 223,1 ribu ton, China +107,9 ribu ton dari 416,2 ribu ton menjadi 524,0 ribu ton dan Malaysia +103,7 ribu ton dari 99,9 ribu ton menjadi 203,6 ribu ton.

Konsumsi dalam negeri relatif normal. Konsumsi untuk industri pangan dalam negeri mencapai 937 ribu ton, 3 ribu ton lebih tinggi dari bulan Juni sebesar 934 ribu ton sedangkan kosumsi biodiesel naik dari 720 ribu ton menjadi 759 ribu ton (+5,4%).

Produksi CPO bulan Juli mencapai 3.465 ribu ton dan PKO 338 ribu ton naik 5,1% dari bulan Juni sebesar 3.297 ribu ton untuk CPO dan 322 ribu ton untuk PKO. Kenaikan produksi CPO+PKO sebesar 184 ribu ton dibarengi dengan kenaikan ekspor sehingga terjadi penurunan stok dari 6.688 ribu ton pada bulan Juni menjadi 5.905 ribu ton. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

4 Isu Utama Sawit yang Mesti Segera Ditangani Pemerintah Pusat

 

InfoSAWIT, BANGKINANG – Diungkapkan (PJ) Bupati Kampar, Kamsol, sebelumnya Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) telah menyampaikan 4 isu utama soal sawit untuk segera ditangani Pemerintah Pusat secepat mungkin.

Keempat isu yakni, soal perlindungan dan pemberdayaan petani, kedua penyelesaian konflik lahan sosial, ketiga masalah keberlanjutan lingkungan, dan terakhir keempat, peningkatan nilai tambah industri sawit.

Kamsol juga mendorong Pemerintah Pusat untuk menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan, tidak lagi sebagai kebutuhan untuk sumber pangan, namun juga untuk kebutuhan lainnya.

 

“Seperti pengembangan biodiesel, apalagi dengan peningkatan dari B20 menjadi B30 selanjutnya menjadi B 40. Dengan demikian kebutuhan sawit akan tinggi dan pengaruh daripada harga sawit yang turun saat ini,” tegas Bupati Kampar yang juga menjabat sebagai Sekjen AKPSI.

Sebelumnya, AKPSI juga telah menyampaikan 13 tuntutan diantaranya, pertama, meminta kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Penetapan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit produk perkebunan dengan memasukkan komponen cangkang dan kernel dalam standar penghitungan TBS.

Lantas kedua, meminta kepada Pemerintah Pusat agar memasukkan pembetukan UU Perkelapasawitan yang berfungsi untuk mengatur tata kelola sawit nasional.

 

Ketiga, pembentukan badan pengelola pelaksana kelapa sawit yang mengatur tata kelola sawit dari hulu sampai ke hilir, serta kewenangan pengawasan dan retribusi. Kata Kamsol, AKPSI siap menyusun draf awal untuk disahkan menjadi oleh Pemerintah.

Keempat, meminta Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan edaran kepada seluruh perusahaan besar kelapa sawit untuk membuka akses cabang dan legalitas perizin perusahaan kepada kepala daerah penghasil sawit.

Kelima, selanjutnya Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk memberikan wewenang kepada daerah untuk memungut retribusi Rp 25/Kg TBS pada tiap TBS yang ada di daerahnya. (T5)

 

Sumber: Infosawit.com

Ternyata Tantangan Masih Menunggu Industri Minyak Sawit

 

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR – Menurut CEO Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOC) Wan Aishah Wan Hamid, munculnya isu-isu keberlanjutan tampaknya belum akan mereda , karena lebih banyak tantangan menunggu industri minyak sawit.

Menurut Wan Aishah, industri kelapa sawit telah menghadapi berbagai tantangan keberlanjutan sejak beberapa dekade terakhir, mulai dari tuduhan deforestasi dan pengurangan satwa liar yang terancam punah hingga pemanasan global, keberlanjutan biofuel berbasis kelapa sawit, dan masalah kerja paksa baru-baru ini yang diangkat di KITA.

Di antara tantangan bagi industri kelapa sawit adalah munculnya undang-undang baru terkait perubahan iklim dan deforestasi internasional yang berpotensi menjadi hambatan perdagangan.

 

Potongan undang-undang ini adalah hasil dari negara-negara yang berusaha untuk mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim dengan menghilangkan karbon, membatasi pemanasan global dan mencapai netralitas karbon atau nol bersih pada tahun 2050.

