Harga TBS Sawit Sumatera Utara Periode 2-8 Sept 2020 Naik Rp 59,86/Kg

InfoSAWIT, MEDAN – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 02 – 08 September 2020, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 59,86/Kg menjadi Rp 1.962,04/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 1.525,88/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.668,14/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.759,10/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.808,47/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.827,23/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.873,601/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 1.910,95/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 1.962,04/Kg, sawit umur 21 tahun Rp 1.957,36/Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 1.929,85/Kg, sawit umur 23 tahun Rp 1.909,41/Kg, sawit umur 24 tahun Rp 1.841,82/Kg dan sawit umur 25 tahun Rp 1.781,30/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 9.019,51/Kg dan harga Kernel Rp 4.704,50/Kg dengan indeks K 87,14%. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Makin Diserang, Industri Kelapa Sawit Indonesia Justru Kian Show Off

CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan mengomentari terkait industri kelapa sawit yang kerap dituding sebagai komoditas bernilai minus.

Ihsan menyebut ibarat peribahasa ‘bau busuk tak berbangkai’, negative issues terhadap kelapa sawit tersebut satu per satu berganti menjadi boomerang yang kembali kepada tuannya. “Semakin diserang, industri perkebunan kelapa sawit Indonesia justru semakin show off dengan menyajikan fakta dan data empiris yang bersifat continue dan extensible,” ujar Ihsan.

Menurut Ihsan, setiap warga negara Indonesia (WNI), wajib membela sawit karena nilai-nilai strategisnya.

“Sebab sawit memberi manfaat bagi sekitar 17 juta sampai 25 juta masyarakat Indonesia yang bekerja di industri ini, baik langsung maupun tak langsung. Belum lagi dari berbagai multiplier effect yang ditimbulkannya,” kata Ihsan. Dari sisi ekonomi, pada 2019 misalnya, Indonesia membukukan defisit neraca perdagangan USD3,2 miliar. Tapi ekspor minyak sawit dan turunannya justru menyumbangkan pendapatan positif USD20 miliar.

“Maka, rasanya tidak berlebihan kalau minyak sawit dinobatkan sebagai industri strategis. Belum lagi kalau dilihat dari sisi tenaga kerjanya. Ibarat penemuan minyak fosil di masa lalu, kota-kota di sekitarnya akan ikut tumbuh dan berkembang,” sebut Ihsan. Pria yang juga menjabat sebagai Bendahara PWI Pusat juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga seluruh ekosistem sawit. Salah satunya adalah menjaga stabilitas harga agar petani (41% pemilik lahan sawit Indonesia) dan perusahaan bisa menjaga keberlangsungan industri ini.

Presiden Jokowi juga telah memutuskan untuk mengimplementasikan penggunaan sawit dalam BBN (bahan bakar nabati). Kini Indonesia tercatat sebagai negara yang paling agresif mengimplementasikan BBN, di mana saat ini Indonesia sudah mencapai B-30. Saingan terdekat, Malaysia baru mencapai B-10.

“Akibat dari kebijakan biofuel ini, maka seluruh stake holder diuntungkan karena daya serap pasar sawit meningkat, over stock produk sawit terkendali. Dengan demikian, harga jual bagi produsen dan petani akan terjaga,” tandasnya.

Sumber: Jpnn.com

Skim RSPO-RED Tak Lagi Diperpanjang

InfoSAWIT, JAKARTA – Pada tanggal 5 Maret 2020 lalu, Dewan Gubernur Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memutuskan bahwa Persyaratan RSPO-RED (juga dikenal sebagai Skema RED RSPO) untuk kepatuhan terhadap Peraturan Energi Terbarukan Uni Eropa (UE) Renewable Energy Directive (RED), tidak akan diperpanjang setelah habis masa berlakunya pada 30 Juni 2021.

Dari informasi yang didapat InfoSAWIT, sebelumnya RSPO-RED dirancang sebagai tambahan secara sukarela untuk standar RSPO yang diakui Komisi Eropa semenjak tahun 2012, namun demikian RSPO-RED dianggap tidak memiliki manfaat, lantaran tidak ada tonase volume yang dikirim, dan sampai saat ini tidak ada pekebun bersertifikat RSPO-RED.

Dengan mempertimbangkan investasi ekonomi yang diperlukan untuk mendesain ulang persyaratan RSPO-RED dan kurangnya minat dari anggota dalam penggunaan skema RSPO-RED, Dewan Gubernur (BoG) telah sepakat untuk mengakhiri program tersebut dengan tidak memperbarui skema.

Dari informasi yang didapat dari RSPO, skema RSPO-RED memungkinkan produsen dan prosesor minyak sawit bersertifikasi RSPO bisa untuk memenuhi persyaratan dalam EU Directive 2009/28 / EC tentang promosi penggunaan energi dari sumber yang terbarukan.

Petunjuk Energi Terbarukan menetapkan persyaratan keberlanjutan untuk biofuel dan bioliquid di Uni Eropa. Pada bulan Desember 2018, arahan energi terbarukan telah dilakukan revisi (2018/2001/EU) – RED II – mulai berlaku.

Pada kebijakan tersebut memastikan tanaman minyak nabati yang digunakan untuk produksi biofuel tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan gambut – dimanapun diproduksinya -, dan tanaman minyak nabati tersebut tidak di areal berkarbon stok tinggi dan tidak di lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Dalam kebijakan RED II tersebut mencatat bahwa mulai Januari 2024 akan ada pengurangan bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan target energi terbarukan. Untuk implementasi arahan ini, Komisi Eropa mengadopsi Delegated Act (aturan pelaksanaan teknis Komisi Eropa) pada tanggal 13 Maret 2019 atas permintaan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa (yaitu lembaga Uni Eropa yang mewakili Negara-negara Anggota Uni Eropa).

 

Sumber: Infosawit.com

Kemitraan Mutlak untuk Jaga Rantai Pasok Industri Sawit

 

JAKARTA – Gabungan Pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) menyatakan pentingnya menjaga kemitraan antara petani dengan perusahaan untuk menjaga rantai pasok industri sawit nasional. Pada industri sawit, pengelolaan kebun dilakukan oleh petani dan perusahaan sehingga kemitraan inilah yang menjadikan industri sawit mampu bertahan bahkan berkembang.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menyatakan, rantai pasok sawit tidak bisa dipisahkan antara perusahaan dan petani karena kesolidan rantai pasok yang akan menentukan seberapa kuat industri sawit dan seberapa mampu industri itu tetap berdaya saing. “Kemitraan menjadi keniscayaan. Hal ini disebabkan adanya tuntutan industri sawit harus semakin kompetitif di pasar global. Di antara komoditas lain, kemitraan petani dengan perusahaan sawit menjadi contoh paling ideal,” ungkap Joko Supriyono dalam sebuah seminar daring di Jakarta, kemarin. Kalau ada hambatan dalam rantai pasok maka industri sawit nasional akan terkena dampaknya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan,
kemitraan perusahaan dan petani perlu dilanjutkan guna memperkuat daya saing dan kontribusi sawit bagi perekonomian nasional. Diperlukan kemitraan yang sinergis melalui penguatan kelembagaan di tingkat petani, membangun prinsip keterbukaan, dan menata pola manajemen kemitraan. “Kemitraan sangat dibutuhkan petani sawit untuk memberikan kepastian, nilai tambah bagi yang bermitra, pertumbuhan ekonomi, pemerataan serta pemberdayaan masyarakat serta usaha kecil,” ujar Gulat Manurung.

Menurut Gulat, kelembagaan petani perlu diperkuat dan ditingkatkan peranannya. Melalui kelembagaan yang baik lebih mudah membangun kemitraan sinergis antara perusahaan dan petani. “Model kemitraan dapat diperluas lagi untuk masa kini. Jangan lagi, polanya sebatas kerja sama untuk suplai buah sawit ke pabrik,” katanya seperti dilansir Antara.

Kasubdit Pemasaran Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Normansyah Syahrudin menjelaskan, pemerintah telah mengatur pola kemitraan perusahaan dan petani melalui Permentan No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit Produksi Pekebun.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Perbankan Perlu Dampingi Peremajaan Sawit Rakyat

 

JAKARTA – Asosiasi Petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan bank-bank BUMN hadir sebagai pendamping petani dalam pendanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) sebesar Rp 30 juta per hektare (ha) untuk program PSR dari pemerintah dinilai belum cukup sehingga diharapkan petani dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tenor 4 tahun dan bunga 5-5%.

Ketua Umum Apkasindo Alpian A Rahman menyatakan, petani dengan luas areal 41% dari luas areal total sawit sudah ikut berperan dalam menghasilkan devisa, tetapi belum mendapat porsi perhatian yang sepadan. “Di daerah masih banyak bank yang belum merespon. Bank-bank BUMN diminta hadir. Harapannya, petani bisa ikut mengakses KUR untuk meremajakan kebun sawitnya guna melengkapi dana hibah dari BPDPKS,” kata dia dalam seminar daring di Jakarta, kemarin.

Direktur BPDPKS Anwar Sunari menyatakan, dana BPDPKS yang dihibahkan pada petani adalah Rp 30 juta per ha yang mana maksimun setiap petani 4 ha. “Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada keharusan dana pendamping dari bank,” katannya. Apabila petani mempunyai tabungan sendiri cukup dana BPDPKS dan tabungan petani, namun kalau tabungan tidak cukup maka bisa menggunakan dana

BPDPKS, tabungan petani, dan kredit bank. Apabila tidak ada tabungan maka dana BPDPKS dan kredit bank, kredit bank bukan syarat pencairan dana.

BPDPKS sudah membuat aplikasi yang bernama PSR online sehingga peserta PSR tidak perlu lagi menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik cukup mengunggah secara online. Aplikasi ini membuat proses semakin efisien, yaitu hemat waktu, proses verifikasi cepat, dan hemat biaya. Saat ini, Kemenko Perekonomian juga sedang membuat rancangan bagaimana skema pembiayaan bank bisa pas dengan karakteristik usaha perkebunan. Produktivitas yang harus dicapai adalah 10 ton tandan buah segara (TBS Per ha per tahun dengan kepadatan tanaman di bawah 80 pohon per ha.

Sementara itu, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto menyatakan, kesuksesan program PSR memerlukan dukungan semua pihak, salah satunya Apkasindo. Untuk itu, Apkasindo diminta ikut mendorong kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi anggotanya yang sudah waktunya peremajaan untuk mengajukan usulan. “Pemerintah sudah berusaha mempercepat pengusulan PSR dengan penyederhanaan syarat sehingga tinggal dua saja yaitu kelembagaan dan legalitas lahan. Verifikasi juga dilakukan secara terintegrasi,” katanya.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Hibah Dana Sawit Rp 30 juta/ha Untuk PSR Kurang, Dukungan Perbankan Dibutuhkan

InfoSAWIT, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Alpian A Rahman berharap, perbankan bisa hadir mendampingi petani dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), lantaran hibah Rp30 juta/ha faktanya belum cukup. Diharapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tenor 4 tahun dan bunga 5-5%. Di daerah masih banyak bank yang belum merespon. Bank-bank BUMN diminta hadir. Alpian menyatakan hal ini dalam  webinar “Petani Sejahtera Indonesia Maju” yang dilaksanakan Apkasindo.

“Petani dengan luas areal 41% dari luas areal total sawit sudah ikut berperan dalam menghasilkan devisa, tetapi belum mendapat porsi perhatian yang sepadan. Apkasindo hadir untuk membantu petani kelapa sawit menjadi mandiri, profesional dan mampu bersaing. Kehadiran Apkasindo harus bisa dirasakan petani,” katanya dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Sementara Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan, Heru Tri Widarto menyatakan, kesuksesan PSR memerlukan dukungan semua pihak. APKASINDO diminta ikut mendorong kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi anggotanya yang sudah waktunya peremajaan untuk mengajukan usulan.

