,

GIMNI Minta Pungutan Ekspor Segera Diputuskan

 

JAKARTA, investor.id  – Pelaku industri  sawit menunggu keputusan pemerintah terkait Pungutan Ekspor  (PE) yang  rencananya akan direvisi. Keputusan ini perlu cepat diambil supaya tidak terjadi aksi spekulasi dan profit taking yang akan berdampak kepada industri serta petani.

“GIMNI menyambut baik apa pun keputusan final dari pemerintah karena sudah mempertimbangkan seluruh masukan dari pelaku industri kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu perkebunan dan indstri hilir, “ ujar Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)
Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)

Bernard menambahkan bahwa sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar.  Tujuannya  untuk menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi dalam transaksi jual beli yang bisa  berdampak negatif pada harga.

Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukan trend penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun. Salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah.

“Ketidakpastian menyebakan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga,” ujarnya.

Perlu diketahui, harga TBS di Sumatera Utara turun Rp 96/kilogram menjadi Rp 2.399/kilogram. Di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, harga CPO untuk pengiriman Agustus 2021 turun 5% menjadi RM 4.029/ton.

“Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Sahat Sinaga, direktur eksekutif GIMNI. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana
Sahat Sinaga, direktur eksekutif GIMNI. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, menyebutkan dari informasi yang diperolehnya bahwa  kebijakan pungutan ekspor akan membuat sejumlah revisi. Pertama, jumlah kolom disederhanakan jumlahnya dari 15 kolom menjadi 7 kolom.

Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang  besarannya US$ 255/ton bila Harga Patokan Ekspor (HPE) di atas US$ 955/ton , akan diturunkan ke level tertentu.

“Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga konsistensi agar volume ekspor minyak sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai arahan Presiden Jokowi,” ujarnya.

“Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan kebijakan pungutan ekspor,” pinta Sahat.

 

 

Sumber: Investor.id

,

Gimni minta kepastian revisi pungutan ekspor sawit

Gimni minta kepastian revisi pungutan ekspor sawit

 

Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga

Jakarta (ANTARA) – Pelaku industri sawit menunggu keputusan pemerintah terkait pungutan ekspor (PE) yang rencananya akan direvisi dan mengharapkan kebijakan itu cepat diambil supaya tidak terjadi aksi spekulasi dan profit taking yang akan berdampak kepada industri serta petani.

“Gimni menyambut baik apa pun keputusan final dari pemerintah karena sudah mempertimbangkan seluruh masukan dari pelaku industri kelapa sawit kita, baik dari sisi hulu perkebunan dan indstri hilir,” ujar Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Bernard Riedo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Bernard mengatakan sebaiknya rencana perubahan tarif pungutan ekspor segera direalisasikan agar memberikan kepastian kepada pelaku pasar, guna menghindari aksi spekulasi dan ambil posisi untung dalam transaksi jual beli yang bisa berdampak negatif pada harga.

Sejak disampaikan adanya rencana perubahan tarif pungutan, harga cenderung menunjukkan tren penurunan karena permintaan CPO khususnya ekspor menurun, tambahnya, salah satu faktornya karena pelaku pasar menunggu revisi tarif PE yang rencananya lebih rendah.

“Ketidakpastian menyebabkan adanya langkah-langkah wait and see di pasar. Situasi ini sangat disayangkan karena dapat berdampak negatif kepada harga,” ujarnya.

Sebagai informasi, harga TBS di Sumatera Utara turun Rp96/kilogram menjadi Rp2.399/kilogram. Di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, harga CPO untuk pengiriman Agustus 2021 turun lima persen menjadi RM4.029/ton.

“Jika revisi ini bisa diputuskan secepatnya tentu dapat memberikan kepastian dalam bertransaksi sehingga menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga menambahkan dari informasi yang diperolehnya bahwa kebijakan pungutan ekspor akan membuat sejumlah revisi yakni pertama, jumlah kolom disederhanakan jumlahnya dari 15 kolom menjadi 7 kolom.

Kedua, maksimum tarif layanan CPO yang besarannya 255 dolar AS/ton bila harga patokan ekspor (HPE) di atas 955 dolar AS/ton, akan diturunkan ke level tertentu.

“Dengan revisi tersebut pemerintah tetap menjaga konsistensi agar volume ekspor minyak sawit tertuju pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi sesuai arahan Presiden Jokowi. Kami tentu mengharapkan agar pemerintah dapat segera putuskan kebijakan pungutan ekspor,” ujar Sahat.

 

Sumber: Antaranews.com

Jubir GAPKI: Terima kasih Pak Jokowi, Sawit Dapat Dukungan Luar Biasa

 

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Tofan Mahdi, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengapresiasi dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada industri kelapa sawit. Ini terbukti, kelapa sawit tetap diposisikan sebagai komoditas strategis dan andalan perekonomian Indonesia.

“Gapki mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan jajaran menteri terkait. Sebab memberikan dukungan luar biasa terhadap kelapa sawit. Pemerintah menjadikan  kelapa sawit sebagai sektor strategis dan andalan,” ujar Tofan Mahdi saat menjadi pembicara dalam program Squawk Box, CNBC Indonesia Rabu (9 Juni 2021).

Menurutnya, kelapa sawit menunjukkan ketangguhannya saat pandemi dengan tetap berkontribusi bagi devisa dan perekonomian nasional.

Ia mengakui, “Hampir semua kementerian kompak untuk mendukung kampanye positif sawit. Begitupun pemerintah tidak lagi mengambil posisi defensive melainkan lebih ofensif dan menyerang.”

Terkait black campaign, dikatakan Tofan, bahwa akan ujung-ujungngnya perang dagang. Oleh karena itu, baik Indonesia dan Malaysia bekerjasama menghadapi kampanye negatif. Kedua negara saling mitra karena kontribusinya sangat besar bagi pangsa pasar sawit dunia. Indonesia menghasilkan minyak sawit sebanyak 51,5 juta ton  pada 2020. Sementara, produksi sawit Malaysia diperkirakan 20 juta ton.

“Indonesia dan Malaysia adalah mitra sesame produsen sawit. Kedua negara ini bersaing dengan minyak nabati non sawit yang sampai hari ini tidak bisa mengalahkan pangsa pasar sawit. Dari segi produktivitas sudah terbukti minyak sawit lebih tinggi,” urai Tofan yang juga menjabat Senior Vice President Communication PT Astra Agro Lestari Tbk.

Karena tidak mampu bersaing, dijelaskan Tofan, kelapa sawit mendapatkan serangan dengan berbagai isu tidak relevan dari aspek lingkungan dan kesehatan. Kendati demikian, isu negatif ini dapat dapat diperdebatkan secara ilmiah. Sebagai contoh referendum di Swiss yang memberikan hasil positif kepada perdagangan kelapa sawit.

“Sebenarnya di kalangan masyarakat Eropa sudah melihat fakta objektif kelapa sawit. Tetapi, adanya kepentingan dagang membuat fakta tadi ditutupi,” pungkasnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Kenaikan Harga CPO Jadi Momentum Perusahaan Sawit Melantai di Bursa

 

JAKARTA – Peningkatan harga dan permintaan komoditas minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) sepanjang tahun 2020 hingga saat ini menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan di sektor sawit untuk melantai di bursa saham atau melakukan initial public offering (IPO) pada tahun ini.

Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada menilai, kinerja positif bakal dibukukan emiten sawit sepanjang tahun 2021, seiring peningkatan permintaan dan harga komoditas sawit oleh pasar. “Kita lihat dari berbagai macam aspek. Kalau kita lihat dari sisi sentimen, memang dengan adanya sentimen penguatan harga CPO global paling tidak memberikan sentimen positif terhadap pergerakan saham-saham emiten CPO. Ketika harga saham emiten CPO yang existing mengalami kenaikan maka ketika ada saham CPO yang baru diharapkan harga sahamnya juga alami peningkatan,” ujar Reza melalui keterangan tertulis, Selasa (8/6).

Dia mengatakan, para calon emiten baru ini harus memperhatikan kinerja dan prospek perusahaan. Karena, momentum penguatan CPO baru sekarang terjadi. “Apakah ke depan penguatan harga CPO ini masih bisa sustain atau tidak. Ini yang harus diperhatikan emiten CPO ketika melakukan IPO,” ungkap Reza. Sentimen positif lainnya yakni kebijakan pemerintah dalam kebijakan mandatori B30, yang dinilai juga mempengaruhi industri secara keseluruhan.

Dengan adanya program kebijakan pemerintah terkait B30 maka akan jadi berita positif buat pelaku pasar yang punya pandangan bahwa permintaan CPO akan alami peningkatan dengan program bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. “Di sisi lain yang nantinya kita perhatikan juga per sahamnya. Dari sisi industri ada sentimen yang baik mendukung, pelaku pasar akan perhatikan saham mana yang punya keterkaitan dengan program biodiesel tadi. Akan kontribusi seberapa besar terhadap program pemerintah tersebut. Kalau pangsa pasar besar, maka harga sahamnya memiliki potensi untuk bisa lebih meningkat sehingga potensi cuan meningkat,” papar Reza.

Dia menyampaikan sepanjang masa pandemi, kinerja sejumlah emiten sawit tercatat cukup positif, walau ada kecenderungan penurunan tapi capaian angkanya masih positif di antaranya perolehan laba dan peningkatan pendapatan seiring peningkatan harga CPO. “Memang ada sejumlah emiten yang kinerjanya masih di bawah tapi overall kinerja emiten sawit masih oke di tengah pandemi,” terang Reza.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan April 2021 surplus US$ 2,19 miliar atau lebih tinggi dari surplus Maret 2021 yang sebesar US$ 1,57 miliar. Kinerja surplus neraca dagang pada April 2021 diikuti dengan peningkatan ekspor dan impor secara tahunan. Nilai ekspor pada April 2021 tercatat US$ 18,48 miliar atau meningkat 0,69% dari Maret 2021 yang sebesar US$ 18,35 miliar. Jika dibandingkan secara tahunan, nilai ekspor April 2021 melesat tinggi 51,94% dari April 2020 yang sebesar US$ 12,16 miliar. Kinerja ekspor April 2021 tercatat tumbuh tinggi dampak dari meningkatnya permintaan dan harga komoditas, terutama komoditas ekspor andalan Indonesia yakni minyak sawit.

Berdasarkan data tersebut, analis Pilarmas Investindo Sekuritas Okie Ardiastama mengatakan, emiten CPO memperoleh keuntungan dari kenaikan permintaan dan harga dari komoditas tersebut. Menurut penilaian Okie, kenaikan dari harga komoditas dapat mengerek kinerja emiten komoditas pada tahun ini. Dari catatan tersebut, Okie menjagokan saham-saham komoditas sawit, yakni PT PP London Sumatra Indonesia (LSIP), PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), dan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI).

Saat ini, saham-saham berbasis CPO yang direkomendasikan tersebut masih dijual di bawah nilai bukunya, berbanding terbalik dengan pergerakan harga komoditasnya. Saham LSIP diperdagangkan dengan price book value (PBV) di 0,96 kali, SIMP dengan PBV 0,57 kali, dan PBV AALI berada di 0,95 kali. Okie merekomendasikan buy untuk saham AALI dengan target harga Rp 11.325, buy LSIP dengan TP Rp 1.435, dan buy SIMP dengan TP Rp 960.

 

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Kementan: Sertifikasi ISPO sejalan dengan tujuan SDGs

Kementan: Sertifikasi ISPO sejalan dengan tujuan SDGs

 

Dalam rangka meningkatkan keberterimaan ISPO di pasar internasional, kita ingin juga menghubungkan kontribusi tujuh prinsip ISPO ini dengan 17 indikator tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian menyebutkan prinsip dalam sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sejalan dengan indikator yang menjadi tujuan dari program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Dalam rangka meningkatkan keberterimaan ISPO di pasar internasional, kita ingin juga menghubungkan kontribusi tujuh prinsip ISPO ini dengan 17 indikator tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi dalam webinar tentang Masa Depan ISPO yang diselenggarakan oleh Indef yang dipantau di Jakarta, Senin.

Menurut Dedi, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam sertifikasi ISPO kepada pengelola perkebunan kelapa sawit telah relevan dengan indikator yang ada pada SDGs. “Sejauh ini kami sudah identifikasi terdapat 12 indikator dari tujuan SDGs yang relevan dengan prinsip kriteria ISPO,” kata Dedi.

Dedi mengatakan hal tersebut bisa menjadi kekuatan Indonesia dalam meningkatkan eksistensi sertifikasi ISPO agar diterima di pasar internasional.

Selain ISPO yang belum lama diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, saat ini juga terdapat sejumlah sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang dikelola oleh asosiasi global tentang kelapa sawit berkelanjutan dan juga sertifikasi dari Malaysia yaitu Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).

Pentingnya sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan tersebut untuk memastikan bahwa proses dalam industri minyak sawit memperhatikan berbagai aspek lingkungan hidup dan sosial untuk memastikan keberlanjutannya. Namun saat ini sertifikasi yang diakui oleh internasional yaitu RSPO dan MSPO.

Kelapa sawit Indonesia banyak diterpa isu kampanye hitam karena dinilai merusak lingkungan dan juga produk turunan kelapa sawit Indonesia yang diboikot oleh negara-negara Eropa. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menerbitkan sertifikasi sawit berkelanjutan ISPO yang prinsip-prinsipnya memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial sebagaimana sertifikasi sawit berkelanjutan lainnya.

Namun Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menyayangkan saat ini sertifikasi ISPO belum diakui oleh dunia. “Kita harus mengakui bahwa ISPO ini belum diakui secara internasional, terutama negara-negara yang saya harapkan ada sustainability dalam praktik pengolahan sawit itu sendiri,” kata Fadhil.

Padahal menurutnya, prinsip dan ketentuan yang diatur dalam penerbitan sertifikasi ISPO sudah mengalami perbaikan dan penguatan sejak pertama kali dirumuskan oleh pemerintah Indonesia.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Pengusaha Sawit Tak Khawatirkan Akses Pasar ke Negara Eurasia

 

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha industri sawit mengaku tak mengalami hambatan besar untuk akses pasar produk sawit dan turunannya ke negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), meski harus menghadapi sejumlah kebijakan yang kurang akomodatif.

Sebagaimana diketahui, Rusia sebagai salah satu mitra terbesar RI di antara blok ekonomi tersebut memberlakukan pajak pertambahan nilai sebesar 20 persen.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan produk sawit memang tak lagi menikmati keistimewaan tarif saat masuk ke pasar negara tersebut.

“Meski demikian kita tetap unggul. Jika dibandingkan dengan minyak bunga matahari yang mereka produksi, selisih harganya mencapai US$350 per ton. Sawit tetap lebih murah,” kata Sahat, Minggu (6/6/2021).

Ketentuan soal standar 3-monochlorpro-pandiol (3-MCPD) esters dan glycidol esters (GE), senyawa kontaminan yang terbentuk dari proses penyiapan bahan pangan menggunakan suhu pemanasan tinggi, dinilai Sahat juga tak terlalu menjadi masalah.

Dia mengatakan ketentuan tersebut hanya berlaku untuk refined bleached deodorized olein (RBDO). Sementara itu, ekspor Indonesia dalam bentuk CPO terbilang cukup tinggi.

“Sebagian CPO dan RBDO karena mereka memang punya fasilitas pemurnian meski terbatas. Jadi ekspor tidak ada masalah,” kata dia.

Di sisi lain, Sahat menjelaskan pula sebagian besar perusahaan sawit di Indonesia telah mampu memproduksi RBDO sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh importir. Kendati demikian, di Indonesia sendiri belum ada regulasi rigid yang mengatur batas kontaminan untuk  RBDO.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak nabati dan turunannya ke negara-negara EAEU naik dari 718.042 ton pada 2019 menjadi 745.205 ton pada 2020. Kenaikan volume ini diikuti dengan nilai ekspor yang bertambah dari US$410,13 juta menjadi US$524,77 juta pada 2020.

 

 

Sumber: Bisnis.com

,

‘Umpan Lambung’ PMK 191

Jakarta, Gatra.com – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 191 tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan itu, kalau ditengok sekilas, sama saja dengan aturan sebelumnya; masih seputar tarif pungutan.

Bedanya, di aturan yang sekarang, semakin tinggi harga komoditi tertentu, katakanlah Crude Palm Oil (CPO), semakin besar tarif layanannya. Beda dengan dulu, berapa pun harga CPO dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO), tarif pungutan segitu-segitu saja.

Lagi-lagi, sebahagian orang beranggapan kalau tarif layanan semacam ini hanya cara pemerintah untuk mendapatkan duit dengan mudah. Tudingan ini dibumbui pula dengan bahasa; tarif progresif itu telah membikin petani kelapa sawit swadaya rugi banyak.

Asumsi mereka adalah bahwa mestinya, kalau semakin tinggi harga jual CPO di dunia, semakin tinggi pula harga Tandan Buah Segar (TBS) petani swadaya. Sebab, harga CPO itu menjadi kata kunci menghitung harga beli TBS di hulu.

Tapi siapa sangka, kalau aturan yang jamak disebut PMK 191 itu ternyata justru menjadi ‘kilometer nol’ penerapan besar-besaran omongan Presiden Jokowi yang meminta agar Indonesia mengekspor barang yang bernilai lebih tinggi saja. Lho..

Begini, bahwa sesungguhnya, PMK 191 itu dirancang justru untuk membatasi pengiriman CPO dan CPKO. Soalnya pemerintah tahu bahwa semakin hari, negara lain semakin membutuhkan dua bahan mentah ini untuk bahan baku produk makanan dan biodiesel.

Maklum, CPO masih jauh lebih murah sekitar USD380 – USD430 perton ketimbang minyak Rapa, Kedelai maupun bunga matahari. Prediksi itu ternyata moncer. Di situ pasokan Soybean, Rapa dan Sunflower tak stabil, permintaan dua komoditi tadi sontak melonjak.

Lonjakan itu sangat terasa bagi Indonesia lantaran Nusantara adalah penghasil CPO dan CPKO terbesar di dunia. Luas kebunnya saja mencapai 16,38 juta hektar.

Hanya saja itu tadi, lonjakan permintaan itu tidak lagi bisa serta merta dipenuhi para pengekspor lantaran mereka dihadapkan pada PE yang tinggi.

Bulan lalu, nominal PE itu sudah berada di angka USD255 per ton CPO maupun PKO. Itu belum termasuk Bea Keluar (BK) yang harus dibayar sebesar USD 116 per ton kalau tetap ngotot mengekspor bahan mentah itu.

Alhasil, dari pada membayar PE tinggi, mau tak mau korporasi banting setir, mengolah CPO dan PKO tadi di dalam negeri menjadi ragam turunan, barulah diekspor.

Sebab besaran PE turunan didesain jauh di bawah PE CPO dan PKO tadi. Lagi-lagi, itu dilakukan agar industri hilir Indonesia segera berkembang.

Ada yang menyebut bahwa perusahaan perkebunan senang-senang saja berinvestasi industri hilir di Indonesia. Tapi perkebunan asing yang ada di Indonesia, justru akan mau berinvestasi industri hilir kalau CPO dan CPKO dikenai pajak ekspor yang tinggi .

Yang pasti, tak semua korporasi serta merta banting setir ke industri hilir, di antaranya masih ada yang coba-coba memprotes PE itu. Hanya saja, meski ragam cara dilakukan memprotes, pemerintah tetap bergeming, tak mau merubah PMK 191 itu.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) juga keukeuh meminta supaya PMK 191 itu tidak cepat-cepat dirubah agar aturan main itu bisa konsisten dan punya “marwah”.

Organisasi petani semacam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) juga bersikap sama. Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung menyebut bahwa petani sawit di Indonesia, khususnya anggota Apkasindo di 134 kabupaten kota di 22 provinsi, sangat menikmati tingginya harga TBS.

“Kami jadi leluasa membelanjakan duit kami. Duit belanja ini menggerakkan ekonomi di daerah,” kata kandidat doktor lingkungan Universitas Riau ini.

Gulat sepakat kalau model PE yang sekarang, sebaiknya dipertahankan saja dan pemerintah tak usah terpengaruh dengan omongan-omongan tak jelas.

“PE ini telah membikin pengusaha CPO melek dengan hilirisasi. Ini berarti serapan sawit di dalam negeri menjadi lebih besar setelah Biodiesel dan food. Ini menjadi kunci stabilnya harga TBS,” Gulat merinci.

Plt Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga juga sepakat dengan Apkasindo. Dia menyebut bahwa orang Indonesia paham makna protes terhadap PE progresif itu.

“Ada asing di sana yang enggak mau industri hilirnya tak berjalan di negara nya. Itulah makanya ada yang protes supaya bahan mentah dari Indonesia mengalir terus. Mereka enggak siap berinvestasi di Indonesia. Protes ini hanya akal-hakalan saja, enggak perlu didengarlah,” ujar lelaki 75 tahun ini.

Mestinya kata Sahat, jangan lah kemaruk dulu membikin kontrak jangka panjang (forward selling) produk CPO itu.

Dengan tingginya harga sawit di pasar global — Harga Patokan Ekspor (HPE) mencapai USD 1.223 perton — maka yang mengekspor CPO terpaksa harus membayar Levy (retribusi) sebesar USD 355 perton. Amsyong jadinya,” sindir Sahat.

Kalau dirunut ulang cerita bertahannya PMK 191 tadi, ternyata berbanding lurus dengan upaya yang belakangan sedang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sebab setahun belakangan, Badan Layanan Umum (BLU) ini sudah menggarap konsep kemitraan untuk menjadikan hasil riset yang sudah ada, menjadi komersial.

Misalnya komersialisasi katalis merah-putih yang akan memanfaatkan sawit rakyat menjadi bensin di berbagai kabupaten kota penghasil sawit di 26 Provinsi di Indonesia.

Dengan begitu, nilai tambah produk semakin tinggi. Rentang kendali distribusi akan pendek lantaran setiap produk bisa dijual di daerah itu dan pendapatan petani kian gendut. Di sisi lain, cara ini dipastikan akan meredam volume ekspor bahan mentah.

Dengan berjalannya konsep terapan hasil riset untuk komersial lokal ini, tentu akan menjadikan pemakaian minyak sawit di pasar domestik semakin membesar, bisa pula sebagai substitusi produk impor. Dengan begitu, pengeluaran devisa negara untuk impor semakin mengecil.

“Yang jelas, hasil riset itu enggak cuma disimpan di perpusatakaan untuk memenuhi kredit akademis, tapi benar-benar diterapkan. Ini sangat luar biasa. Tinggal lagi sekarang, gimana kerjasama semua stakeholder untuk mewujudkannya,” ujar Sahat.

sumber: https://www.gatra.com/detail/news/513709/info-sawit/umpan-lambung-pmk-191

Optimalisasi Peremajaan Sawit Rakyat Perlu Didorong Untuk Kedaulatan Pangan dan Energi

 

 

InfoSAWIT, BOGOR –  Anggota Komisi IV DPR RI mendukung langkah Kementerian Pertanian yakni optimalisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk memperkuat kedaulatan pangan dan energi. Optimalisasi PSR merupakan program yang dapat membangkitkan perekonomian desa, sebab tidak hanya memajukan komoditas kelapa sawit, namun juga menyediakan areal tanam baru melalui sistem tumpang sari bagi komoditas pangan lainnya dan limbah batang sawit dapat dijadikan sumber energi baru terbarukan.

“PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas serta mengurangi risiko pembukaan lahan illegal. Melalui PSR, produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru,” demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI, Mindo Sianipar pada FGD bertema “Optimalisasi Program Nasional Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan Dan Energi” di Bogor, Kamis (27/5/21) dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT.

Lebih lanjut Mindo mengatakan optimalisasi PSR dapat memberikan lahan baru bagi komoditas tanaman pangan dan limbah batang sawit dapat diolah menjadi sumber energi baru terbarukan. Artinya, kegiatan ini dapat mencovery perekonomian di pedesaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya harapkan kita tidak terpaku dengan peluang ekspor. Namun yang harus dipikirkan adalah bagaimana menghasilkan komoditas olahan untuk diekspor. Misalnya talas dan porang, jangan sampai umbinya diekspor. Ini sangat berbahaya karena negara luar dapat mengembangkannya untuk dijadikan bibit sehingga ekspor kita hanya berjalan 3 sampai tahun 4 tahun saja,” terangnya.

Perlu diketahui, berdasarkan hasil kajian Komite Upgrading Biomassa Indonesia (LKN KUBMINDO), limbah batang sawit yang selama ini tidak termanfaatkan dan menjadi habitat berkembang biaknya ganoderma dan serangga perusak, dapat dimanfaatkan menjadi Wood Pellet dengan baku mutu di atas rata-rata produk yang sama yang berasal dari bahan kayu sonokeling, sengon, albasia, kruing, meranti dan kayu keras lainya terutama dari segi kilo kalori, sulphur dan kadar abu. Hasil upgrading replanting sawit setelah dibuat bio pellet sebesar 4800 hingga 5000 kilo kalori perkilogram (kcal per kg) sehingga wood pellet merupakan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Di tempat yang sama, Staf Khusus Menteri Pertanian, Prof. Imam Mujahidin Fahmid mengatakan Indonesia memiliki luas lahan sawit 16,38 juta hektar (ha) dengan luas lahan sawit rakyat 6,72 juta ha dan potensi peremajaan sawit rakyat 2,78 juta ha yang umurnya sudah sangat tidak produktif. Kementan terus mendorong optimalisasi PSR yang dapat juga memberikan manfaat untuk menghadirkan areal tanam baru bagi komoditas pangan lainnya yang dapat ditumpangsarikan dengan kelapa sawit.

“Kita harus pikirkan kira-kira komoditi apa yang bisa ditumpangsarikan dengan kelapa sawit yang membutuhkan waktu produksi jangka pendek misalnya kedelai, porang atau kacang-kacangan yang lain yang bisa menghasilkan memberi tambahan pendapatan untuk petani karena petani tidak boleh berhenti pendapatannya. Mereka harus jalan terus,” terang Imam.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Heru Tri Widarto menambakan optimalisasi PSR disamping menjadi program untuk meningkatkan berbagai aspek dalam industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir, ternyata juga berpeluang mendorong diversifikasi melalui integrasi dan sinergi dengan sektor lainnya. Lahan kelapa sawit yang diremajakan dapat dikelola dengan sistem tumpang sari selama kurun waktu 3 sampai dengan 4 tahun dengan berbagai komoditas tanaman, seperti jagung, kedelai, kacang hijau, porang, jahe, kunyit dan kencur.

“Di sektor energi khususnya energi baru terbarukan, memanfaatkan batang kelapa sawit yang selama ini terbuang untuk diolah menjadi Wood Pellet dengan kadar kalori yang lebih tinggi dengan produk serupa dengan bahan baku kayu,” tuturnya.

“Produk Wood Pellet saat ini dibutuhkan oleh banyak pihak seiring dengan upaya global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca menuju Net Zero Emission,” imbuh Heru. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Kebijakan Pungutan Ekspor Sawit Perkuat Industri Hilir

 

JAKARTA – Pelaku usaha industri hilir kelapa sawit dan petani meminta pemerintah tetap melanjutkan skema pungutan ekspor yang saat ini berjalan di dalam PMK 191/PMK.05/2020. Pungutan ekspor sudah terbukti mendorong industri hilir kelapa sawit (IHKS) dan menjaga stabilitas harga pasar sawit dalam negeri baik produk minyak goreng di level industri serta TBS petani.

“Dengan struktur pungutan ekspor sekarang, ekspor dalam bentuk produk hilir sawit meningkat pesat. Begitupula investasi hilir terus bertambah di dalam negeri. Industri hilir sawit akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dari aspek penyerapan tenaga kerja, pajak, dan devisa,” ujar Bernard Riedo, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Kebijakan tarifpungutan ekspor sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 dinilai sudah on the right track atau sejalan dengan arah program hilirisasi. Bernard Riedo mengatakan skema tarif pungutan sawit yang lebih tinggi kepada produk hulu, dan tarif lebih rendah untuk produk hilir sangat mendukung daya saing ekspor produk hilir Indonesia di pasar global .

“GIMNI meminta pemerintah supaya konsisten mengimplementasikan PMK nomor 191/PMK.05/2020 yang mulai efektif berjalan pada 10 Desember 2020. Sebab aturan ini sudah terbukti mampu meningkatkan daya saing produk hilir sawit Indonesia baik itu berupa oleofood. Dan juga oleochemicals di pasar global sekaligus menjaga stabilitas harga produk sawit untuk makanan di pasar dalam negeri, yang bermuara terciptanya kebijakan hilir sawit,” jelas Bernard.

Berdasarkan data yang dikumpulkan GIMNI, sepanjang Januari sampai April 2021 komposisi ekspor produk hilir (high value add) dalam bentuk volume di atas 80% – 90%. Sedangkan, ekspor minyak sawit mentah (CPO & CPKO, low value add) rerata menurun drastis ke arah 10%-20%.

Pada Januari, ekspor produk CPO dan turunannya mencapai 2,861 juta ton (24% Crude Oils/CO dan Palm Processed Oils/PPO sebesar 76%). Selanjutnya Februari, volume ekspor sawit berjumlah 1,994 juta ton (crude oils 20% dan PPO sebesar 80%).

Volume ekspor sawit dan turunannya di Maret naik menjadi 2,63 juta ton (crude oils 12% dan PPO 88 %). Bulan April, volume ekspor kembali naik menjadi 3,078 juta ton (crude oils 10,6 % dan PPO 89,4 %).

“Tingginya ekspor sawit dalam bentuk hilir akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi industri sawit di dalam negeri,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI.

Sahat menjelaskan bahwa regulasi pungutan ekspor memberikan insentif yang cukup attractive untuk mengekspor produk hilir. Alhasil, peningkatan nilai tambah di sektor hilir akan berkontribusi bagi banyak hal antara lain nilai devisa , lapangan kerja dan pajak negara. Dan elemen ini sering dilupakan oleh sebagian para pebisnis sawit Indonesia

“Semenjak Januari sampai Mei ini, harga sawit terus merangkak naik. Dari harga tender CPO Rp 9.900 per kilogram di Dumai, sekarang sudah di kisaran Rp11.700 per kilogram. Pungutan ekspor juga ikut naik sebagai dampak kenaikan harga,” ujarnya.

Di pasar global, selisih harga antara CPO dengan soya oil mencapai USD400 per ton. Menurut Sahat, besarnya selisih ini akan membuat negara konsumen minyak nabati untuk mencari nabati murah. Satu-satunya minyak yang terjangkau harganya adalah sawit. Di level harga rendah inilah yang menjadikan negara-negara sub-tropis penghasil soft oils berusaha untuk mendiskreditkan minyak sawit dari pasar dengan berbagai kampanye negatif akan sawit. Sementara itu, rerata harga minyak bumi USD37,2 per barel di periode yang sama tahun 2020, kini harga minyak bumi bertengger di USD67 per barel. Kenaikan harga minyak bumi ini juga memiliki relevansi dengan tingginya harga sawit.

“Jika dikatakan dengan pola pungutan yang sekarang memberi keuntungan bagi negara penghasil sawit lainnya. Kelihatannya ditiupkan oleh perusahaan kebun sawit asing yang ada di Indonesia. Lalu dikaitkan harga TBS sawit akan menurun, sebenarnya itu dipersepsikan. Faktanya dengan kenaikan tarif pungutan ikut mendongkrak harga TBS petani, dan sebaliknya di tahun 2019 tidak ada pungutan sama-sekali harga TBS petani mangkrak di level Rp 700 -850/kg,” jelasnya.

Kebijakan tarif pungutan sudah tepat di tengah kondisi sekarang. Komposisi ekspor yang dominan hilir, dikatakan Sahat, menunjukkan tarif pungutan sangat efektif. Dampak positifnya mendongkrak harga TBS petani.

“Indonesia tidak lagi ekspor CPO di mana nilai tambahnya rendah. Skema tarif pungutan sekarang sebaiknya dipertahankan. Sebab, petani sedang menikmati tingginya harga TBS. Konsistensi pemerintah sangat dibutuhkan pelaku industri sawit dalam negeri. Kami mendapatkan insentif untuk mengekspor produk hilir sawit bernilai tambah tinggi dan sekaligus mulai mampu bangkit untuk merebut pasar IHKS di pasar global ,” ujarnya.

Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengakui petani sangat menikmati tingginya harga TBS sawit di 22 provinsi yang menjadi sentra sawit. Harga TBS membuat petani dapat belanja dan memenuhi kebutuhan mereka. Otomatis, pengeluaran para petani sawit inilah yang menggerakkan perekonomian daerah.

“Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat menjadi contoh bagusnya nilai tukar petani. Alhasil, perekonomian daerah ikut bergerak,” kata Gulat.

Gulat sepakat tarif pungutan ekspor (PE) sawit sekarang ini tidak perlu diubah. Jangan tergoda dengan pendapat bahwa pungutan merugikan petani. Atau ada pendapat pungutan menurunkan eksport CPO. Dengan adanya pungutan, pengusaha CPO sudah berpikir untuk hilirisasi dalam negeri karena tarif pungutan untuk ekspor produk hilir dari CPO jauh lebih rendah.

Artinya, industri hilir di dalam negeri dapat tumbuh sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat. Kenaikan harga CPO dunia berdampak positif terhadap harga TBS.

Ia mengakui serapan sawit di dalam negeri menjadi kunci stabilnya harga TBS. Instrumen penyerapan sawit ini adalah kebijakan mandatori biodiesel.”Dengan adanya pemakaian sawit di dalam negeri, pabrik sawit beroperasi 24 jam. Tidak ada lagi alasan tanki penyimpan penuh. Karena serapan sawit sangat tinggi,” kata Gulat Manurung.

 

 

Sumber: Sindonews.com

 

,

Energi Terbarukan Itu Market Petani, Bukan Industri!

 

Jakarta, Gatra.com – Semestinya, program energi baru terbarukan itu harus melibatkan dan menjadi market bagi petani. Tapi yang ada sekarang, program energi terbarukan khususnya di industri kelapa sawit, justru hanya jadi market industri yang dikuasai segelintir orang.

“Ini sama saja dengan membunuh petani. Sebab sampai sekarang, enggak ada korporasi petani yang jadi pemasok ke industri ini,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (Sekjen-SPKS), Mansuetus Darto Alsy Hanu, saat berbincang dengan Gatra.com, kemarin.

Yang membikin aneh lagi kata Darto, tidak jelas siapa dan perusahaan mana yang menjadi pemasok bahan baku biodiesel itu meski cerita yang santer beredar, bahwa yang bersentuhan dengan pasar bahan baku biodisel itu adalah siapa berteman dengan siapa.

“Rantai pasoknya enggak jelas, enggak terbuka. Mestinya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ke publik perusahaan mana saja yang selama ini menjadi pemasok Crude Palm Oil (CPO) untuk program biodiesel itu dan ESDM harus membuat standar khusus. Rantai pasoknya dibuka kepada publik, biar publik tahu kalau rantai pasok ke biodiesel itu, perusahaannya ini. Kalau masih model sekarang, takutnya nanti pasar biodiesel ini dituding pasar gelap. Agak takut juga kita dicap kayak begitu,” ujarnya.

Sebagai program energi terbarukan kata Darto, mestinya yang menjadi prioritas pemasok bahan baku biodiesel itu minimal pabrik-pabrik yang selama ini mengolah Tandan Buah Segar (TBS) milik petani swadaya, biar petani yang tak punya tuan itu tertolong.

“Dan yang paling idealnya tentu petani-petani diajari berkelompok untuk mendirikan pabrik biodiesel skala kecil. Sebab pabrik biodiesel itu enggak butuh teknologi tinggi.Dengan begitu, barulah mandatori B30 itu disebut menyelamatkan petani,” katanya.

Sebab dengan munculnya korporasi petani, tentu akan membikin penggunaan CPO di dalam negeri semakin besar. Lapangan kerja tercipta, duit yang berputar di dalam negeri bertambah. “Harga CPO juga akan terjaga lantaran suplay and demand minyak sawit dunia menjadi terkontrol. Bukan malah sibuk mempertahankan sutruktur progresif Pungutan Ekspor (PE) itu,” sindirnya.

Kalau dengan model sekarang kata Darto, program biodiesel yang disubsidi dari hasil PE itu hanya dikuasai oleh segelintir orang dan orang itu penguasa konsesi perkebunan sawit besar pula. Alhasil, yang menikmati untung ya itu-itu saja.

Sebetulnya, jauh-jauh hari Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia (MBI) hadir, justru untuk mendorong apa yang dibilang Darto tadi. Bagi MBI, pada aspek supply-chains, petani harus kuat dan menjadi subjek.

“Caranya, korporatisasi petani sawit untuk memiliki PO Mill sendiri harus dan segera. Sebab dengan pola korporatisasi ini, petani sawit akan berubah dari objek menjadi subjek. Kalau sudah begitu, enggak perlu lagi rumus-rumus penetapan harga yang sampai sekarang masih diterapkan itu,” kata Ketua MBI, Sahat Sinaga kepada Gatra.com, tadi malam.

Dengan model korporatisasi tadi kata ayah tiga anak ini, nilai tambah TBS petani secara otomatis akan meningkat 45%-50%. Maka mari kita bantu petani dengan pola; memperkuat yang lemah tanpa melemahkan yang kuat,” pinta Sahat.

Saat ini kata Sahat, luas kebun kelapa sawit petani mencapai 6,8 juta hektar. “Kalau petani maju dan terintegrasi dengan dengan Biohidrokarbon, maka yang menetapkan harga adalah para petani, bukan lagi perusahaan besar. Sekarang harga TBS katakanlah di level Rp2.400 perkilogram. Dengan model korporasi petani sawit tadi, harga di mereka itu bisa puna value add Rp1.080 perkilogram TBS, atau seolah-olah harga jual TBS itu menjadi Rp3.480 perkilogram. Inilah namanya “Poverty Alleviation”,” katanya.

Biar ini berjalan kata Sahat, para petani bersatu membikin kelompok dalam luasan 5.000-6000 hektar. Kelola itu secara profesional dan dirikan Palm Oil (PO) Mill Generasi yang lebih efisien. Lalu tingkatkan rendemen menjadi 23,5% dengan produksi hingga 25 ton per hektar pertahun.

“Semua komponen hasil pohon sawit dimanfaatkan jadi duit biar harga TBS bisa dinaikkan di atas 45%. Kerjakan ISPO basis 17 SDGs. Minimalisasi emisi GRK. Integrasikan dengan penghasil Bensin Biohidrokarbon yang juga dimiliki oleh Koperasi & BUMD. Kalau ini semua dilakukan, modal 4-5 hektar kebun, petani sudah bisa menyekolahkan anaknya hingga doktor,” Sahat yakin.

 

Sumber: Gatra.com