Hingga Pertengahan 2020, Serapan Biodiesel Capai 4,36 Juta Kl

JAKARTA, SAWIT INDONESIA  – Sejak diimplementasikan Januari 2020, campuran 30 persen biodiesel (FAME/fatty acid methyl ester) dalam minyak solar (B-30) telah mendongkrak pemanfaatan biodiesel dalam negeri. Hingga pertengahan tahun 2020 tercatat penyerapan biodiesel telah mencapai 4,36 juta kilo Liter (kL) atau sudah mencapai sekitar 68% dibanding angka penyerapan sepanjang tahun 2019.

“Pandemi ditengarai sedikit memperlambat penyerapan biodiesel akibat penurunan serapan sektor transportasi, namun Pemerintah optimis di akhir tahun penyerapan FAME lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebagai dampak implementasi B-30,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Kamis (3/9).

Peningkatan konsumsi biodiesel naik signifikan sejak tahun 2016. Pada 2018, konsumsinya sebesar 3,75 juta kL atau meningkat hampir 50 persen dibandingkan pada 2017 dengan penyerapan sebesar 2,57 juta kL. Kebijakan mandatori berlanjut hingga 2019 sehingga konsumsi biodiesel berada pada angka 6,39 juta kL.

Dalam kesempata terpisah, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, agar program mandatori B30 tetap berjalan di tengah banyak tantangan memang terdapat sejumlah hal yang perlu dilakukan. Dengan penyesuaian dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seperti menaikkan pungutan ekspor, pengurangan rentang harga solar dan biodiesel dan ini sudah dilakukan dalam tiga bulan ini, serta janji adanya pemberian dukungan anggaran dari pemerintah. ”

Dengan kondisi pandemi ini, investasi biodiesel juga melambat, baik untuk pengembangan maupun investasi baru. Tapi anggota kami tetap berupaya mempercepat investasi baru, pandemi membuat ahli yang dibutuhkan untuk membangun pabrik terhambat masuk ke Indonesia, tapi ini akan dipercepat,” jelas Paulus.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

OWL Plantation Tetap Berinovasi Di Kala Pandemi

OWL Plantation terus berinovasi dan berkembang di saat pandemi Covid-19 terjadi. Perusahaan sawit mulai beralih menggunakan teknologi digital sebagai dampak pembatasan social dan jarak.

Dampak mewabahnya Covid-19 baik di Indonesia mau pun di negara-negara lain dirasakan oleh berbagai sektor, tak terkecuali sektor bisnis. Dampak yang dirasakan sektor bisnis di antaranya menurunnya pendapatan dan kegiatan bisnis terganggu. Kondisi tersebut juga dirasakan pelaku bisnis yang bergerak di bidang penyedia software perkebunan, OWL Plantation System.

Sebagai pelaku bisnis yang menciptakan dan mengembangkan software untuk mendukung digitalisasi di perkebunan, OWL Plantation System, di tengah terpaan badai Covid-19 terus berupaya agar operasional dan kegiatan bisnis tetap berjalan.

Senior Project Manager, Origin Wiracipta Lestari (OWL) Plantation System, Surya Apriyanto mengatakan beberapa project terkendala“Bisnis kami secara tidak langsung terdampak, karena perusahaan-perusahaan sawit sebagian besar juga melakukan efisiensi biaya untuk keberlangsungan bisnisnya,” kata Surya.

Selanjutnya, Surya menambahkan memang efek dari Covid-19 kemana-mana. Ada beberapa project yang sedang berjalan progress-nya terganggu karena tidak dapat melakukan interaksi secara langsung dengan customer. “Biasanya kami dalam mengerjakan project melakukan interaksi secara langsung di lapangan. Kendati ada kebijakan dari pemerintah yang memperbolehkan perjalanan dinas lintas daerah asalkan sesuai protokol kesehatan, tetapi kegiatan di lapangan tetap saja belum bisa berjalan optimal,” tambahnya.