Pemerintah sudah berusaha mempercepat pengusulan PSR dengan penyederhanaan syarat sehingga tinggal dua saja yaitu kelembagaan dan legalitas lahan. Verifikasi juga dilakukan secara terintegrasi. Upaya lain mempercepat pengajuan usulan dan rekomtek adalah dual track lewat jalur surveyor. BPDPKS telah menunjuk PT Surveyor Indonesia, tetap harus bekerjama dengan dinas kabupaten/kota.

“Kesuksesan PSR bukan mempercepat usulan jadi Rekomtek, tetapi bagaimana dana yang sudah ditransfer itu digunakan untuk membangun kebun. Menko Perekonomian mendorong  BPDP-KS untuk mempercepat realisasi tanam. Kemitraan antara petani dengan PKS harus dijalin dengan baik.  Dana yang sudah ditransfer dapat segera digunakan untuk tumbang chiping dan membeli benih,” katan Heru.

Merujuk data Ditjenbun, sampai saat ini realisasi Rekomtek PSR mencapai 191.181 ha, dimana dana yang sudah di kucurkan sebanyak Rp 3,5 trliun untuk lahan seluas 142.231 ha, dimana yang baru tahap proses pencairan dana untuk lahan seluas 81.876 ha dan dan kebun yang sudah pada tahap kegiatan pembangunan seluas 61.219 ha atau sekitar 31,91%.

Direktur BPDP-KS, Anwar Sunari menyatakan, BPDP-KS sudah membuat aplikasi yang bernama PSR online. Peserta PSR tidak perlu lagi menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik cukup mengunggah secara online. Aplikasi membuat proses semakin efisien yaitu hemat waktu (proses verifikasi cepat), hemat biaya (sedikit menggunakan kertas) dan hemat tenaga.

“Dana BPDPKS yang dihibahkan pada petani adalah Rp30 juta/ha, maksimun setiap petani 4 ha. Perlu digaris bawahi bahwa tidak ada keharusan dana pendamping dari bank. Kalau petani punya tabungan sendiri cukup dana BPDP-KS dan tabungan petani. Kalau tabungan tidak cukup maka dana BPDP-KS, tabungan petani dan kredit bank. Kalau tidak ada tabungan maka dana BPDPKS dan kredit bank. Kredit bank bukan syarat pencairan dana,” katanya.

Saat ini Kemenko Perekonomian sedang membuat rancangan bagaimana supaya skim pembiayaan bank bisa pas dengan karateristik usaha perkebunan. Upaya ini memang tidak semudah membalik telapak tangan tetapi merupakan upaya bersama untuk memperbaiki sawit rakyat.

Produktivitas yang harus dicapai adalah 10 ton TBS/ha/tahun dengan kepadatan tanaman dibawah 80 pohon/ha. Peserta PSR dipastikan harus bersertifikat ISPO pada panen pertama.

Anggun dari BNI menyatakan, untuk mendampingi petani yang mendapatkan hibah dana PSR maka BNI menyediakan KUR Khusus. Kredit ini harus diajukan secara berkelompok dan bekerjasama dengan mitra usaha. KUR khusus digunakan P1-P3/TBM dan TM1-3 yaitu untuk aktivitas menanam tanaman sisipan, pemupukan,pengendalian OPT menggunakan pestisida. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, pembelian bibit tanaman sisipan, pupuk dan pestisida. Aktivitasnya membutuhkan waktu 36 bulan atau 3 tahun. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai keperluan. Pembayaran kredit setelah tahun ke enam. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Pupuk Kaltim Kembangkan Teknologi Pertanian Sawit

JAKARTA- PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak usahanya PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mengembangkan PreciPalm (Precision Agriculture Platform for Oil Palm) yang merupakan solusi pertanian untuk perkebunan sawit. PreciPalm merupakan teknologi yang menyediakan informasi mengenai kondisi nutrisi unsur makro lahan kelapa sawit secara cepat dan presisi dalam bentuk peta digital lahan yang diolah dari citra satelit dan model matematis.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan, PreciPalm merupakan inovasi penerapan pertanian presisi sebagai langkah antisipasi disrupsi industri, berupa pemanfaatan teknologi informasi untuk menentukan rekomendasi pemupukan presisi dengan menggunakan teknologi satelit guna mengidentifikasi, menganalisis, serta mengolah informasi keragaman spasial dan temporal pada lahan kebun kelapa sawit. “PreciPalm merupakan solusi pertanian presisi berbasis satelit pertama di Indonesia untuk perkebunan sawit, ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung efektivitas manajemen pemeliharaan kebun sawit di Indonesia,” kata dia, kemarin.

Informasi karakteristik lahan itu kemudian digunakan untuk menjadi dasar dalam menghasilkan rekomendasi pemupukan N (Nitrogen), P (Phosphor), K (Kalium) dan Mg (Magnesium), serta dapat digunakan untuk pemantauan kondisi nutrisi lahan perkebunan pasca pemupukan secara real time. Menurut Bakir, inovasi PreciPalm yang merupakan bagian dari transformasi bisnis Pupuk Indonesia (PI) Group itu akan meningkatkan daya saing produk pupuk perseroan di era industri 4.0. Pertanian presisi merupakan upaya efektif untuk mendapat keuntungan optimal dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. “PreciPalm menjadi salah satu rencana strategis dalam transformasi bisnis PI Group, di mana Perusahaan dituntut untuk mampu fokus pada customer oriented (berorientasi konsumen),” jelas dia seperti dilansir Antara

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Harga TBS Sawit Jambi Periode 28 Agust-3 Sept 2020 Naik Rp 3,08/Kg

 

InfoSAWIT, JAMBI – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 28 Agustus – 3 September 2020, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 3,08/Kg menjadi Rp 1.887,39/Kg.

Berikut harga sawit Jambi berdasarkan penelusuran InfoSAWIT,  sawit umur 3 tahun Rp Rp 1.489,00/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.574,77/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.648,40/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.718,17/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.761,70/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.797,82/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 1.834,08/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp Rp 1.887,39/Kg, sawit umur 21-24 tahun Rp 1.828,32/Kg, dan sawit umur 25 tahun Rp 1.740,23/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 8.829,89/Kg dan harga Kernel Rp 4.260,12/Kg dengan indeks K 87,56%. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

DMSI Beri Penghargaan bagi Tiga Tokoh Sawit

JAKARTA-Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) memberikan penghargaan kepada tiga tokoh yang cukup berpengaruh dalam memajukan industri sawit nasional, terutama dalam hal pengembangan bahan bakar nabati (BEN/biofitel) jenis biodiesel. Ketiga tokoh itu adalah Subagjo atas kerja kerasnya menghasilkan katalis, Tatang Hernas Soerawidjaja atas perannya dalam mengembangkan biodiesel, dan Sahat Sinaga untuk sepak terjangnya dalam mengembangkan industri hilir sawit.

Ketua Umum DMSI Derom Bangun mengatakan, pemberian penghargaan ini merupakan kegiatan perdana DMSI kepada para tokoh yang berkontribusi terhadap kemajuan industri kelapa sawit sawit nasional. DMSI membawahi asoasi sawit dari hulu hingga hilir sehingga tokoh yang beprestasi harus diberikan penghargaan.

“Subagjo diberikan penghargaan atas kerja kerasnya menghasilkan katalis, Tatang Hernas diberikan penghargaan atas perannya dalam pengembangan biodiesel, dan Sahat Sinaga diberikan penghargaan atas kerja kerasnya dalam pengembangan industri hilir sawit,” kata Derom saat pemberian penghargaan DMSI kepada tiga tokoh sawit yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (26/8).

Ketua Panitia Penghargaan DMSI Tien Muchtadi mengatakan, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber nabati dengan komoditas paling dikenal adalah sawit. Sawit diolah dan dikembangkan menjadi minyak sawit yang berpotensi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bisa dikembangkan sebagai bioenergi/bahan bakar minyak cair. “Pengembangan BBN sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Prodi Teknik Kimia ITB sejak 1982, BBN memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan baku utamanya dan katalis sebagai jantung bagi industri kimia,” jelas dia.

Katalis dibuat dari senyawa zat mineral yang dicetak dalam beragam bentuk dan warna berupa butiran yang sangat keras menyerupai pelet atau bulatan seperti mutiara. Fungsi katalis adalah untuk mempercepat reaksi bahan baku olahan di industri hingga mencapai keseimbangan menjadi senyawa yang stabil, dengan katalis, reaksi bahan proses dapat lebih efisien dari segi waktu, bahan baku, energi serta ramah lingkungan. Penggunaan katalis pertama kali oleh Jhon Roebuck di Inggris pada 1746 dalam proses pembuatan asam sulfat, katalis terus dikembangkan hingga dapat mempercepat reaksi sampai triliunan kali lipat.

Kebutuhan katalis dunia mencapai US$ 21 miliar dengan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh produk olahannya mencapai US$ 11 triliun. Penggunaan katalis di Indonesia baru sekitar Rp 7 triliun, tetapi untuk memenuhi kebutuhannya hampir 100% industri mengandalkan impor. Upaya untuk mengurangi ketergantungan katalis impor itulah yang dilakukan Subagjo, pakar katalis dari Fakultas Teknik Kimia ITB sejak 1983. Pada 2004, Subagjo bersama rekannya menemukan formula katalis yang dinamakan PK100 HS untuk hidroriting dan nafta dan dinamakan katalis merah putih pertama dan kehadirannya memegang peranan penting bagi kemandirian energi di Tanah Air.

Dengan terciptanya katalis merah putih tersebut, Indonesia tidak perlu mengimpor minyak bumi setiap tahun karena industri katalis mendorong kemandirian energi. “Dari hasil riset selain mempunyai harga yang lebih ekonomis dan hemat energi, minyak dari kelapa sawit juga menghasilkan gasolin yang lebih baik daripada fosil,” ujar Tien. Masyrarakat Hidrokarbon yang diketuai Sahat Sinaga juga mengembangkan apa yang telah dihasilkan oleh ITB yaitu katalis merah putih. Katalis merah putih mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Terbatas 2020 yang diadakan Kementerian Riset dan Teknologi.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Peremajaan Sawit Kab Muara Enim Capai 4.271 ha, Dengan Dukungan Dana BPDPKS Rp 92,6 Milyar

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Program Peremajaan Sawit (PSR) dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) di masa pandemi covid-19 tercatat terus berlangsung, salah satunya kegiatan PSR yang di lakukan petani sawit berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sampai Agustus 2020 merujuk informasi dari Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, PSR yang di lakukan di Kabupaten Muara Enim telah mencapai seluas 4.271,2 Ha, PSR tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama seluas 3.352,9 Ha dengan nilai dukungan pendanaan dari BPDP-KS sejumlah Rp. 83,8 milyar, dan pada tahap kedua sebanyak 296,3 Ha dengan  nilai pendanaan dari BPDP-KS sebanyak Rp. 8,8 milyar.

Sementara untuk usulan PSR yang baru, dikatakan Kabid P2HP Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Rudi Arpian, tercatat seluas 622 Ha, dimana usulan itu masih dalam proses Rekomendasi Teknis (Rekomtek). Lebih lanjut tutur Rudi, peremajaan sawit di Kab Muara Enim tercatat baru sekitar 39% dari total lahan Ex. Plasma PTPN VII yang harus diremajakan seluas 10.880 Ha, dimiliki oleh 5.440 Kepala Keluarga.

“Ini merupakan peluang emas bagi petani sawit rakyat di Kabupaten Muara Enim untuk segera meremajakan kebun kelapa sawitnya denga memanfaatkan Dana dukungan dari BPDP-KS sebanyak Rp. 30 juta/Ha,” kata Rudi lewat layanan WhatsApp kepada InfoSAWIT, belum lama ini.

Dengan demikian, maka tambah Rudi, untuk realisasi Program Peremajaan Sawit rakyat untuk Provinsi Sumatera Selatan mencapai 35.221 ha. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com