“Sejumlah perkembangan legislatif telah muncul, misalnya European Green Deal pada tahun 2021 yang mencakup Carbon Border Adjustment Mechanism, yang dirancang untuk mengenakan pungutan atas barang-barang impor yang diproduksi dengan emisi GRK (gas rumah kaca) yang tinggi,” kata Wan Aishah dalam pidatonya di International Palm Oil Sustainability Conference (IPOSC) 2022 pada Selasa (13 September), seperti dilansir The Edge Mareket.

Selain itu, Wan Aishah mengatakan Peraturan UE tentang Produk Bebas Deforestasi yang akan datang, serta Rancangan Undang-Undang Kehutanan AS akan menghukum produk yang rantai pasokannya ditemukan terdapat unsur deforestasi.

 

“Kebijakan dan undang-undang ini dapat membentuk hambatan perdagangan tidak langsung, karena negara berkembang seperti Malaysia akan dikenakan biaya kepatuhan yang lebih tinggi untuk mendapatkan akses pasar. Kelapa sawit akan menjadi salah satu dari sedikit komoditas yang diteliti karena perannya yang dirasakan dalam mendorong deforestasi,” katanya. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Perkebunan Sawit Indonesia Monokultur Terluas di Dunia, Benarkah?

 

Warta Ekonomi, Jakarta – Semua komoditas pertanian dunia yang dibudidayakan pada kawasan budidaya pertanian merupakan monokultur. Gandum, jagung, kacang-kacangan, padi dan lain-lain di seluruh negara dibudidayakan secara monokultur.

Perlu diketahui, data USDA (2017) dalam laporan PASPI mencatat, dari 224,28 juta hektar gandum dunia, seluas 30,2 juta hektar berada di India; 26,9 juta hektar di Uni Eropa; Tiongkok 24,3 juta hektar; Rusia 26,9 juta hektar; Amerika Serikat 17,7 juta hektar; dan Australia 12,9 juta hektar.

Sementara dari sekitar 177,45 juta hektar jagung dunia, berada di Amerika Serikat 35 juta hektar; Tiongkok 36 juta hektar; Brazil 16,4; dan India 9,5 juta hektar. Sedangkan dari 159 juta hektar padi dunia, berada di India 44,5 juta hektar; Tiongkok 30,3 juta hektar; dan Indonesia 12,1 juta hektar.

Sementara itu, data USDA dalam laporan PASPI juga mencatat, untuk tanaman minyak nabati dunia, perkebunan kelapa sawit Indonesia yang luasnya tahun 2016 mencapai 11,6 juta hektar, lebih kecil daripada kebun kacang kedelai yang dimiliki oleh negara-negara produsen utama minyak kedelai.

Di Amerika Serikat pada tahun 2016, luas kebun kedelai ialah 33,6 juta hektar. Sementara di Brazil sekitar 33,8 juta hektar, yang berarti tiga kali lebih luas dari kebun sawit Indonesia. Di Argentina, luas kebun kedelai adalah 19,5 juta hektar, dan di India sekitar 11,4 juta hektar.

,

Eropa Cs Terancam Resesi, Ini Efek Bahayanya ke CPO Indonesia

 

Jakarta, CNBC Indonesia – Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) di pasar internasional diprediksi tak kan mampu lampaui level MYR4.000 hingga akhir tahun nanti.

Padahal, harga CPO sempat cetak rekor ke MYR7.104 per ton pada 29 April 2022, mengutip chart tradingeconomics.

Sejak awal tahun 2022, harga CPO internasional terpantau terus menanjak, bertahan di atas MYR4.500 per ton. Setelah cetak rekor, harga CPO terus berfluktuasi dan dalam tren melandai.

Pada 8 September 2022, harga CPO internasional cetak posisi terendah sejak pertengahan Juni 2021, ke posisi MYR3.541 per ton.

“Harga CPO akan sideway di MYR3.500-4.000. Belum ada momentum bearish ataupun bullish yang terlalu kuat saat ini. Walaupun produksi tumbuh tipis, demand akan tergerus resesi. Jadi sulit untuk naik di atas MYR4.000,” kata Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/9/2022).

Lionel mengatakan, ramalan peluang terjadinya resesi di sejumlah negara hingga saat ini masih kuat.

“Tinggi (potensi resesi). Mungkin, Desember-Januari baru akan lebih terasa ke Indonesia. (Sektor) Yang banyak ekspor ke Eropa maupun China (paling terdampak),” kata Lionel.

Departemen Pertanian AS (USDA) dalam laporan terbaru menyebutkan, pembatasan akibat Covid-19, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan lonjakan harga komoditas global telah menekan tingkat permintaan minyak nabati di China.

Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, pasar ekspor minyak sawit Indonesia terbesar adalah ke China, India, Uni Eropa, Afrika, Pakistan, Timur Tengah, AS, dan Bangladesh.

Per September 2022, Kemenperin mencatat ekspor ke China sebanyak 4,9 juta ton, India 2,96 juta ton, dan Uni Eropa 3,45 juta ton.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, resesi ekonomi dunia dimulai saat ini dan akan lebih parah tahun 2023. Yang akan menurunkan pendapatan setiap negara termasuk konsumen minyak nabati dunia.

“Konsumsi minyak nabati dunia dipengaruhi oleh tingkat pendapatan konsumen. Karena itu jika pendapatan konsumen turun pasti konsumsi minyak nabati juga turun. Jika USDA memperkirakan konsumsi minyak nabati masih naik 1% tahun 2022/2023 masih bagus dan itu disebabkan variable perubahan populasi penduduk dunia,” kata Tungkot kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/9/2022).

Hal itu, lanjutnya, menunjukkan arah tren minnyak sawit dunia.

“Tren harga minyak sawit dunia mulai kembali menuju keseimbangan sebelum tahun 2021. Perkiraan rataan harga CPO dunia tahun 2023-2024 akan di bawah harga rataan tahun 2022. Artinya harga CPO dunia dalam tren menurun. Pertanda adanya pelemahan permintaan akibat resesi ekonomi dunia,” jelas Tungkot.

Harga CPO, lanjutnya, akan sulit menembus level MYR4.000 per ton tahun ini.

“Karena variabel fundamental demand-nya, yakni pendapatan konsumen sedang lumpuh akibat resesi ekonomi,” kata Tungkot.

Sementara itu, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan hal senada. Saat ini, ujarnya, harga masih stagnan di kisaran US$1.100-1.200 per ton (sekitar MYR4.900-5.400 per ton).

Hal itu, katanya, akibat kondisi pasar yang lesu dan menunjukkan konsumsi yang tidak tumbuh signifikan.

“Utamanya ekonomi global sedang lesu,” kata Eddy.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menambahkan, kekeringan di Eropa dan China akan berdampak pada pergerakan harga CPO dunia.

Dia memprediksi, CPO akan bergerak di rentang MYR4.200-4.300 per ton. Dengan memperhitungkan, pungutan ekspor sawit BPDPKS akan segera diberlakukan kembali. Ditambah bea keluar (BK) untuk ekspor CPO dan turunannya.

 

Sumber: Cnbcindonesia.com

Tarif Pungutan Ekspor Gratis untuk CPO dan Turunannya Diperpanjang

 

JAKARTA – Ketidakpastian global yang tinggi terutama fluktuasi harga komoditas pangan dan energi masih menjadi tantangan bagi perekonomian di dalam negeri.

Dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian harga komoditas, termasuk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) , kebijakan fiskal senantiasa antisipatif dan responsif untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi tetap berlanjut dan semakin menguat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai kebijakan atas harga CPO untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng, profit usaha yang berkeadilan, keberlanjutan program B30, dan kesejahteraan petani.

“Dampaknya, ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah yang dijual di pasar-pasar tradisional di beberapa wilayah khususnya Jawa sudah tercapai,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Di samping itu, pemerintah memutuskan untuk menambah kebijakan pelengkap untuk mengoptimalkan peluang dari tingginya harga CPO dengan mendorong ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan menurunkan Pungutan Ekspor menjadi USD0 per Ton sejak 15 Juli-31 Agustus 2022 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan.

Kebijakan ini dinilai efektif dalam mendorong percepatan ekspor dan mengerek harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani. Volume ekspor pada Juli 2022 tercatat sebesar 3.323.809 ton. Angka ini naik 409.479 ton (14%) dari periode Juni 2022 yang sebesar 2.914.329 ton.

Meningkatnya volume ekspor ini diikuti dengan kenaikan harga TBS di level petani. Dalam 3 minggu terakhir, mulai terjadi peningkatan harga TBS yang disebabkan meningkatnya permintaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) karena mulai meningkatnya kegiatan ekspor.

 

Sumber: Sindonews.com

,

Pemerintah Diminta Mengurangi Hambatan Ekspor Sawit

 

Pemerintah diminta melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perdagangan yang mengganggu volume ekspor sawit sehingga memberikan dampak luas kepada harga TBS petani dan kondisi over kapasitas di tanki penyimpanan pabrik sawit. Keinginan pemerintah mempercepat ekspor sawit dapat terealisasi asalkan kebijakan yang mendistorsi pasar seperti Domestic Market Obligation, Domestic Price Obligation, dan Flush-Out dapat dihilangkan.

Berdasarkan Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi (LPEM)  FEB Universitas Indonesia menyimpulkan bahwa kebijakan pengendalian harga minyak goreng perlu dilakukan oleh pemerintah secara lebih berhati-hati supaya tidak mengganggu mekanisme pasar industri sawit di dalam negeri.  Kebijakan yang baik adalah yang seminimum mungkin mendistorsi pasar.

Dr. Eugenia Mardanugraha S,Si, M.E, Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI mengatakan, kebijakan pemerintah sebaiknya dapat meminimalkan distorsi terhadap pasar. Kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan ekspor berakibat tangki pabrik kelapa sawit (PKS) mengalami over kapasitas. Situasi ini berakibat pabrik sawit membatasi pembelian TBS dari petani.

“Situasi ini membuat harga TBS jatuh, dan membawa penderitaan kepada petani sawit, khususnya petani sawit swadaya. Pembatasan ekspor CPO, meskipun sementara dalam waktu singkat mendistorsi kegiatan perdagangan kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Dampak negatif terbesar dirasakan oleh petani sawit swadaya karena harga TBS tidak kunjung menyesuaikan dengan harga internasional,” ujar Eugenia Mardanugraha.

Hasil kajian LPEM UI ini disampaikan dalam Diskusi Virtual “Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya” yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia, Senin (1 Agustus 2022). Hadir dalam diskusi ini antara lain Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI), Sahat Sinaga (Direktur Eksekutif GIMNI), dan Dr. Gulat ME Manurung (Ketua Umum DPP APKASINDO).

BerkaitanKebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang berlaku sampai saat ini juga merupakan kebijakan yang mendistorsi pasar, karena minyak goreng dijual di bawah harga keekonomiannya. Akibatnya muncul aksispekulan yang membeli lebih banyak dari kebutuhan, praktik pengemasan ulang minyak goreng curah ke dalam kemasan, serta praktik penyelundupan atau ekspor gelap.

Dijelaskan Eugenia Mardanugraha bahwa hambatan ekspor sawit  harus dikurangi atau bahkan dihapuskan. Lantaran regulasi dan perpajakan ekspor sawit saat ini terlalu banyak antara lain Bea Keluar,  Pungutan Ekspor,  Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), Persetujuan Ekspor, dan Flush Out.

“Seluruh hambatan ekspor sebaiknya dikurangi bahkan dihapuskan. Pungutan Ekspor tidak diberlakukan dan Bea Keluar perlu disederhanakan untuk memperlancar ekspor sampai harga TBS mencapai tingkat yang sesuai harapan petani swadaya,” jelas Eugenia.

Melaluiestimasiekonometrika, dalamstudinyabertajuk “Analisis Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya”, LPEM UI  melakukan sejumlah simulasi untuk mengetahui seberapa besar peningkatan ekspor perlu dilakukan, agar tangki penyimpanan dapat segera kosong, kemudian harga tandan buah segar (TBS) petani kembali pulih.

Sementara kajian lapangan menjumpai para petani swadaya di Riau dan Kalimantan Barat, mendapati jika harga pokok penjualan ideal TBS adalah Rp 2.000 per kilogram. Untuk mencapai harga tersebut, diperlukan peningkatan ekspor minimal 200 persen dari tingkat ekspor saat ini (per April 2022).

Kemampuan Indonesia meningkatkan ekspor sangat terbuka, karena berdasarkan besaran ekspor bulanan sejak Januari 2014 hingga April tahun ini, diketahui ekspor sawit berada pada interval 1 juta sampai 4,3 juta ton per bulan.

Eugenia menyebutkan bahwa upaya meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) sawit petani membutuhkan dukungan peningkatan ekspor crude palm oil (CPO) dalam jumlah yang besar. Merujuk hasil kajian bahwa setiap peningkatan ekspor CPO satu persen mampu mengerek harga TBS rerata 0,33 persen. Itu sebabnya, sangat dibutuhkan banyak volume ekspor untuk mengembalikan keekonomian harga TBS petani.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pembentukan Direktorat Sawit, Ketum GAPKI : Sawit Harus Dikelola All Out

 

BALI, SAWIT INDONESIA – Kementerian Pertanian untuk mengurus kelapa sawit akan membentuk Direktorat Kelapa Sawit. Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alamsyah, beberapa waktu lalu saat menyampaikan kuliah umum, di salah satu perguruan tinggi, di Yogyakarta.
Seperti diketahui, kelapa sawit  selama ini diurus setingkat Kepala Bidang Sub Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan – Kementerian Pertanian.

Menanggapi rencana pembentukan Direktorat Sawit yang tengah dipersiapkan Ditjen Perkebunan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono mengatakan niatan tersebut apabila dapat direalisasikan.

“Nama adalah suatu hal, tetapi yang jauh lebih penting yaitu sawit ditangani dan dikelola dengan baik. Dan mengurus sawit dengan all out, itu sebenarnya yang lebih mendesak. Jadi bukan pembuatan nama Direktorat Sawit yang mendesak, tetapi mengurus sawit dengan baik itu yang jauh lebih mendesak,” ujarnya, saat ditemui di Bali, pada Selasa (30 Agustus 2022).

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa yang harus dilakukan Kementerian Pertanian dalam mengurus sawit adalah mengidentifikasi yang berkaitan dengan sawit dan membuat program yang lebih jelas. Karena program yang dibuat tidak saja hasil dari identifikasi dari permasalahan yang menjadi tantangan yang dihadapi sektor sawit.

“Tetapi yang lebih serius adalah bagaimana Kementerian Pertanian harus mampu melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/lembaga. Dengan permasalahan atau tantangan yang dihadapi sektor sawit, Lead Coordinator-nya adalah Kementerian Pertanian sehingga permasalahan yang berkaitan dengan Kementerian Kehutanan, permasalahan yang berkaitan dengan konflik agraria yang berkaitan dengan Kemen-ATR/BPN juga harus dipimpin oleh Kementerian Pertanian,” jelasnya.

Joko mengatakan permasalahan petani sawit yang berkaitan dengan replanting atau peremajaan sawit rakyat dan produksi serta produktivitas kebun sawit rakyat. Hal itu yang harus direncanakan dengan detail. Dan, masalah ekspor (perdagangan) juga harus dikoordinasikan dengan kementerian perdagangan.

“Justru pekerjaan besarnya untuk sektor kelapa sawit adalah mengadvokasi kepentingan sawit di berbagai Kementerian yang secara regulasi berpotensi masalah. Itu sebenarnya yang mendesak, misalnya peremajaan kebun sawit yang berada di kawasan hutan, itu yang harus ditangani secara khusus. Kemudian konflik sosial, isu plasma 20% dari area lahan yang dikelola perusahaan,” pungkas Joko.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

BUMN Patok Kuasai Pasar Migor Nasional

 

Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) membentuk Sub-Holding PalmCo di bawah Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III. Langkah ini diambil sebagai upaya mengamankan pasokan dan menjaga stabilitas harga minyak goreng (migor) di dalam negeri.

PalmCo didirikan untuk menjadi produsen atau penghasil migor. Sub Holding ini ditargetkan menguasai pasar migor nasional pada tahun 2026.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN” Arya Mahendra Sinulingga. Menurutnya, peran BUMN selama ini kurang besar, karena tidak banyak mengelola migor. Kondisi ini membuat BUMN tidak dapat mengontrol harga migor dalam ani positif, bukan mengendalikan harga secara monopoli.

Ia berharap, ke depan, migor bisa dikelola oleh BUMN. Sekaligus memperbesar peranan perusahaan pelat merah di industri migor.

“Setelah terbentuk (PalmCo), dia akan go public (JPO-Innitial Public Offering) dan akan bikin pabrik minyak goreng,” ujar Arya di Jakarta, Senin (29 8).

Menurutnya, usai melakukan IPO, PalmCo akan melakukan ekspansi dan mengembangkan bisnis di industri Kelapa Sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Misalnya, membangun pabrik, pembenahan, konsolidasi dan lain-lain.

\'”Nanti pabrik-pabrik dikonsolidasikan. Selama ini kan nggak, PTPN I punya pabrik sendiri, PTPN II juga punya sendiri, ini yang akan dikonsolidasi.” katanya.

Dengan menguasai pasar migor dalam negeri, kata Arya, maka Pemerintah bisa mengendalikan fluktuasi harga migor di tengah masyarakat, melalui BUMN. Dengan begitu, tak terjadi lagi kelangkaan stok dan berujung pada harga yang melambung tinggi.

“Kami ingin 2026 minyak goreng sudah dipasok BUMN. Sehingga BUMN juga menjadi penentu harga/\’ tegasnya.

Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyambut positif rencana tersebut. Menurut dia, masuknya BUMN sebagai salah satu pemain migor dapat membantu program Pemerintah di sektor pangan. Apalagi, bila terjalin sinergitas antara PTPN dan Holding BUMN Pangan ID Food, maka semakin mudah bagi BUMN untuk mencapai target yang ditetapkan Pemerintah.

Ia menyebutkan, untuk memproduksi 1.8 juta ton migor setidaknya dibutuhkan pasokan CPO {Crude Palm Oil) sebanyak 2,5 juta ton. Untuk itu, BUMN perlu menambah luasan lahan perkebunan sawit, dari yang ada saat ini sekitar 780 ribu hektar (ha) menjadi 1.2 juta ha dalam tiga tahun ke depan.

“Bila BUMN ini saling bekerja sama, target itu akan mudah dicapai. Jadi, kebutuhan minyak goreng nasional, baik itu curah, kemasan premium, Minyakita (kemasan sederhana) dan untuk kebutuhan industri akan bisa dipenuhi,” ujar Sahat kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia berharap, dengan dikuasainya pemenuhan kebutuhan migor oleh BUMN, dapat mempermudah pengaturan tata niaga minyak goreng di dalam negeri.

Sebelumnya. Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani menjelaskan, pihaknya membidik pendirian tiga subhol-ding. Yaitu PalmCo yang fokus di sektor perkebunan sawit, SugarCo di sektor industri gula dan sisanya menjadi SupportingCo.

Ia meyakini tiga subholding ini dapat mengoptimalisasi aset perseroan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

\’Proses ini sedang berlangsung. Untuk pembentukan sub-holding PalmCo paling lambat Oktober tahun ini selesai. Tinggal tunggu PP (Peraturan Pemerintah) saja, sudah disusun antar kementerian atau lembaga,” tutur Ghani di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22. 8).

Setelah mengkonsolidasikan seluruh aset berupa kebun Kelapa Sawit untuk dikelola PalmCo, kata dia, IPO bakal dilakukan di kuartal II atau IE tahun 2023 dengan perolehan dana diproyeksikan antara Rp 5 triliun-Rp 10 triliun.

Dengan keberadaan Sub-holding PalmCo, PTPN akan mengintegrasikan industri hulu ke hilir Kelapa Sawit yang dimiliki perseroan.

Selain itu, PalmCo tak hanya membawahi perusahaan yang konsentrasi di sektor perkebunan kelapa sawit, tetapi juga karet dan sebagian teh.

Proses integrasi ini, sambung dia, akan menjadikan perusahaan sebagai perkebunan Kelapa Sawit terbesar di dunia. Dengan memproduksi sebanyak 1.8 juta ton olein per tahun dan 433.000 ton biodiesel per tahun.

Bahkan, jumlah ini sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan target luas areal sebesar 706000 ha pada 2026.

Karena itu, langkah yang dilakukan untuk merealisasikannya, yaitu dengan cara mengkonversi 200 ribu ha lahan karet menjadi kelapa sawit. Selanjutnya, lahan tersebut dikonsolidasikan ke PalmCo.

Saat ini PTPN III memiliki lahan sawit seluas 500 ribu ha. Dengan luasan lahan tersebut, diharapkan bisa memenuhi kurang lebih 30 persen dari konsumsi minyak goreng dalam negeri.

“Kebutuhan (migor) 5,7 juta ton. Kalau kami bisa capai 1.8 juta ton saja, artinya bisa memenuhi sepertiga kebutuhan nasional,” tutupnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka