Ketat! Benih Sawit Indonesia Sulit Masuk Malaysia

 

JAKARTA, SAWIT INDONESIA –  Produsen benih sawit nasional tetap kesulitan  untuk ekspor ke Malaysia. Walaupun, banyak permintaan dari perusahaan perkebunan Negeri Jiran. Otoritas Malaysia sangat ketat mengatur impor dan ekspor benih sawit. Apa penyebabnya?

Kasdi Subagyono, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, menjelaskan bahwa pemerintah Malaysia sangat membatasi bahkan boleh dikatakan menutup kran impor benih kelapa sawit dari luar negeri.

“Karena (Malaysia) kebutuhan benih sawitnya sudah dapat dipenuhi oleh produsen benih setempat,” ujar Kasdi dalam perbincangan dengan redaksi sawitindonesia.com, Kamis (18 Februari 2021).

Secara Business to Business, kata Kasdi, agak sulit menembus ekspor benih kelapa sawit ke Malaysia karena kebutuhan pasarnya  saat ini relatif kecil. Peluang untuk ekspor ke Malaysia asalkan produsen benih nasional  menawarkan produk/varietas berbeda dengan yang mereka miliki. Sampai saat ini, varietas benih Indonesia yang membuat mereka tertarik adalah varietas moderat tahan ganoderma seperti PPKS 540 dan MT Gano Socfindo.

Andi Suwignyo, General Manager PT Socfindo, mengakui perusahaan perkebunan Malaysia sangat berminat untuk membeli DxP Socfindo Moderat Toleran Gano (MTG). Perkebunan sawit baik di Indonesia dan Malaysia yang melewati generasi kedua, sangat rentan terserang penyakit busuk pangkal batang akibat serangan jamur Ganoderma. Makanya, perusahaan sawit Malaysia tertarik dengan keunggulan MT Gano.

“Saat pameran di PIPOC di Kuala Lumpur, tercatat ada 6 perusahaan berminat terhadap MT Gano Socfindo. Ada kendala izin impor (dari Pemerintah Malaysia). Kalau pemerintah Indonesia permudah izin ekspornya,” ujar Andi.

Pada awal Januari 2021, Andi Suwignyo dan Indra Syahputra Kepala Socfindo Seed Production and Laboratory Indra Syahputra telah bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian RI, untuk menyampaikan persoalan tersebut.

“Kami audiensi dengan Menteri Pertanian. Tujuannya minta  dukungan supaya bisa ekspor benih MT Gano  ke Malaysia. Karena sampai sekarang sulit sekali,” jelas Andi.

Dikatakan Andi, syarat benih bisa masuk Malaysia harus ada rekomendasi dari MPOB (Malaysian Palm Oil Board). Kendati, sudah menjalin komunikasi dengan MPOB. Tetapi belum ada respon hingga sekarang.

“Padahal, MPOB sudah  pernah berkunjung ke Socfin. (Malaysia) sangat protektif, makanya perlu dukungan pemerintah Indonesia,” pinta Andi.

“Kami audiensi dengan Menteri Pertanian. Tujuannya minta  dukungan supaya bisa ekspor benih MT Gano  ke Malaysia. Karena sampai sekarang sulit sekali,” jelas Andi.

Achmad Mangga Barani, Pendiri Forum Pengembangan Perkebunan Strategi Berkelanjutan (FP2SB), mengakui pemerintah Malaysia menempatkan kelapa sawit sebagai kebijakan utama dan prioritas termasuk benih. Saat dirinya menjabat Dirjen Perkebunan, Indonesia menghadapi kurangnya pasokan benih sawit lantaran tingginya pembukaan lahan setiap tahun. Untuk menutupi kekurangan, Indonesia meminta benih sawit dari Malaysia.

Lalu dibuatlah kerjasama antar Menteri Pertanian Indonesia dan Menteri Perladangan Malaysia untuk pengadaan benih sawit. Produsen benih Malaysia siap menjual benihnya ke Indonesia. Karena sudah surplus di dalam negerinya.

“Ini di tingkat menteri sudah sepakat. Tetapi, rencana impor benih dari Malaysia tetap butuh persetujuan Perdana Menterinya. Mereka benar-benar mengatur dan mengontrol ketat kebijakan perkelapasawitan termasuk benih,” ujarnya.

Terkait kondisi sekarang, menurut Mangga Barani, dirinya belum memperoleh update informasi kebijakan Malaysia untuk impor benih.

”Tapi saya pikir mereka tetap konsisten. Jangankan impor, ekspor benih saja butuh persetujuan Perdana Menteri. Itu sebabnya, produsen kita akan kesulitan ekspor ke Malaysia. Kalau ke negara lain seperti Thailand dan Afrika, benih kita sudah diterima baik,” pungkasnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Harga TBS Sawit Jambi Periode 19-25 Februari 2021 Naik Rp 28,14/Kg

 

InfoSAWIT, JAMBI – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 19 s/d 25 Februari  2021 Propinsi Jambi, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 28,14/Kg menjadi Rp 2.087,53/Kg.

Berikut harga sawit Jambi berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 1.633,86/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.740,65/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.821,04/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.897,35/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.945,27/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.986,30/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 2.025,63/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 2.087,53/Kg, sawit umur 21-24 tahun Rp 2.024,32/Kg, dan sawit umur 25 tahun Rp 1.930,72/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 8.958,75/Kg dan harga Kernel Rp 6.341,38/Kg dengan indeks K 90,99%. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

CPO Melonjak Lagi

Harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO mencatatkan kenaikan tertingginya dalam delapan bulan seiring dengan terbatasnya pasokan dan prospek perbaikan hasil ekspor.

Berdasarkan data dari Bursa Malaysia pada Selasa (16/2), harga CPO untuk kontrak Mei 2021 terpantau naik 57 poin ke 3.524 ringgit per ton. Sebelumnya, harga CPO kontrak ini sempat melesat hingga level 3.581 ringgit per ton.

Kenaikan harga CPO dipicu oleh ekspektasi kekurangan pasokan di tengah peningkatan konsumsi minyak goreng dunia. Sebagaimana diketahui, kelapa sawit digunakan untuk beragam keperluan, dari coklat hingga sabun sehingga permintaan komoditas ini makin kencang dalam tujuh sesi terakhir. Reli harga CPO juga didukung oleh lonjakan harga yang dialami oleh komoditas substitusi, yakni kacang kedelai. Harga kacang kedelai juga tengah menguat seiring keterlambatan panen di wilayah produsen serta persediaan yang mulai menipis.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Urusan Sawit, Ini Senjata Indonesia ‘Menyerang’ Asing

 

Jakarta, Gatra.com – Tak berlebihan sebenarnya jika Presiden Jokowi maupun Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman jengkel bahkan marah ulah gencarnya pembusukan yang dilakukan oleh oknum-oknum di Benua Eropa dan Amerika terhadap sawit.

Soalnya walau dari sisi manapun kelapa sawit itu sangat berdampak positif, Indonesia justru tak pernah lengah.

Buktinya jauh-jauh hari, sederet regulasi sudah dibikin untuk menangkal potensi negatif yang bakal muncul akibat kelapa sawit itu.

Tengok sajalah, demi kelestarian Pulau Kalimantan, 2007 silam, Indonesia sudah membikin join conservation dengan Brunei Darussalam dan Malaysia.

Lantas pada 2011 silam, Indonesian Sustainabel Palm Oil (ISPO) dibikin. Di tahun yang sama, moratorium dan perbaikan manajemen hutan dan gambut juga dilakukan.

Empat tahun kemudian, aturan main soal pengelolaan dan pencegahan kebakaran hutan juga dibikin, begitu juga dengan kebijakan penataan lahan, sertifikasi ISPO dan menghadirkan BPDPKS.

Terus pada 2016, penataan lahan hutan sekunder, menghadirkan Badan Restorasi Gambut (BRG), program satu peta hingga mandatori Biodiesel, juga dilakukan, termasuklah dua tahun kemudian moratorium perluasan kebun kelapa sawit juga dibikin.

Energi baru terbarukan juga digenjot untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Itulah makanya mandatori pemakaian bauran B30 bahkan hingga B50, dikejar.

Nah, kalau dipikir sepintas, hadirnya sederet regulasi tadi, seolah-olah Indonesia telah melakukan kesalahan besar.

Padahal aturan itu dibikin justru sebagai bentuk kepatuhan dan kecintaan Indonesia pada alam meski sebenarnya secara hitung-hitungan, luas tutupan hutan Indonesia masih nomor dua terluas di dunia setelah Brazil.

Tapi itu tadilah, semua regulasi yang dibikin tadi, justru tidak dianggap oleh oknum-oknum pembenci sawit itu.

Setelah kampanye negatif sawit sebagai penyebab kolesterol, degradasi lingkungan, polusi, Orang Utan, biodiversity, gambut, kebakaran hutan dilakukan, pada 2015 lalu, sawit Indonesia kembali disebut sebagai penyebab utama deforestasi, peat clearing, termasuklah persoalan kesehatan digadang-gadang hingga kemudian muncul istilah palm oil labelling.

Bahkan pada rentang 2018-2020, isu deforestasi, pekerja di bawah umur dan ILUC UE (Will Phase out palm oil biodiesel from EU market) makin digembar-gemborkan. Sebegitu sadiskah Indonesia, tunggu dulu!

“Kehadiran BPDPKS juga bagian dari upaya Indonesia mewujudkan sustainable sawit, sebab lewat BPDPKS lah energi baru terbarukan biodiesel dan program peremajaan pekebun sawit untuk intensifikasi lahan, digeber. Enggak ada lagi sebenarnya yang belum dilakukan Indonesia demi sawit yang sustainable. Meski, seperti yang saya bilang tadi, dari sisi manapun sawit ini bagus,” urai Eddy kepada Gatra.com, Rabu (17/2).

Dari sisi penggunaan lahan kata lelaki 68 tahun ini, boleh dibilang sawit Indonesia 10 kali lebih hemat ketimbang lahan yang dipakai oleh Eropa dan Amerika untuk menanam SoybeanSunflower dan Rapeseed.

Ini berarti, jika tutupan hutan yang ditebas untuk menanam, maka Soybean, Sunflower dan Rapeseed lah yang paling banyak menghabisi tutupan hutan.

Soybean menghabiskan lahan 122 juta hektar, hasil panennya cuma 45,8 juta ton. Kalau dihitung-hitung, produktifitasnya cuma 0,4 ton perhektar.

Lalu Sunflower yang memakai tanah 25 juta hektar, hanya menghasilkan 15,9 juta ton. Ini berarti produktifitasnya cuma 0,6 ton per hektar.

Terus Rapeseed yang memakai tanah 36 juta hektar, hasil panennya cuma 25,8 juta ton. Kalau dikonversi, produktifitasnya cuma 0,7 ton perhektar.

Sawit, lahan yang dipakai cuma 16,38 juta hektar, hasil panennya malah 65 juta ton dengan produktifitas 4 ton perhektar.

Alhasil, walau cuma memakai lahan seluas itu, 42% suplay minyak nabati dunia, sudah bersumber dari sawit. Besaran ini termasuklah akumulasi dari Malaysia dan negara penghasil sawit lainnya.

Di dalam negeri, sawit ini telah menghidupi 21,4 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 190 kabupaten kota, menghasilkan nilai ekspor rata-rata USD21,4 miliar dan menyumbang pajak di kisaran Rp14 triliun-Rp20 triliun pertahun.

“Dan perkebunan sawit yang berkembang di Indonesia justru mengisi tanah terlantar akibat ilegal logging. Ini artinya, kelapa sawit justru menghijaukan kembali,” kata Eddy.

Lantas sawit juga telah terbukti menciptakan lapangan kerja, terutama di pedesaan. Mereduksi karbon dan menyediakan tempat hidup aneka ragam hayati.

Soal karbon ini, dua puluh satu tahun lalu, persis Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan lahir, Robert Henson, seorang penulis asal Oklahoma City, Amerika Serikat merilis The Rough Guide to Climate Change.

Di buku itu dia sebutkan bahwa satu hektar kebun kelapa sawit bisa menyerap 64,5 ton Karbon Dioksida (CO2) dan menghasilkan sekitar 18,7 ton Oksigen (O2).

Angka ini lebih besar ketimbang satu hektar hutan tropis yang hanya mampu menyerap CO2 sebanyak 42,4 ton dan menghasilkan 7,09 ton O2.

Kalau luas kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar, berarti saban tahun kebun kelapa sawit Indonesia menyerap sekitar 1.056,51 juta ton karbon dioksida (CO2) dan menghasilkan sekitar 306,306 juta ton oksigen (O2).

Angka di atas berbanding lurus juga dengan apa yang disodorkan oleh Forestry and Forest Products Research Institute bahwa sawit mampu menyerap 25 ton CO2 perhektar pertahun. Sementara hutan hanya bisa menyerap 6 ton CO2 perhektar pertahun.

“Selama ini kita melawan kampanye hitam hanya dengan cara defensif. Sekarang enggak lagi, kita akan ofensif. Kita urai kekurangan minyak nabati mereka,” kata Eddy.

Bagi Sahat Sinaga, kebencian Amerika dan Eropa kepada sawit enggak sesuatu yang aneh lagi, “Kebencian itu malah sudah berubah menjadi ideologi,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) ini.

Hanya saja, kebencian yang sudah mendarah daging itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Soalnya untuk urusan masak memasak hingga goreng menggoreng saja, Negeri Benua Biru dan Benua Merah ini masih bergantung pada minyak kelapa sawit.

Misalnya untuk membikin Pop-CornKentucky dan Mc Donal. Bahkan untuk industri coklat serta makanan lain, sawit dipakai.

Alasannya sederhana saja. “Minyak kelapa sawit dalam bentuk Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO) enggak mengandung trans-fat. Minyak ini punya karakteristik kayak Hydrogenated Oil,” cerita ayah tiga anak ini.

Sementara di Eropa maupun Amerika, minyak yang dipakai justru bersumber dari Soybean. Minyak ini mengandung trans-fat yang berbahaya bagi kesehatan. Bisa membikin jantung dan pembulu darah bermasalah.

Soybean tadi kata jebolan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973 ini, dihidrogenasi supaya hydrogenated oil nya bisa padat pada temperatur ruang dan tahan panas tinggi.

“Inilah yang dipakai untuk menggoreng. Tapi lantaran proses hydrogenasi tadi, minyak ini mengandung trans-fat,” katanya.

 

Sumber: Gatra.com

Harga TBS Sawit Riau Periode 17-23 Februari 2021 Naik Rp 21,47/Kg

 

InfoSAWIT, PEKANBARU — Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau merujuk surat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau No. 07 periode 17 s/d 23 Februari 2021, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 21,47 /Kg menjadi Rp 2.172,72/Kg.

Berikut harga sawit Riau berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 1.616,95/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.745,69/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.901,69/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.946,54/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.022,41/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 2.077,53/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 2.124,50/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 2.172,72/Kg, sawit umur 21 tahun Rp 2.083,82/Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 2.073,75/Kg, sawit umur 23 tahun Rp 2.065,37/Kg, sawit umur 24 tahun Rp 1.981,49/Kg dan sawit umur 25 tahun Rp 1.935,36/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 9.411,14/Kg dan harga Kernel Rp 7.031,63/Kg dengan indeks K 89,12%. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

 

 

Indonesia Produsen Minyak Sawit Berkelanjutan Terbesar di Dunia

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Peranan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebagai organisasi nirlaba, juga mendukung keberadaan perdagangan minyak sawit berkelanjutan, supaya terus meningkat di pasar dunia. Berbagai aksi organisasi nirlaba ini, juga mendapat banyak dukungan dari para stakeholder bisnis minyak sawit global.

Peranan pelaku usaha dalam menyediakan produksi minyak sawit berkelanjutan, juga dilakukan secara berkesinambungan. Berbekal komitmen luas akan berkelanjutan, industri minyak sawit nasional juga terus membangun perkebunan kelapa sawit menjadi lebih maju dan berkelanjutan. Terlebih, berbagai perbaikan prinsip dan standar juga telah banyak dilakukan.

Tahun 2020 diperkirakan produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia mampu menghasilkan 51,627 juta ton. Sedangkan minyak sawit mentah berkelanjutan (CSPO) bersertifikat RSPO diprediksi sekitar 15,19 juta ton, dimana sebanyak 52% berasal dari Indonesia, belum lagi yang bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Tentunya, ini menjadi prestasi besar untuk Indonesia. Pasalnya, sebagai produsen terbesar CPO dunia, kini predikat terbesar produsen minyak sawit berkelanjutan, juga melekat kepada Indonesia.

Menurut Direktur RSPO Indonesia, Tiur Rumondang, evaluasi dan perbaikan prinsip dan kriteria RSPO (P&C RSPO) selalu dilakukan setiap 5 tahun sekali, beradasarkan kesepakatan para anggota RSPO. Dimana, keberadaan anggota RSPO berasal dari multi stakeholder yang memiliki kepentingan bersama akan keberlanjutan usaha minyak sawit.

“P&C RSPO akhir tahun 2018 lalu, telah banyak mengalami perubahan guna menghasilkan minyak sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan dan ramah sosial,” tandas Tiur menegaskan dalam diskusi yang diadakan InfoSAWIT.

Pengembangan usaha minyak sawit, tak hanya persoalan bisnis semata, namun keberadaan industri minyak sawit, telah menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Para pelaku dunia usaha juga memiliki tujuan bersama guna menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, yang selaras dengan kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. (T2)

 

 

Sumber: Infosawit.com

Sawit Solusi Ketahanan Energi

 

JAKARTA-Deputi Pengkajian Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Reni Mayerni menyatakan bahwa minyak sawit merupakan produk pertanian yang paling siap digunakan sebagai sumber Energi Terbarukan dan solusi ketahanan energi nasional. “Kehadiran minyak sawit menjadi biodiesel sangat strategis untuk mendukung upaya pemerintah mengantisipasi krisis energi di masa depan serta membantu menekan subsidi bahan bakar minyak dari energi minyak mentah,” kata Reni, kemarin.

Reni Mayerni mengatakan, pengembangan industri sawit sangat strategis bagi pembangunan perkebunan di Indonesia karena mampu menjadi pelopor pembangunan agribisnis nasional. Terdapat dua potensi energi yang dapat dihasilkan dari sawit yaitu biodiesel dan biopower. Biodiesel dihasilkan dari pengolahan lebih lanjut dari minyak sawit, biopower dihasilkan melalui penggunaan residu pengolahan tandan buah segar (TBS) sebagai bahan bakar
pembangkit listrik. “Industri sawit telah berkontribusi dalam pembangunan daerah dan menjadi sumber daya penting untuk pengentasan kemiskinan. Dengan menyerap lebih dari 16 juta pekerja, industri sawit menjadi sektor strategis bagi perekonomian masyarakat,” jelas Reni.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan, perekonomian Indonesia akan pulih pada 2021. Kebijakan pemerintah yang melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), mengimplementasikan UU Cipta Kerja, dan menjalankan vaksinasi akan mendorong bangkitnya ekonomi tahun ini. “Percepatan reformasi dan sumbangan sektor industri kelapa sawit dan energi juga sangat berpengaruh, implementasi mandatori B30 telah berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. BPDPKS diberi amanah untuk membuat program pembangunan di sektor perkebunan sawit dengan arah yang berkelanjutan,” ujar dia.

Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia Tatang Soerawidjaja mengatakan, industrikelapa sawitmerupakan penyelamat ekonomi dan sektor ini bisa tumbuh selama pandemi Covid-19. “Minyak sawit Indonesia berkualitas sangat baik dan mudah diolah menjadi produk apapun, termasuk produk energi,” kata dia. Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, solusi untuk menjaga keberlanjutan industri sawit adalah memfasilitasi para pekebun terkait pelepasan status kawasan khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Pengembangan Sektor Sawit Dibutuhan Kerjasama dan Konsolidasi

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Sebagai negara produsen terbesar minyak sawit dunia, Indonesia memiliki peran paling strategis dalam menyuplai kebutuhan pasar global. Secara bersamaan, Indonesia merupakan negara produsen utama minyak sawit berkelanjutan, berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan yang berlaku universal.

Tahun 2020 diperkirakan produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia diperkirakan menghasilkan 51,627 juta ton. Sedangkan minyak sawit mentah berkelanjutan (CSPO) bersertifikat RSPO diperkirakan sekitar 15,19 juta ton, dimana sebesar 52% berasal dari Indonesia, belum lagi yang bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Sebagai informasi, Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan sertifikasi mandatori yang diwajibkan Pemerintah Indonesia terhadap pelaku perkebunan kelapa sawit termasuk petani kelapa sawit. Sedangkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan ISCC bersifat sukarela.

Lantaran memiliki peranan besar dalam perdagangan internasional, minyak sawit asal Indonesia, kerap mendapatkan sorotan dan tudingan negatif akan keberadaannya. Sebab itu, dibutuhkan strategi bersama, dalam mengelola produksi minyak sawit nasional, supaya dapat menyuplai kebutuhan pasar minyak sawit secara berkelanjutan pula.

Salah satunya, melalui strategi pungutan dana CPO Supporting Fund (CSF), yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Melalui BLU BPDP-KS inilah, strategi pembangunan minyak sawit nasional dilakukan, dengan mendorong adanya pertambahan nilai dari CPO yang dihasilkan Indonesia.

Deputi II Kantor Staff Presidenan (KSP), Abetnego Tarigan, menegaskan keberpihakan pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Dimana, sebagian besar rakyat Indonesia berperan besar sebagai petani kelapa sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.

Melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, maka praktik budidaya menanam kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik petani, akan menghasilkan panen Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik. “Produktivitas hasil panen perkebunan kelapa sawit milik petani akan menjadi lebih baik dan masa depannya akan lebih sejahtera,”kata Abetnego menjelaskan dalam sebuah Diskusi yang diadakan InfoSAWIT.

Lebih lanjut kata Abetnego Tarigan, upaya kerjasama dan konsolidasi berbagai institusi perlu dilakukan untuk mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih baik. Lantaran kenyataannya pengelolaan kelapa sawit tidak ditangani oleh satu Kementerian atau lembaga. “koordinasi dan konsolidasi perlu kita tumbuhkan di lapangan,” tandas dia. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Juknis Praktik Sawit Berkelanjutan ISPO Terbit, Diharap Sertifikasi Melaju Kencang

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Paska menerbitkan Perpres No. 44 Tahun 2020, pemerintah lewat Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan aturan teknis ISPO, merujuk Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Dalam beleid ini, mencatat bahwa pelaku sawit yang hendak mengajukan serifikasi ISPO mesti memenuhi persyaratan sesuai pasal 9 Permentan No. 38/2020, yakni melampirkan pertama, izin  usaha perkebunan, kedua, bukti kepemilikan hak atas tanah, ketiga, izin  lingkungan, dan keempat, penetapan kelas kebun dari pemberi izin usaha perkebunan.

Dikutip Majalah InfoSAWIT, pada pasal 9 ayat 2, mencatat, Kelas kebun yang dapat  diajukan  permohonan sertifikasi ISPO meliputi kelas kebun I, kelas kebun II, atau kelas kebun III. Perlu juga menjadi catatan, bahwa semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang hendak mengajukan sertifikasi ISPO mesti juga memiliki auditor internal yang memahami prinsip dan kriteria ISPO.

Pada Pasal 10 ayat 2, auditor internal memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip dan kriteria ISPO, yang telah memperoleh pelatihan dalam memahami prinsip dan kriteria ISPO, yang diadakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

Dalam beleid Permentan tersebut, juga mencatat proses sertifikasi ISPO yang sudah disepakati antara Lembaga Sertifikasi dan Pelaku perkebunan. Sesuai Pasal 21 ayat 1, dalam melaksanakan audit, LS ISPO menentukan waktu pelaksanaan audit berdasarkan hari orang kerja.

Pada ayat 2 mencatat, pelaksanaan audit juga mempertimbangkan faktor resiko terhadap pemenuhan prinsip  dan kriteria ISPO dengan ketentuan, audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 dua) pada usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit paling singkat 13 (tiga belas) hari orang kerja. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Lemhannas: industri sawit mampu jadi pelopor agrobisnis nasional

 

Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas Reni Mayerni menilai bahwa sektor pengembangan industrikelapa sawitsangat strategis bagi pembangunan perkebunan di Indonesia karena mampu menjadi pengungkit dan pelopor pembangunan agrobisnis nasional.

Reni menjelaskan selain sebagai komoditas pangan, ada dua potensi energi yang dapat dihasilkan dari kelapa sawit, yaitu biodiesel dan biopower.

“Biodiesel dihasilkan dari pengolahan lebih lanjut dari minyak kelapa sawit, sementara biopower dihasilkan melalui penggunaan residu pengolahan tandan buah segar atau TBS sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik,” kata Reni pada webinar bertajuk “Penguatan Pengelolaan Sawit secara Berkelanjutan” yang digelar virtual, Rabu.

Reni menjelaskan bahwa industri ini telah berkontribusi dalam pembangunan daerah dan menjadi sumber daya penting untuk pengentasan kemiskinan.

Dengan menyerap lebih dari 16 juta pekerja, industri sawit pun dinilai menjadi sektor strategis bagi perekonomian masyarakat.

Reni menambahkan bahwa minyak sawit merupakan produk pertanian yang paling siap sebagai sumber energi terbarukan.

“Kehadiran minyak sawit menjadi biodiesel sangat strategis untuk mendukung upaya pemerintah mengantisipasi krisis energi di masa depan serta membantu menekan subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM yang berasal dari energi minyak mentah,” kata Reni.

Ada pun rogram insentif Biodiesel melalui pendanaan dari BPDPKS yang implementasi pertamanya sejak Agustus tahun 2015 dan terlaksana sampai November 2020, telah menyerap biodiesel dari sawit sekitar 23,49 juta kiloliter (KL).

Jumlah tersebut setara dengan pengurangan Greenhouse Gas Emissions (GHG) sebesar 34,68 juta ton CO2 ekuivalen dan menyumbang sekitar Rp4,83 triliun Pajak yang dibayarkan kepada negara.

 

 

Sumber: Antaranews.com