Berkaitan dengan perkembangan wabah covid-19 dan upaya dari semua pihak dalam mencegah penularannya. Sementara waktu kegiatan OWL Plantation System dengan customer atau klien dilakukan secara online.“Untuk komunikasi dan pelayanan kepada klien atau calon klien, kami sementara menghindari tatap muka secara langsung dan biasanya menggunakan media (digital) seperti teleconference” lanjut Surya.

Tidak hanya itu, pihak OWL Plantation System juga mengakui progress project di masa pandemi Covid-19 juga terhambat. Project yang seharusnya bisa selesai dengan waktu tertentu sesuai deadline, semua meleset dari waktu yang sudah ditentukan.

Dalam mengerjakan project biasanya klien membutuhkan pengawalan di lapangan. “Tim kami akan melakukan pengawalan di lapangan, namun dengan adanya pandemi, tidak bisa melakukan pengawalan. Selain itu, protokol Covid-19 yang diljalankan perusahaan juga menjadi kendala bagi kami, selaku pihak luar sebagai mitra perusahaan,” ujar Surya, saat ditemui tim Majalah Sawit Indonesia, pada akhir Juli, di Jakarta.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Sawit Jadi Komoditas Strategis

KOMODITAS kelapa sawit memiliki nilai yang strategis bagi bangsa Indonesia karena tanaman ini bisa menjadi sumber devisa negara dan penopang ekonomi nasional.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin mengatakan nilai ekspor produk minyak sawit, termasuk oleokimia dan biodiesel pada 2019 mencapai sekitar US$20 miliar. Tingginya ekspor minyak sawit dan produk turunannya itu, tambah politikus Partai NasDem tersebut, menjadikan neraca perdagangan Indonesia bisa lebih baik.

“Bangsa Indonesia wajib bersyukur karena memperoleh anugerah yang luar biasa dari Tuhan berupa tumbuh suburnya kelapa sawit yang menjadi sumber devisa negara dan penopang ekonomi nasional,” ujar Hasan di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, perkebunan kelapa sawit yang umumnya dibangun di daerah terpencil dan minim sarana-prasarana ekonomi mampu mendorong berkembangnya satu wilayah menjadi sentra ekonomi.

Ke depan, kata dia, perankelapa sawit akan semakin penting, terutama karena permintaan yang semakin meningkat untuk mendukung penyediaan pangan dan energi secara berkelanjutan.

Karena itu, Hasan meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam melontarkan pernyataan terkait dengan kelapa sawit sebab jika tidak pas justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.

Senada, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebutkan komoditas sawit sudah menjadi industri strategis karena mampu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan devisa.

Luluk juga mengakui adanya kampanye hitam yang dilakukan komunitas-komu-nitas internasional terkait dengan sawit. “Ini dilakukan negara Eropa yang menjadi negara tujuan ekspor. Ya, memang ada kepentingan ekonomi yang sengaja didesain dengan isu-isu lingkungan hidup,” katanya.

Luluk menyebutkan komunitas internasional gencar melakukan kampanye hitam bahwa produk olahan sawit berbahaya bagi kesehatan dan soal isu lingkungan.

Karena itu, kata dia, pemerintah perlu membuat counter issue. Misalnya, dalam persoalan lingkungan dengan menunjukkan langkah konkret yang sudah dilakukan, seperti pengawasan dan pembinaan yang benar agar tidak terjadi perusakan lingkungan.

Sumber: Media Indonesia

,

Di Penghujung 2020, Pabrik Sawit Petani Kalsel Mulai Beroperasi

JAKARTA, SAWIT  INDONESIA – Dalam kurun waktu tiga bulan lagi, petani sawit se-Indonesia akan mencatat sejarah baru dengan berdirinya pabrik sawit milik petani di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pabrik ini akan memiliki kapasitas 45 ton TBS per jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 ton TBS per jam.

Samsul Bahri, Ketua KUD Sawit Makmur, menjelaskan bahwa berdirinya pabrik ini akan membantu petani menjual hasil panennya. Selama ini, mereka kesulitan  memasarkan hasil panen ke pabrik kelapa sawit terdekat karena pabrik yang ada   mengutamakan hasil dari kebun inti dan plasma sendiri.

“Ketika bermitra dalam penjualan Buah Sawit (TBS) petani kepada pabrik sawit yang berada di sekitar Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kendala yang dihadapi saat musim panen raya disitulah buah  petani selalu dinomorduakan sehingga merugi. Hal tersebutlah yang mendasari (KUD) mendirikan pabrik sawit petani sesuai anjuran pemerintah daerah melalui dinas perkebunan provinsi dan kabupaten,” ujar Samsul yang juga menjabat Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kalimantan Selatan.

Hal ini diungkapkan dalam Dialog Webinar Sesi Kedua UMKM Sawit bertemakan “Peluang Pengembangan Mini CPO Plant bagi UMKM Sawit” yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Jumat (14 Agustus 2020). Pembicara yang hadir antara lain Antarjo Dikin (Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI), Sahat Sinaga (Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia ), dan Dr. Donald Siahaan (Peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit).

Samsul Bahri menyebutkan bahwa pabrik  yang sedang dibangun petani di Tanah Laut, Kalimantan Selatan,  berkapasitas 45 ton TBS per jam. KUD Sawit Makmur menggandeng mitra dalam pembangunan pabrik yang membutuhkan investasi investasi sekitar Rp 200 miliar.

“Dalam kerjasama ini, saham yang dimiliki KUD Sawit Makmur sebesar 30% dan 70 persen milik mitra kami. Akhir tahun ini, pabrik bisa commissioning. Pabrik ini bertujuan menyejahterakan petani di wilayah kami,” ujarnya.

Pertimbangan berdirinya pabrik ini adalah  kesulitan enjual atau memasarkan hasil panen ke Pabrik Kelapa Sawit terdekat dikarenakan pabrik yang ada hanya mengutamakan hasil dari kebun inti dan plasma sendiri. Faktor lain yaitu harga TBS yang ditetapkan Perusahaan tidak mengacu pada harga ketetapan Permentan 1 Tahun 2018

Sumber: Sawitindonesia.com

DPR: Sawit Punya Nilai Strategis untuk Perekonomian Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komoditas kelapa sawit memiliki nilai yang strategis bagi bangsa Indonesia.

Pasalnya dari tanaman ini menjadi sumber devisa negara dan penopang ekonomi nasional.

“Bangsa Indonesia wajib bersyukur karena memperoleh anugerah yang luar biasa dari Tuhan berupa tumbuh suburnya kelapa sawit yang menjadi sumber devisa negara dan menjadi penopang ekonomi nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Nilai ekspor produk minyak sawit termasuk oleokimia dan biodiesel pada 2019 mencapai sekitar 20 miliar dolar AS.

Tingginya ekspor minyak sawit dan produk turunannya ini, kata Hasan Aminuddin, menjadikan neraca perdagangan Indonesia bisa lebih baik.

Menurut Hasan, perkebunan kelapa sawit yang umumnya dibangun di daerah terpencil dan minim sarana-prasarana ekonomi, telah mampu mendorong berkembangnya satu wilayah menjadi sentra ekonomi.

“Daerah di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat telah berkembang pesat ekonominya karena kelapa sawit,” kata Anggota DPR dari Fraksi Nasdem ini.

Hal itu, kata Hasan, sejalan dengan kebijakan nasional untuk memfokuskan pembangunan di daerah pinggiran. Memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.

Ke depan, peran kelapa sawit diharapkan akan semakin penting. Terutama karena terkait dengan permintaan yang semakin meningkat untuk dukungan penyediaan pangan dan energi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, Hasan meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam melontarkan pernyataan terkait kelapa sawit. Sebab jika tidak pas, justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.

Senada, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebutkan komoditas sawit sudah menjadi industri strategis karena sumbangan yang luar biasa besar, baik dalam hal pembukaan peluang kerja maupun devisa bagi negara.

Di sisi lain, Luluk mengakui adanya kampanye hitam yang dilakukan komunitas-komunitas internasional terkait sawit.

“Ini dilakukan negara Eropa yang menjadi negara tujuan ekspor. Ya, memang ada kepentingan ekonomi yang sengaja didesain dengan isu-isu lingkungan hidup,” katanya.

Luluk menyebutkan para komunitas internasional gencar melakukan kampanye hitam dengan pendekatan yang seolah-olah bisa diterima secara ilmiah bahwa produk dari olahan sawit berbahaya secara kesehatan, serta soal isu lingkungan.

Dia mencontohkan penggunaan pendekatan-pendekatan dengan riset, misalnya produk dari sawit dianggap memiliki lemak jenuh yang bisa mengganggu jantung.

“Bagi mereka, intinya sawit harus diperangi karena tidak mendukung gaya hidup sehat. Kedua soal isu lingkungan hidup. Jadi, kita ini dipepet dari ujung ke ujung, baik isu kesehatan dan lingkungan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu membuat “counter issue”, misalnya dalam persoalan lingkungan dengan menunjukkan langkah konkrit sudah dilakukannya pengawasan dan pembinaan secara benar agar tidak terjadi perusakan lingkungan.

“Harus ada pemberdayaan petani-petani, terutama sawit rakyat, misalnya pola berkebun dan sebagainya. Kita juga dorong pemerintah bisa meng-‘counter’ isu secara ilmiah dan elegan juga bahwa kalau disebut produk olahan sawit itu tidak baik, bikin ‘counter’ kampanye bahwa ada banyak nilai manfaat dari sawit,” kata Luluk.

Sumber: Tribunnews.com

Harga TBS Sawit Sumatera Utara Periode 2-8 Sept 2020 Naik Rp 59,86/Kg

InfoSAWIT, MEDAN – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 02 – 08 September 2020, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 59,86/Kg menjadi Rp 1.962,04/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 1.525,88/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.668,14/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.759,10/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.808,47/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.827,23/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.873,601/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 1.910,95/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 1.962,04/Kg, sawit umur 21 tahun Rp 1.957,36/Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 1.929,85/Kg, sawit umur 23 tahun Rp 1.909,41/Kg, sawit umur 24 tahun Rp 1.841,82/Kg dan sawit umur 25 tahun Rp 1.781,30/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 9.019,51/Kg dan harga Kernel Rp 4.704,50/Kg dengan indeks K 87,14%. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Makin Diserang, Industri Kelapa Sawit Indonesia Justru Kian Show Off

CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan mengomentari terkait industri kelapa sawit yang kerap dituding sebagai komoditas bernilai minus.

Ihsan menyebut ibarat peribahasa ‘bau busuk tak berbangkai’, negative issues terhadap kelapa sawit tersebut satu per satu berganti menjadi boomerang yang kembali kepada tuannya. “Semakin diserang, industri perkebunan kelapa sawit Indonesia justru semakin show off dengan menyajikan fakta dan data empiris yang bersifat continue dan extensible,” ujar Ihsan.

Menurut Ihsan, setiap warga negara Indonesia (WNI), wajib membela sawit karena nilai-nilai strategisnya.

“Sebab sawit memberi manfaat bagi sekitar 17 juta sampai 25 juta masyarakat Indonesia yang bekerja di industri ini, baik langsung maupun tak langsung. Belum lagi dari berbagai multiplier effect yang ditimbulkannya,” kata Ihsan. Dari sisi ekonomi, pada 2019 misalnya, Indonesia membukukan defisit neraca perdagangan USD3,2 miliar. Tapi ekspor minyak sawit dan turunannya justru menyumbangkan pendapatan positif USD20 miliar.

“Maka, rasanya tidak berlebihan kalau minyak sawit dinobatkan sebagai industri strategis. Belum lagi kalau dilihat dari sisi tenaga kerjanya. Ibarat penemuan minyak fosil di masa lalu, kota-kota di sekitarnya akan ikut tumbuh dan berkembang,” sebut Ihsan. Pria yang juga menjabat sebagai Bendahara PWI Pusat juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga seluruh ekosistem sawit. Salah satunya adalah menjaga stabilitas harga agar petani (41% pemilik lahan sawit Indonesia) dan perusahaan bisa menjaga keberlangsungan industri ini.

Presiden Jokowi juga telah memutuskan untuk mengimplementasikan penggunaan sawit dalam BBN (bahan bakar nabati). Kini Indonesia tercatat sebagai negara yang paling agresif mengimplementasikan BBN, di mana saat ini Indonesia sudah mencapai B-30. Saingan terdekat, Malaysia baru mencapai B-10.

“Akibat dari kebijakan biofuel ini, maka seluruh stake holder diuntungkan karena daya serap pasar sawit meningkat, over stock produk sawit terkendali. Dengan demikian, harga jual bagi produsen dan petani akan terjaga,” tandasnya.

Sumber: Jpnn.com

Skim RSPO-RED Tak Lagi Diperpanjang

InfoSAWIT, JAKARTA – Pada tanggal 5 Maret 2020 lalu, Dewan Gubernur Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memutuskan bahwa Persyaratan RSPO-RED (juga dikenal sebagai Skema RED RSPO) untuk kepatuhan terhadap Peraturan Energi Terbarukan Uni Eropa (UE) Renewable Energy Directive (RED), tidak akan diperpanjang setelah habis masa berlakunya pada 30 Juni 2021.

Dari informasi yang didapat InfoSAWIT, sebelumnya RSPO-RED dirancang sebagai tambahan secara sukarela untuk standar RSPO yang diakui Komisi Eropa semenjak tahun 2012, namun demikian RSPO-RED dianggap tidak memiliki manfaat, lantaran tidak ada tonase volume yang dikirim, dan sampai saat ini tidak ada pekebun bersertifikat RSPO-RED.

Dengan mempertimbangkan investasi ekonomi yang diperlukan untuk mendesain ulang persyaratan RSPO-RED dan kurangnya minat dari anggota dalam penggunaan skema RSPO-RED, Dewan Gubernur (BoG) telah sepakat untuk mengakhiri program tersebut dengan tidak memperbarui skema.

Dari informasi yang didapat dari RSPO, skema RSPO-RED memungkinkan produsen dan prosesor minyak sawit bersertifikasi RSPO bisa untuk memenuhi persyaratan dalam EU Directive 2009/28 / EC tentang promosi penggunaan energi dari sumber yang terbarukan.

Petunjuk Energi Terbarukan menetapkan persyaratan keberlanjutan untuk biofuel dan bioliquid di Uni Eropa. Pada bulan Desember 2018, arahan energi terbarukan telah dilakukan revisi (2018/2001/EU) – RED II – mulai berlaku.

Pada kebijakan tersebut memastikan tanaman minyak nabati yang digunakan untuk produksi biofuel tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan gambut – dimanapun diproduksinya -, dan tanaman minyak nabati tersebut tidak di areal berkarbon stok tinggi dan tidak di lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Dalam kebijakan RED II tersebut mencatat bahwa mulai Januari 2024 akan ada pengurangan bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan target energi terbarukan. Untuk implementasi arahan ini, Komisi Eropa mengadopsi Delegated Act (aturan pelaksanaan teknis Komisi Eropa) pada tanggal 13 Maret 2019 atas permintaan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa (yaitu lembaga Uni Eropa yang mewakili Negara-negara Anggota Uni Eropa).

 

Sumber: Infosawit.com

Kemitraan Mutlak untuk Jaga Rantai Pasok Industri Sawit

 

JAKARTA – Gabungan Pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) menyatakan pentingnya menjaga kemitraan antara petani dengan perusahaan untuk menjaga rantai pasok industri sawit nasional. Pada industri sawit, pengelolaan kebun dilakukan oleh petani dan perusahaan sehingga kemitraan inilah yang menjadikan industri sawit mampu bertahan bahkan berkembang.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menyatakan, rantai pasok sawit tidak bisa dipisahkan antara perusahaan dan petani karena kesolidan rantai pasok yang akan menentukan seberapa kuat industri sawit dan seberapa mampu industri itu tetap berdaya saing. “Kemitraan menjadi keniscayaan. Hal ini disebabkan adanya tuntutan industri sawit harus semakin kompetitif di pasar global. Di antara komoditas lain, kemitraan petani dengan perusahaan sawit menjadi contoh paling ideal,” ungkap Joko Supriyono dalam sebuah seminar daring di Jakarta, kemarin. Kalau ada hambatan dalam rantai pasok maka industri sawit nasional akan terkena dampaknya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan,
kemitraan perusahaan dan petani perlu dilanjutkan guna memperkuat daya saing dan kontribusi sawit bagi perekonomian nasional. Diperlukan kemitraan yang sinergis melalui penguatan kelembagaan di tingkat petani, membangun prinsip keterbukaan, dan menata pola manajemen kemitraan. “Kemitraan sangat dibutuhkan petani sawit untuk memberikan kepastian, nilai tambah bagi yang bermitra, pertumbuhan ekonomi, pemerataan serta pemberdayaan masyarakat serta usaha kecil,” ujar Gulat Manurung.

Menurut Gulat, kelembagaan petani perlu diperkuat dan ditingkatkan peranannya. Melalui kelembagaan yang baik lebih mudah membangun kemitraan sinergis antara perusahaan dan petani. “Model kemitraan dapat diperluas lagi untuk masa kini. Jangan lagi, polanya sebatas kerja sama untuk suplai buah sawit ke pabrik,” katanya seperti dilansir Antara.

Kasubdit Pemasaran Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Normansyah Syahrudin menjelaskan, pemerintah telah mengatur pola kemitraan perusahaan dan petani melalui Permentan No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit Produksi Pekebun.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Perbankan Perlu Dampingi Peremajaan Sawit Rakyat

 

JAKARTA – Asosiasi Petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan bank-bank BUMN hadir sebagai pendamping petani dalam pendanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) sebesar Rp 30 juta per hektare (ha) untuk program PSR dari pemerintah dinilai belum cukup sehingga diharapkan petani dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tenor 4 tahun dan bunga 5-5%.

Ketua Umum Apkasindo Alpian A Rahman menyatakan, petani dengan luas areal 41% dari luas areal total sawit sudah ikut berperan dalam menghasilkan devisa, tetapi belum mendapat porsi perhatian yang sepadan. “Di daerah masih banyak bank yang belum merespon. Bank-bank BUMN diminta hadir. Harapannya, petani bisa ikut mengakses KUR untuk meremajakan kebun sawitnya guna melengkapi dana hibah dari BPDPKS,” kata dia dalam seminar daring di Jakarta, kemarin.

Direktur BPDPKS Anwar Sunari menyatakan, dana BPDPKS yang dihibahkan pada petani adalah Rp 30 juta per ha yang mana maksimun setiap petani 4 ha. “Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada keharusan dana pendamping dari bank,” katannya. Apabila petani mempunyai tabungan sendiri cukup dana BPDPKS dan tabungan petani, namun kalau tabungan tidak cukup maka bisa menggunakan dana

BPDPKS, tabungan petani, dan kredit bank. Apabila tidak ada tabungan maka dana BPDPKS dan kredit bank, kredit bank bukan syarat pencairan dana.

BPDPKS sudah membuat aplikasi yang bernama PSR online sehingga peserta PSR tidak perlu lagi menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik cukup mengunggah secara online. Aplikasi ini membuat proses semakin efisien, yaitu hemat waktu, proses verifikasi cepat, dan hemat biaya. Saat ini, Kemenko Perekonomian juga sedang membuat rancangan bagaimana skema pembiayaan bank bisa pas dengan karakteristik usaha perkebunan. Produktivitas yang harus dicapai adalah 10 ton tandan buah segara (TBS Per ha per tahun dengan kepadatan tanaman di bawah 80 pohon per ha.

Sementara itu, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto menyatakan, kesuksesan program PSR memerlukan dukungan semua pihak, salah satunya Apkasindo. Untuk itu, Apkasindo diminta ikut mendorong kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi anggotanya yang sudah waktunya peremajaan untuk mengajukan usulan. “Pemerintah sudah berusaha mempercepat pengusulan PSR dengan penyederhanaan syarat sehingga tinggal dua saja yaitu kelembagaan dan legalitas lahan. Verifikasi juga dilakukan secara terintegrasi,” katanya.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia