InfoSAWIT, JAKARTA – Bila di luar negeri industri kelapa sawit kerap memperoleh kampanye negatif dan tekanan dengan isu yang memojokan, maka di dalam negeri tekanan itu bukannya tidak ada justru lebih memusingkan, lantaran banyaknya Kementerian dan lemabaga yang mengatur industri kelapa sawit, hasilnya memunculkan beragam kebijakan yang pada akhirnya tumpang tindih dan menyulitkan dalam implementasi.

Dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Makan Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, selama ini banyak pihak mengungkapkan bahwa sawit mampu mendukung perekonomian Indonesia, apakah kemudian statement itu benar atau sekadar basa-basi, lantaran pada kenyataannya pengelolaan industri kelapa sawit di Indonesia diatur oleh organisasi yang sangat rumit.

Banyak Institusi & Kementerian “merasa” terlibat dan ber-kepentingan dalam mengurus sektor perkelapa-sawitan Indonesia, tapi belum jelas Institusi mana yang “accountable” untuk mengatasi isu yang muncul.

Padahal, untuk menjadi negara Adi-Daya, saatnya Indonesia mulai menetapkan produk / komoditi strategis, yang mampu berkontribusi ke level 15-20% GDP Nasional dalam 5 -10 tahun kedepan. “Termasuk komoditi tersebut memiliki komparatif strategis di pasar global, seperti kelapa sawit, Karet, Kopi, Tebu, Kakao dan tumbuhan tropis lainnya,” tutur Sahat dalam Webinar yang diadakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara & Aceh, yang dihadiri InfoSAWIT, Rabu, (23/9/2020).

Sebab itu Sahat mengusulkan untuk segera ditetapkannya Institusi/Badan yang Fokus mengurus sawit atau disebut “Rumah Sawit”, lembaga ini mesti digdaya, powerfull, dan dekat ke Pemerintah Daerah, serta bisa bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Fokus lembaga ini harus mampu menangani permasalahan regulasi, perijinan, pelepasan lahan kebun komoditi strategis menjadi bersertifikat, marketing dan memastikan pencapaian pelaksanaan PSR sebanyak 3,6 juta Ha selama periode 2020 -2024,” tandas dia. (T2)

 

Sumber: Infosawit.om

Jakarta,Gatra.com – Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian  Sustainable Palm Oil (ISPO) sudah wajib bagi perusahaan perkebunan sejak Maret lalu, persis setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Beda dengan pekebun, peraturan yang dibikin supaya perkebunan kelapa sawit layak secara ekonomi, sosial, serta ramah lingkungan itu, baru akan berlaku lima tahun sejak Perpres itu diteken.

Ketua Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat menyebut, sampai Maret 2020, sudah ada 793 pelaku usaha perkebunan yang ikut sertifikasi ISPO.

Dari jumlah itu, 775 perusahaan, 11 KUD/KSU Kebun Plasma, 1 BumDes dan 6 koperasi/asosiasi kebun.
Namun yang kemudian kebagian sertifikat ISPO hanya 621 dengan total luas kebun kelapa sawit mencapai 5,4 juta hektar. Produksi Tandan Buah Segar (TBS) 60,26 juta ton pertahun dan Crude Palm Oil (CPO) 37,8 juta ton pertahun.

“Produktivitas kebun itu 18,96 ton perhektar pertahun dengan rendemen rata-rata 24,45%,” rinci Azis kepada Gatra.com, Kamis (17/9).

Lebih jauh Azis merinci, 621 yang menerima sertifikat itu antara lain; 557 perusahaan swasta dengan luas areal sekitar 5,15 juta hektar, perusahaan negara 50 sertifikat dengan luas areal 286 ribu dan 14 koperasi plasma dan swadaya dengan luas lahan 12 ribu hektar lebih.

Tapi belakangan, ada enam perusahaan yang sertifikatnya dicabut. “Itu terjadi lantaran saat surveillance, ada temuan ketidaksesuaian dan perusahaan tidak mampu memenuhinya sampai batas waktu yang ditentukan,” ujarnya.

Meski ada sertifikat yang dicabut, ada juga 72 calon sertifikat yang akan dibahas. Tapi lantaran keburu pandemi Covid-19, sampai sekarang belum jadi.

Tak hanya membahas yang 72 calon sertifikat itu yang tak jadi, tapi aktifitas sertifikasi ISPO pun sampai sekarang mandeg.

“Itu mandeg lantaran menunggu Peraturan menteri pertanian (Permentan) yang mestinya sudah ada pada April 2020. Tapi lantaran pandemi, permentan belum jadi,” katanya.

Sesuai Perpres kata Azis, Sekretariat Komisi ISPO sudah tidak ada lagi. Meski begitu, komisi ini masih menjalankan tugas walau sudah tidak melakukan verifikasi lagi.

Sejauh ini kata Azis, ada sederet persoalan yang mendera proses sertfikasi ISPO itu. Mulai dari kualitas laporan hasil audit ISPO yang masih belum sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perkebunan yang belum berperan, hingga persoalan legalitas lahan, termasuklah itu lahan pekebun swadaya yang terindikasi berada dalam kawasan hutan.

Bagi Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, butuh pendidikan lebih lanjut supaya industri sawit semakin berkembang.

“ISPO itu harus, untuk menuju SDGs yang telah dibuat PBB. Kita harus mengarah ke situ dan bersinergi,” ujarnya.

 

Sumber: Gatra.com

Menjaga kelestarian alam dan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat. Apalagi, keletarian alam sendiri akan diwariskan kepada anak cucu. Sebut saja, sisa minyak minyak goreng atau jelantah adalah limbah yang mudah ditemukan dan dibuang begitu saja. Minyak jelantah jadi persoalan kompleks, acap kali tak diperhatikan warga. Di banyak tempat-seperti restoran cepat saji-minyak jelantah dicampur bersama bahan kimia agar beku hingga mudah dibuang. Di tempat pembuangan akhir, minyak beku terkena paparan matahari dan mencair.

Ada juga restoran yang dikelola perusahan hotel jadikan minyak sisa tak terbuang, melainkan dijual kembali. Melaui jaringan limbah itu jadi minyak kiloan, tersebar bahkan ke warung di pinggiran jalan. Maka dalam rangka meningkatkan kepedulian dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari pencemaran lingkungan, PT Pertamina Gas Operation East Java mengenalkan, konsep zero waste (bebas limbah) kepada warga desa Penatarsewu atau dikenal sebagai kampung ikan asap Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengatasi kendala mengelola limbah minyak jelantah sisa produksi Resto Seba dan rumah tangga di desa binaan PT Pertagas tersebut.

Pertagas juga menggandeng kader PKK Desa Penatarsewu dan desa Kalitengah, Tanggulangi Sidoarjo, untuk mengadakan pelatihan pengelolaan minyak jelantah menjadi produk bermanfaat seperti sabun dan lilin,”Edukasi dan pelatihan ini bekerja sama dengan Akademi Minim Sampah, Sidoarjo,” kata Manager Communicau\’on, Relation CSR PT Pertagas, Zainal Abidin dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Zainal Abidin menuturkan bahwa antusias warga dalam menerapkan gaya hidup zero waste patut didukung.”Kemampuan mengolah limbah rumah tangga menjadi produk lain seperti sabun dan lilin ini berpotensi menjadi sumber pendapatan lain bagi warga di Penatarsewu dan Kalitengah tersebut,” kata Zainal.

Minyak jelantah merupakan minyak bekas pemakaian, bisa dalam kebutuhan rumah tangga, kebutuhan restoran dan lain lain. Minyak ini meliputi minyak sawit dan segala minyak goreng lainnya. Bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang terjadi selama proses penggorengan.”Jadi minyak jelantah yang dipakai berkali-kali dapat merusak kesehatan tubuh kita, misalnya timbul berbagai penyakit seperti kanker,”ujarnya.

Ketua PKK Desa Penatarsewu, Nurul Huda menuturkan bahwa selama ini warga di desa Penatarsewu atau kampung ikan asap, belum mengetahui jika minyak goreng yang sudah beberapa kali dipakai itu, bisa dimanfaatkan limbahnya.”Di sini kami terbiasa membuang atau diserahkan ke penampung jika minyak goreng sudah beberapa kali dipakai. Dengan adanya pelatihan mengolah jelantah ini, diharapkan kami bisa memanfaatkan puluhan liter minyak menjadi sabun detergen atau cuci tangan,” tuturnya.

Peluang Penghasilan

Lain halnya di desa Kalitengah, warga di desa yang berdekatan dengan kawasan lumpur Sidoarjo ini mengaku telah memanfaatkan jelantah sebagai peluang penghasilan.”Kami biasa mengumpulkan jelantah dari beberapa RT, lalu kami jual ke pabrik untuk dimanfaatkan sebagai biodiesel melalui pengepul. Alhamdulillah hasil penjualan dapat dimanfaatkan untuk kas PKK,” ujar Iftatus Solichah, selaku perwakilan anggota PKK Desa Kalitengah.

Menurutnya, kegiatan edukasi dari Pertagas ini mampu membuka wawasan warga untuk berkreasi dan lebih produktif lagi. Vivi Sofiana, selaku pemateri dari Akademi Minim Sampah mengatakan proses pengolahan jelantah menjadi sabun dan lilin tergolong murah dari segi ketersediaan bahan dan mudah untuk dipraktikkan.”Cukup sediakan jelantah mulai dari 250 ml, setengah sendok teh gula, beberapa gram soda api, air pandan, dan beberapa bahan pelengkap lainnya. Setelah itu dipanaskan lalu diaduk, dan ditempatkan dalam sebuah cetakan sesuai selera,”katanya.

Vivi menambahkan proses pembuatan dibuat mudah dan menarik agar ibu-ibu tidak kerepotan ketika menerapkan di rumah. “Tujuan kami agar mulai tumbuh kesadaran warga untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi lebih bernilai guna,” pungkasnya. Sebagai informasi, menurut data Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), total pasar minyak goreng di Indonesia pada 2018 berkisar 4,6 juta ton. Angka itu bisa meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan masyarakat. Sayangnya semakin besar penggunaan minyak goreng makin besar pula limbah minyak goreng bekas pakai yang akan dihasilkan. Limbah ini banyak dibuang masyarakat secara sembarang yang berakibat buruk pada lingkungan, 14 padahal jika di daur ulang limbah ini * 1 £=J bisa bermanfaat

Hai inilah yang dilakukan warga desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta. Limbah sampah dan minyak goreng dirasa makin bertambah seiring pesatnya pertumbuhan pemukiman di perdesaan. Untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggelar musyawarah desa sebanyak dua kali. Pada pertemuan tersebut dibahas pengembangan bentuk usaha BUMDes yang tidak terpaku pada pengelolaan sampah, tapi juga gagasan untuk mengolah limbah minyak goreng rumah tangga yang sering dibuang warga ke sungai. Hasilnya, kini Pemerintahan Desa Panggungharjo, warga dan BUMDesnya Panggung Lestari sudah mampu melakukan pengolahan sampah dengan baik sehingga menjadi bisnis yang menghasilkan bagi desa.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Kalangan industri sawit meminta Spent Bleaching Earth (SBE atau sisa pemurnian dari industri minyak goreng) tidak dikategorikan limbah B3. Sementara itu, Kementerian LHK berbeda pendapat terkait usulan ini. Di negara lain, SBE dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi.

“Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan SBE menjadi limbah B3, jelas menambah beban pelaku usaha,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

SBE digolongkan sebagai limbah B3 dari sumber spesifik khusus dalam PP Nomor 101/2014 mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. SBE memiliki kode B 413. Sahat Sinaga menjelaskan penetapan SBE sebagai B3 merugikan pelaku usaha minyak goreng dan produk hilir lainnya. Sebab, SBE ini memiliki potensi dan nilai tambah untuk dijadikan recovered oil.

Di negara lain seperti Malaysia dan India, SBE digolongkan sebagai limbah non B3. Di Malaysia, SBE disebut solid waste regulation. Akibatnya, kata Sahat, Malaysia dapat mengklaim produknya sangat sustainable dan lebih berdaya saing di pasar global.

Dalam laporan GIMNI, negara-negara pengolah minyak nabati menjadi refined oils– seperti Malaysia, Eropa, India dan lainnya juga penghasil SBE, tapi SBE tidak masuk kategori Limbah B3.  Malaysia memasukkan SBE kedalam Solid Waste Regulation dan harus diolah begitu pula  harus  diuji TCLP apa bila mau dipakai untuk land-filling.

Sejatinya, PP 101/2014 dalam pasal  7 ayat 7 sudah memberikan ruang untuk penggantian status limbah B3 menjadi non B3 melalui prosedur tertentu uji TCLP dan toksikologi. Yang menjadi masalah, pengujian ini diserahkan kepada masing-masing individu dan perusahaan. Seharusnya, Kementerian LHK yang melakukan pengujian terlebih dahulu. “Jika diserahkan kepada masing perusahaan, akan menjadi beban baru,” ujarnya.

Menurut Sahat, SBE masuk kategori 2 karena memiliki  efek tunda yang berdampak tidak langsung pada manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisits, sub-kronis atau kronis. Uji Karakteristik LB3 sesuai peraturan yang tertulis di Lampiran II – PP101/ 2014, telah dilaksanakan berbagai perusahaan dan tidak menunjukkan adanya petunjuk ke arah toksisitas, sub kronis atau kronis. Tetapi, tidak ada solusi  dari Kementerian LHK.

SBE dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui teknologi solvent extraction. Teknologi Solvent Extraction dapat mengolah B3 –SBE menjadi produk seperti pasir De-OBE dan minyak R-Oil. Produk yang dihasilkan dari ekstraksi antara lain subtitusi pasir untuk pembuatan bahan bangunan, bahan pupuk mikronutrisi, pelapis dasar jalan raya, bahan baku keramik, re-use bahan baku bleaching earth, dan bahan baku semen.

Sahat menjelaskan dalam 5 tahun terakhir ini hanya ada 3 unit pengolahan SBE melalui Solvent Extractor yang berdiri dari target  jumlah 20 unit. Solvent Extractor  berada di areal Sentul, Jawa Barat,yang beroperasi pada 2016 tetapi kondisinya mati suri. Pabrik ke-2 berlokasi di Tanjung Morawa, Sumatera Utara beroperasi tahun 2017 , dan pabrik ke-3 berada di Gresik, Jawa Timur sedang dibangun.

Dijelaskan Sahat, ada satu perusahaan Solvent Extractor yang sudah beroperasi dari tahun 2015 – 2017 tetapi menghentikan operasinya pada 2018 karena berbagai alasan antara lain banyak pemilik izin Pengelola Limbah B-3 ( padahal tidak memiliki fasilitas ) menawarkan biaya olah SBE di sekitar Rp 450 – 500/kg sedangkan biaya pengolahan dengan solvent extraksi berkisar Rp 1.000 -1.150 /kg. Persoalan lainnya adalah biaya angkut ke calon pengguna SBE seperti batako dan pengerasan pondasi sekitar 20% di atas biaya normal.

“Tidak ada komitmendari industri pengolah secara konsisten untuk menanggulangi SBE  ini,” ujar Sahat.

Dijelaskan Sahat setelah  kejadian yang menghebohkan limbah SBE di Marunda, Jakarta pada Januari 2019 sebenarnya banyak perusahaan berizin pengelolaan limbah B3 tidak lagi menampung SBE. Akibat kemacetan out-flow dari SBE ini, limbah SBE menumpuk dilokasi pabrik refineri bahkan mengalami kesulitan untuk berproduksi, karena ruang untuk penimbunan SBE sudah tidak dimiliki.

Walaupun PP 101/2014 sudah berjalan 6 tahun, dikatakan Sahat, sampai saat ini investor tak tertarik untuk berinvestasi olah SBE jadi minyak nabati ( R-Oil ) dan De-OBE ( De Oiled Bleaching Earth) karena hasil olahan berupa produk samping DeOBE tetap di cap sebagai Limbah B-3.  Sahat menghitung dengan  perkiran volume SBE antara 600 ribu ton sampai 750 ribu ton, akan  dibutuhkan 17 unit pengolahan SBE menjadi recovered oil (R-oil) dan De-Oiled Bleaching Earth (OBE). Saat ini, baru ada tiga unit pengolahan dengan kapasitas produksi 300 ton per hari, sedangkan yang beroperasi hanya 2 unit pengolahan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3), KLHK, Rosa Vivien Ratnawati dalam pidatonya menyatakan bahwa, Spent Bleaching Earth (SBE) merupakan limbah padat B3 hasil proses penyulingan minyak sawit pada industri minyak goreng atau oleochemical.

Dari hasil penelitian, setiap 60 juta ton produksi minyak sawit menghasilkan 600 ribu ton limbah SBE. Peningkatan jumlah industri minyak nabati berdampak peningkatan jumlah limbah SBE sehingga akan menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

 

JAKARTA, SAWIT  INDONESIA – Dalam kurun waktu tiga bulan lagi, petani sawit se-Indonesia akan mencatat sejarah baru dengan berdirinya pabrik sawit milik petani di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pabrik ini akan memiliki kapasitas 45 ton TBS per jam yang dapat ditingkatkan menjadi 90 ton TBS per jam.

Samsul Bahri, Ketua KUD Sawit Makmur, menjelaskan bahwa berdirinya pabrik ini akan membantu petani menjual hasil panennya. Selama ini, mereka kesulitan  memasarkan hasil panen ke pabrik kelapa sawit terdekat karena pabrik yang ada   mengutamakan hasil dari kebun inti dan plasma sendiri.

“Ketika bermitra dalam penjualan Buah Sawit (TBS) petani kepada pabrik sawit yang berada di sekitar Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kendala yang dihadapi saat musim panen raya disitulah buah  petani selalu dinomorduakan sehingga merugi. Hal tersebutlah yang mendasari (KUD) mendirikan pabrik sawit petani sesuai anjuran pemerintah daerah melalui dinas perkebunan provinsi dan kabupaten,” ujar Samsul yang juga menjabat Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kalimantan Selatan.

Hal ini diungkapkan dalam Dialog Webinar Sesi Kedua UMKM Sawit bertemakan “Peluang Pengembangan Mini CPO Plant bagi UMKM Sawit” yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Jumat (14 Agustus 2020). Pembicara yang hadir antara lain Antarjo Dikin (Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI), Sahat Sinaga (Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia ), dan Dr. Donald Siahaan (Peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit).

Samsul Bahri menyebutkan bahwa pabrik  yang sedang dibangun petani di Tanah Laut, Kalimantan Selatan,  berkapasitas 45 ton TBS per jam. KUD Sawit Makmur menggandeng mitra dalam pembangunan pabrik yang membutuhkan investasi investasi sekitar Rp 200 miliar.

“Dalam kerjasama ini, saham yang dimiliki KUD Sawit Makmur sebesar 30% dan 70 persen milik mitra kami. Akhir tahun ini, pabrik bisa commissioning. Pabrik ini bertujuan menyejahterakan petani di wilayah kami,” ujarnya.

Pertimbangan berdirinya pabrik ini adalah  kesulitan enjual atau memasarkan hasil panen ke Pabrik Kelapa Sawit terdekat dikarenakan pabrik yang ada hanya mengutamakan hasil dari kebun inti dan plasma sendiri. Faktor lain yaitu harga TBS yang ditetapkan Perusahaan tidak mengacu pada harga ketetapan Permentan 1 Tahun 2018

Sumber: Sawitindonesia.com