,

Kontribusi Sawit Bagi SDG’s Harus Dipromosikan

 

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Franky Oesman Widjaja, Presiden Komisaris PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk  memuji program B30 yang telah berperan penting dalam menciptakan permintaan baru, mendukung harga CPO, dan pendapatan petani kecil. Kebijakan pemerintah dan komitmen industri telah membuktikan bahwa kita mampu menumbuhkembangkan kelapa sawit secara berkelanjutan. Langkah ini bagian kontribusi positif minyak sawit yang harus menjadi narasi baru dalam  rangka edukasi dunia baik di negara-negara konsumen maupun produsen.

“Keberlanjutan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB juga harus dipromosikan. Selain itu juga, kontribusi nyata kelapa sawit dalam memenuhi SDGs 2030. Kedua negara untuk bersatu, berkolaborasi, dan bertindak bersama secara konsisten dan gigih. Selain mendukung upaya diplomatik seperti Kelompok Kerja Sama ASEAN – UE. Sebaiknya ditampilkan  minyak sawit terbaik di World Economic Forum 2021 di Singapura,” ujar Franky dalam Forum Chief Executive Officer (CEO) CPOPC pada 26 Februari 2021. Forum diadakan setelah Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 CPOPC dan dihadiri oleh CEO terkemuka dari Indonesia dan Malaysia, dan pejabat senior negara anggota.

Dalam paparannya, Dato ‘Lee Yeow Chor menyarankan dua strategi menyeluruh yang perlu diambil oleh industri ini di masa depan. Pertama, Dato ‘Lee Yeow Chor menekankan perlunya fokus pada pasar regional tetangga dalam perdagangan minyak sawit termasuk penguatan pangsa pasar di negara berkembang seperti kawasan Afrika. Hal ini dapat mengurangi risiko ketahanan pangan dari rantai pasokan yang panjang, serta logistik yang substansial biaya dan biaya untuk menjaga kualitas karena jarak dan waktu perjalanan yang jauh.

Kedua, Ia juga menyarankan kerja sama dengan produsen minyak nabati lainnya di dunia barat untuk menawarkan solusi multi-minyak sesuai dengan kegunaan atau tujuan, daripada menekankan pada jenis dan asal minyak. Selain itu, ia menambahkan perlunya menghilangkan titik asal kelapa sawit dan fokus dilakukan generalisasi minyak sawit tanpa menekankan pada asalnya sebagai satu bentuk praktik dalam perdagangan hidrokarbon.

Forum diikuti oleh enam CEO dari Indonesia, yaitu: Franky Oesman Widjaja, Presiden Komisaris PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., Bachtiar Karim, Ketua Grup Musim Mas, Martias Fangiono, CEO First Resources Limited, Arif Patrick Rachmat, CEO PT Triputra Agro Persada, Joko Supriyono, Wakil Presiden Direktur Astra Agro Lestari merangkap Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Dari Malaysia, lima CEO papan atas yang berpartisipasi dalam Forum adalah: YBhg. Seri Lee Oi Hian Tan Sri Dato, CEO Kuala Lumpur Kepong Berhad, YBhg. Dato ‘Lee Yeow Chor, Direktur Pelaksana Grup dan Kepala Eksekutif IOI Corporation Berhad, Mohamad Helmy Othman Basha, Direktur Pelaksana Grup Sime Darby Plantation Berhad, Joseph Tek Choon Yee, CEO dan Direktur Pelaksana IJM Plantations Berhad, dan Paul Wong Hee Kwong, CEO Grup Sarawak Oil Palms Berhad.

 

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

GIMNI: Pengaruh Kebijakan PE, Nilai Ekspor Sawit 2021 Diproyeksi US$30 Miliar

 

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) yang juga Pit Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, mengatakan bahwa pasar ekspor kelapa sawit tahun 2021 akan makin cerah. Pelaksanaan program vaksinasi di beberapa negara membawa harapan pasar ekspor yang bisa tumbuh positif.

“Kami kira ada kenaikan volume ekspor sawit 8 persen tahun ini menjadi sekitar 36 juta ton dari 2020 yang mencapai 34 juta ton. Secara nilai juga naik, dari US$22,97 miliar pada 2020, kami proyeksikan mencapai US$30 miliar pada 2021,” kata Sahat.

Selain membaiknya harga, kenaikan ekspor tersebut juga dipicu meningkatnya permintaan sawit dan produk turunannya di pasar internasional. Rata-rata harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global pada 2021 diperkirakan berada di kisaran US$900–US$1.000 per ton. Lebih lanjut Sahat mengatakan, jenis produk sawit yang diperkirakan mengalami pertumbuhan ekspor adalah produk hilir, yakni dengan komposisi 76 persen dan 24 persen berupa CPO.

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang memberlakukan tarif Pungutan Ekspor (PE) cukup memengaruhi perfoma ekspor. Produk hulu dikenai tarif PE meningkat, sedangkan produk hilir menurun sehingga banyak pelaku usaha yang bergairah untuk lebih mendorong ekspor produk hilir sawit yang bernilai tambah tinggi. Penundaan program B40 tidak terlalu berpengaruh terhadap ekspor sawit.

Sahat menjelaskan, pasar ekspor yang paling berpotensi dan masih menjanjikan untuk digenjot volumenya adalah Asia dan Afrika Timur. Pasar ekspor di Afrika Timur sedang berkembang karena kawasan tersebut umumnya tidak memiliki tangki penimbunan minyak sawit dan mereka lebih menyukai produk yang sudah di-packing.

Kendala yang mungkin dihadapi pengusaha dalam mendorong ekspor adalah ketersediaan kontainer. GIMNI pernah menyampaikan ke pemerintah bahwa suatu saat semua kontainer milik Indonesia bisa saja dibawa kembali atau diborong Tiongkok yang memang dikenal sebagai produsen kontainer terbesar di dunia. Solusinya, Indonesia harus mempunyai atau mengoperasikan industri penghasil kontainer yang berkualitas sehingga tidak lagi mengandalkan kontainer impor.

“Dengan ekonomi Tiongkok yang begitu besar, bisa saja mereka mengambil semua kontainer, hancur sudah pasar Indonesia, ini perlu diantisipasi,” ujar Sahat.

 

Indonesia harus memanfaatkan peluang naiknya permintaan dan membaiknya harga komoditas untuk memacu ekspor minyak sawit lebih tinggi tahun ini. Upaya tersebut bisa membantu pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

,

Ekspor Sawit Bisa Tembus US$ 30 Miliar

 

JAKARTA – Ekspor minyak sawit nasional bisa menembus US$ 30 miliar tahun ini, atau naik 30,61 % dari realisasi 2020 yang mencapai US$ 22,97 miliar. Selain membaiknya harga, kenaikan ekspor tersebut juga dipicu oleh meningkatnya permintaan komoditas sawit di pasar internasional. Rata-rata harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global pada 2021 diperkirakan berada di kisaran US$ 900-1.000 per ton, sedangkan Indonesia mampu menaikkan volume ekspor di level 36-37 juta ton.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) yang juga Pit Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, pasar ekspor sawit tahun ini akan semakin cerah karena adanya program vaksinasi di beberapa negara, meskipun Covid-19 belum hilang tetapi setidaknya ada harapan angka penyebaran Covid-19 bisa menurun. Dengan adanya penurunan kasus maka pasar ekspor bisa tumbuh positif dan inilah yang menjadi harapan semua pengusaha. “Kami kira ada kenaikan volume ekspor sawit 8% tahun ini menjadi sekitar 36 juta ton dari 2020 yang mencapai 34 juta ton. Secara nilai juga naik, dari US$ 22,97 miliar pada 2020, kami proyeksikan mencapai US$ 30 miliar pada 2021,” kata Sahat, kemarin.

Menurut Sahat, jenis produk sawit yang mengalami pertumbuhan ekspor adalah produk hilir sawit. Ekspor sawit Indonesia tahun ini memiliki komposisi 76% berupa produk hilir/ olahan dan 24% berupa CPO. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang memberlakukan tarif pungutan ekspor (PE) cukup mempengaruhi perfoma ekspor, produk hulu dikenai tarif PE meningkat sedangkan produk hilir menurun, sehingga banyak pelaku usaha yang bergairah untuk lebih mendorong ekspor produk hilir sawit yang bernilai tambah tinggi. Penundaan program B40 tidak terlalu pengaruh terhadap ekspor sawit karena ekspor tergantung kondisi pasar dan tentunya harga. “Kami perkirakan harga CPO global tahun ini berada di bawah US$ 1.000 per ton tapi di atas US$ 900 per ton,” ungkap Sahat kepada Investor Daily, belum lama ini.

Sahat menjelaskan, pasar ekspor yang paling berpotensi dan masih menjanjikan untuk digenjot volumenya adalah Asia dan Afrika Timur. Pasar ekspor di Afrika Timur sedang berkembang karena kawasan itu umumnya tidak mempunyai tangki penimbunan minyak sawit dan mereka lebih menyukai produk yang sudah di-packing.

Karena pemerintah menurunkan tarif PE untuk produk hilir maka banyak pelaku usaha yang mendorong melakukan pengemasan produk hilir mereka karena sudah bernilai tambah. “Pasar Asia masih sangat menjanjikan dan pasar Afrika Timur memiliki peluang luar biasa terutama untuk produk hilir sawit,” jelas Sahat.

Kendala yang mungkin dihadapi pengusaha dalam mendorong ekspor adalah kontainer. GIMNI pernah menyampaikan ke pemerintah bahwa suatu saat semua kontainer milik Indonesia bisa saja dibawa kembali atau diborong Tiongkok yang memang dikenal sebagai produsen kontainer terbesar di dunia. Solusinya, Indonesia harus mempunyai atau mengoperasikan industri penghasil kontainer yang berkualitas sehingga tidak lagi mengandalkan kontainer impor. “Dengan ekonomi Tiongkok yang begitu besar bisa saja mereka mengambil semua kontainer, hancur sudah pasar Indonesia, ini perlu diantisipasi,” ujar Sahat.

Indonesia harus memanfaatkan peluang naiknya permintaan dan membaiknya harga komoditas untuk memacu ekspor minyak sawit lebih tinggi tahun ini. Upaya tersebut bisa membantu pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Merujuk data Gabungan Pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki), komoditas minyak sawit selalu menjadi penyelamat neraca perdagangan atau paling tidak meminimalkan defisit neraca perdagangan nasional.

Pada 2015, neraca dagang RI surplus US$ 7,67 miliar, saat itu ekspor sawit berkontribusi US$ 19,75 miliar. Lalu pada 2016, neraca dagang RI surplus US$ 9,53 miliar dan ekspor sawit menyumbang US$ 19,85 miliar. Pada 2017, neraca dagang RI surplus US$ 11,84 miliar dengan kontribusi ekspor sawit US$ 24,94 miliar. Pada 2018, kontribusi ekspor sawit US$ 23,34 miliar sehingga defisit neraca dagang RI hanya US$ 8,69 miliar. Pun dengan 2019, sawit menyumbang US$ 20,22 miliar sehingga defisit neraca dagang hanya US$ 3,23 miliar. Pada 2020, surplus neraca dagang RI mencapai US$ 21,72 miliar berkat ekspor sawit yang mencapai US$ 22,97 miliar.

Peremajaan Sawit

Pada bagian lain, kendala administratif seperti status lahan petani yang masih berada di kawasan hutan dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) harus segera dituntaskan. Sejak PSR diluncurkan pada 2016, realisasi PSR baru sekitar 196 ribu hektare (ha) padahal pemerintah menargetkan 180 ribu ha setiap tahunnya dan pada tahun lalu terealisasi 94 ribu ha atau 52% dari target sepanjang tahun. PSR bertujuan meningkatkan produktivitas sawit petani di Tanah Air. Wakil Ketua Umum Gapki Kacuk Sumarta mengatakan, kendala administratif tersebut perlu diselesaikan secara cepat karena kendala itu yang paling banyak dihadapi dalam percepatan PSR. “Masalah paling krusial terkait administratif adalah lahan petani yang diindikasi berada dalam kawasan hutan dan masalah ini harus cepat diselesaikan dan dicarikan solusinya,” ungkap Kacuk Sumarta.

Ketua Umum Asosiasi Petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, status hukum lahan perkebunan yang akan diremajakan masih menjadi kendala utama percepatan PSR karena lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan. “Tanpa kejelasan status hukum perkebunan maka tidak mungkin memenuhi persyaratan untuk mengikuti program PSR yang sedang dilakukan pemerintah untuk membantu para petani sawit,” kata dia di Jakarta, kemarin. Hal itu mendesak mengingat para petani merupakan pemilik dari sekitar 41% dari total 16,38 juta hektare (ha) lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Sahat Sinaga juga mengatakan, pengusaha mengusulkan kepada pemerintah agar lahan sawit yang diduga masuk kawasan hutan sebaiknya dilepaskan dari hutan. “Dengan begitu, ada jaminan untuk berusaha,” jelas Sahat. Sementara itu, Deputi

Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Mahmud mengatakan, kawasan hutan menjadi salah satu permasalahan yang menghambat program PSR Terkait itu, saat ini Kemenko Perekonomian sedang menunggu SOP (standar operasional prosedur) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sedang menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Yang penting semangatnya dalam mempercepat program PSR dan semua kendala yang dihadapi akan diatasi perlahan,” ujar dia.

 

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Apolin jalin kerjasama dengan Politeknik ATI Padang kembangkan SDM industri

 

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA – JAKARTA. Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) dan Politeknik ATI  Padang menandatangani Nota Kesepahaman atau  Memorandum of Understanding secara virtual, Senin (22 Februari 2021).

MoU ini berkaitan kegiatan pengembangan kurikulum link and match dengan kebutuhan industri, pelaksanaan kuliah kerja praktek dual system bagi mahasiswa Politeknik ATI Padang, pelaksanaan magang dosen Politeknik ATI Padang, dan penyelenggaraan kerjasama seminar/kuliah umum/dan atau penelitian serta pengabdian masyarakat.

“Kerjasama diantara dunia pendidikan, industri dan pemerintah menjadi suatu keharusan dalam mencari terobosan untuk menghasilkan SDM yang handal, menciptakan teknologi yang maju dan menghasilkan berbagai produk yang bernilai tambah tinggi serta kompetitif baik pasar domestik dan pasar global,” ujarnya Ketua Umum Apolin, Rapolo Hutabarat dalam keterangannya, Senin (22/2).

Rapolo mengatakan khusus tentang industri oleochemical di Indonesia dengan kapasitas 11,3 juta ton per tahun dan kalau digabung dengan nomenklatur Fatty acid methyl ester (FAME) atau yang kita kenal saat ini biodiesel yang merupakan kelompok oleochemical dengan kapasitas 12 juta ton per tahun.

”Maka total kapasitas oleochemical Indonesia saat ini telah mencapai 23,3 juta ton per tahun. Ini merupakan kapasitas terbesar di dunia yang berbasis baku minyak sawit,” ujar Rapolo.

Adapun produk-produk oleochemical Indonesia saat Ini terdiri dari lima kelompok utama, (1) Fatty acid, (2) Fatty alcohol, (3) Methyl ester, (4) Glycerin dan (5) Soap noodle. Berbagai turunan dari kelompok utama tersebut tahun 2020 telah mampu di ekspor Indonesia ke berbagai belahan dunia sebesar 3,87  juta ton dengan nilai ekspor US$ 2,64 miliar.

Rapolo mengatakan dengan permintaan global yang senantiasa tumbuh positif. Apolin mengajak seluruh elemen bangsa terutama dari perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk secara Bersama-sama mencari dan menggali berbagai teknologi unggul dan beragam produk oleochemical terutama untuk menghasilkan turunan yang lebih hilir lagi dari produk fatty acid, fatty alcohol, dan methyl ester tersebut yang sangat dibutuhkan industri di masa kini. Serta industri  masa akan datang guna memenuhi kebutuhan masyarakat global.

“Penandatanganan MoU dengan Politeknik ATI Padang merupakan langkah sangat strategis bagi stakeholder industri sawit nasional sehingga link and match antara perguruan tinggi dengan dunia industri dapat terwujud secara bertahap,” ujar Rapolo.

Penandatangan MoU disaksikan oleh kementerian dan asosiasi sawit lainnya. Diantaranya Arus Gunawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Lila Harsyah Bakhtiar, Kepala Sub Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Kementerian Perindustrian) Sahat Sinaga, Plt. Ketua Umum DMSI), Togar Sitanggang, Waketum Gapki), Delima Hapsari, Ketua Umum GPPI, Agnes Irawan, Sekjen Apolin,  Ernest, Sekjen Aprobi, Rino Afrino, Sekjen Apkasindo dan jajaran pengurus/anggota Apolin.

Dalam sambutannya, Direktur Politeknik ATI Padang, Ester Edwar menjelaskan, sebagai sebuah pendidikan vokasi, tentu hal utama yang menjadi fokus Politeknik ATI Padang adalah link and match antara kurikulum pendidikan yang diselenggarakan dengan kebutuhan industri.

“Penandatangan MoU dengan Apolin merupakan usaha kami untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pendudukan vokasi yang link and match dengan kebutuhan industri,” ujar Ester.

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dengan Apolin adalah pengembangan kurikulum yang link and match dengan kebutuhan industri, pelaksanaan kuliah kerja praktek/magang dual system, pelaksanaan magang dosen, penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dalam waktu dekat kegiatan yang akan kami wujudkan adalah mengundang praktisi Apolin memberikan kuliah langsung kepada mahasiswa kami sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum, sehingga mahasiswa kami dapat mendapat pengayaan langsung dari pelaku industri baik tentang hal teknis maupun tentang soft skill yang harus dimiliki calon tenaga kerja industri,” ujar dia.

Menurut Ester, Politeknik ATI Padang sudah melibatkan para praktisi industri secara langsung dan konsisten sejak penerapan kurikulum dual system pada 2018. Praktisi tidak hanya memberikan kuliah umum, tetapi terlibat langsung dalam mata kuliah inti tertentu pada setiap semester, berdampingan dengan dosen tetap.

“Biasanya pelaksanaannya kami lakukan dengan system Blok karena praktisi industri langsung datang ke kampus selama beberapa hari, Namun di masa pandemi ini, kami akan mengatur pelaksanaannya secara daring dan menyesuaikan dengan ketersediaan waktu praktisi,” jelas Ester.

Apolin, yang berdiri tahun 1995 dan berkedudukan di Jakarta merupakan asosiasi yang terhimpun dari perusahaan-perusahaan industri oleochemical di lndonesia yang saat ini beranggotakan sebanyak 11 perusahaan oleokimia.

Dari sebelas perusahaan anggota Apolin, kata Ester, baru empat perusahaan menjalin MoU dengan  Politeknik ATI Padang. Keempat perusahaan tersebut antara lain PT Ecogreen Oleochemicals, PT APICAL, PT Sumi Asih, dan PT Energi Sejahtera Mas.

Arus Gunawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mengapresiasi kerjasama antara Apolin dan Politeknik ATI Padang dalam rangka membangun link and match sumber daya manusia dengan industri.

“Pemerintah telah memiliki kebijakan untuk memperkuat struktur industri seperti harga gas, program hilirisasi, dan secara umum program subtitusi impor sebesar 35%,” ujarnya.

Kementerian Perindustrian menyiapkan 6 program prioritas untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing di  bidang industri. Antara lain pengembangan pendidikan vokasi industri menuju dual system, pembangunan Politeknik/Akademi Komunitas di Kawasan Industri, membangun link and match SMK dan Industri, menerapkan pendidikan dan pelatihan (diklat) sistem 3 in 1 yakni pelatihan, sertifikasi kompetensi, penempatan kerja, pembangunan infrastruktur kompetensi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri, dan pendirian Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Urusan Sawit, Ini Senjata Indonesia ‘Menyerang’ Asing

 

Jakarta, Gatra.com – Tak berlebihan sebenarnya jika Presiden Jokowi maupun Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman jengkel bahkan marah ulah gencarnya pembusukan yang dilakukan oleh oknum-oknum di Benua Eropa dan Amerika terhadap sawit.

Soalnya walau dari sisi manapun kelapa sawit itu sangat berdampak positif, Indonesia justru tak pernah lengah.

Buktinya jauh-jauh hari, sederet regulasi sudah dibikin untuk menangkal potensi negatif yang bakal muncul akibat kelapa sawit itu.

Tengok sajalah, demi kelestarian Pulau Kalimantan, 2007 silam, Indonesia sudah membikin join conservation dengan Brunei Darussalam dan Malaysia.

Lantas pada 2011 silam, Indonesian Sustainabel Palm Oil (ISPO) dibikin. Di tahun yang sama, moratorium dan perbaikan manajemen hutan dan gambut juga dilakukan.

Empat tahun kemudian, aturan main soal pengelolaan dan pencegahan kebakaran hutan juga dibikin, begitu juga dengan kebijakan penataan lahan, sertifikasi ISPO dan menghadirkan BPDPKS.

Terus pada 2016, penataan lahan hutan sekunder, menghadirkan Badan Restorasi Gambut (BRG), program satu peta hingga mandatori Biodiesel, juga dilakukan, termasuklah dua tahun kemudian moratorium perluasan kebun kelapa sawit juga dibikin.

Energi baru terbarukan juga digenjot untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Itulah makanya mandatori pemakaian bauran B30 bahkan hingga B50, dikejar.

Nah, kalau dipikir sepintas, hadirnya sederet regulasi tadi, seolah-olah Indonesia telah melakukan kesalahan besar.

Padahal aturan itu dibikin justru sebagai bentuk kepatuhan dan kecintaan Indonesia pada alam meski sebenarnya secara hitung-hitungan, luas tutupan hutan Indonesia masih nomor dua terluas di dunia setelah Brazil.

Tapi itu tadilah, semua regulasi yang dibikin tadi, justru tidak dianggap oleh oknum-oknum pembenci sawit itu.

Setelah kampanye negatif sawit sebagai penyebab kolesterol, degradasi lingkungan, polusi, Orang Utan, biodiversity, gambut, kebakaran hutan dilakukan, pada 2015 lalu, sawit Indonesia kembali disebut sebagai penyebab utama deforestasi, peat clearing, termasuklah persoalan kesehatan digadang-gadang hingga kemudian muncul istilah palm oil labelling.

Bahkan pada rentang 2018-2020, isu deforestasi, pekerja di bawah umur dan ILUC UE (Will Phase out palm oil biodiesel from EU market) makin digembar-gemborkan. Sebegitu sadiskah Indonesia, tunggu dulu!

“Kehadiran BPDPKS juga bagian dari upaya Indonesia mewujudkan sustainable sawit, sebab lewat BPDPKS lah energi baru terbarukan biodiesel dan program peremajaan pekebun sawit untuk intensifikasi lahan, digeber. Enggak ada lagi sebenarnya yang belum dilakukan Indonesia demi sawit yang sustainable. Meski, seperti yang saya bilang tadi, dari sisi manapun sawit ini bagus,” urai Eddy kepada Gatra.com, Rabu (17/2).

Dari sisi penggunaan lahan kata lelaki 68 tahun ini, boleh dibilang sawit Indonesia 10 kali lebih hemat ketimbang lahan yang dipakai oleh Eropa dan Amerika untuk menanam SoybeanSunflower dan Rapeseed.

Ini berarti, jika tutupan hutan yang ditebas untuk menanam, maka Soybean, Sunflower dan Rapeseed lah yang paling banyak menghabisi tutupan hutan.

Soybean menghabiskan lahan 122 juta hektar, hasil panennya cuma 45,8 juta ton. Kalau dihitung-hitung, produktifitasnya cuma 0,4 ton perhektar.

Lalu Sunflower yang memakai tanah 25 juta hektar, hanya menghasilkan 15,9 juta ton. Ini berarti produktifitasnya cuma 0,6 ton per hektar.

Terus Rapeseed yang memakai tanah 36 juta hektar, hasil panennya cuma 25,8 juta ton. Kalau dikonversi, produktifitasnya cuma 0,7 ton perhektar.

Sawit, lahan yang dipakai cuma 16,38 juta hektar, hasil panennya malah 65 juta ton dengan produktifitas 4 ton perhektar.

Alhasil, walau cuma memakai lahan seluas itu, 42% suplay minyak nabati dunia, sudah bersumber dari sawit. Besaran ini termasuklah akumulasi dari Malaysia dan negara penghasil sawit lainnya.

Di dalam negeri, sawit ini telah menghidupi 21,4 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 190 kabupaten kota, menghasilkan nilai ekspor rata-rata USD21,4 miliar dan menyumbang pajak di kisaran Rp14 triliun-Rp20 triliun pertahun.

“Dan perkebunan sawit yang berkembang di Indonesia justru mengisi tanah terlantar akibat ilegal logging. Ini artinya, kelapa sawit justru menghijaukan kembali,” kata Eddy.

Lantas sawit juga telah terbukti menciptakan lapangan kerja, terutama di pedesaan. Mereduksi karbon dan menyediakan tempat hidup aneka ragam hayati.

Soal karbon ini, dua puluh satu tahun lalu, persis Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan lahir, Robert Henson, seorang penulis asal Oklahoma City, Amerika Serikat merilis The Rough Guide to Climate Change.

Di buku itu dia sebutkan bahwa satu hektar kebun kelapa sawit bisa menyerap 64,5 ton Karbon Dioksida (CO2) dan menghasilkan sekitar 18,7 ton Oksigen (O2).

Angka ini lebih besar ketimbang satu hektar hutan tropis yang hanya mampu menyerap CO2 sebanyak 42,4 ton dan menghasilkan 7,09 ton O2.

Kalau luas kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,38 juta hektar, berarti saban tahun kebun kelapa sawit Indonesia menyerap sekitar 1.056,51 juta ton karbon dioksida (CO2) dan menghasilkan sekitar 306,306 juta ton oksigen (O2).

Angka di atas berbanding lurus juga dengan apa yang disodorkan oleh Forestry and Forest Products Research Institute bahwa sawit mampu menyerap 25 ton CO2 perhektar pertahun. Sementara hutan hanya bisa menyerap 6 ton CO2 perhektar pertahun.

“Selama ini kita melawan kampanye hitam hanya dengan cara defensif. Sekarang enggak lagi, kita akan ofensif. Kita urai kekurangan minyak nabati mereka,” kata Eddy.

Bagi Sahat Sinaga, kebencian Amerika dan Eropa kepada sawit enggak sesuatu yang aneh lagi, “Kebencian itu malah sudah berubah menjadi ideologi,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) ini.

Hanya saja, kebencian yang sudah mendarah daging itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Soalnya untuk urusan masak memasak hingga goreng menggoreng saja, Negeri Benua Biru dan Benua Merah ini masih bergantung pada minyak kelapa sawit.

Misalnya untuk membikin Pop-CornKentucky dan Mc Donal. Bahkan untuk industri coklat serta makanan lain, sawit dipakai.

Alasannya sederhana saja. “Minyak kelapa sawit dalam bentuk Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO) enggak mengandung trans-fat. Minyak ini punya karakteristik kayak Hydrogenated Oil,” cerita ayah tiga anak ini.

Sementara di Eropa maupun Amerika, minyak yang dipakai justru bersumber dari Soybean. Minyak ini mengandung trans-fat yang berbahaya bagi kesehatan. Bisa membikin jantung dan pembulu darah bermasalah.

Soybean tadi kata jebolan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973 ini, dihidrogenasi supaya hydrogenated oil nya bisa padat pada temperatur ruang dan tahan panas tinggi.

“Inilah yang dipakai untuk menggoreng. Tapi lantaran proses hydrogenasi tadi, minyak ini mengandung trans-fat,” katanya.

 

Sumber: Gatra.com

,

Inovasi Bensin Sawit sebagai Sejarah Baru Indonesia

 

Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia, Sahat Sinaga, menuturkan, lahirnya katalis merah putih yang dikembangkan Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan potensi besar bagi pabrik sawit petani. Ia menyarankan supaya pabrik petani menghasilkan minyak sawit jenis Industrial Vegetable Oil (IVO).

IVO merupakan hasil pengolahan buah kelapa sawit dengan kadar asam lemak bebas atau free fatty acid yang masih tinggi yang direncanakan akan diproduksi di kilang biohidrokarbon. IVO berpotensi diolah menjadi bahan baku bensin super dengan kadar Oktan 110 dan disebut juga bisa jadi avtur.

Benefit lain IVO adalah traga oil mill yang lebih efisien, biaya produksi rendah, serta rute produksi yang lebih pendek. Selain itu, harga TBS juga bakal lebih tinggi lantaran biaya pengolahan TBS di pabrik biohidrokarbon itu lebih murah daripada di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) konvensional.

“Kalau misalnya di PKS konvensional biaya olah TBS Rp153 per kilogram, di kilang biohidrokarbon hanya sekitar Rp95-Rp110 per kilogram,” kata Sahat Sinaga seperti dilansir dari Gatra.com.

Senada dengan hal ini, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, mengatakan bahwa inovasi bensin super ini akan menjadi sejarah baru dalam energi terbarukan dunia yang ditorehkan Indonesia. Lebih lanjut Tungkot mengatakan, dalam pengolahannya, IVO berbeda dengan CPO yang menuntut TBS tidak boleh memiliki kandungan Asam Lemak Bebas (ALB) di atas 3 persen.

“IVO ini justru tidak mempersoalkan berapapun ALB-nya. Makin matang buah, makin besar kandungan minyaknya, justru makin bagus untuk bensin sawit,” katanya. Hal ini dapat menjadi keuntungan besar bagi petani yang selama ini menanggung beban biaya angkut TBS yang besar ke PKS, risiko mutu TBS rendah (ALB lebih dari 3 persen), dan menghadapi broker TBS.

“Pabrik-pabrik IVO secara bertahap akan terbangun di setiap daerah sentra sawit dan setiap pabrik IVO terhubung langsung dengan depo-depo Pertamina di setiap provinsi. Dengan model seperti ini, konsumen BBM diuntungkan lantaran adanya penghematan biaya angkut pengadaan maupun distribusi BBM,” ungkap Tungkot seperti dilansir dari Gatra.com.

Tungkot mengatakan, pilot project IVO yang berujung pada kilang biohidrokarbon ini sudah dibuat sejak dua tahun lalu dan sebentar lagi akan diresmikan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pabrik katalis merah putih yang mengubah minyak sawit menjadi bensin sawit sedang dibangun di Cikampek, Jawa Barat.

“Secara keseluruhan, semua sudah on the right track menuju era bensin sawit,” katanya.

Sumber: Wartaekonomi.co.id

,

Indonesia Motori Era Bensin Sawit

 

Jakarta, Gatra.com – Kalau tak ada kendala, lima tahun lagi, perkebunan kelapa sawit rakyat di 22 provinsi yang ada Indonesia sudah dijejali minimal 158 unit kilang Biohidrokarbon.

Kilang penghasil bensin super dengan kadar Oktan 110. Sangking tingginya, bensin super ini disebut bisa jadi minyak pesawat terbang.

Hadirnya kilang Biohidrokarbon ini disebut akan membikin kocek para petani kelapa sawit akan semakin membengkak.

Soalnya petani tidak akan kesulitan lagi mengantar Tandan Buah Segar (TBS) ke pabrik. Penyebabnya itu tadi, pabrik sudah dekat.

Ini persis seperti yang tertulis dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di butir 199 disebut “Pengembangan Teknologi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang terintegrasi dengan kebun sawit rakyat”.

Selain hemat trasportasi, harga TBS juga bakal lebih tinggi lantaran biaya pengolahan TBS di pabrik Biohidrokarbon itu lebih murah ketimbang di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) konvensional.

“Kalau misalnya di PKS konvensional biaya olah TBS Rp153 perkilogram, di kilang biohidrokarbon hanya sekitar Rp95-Rp110 perkilogram,” cerita Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia, Sahat Sinaga saat berbincang dengan Gatra.com, Selasa (2/2).

Memang kata ayah tiga anak ini, yang diolah oleh kilang Biohidrokarbon itu bukan Crude Palm Oil (CPO) biasa, tapi sudah CPO Plus alias Industry Vegetable Oil (IVO).

Bagi Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), DR. Tungkot Sipayung, inovasi bensin super ini akan menjadi sejarah baru dalam energi terbarukan dunia yang ditorehkan Indonesia.

Inovasi ini akan membikin impor BBM, khususnya bensin akan menukik, sebisa mungkin tajam. “Dari data Kementerian ESDM, konsumsi bensin di Indonesia terus meningkat. Tahun 2014 masih sekitar 30 juta kilo liter (kl), tapi 2019 sudah 35 juta kl. Kalau 50 persen saja bensin fosil diganti dengan bensin sawit, maka impor BBM kita akan sangat hemat,” katanya kepada Gatra.com, Selasa 92/2).

Yang membikin Tungkot semakin senang adalah, untuk penyelamatan lingkungan, bensin sawit jauh lebih baik ketimbang bensin fosil.

“Kalau bensin fosil, itu menghasilkan polusi sulfur dan emisi gas sekitar 90 gram CO2/ MJ, sementara bensin sawit tidak menghasilkan polusi sulfur. Emisinya pun sekitar 60 persen lebih rendah ketimbang bensin fosil,” ujar lelaki 55 tahun ini.

Dalam pengolahannya kata Tungkot, IVO beda dengan CPO yang menuntut TBS tidak boleh Asam Lemak Bebas (ALB) nya di atas 3 persen.

“IVO ini justru tidak mempersoalkan berapapun ALB nya. Semakin matang buah, semakin besar kandungan minyaknya, justru semakin bagus untuk bensin sawit,” katanya.

Oleh ALB yang tak jadi persoalan itu kata Tungkot, menjadi keuntungan besar bagi petani yang selama ini menanggung beban biaya angkut TBS yang besar ke PKS, risiko mutu TBS rendah (ALB lebih dari 3 persen) dan menghadapi broker TBS.

“Pabrik-pabrik IVO secara bertahap akan terbangun di setiap daerah sentra sawit dan setiap pabrik IVO terhubung langsung dengan Depo-depo Pertamina di setiap propinsi. Dengan model seperti ini, konsumen BBM diuntungkan lantaran adanya penghematan biaya angkut pengadaan maupun distribusi BBM,” Tungkot mengurai.

Pilot project IVO yang berujung pada kilang Biohidrokarbon ini kata Tungkot sudah dibuat sejak 2 tahun lalu. Sebentar lagi di Musi Banyuasin Sumatera Selatan (Sumsel) sudah akan diresmikan.

Lalu pabrik katalis merah putih yang merubah minyak sawit menjadi bensin sawit sedang dibangun di Cikampek, Jawa Barat (Jabar). “Secara keseluruhan semua sudah on the right track menuju era bensin sawit,” katanya.

Nah, bensin sawit ini ujar Tungkot jelas menjadi solusi strategis bagi kebun sawit rakyat. Lantaran itu, petani sawit dan asosiasi petani sawit musti menjadi bagian terdepan mengawal kebijakan Presiden Jokowi ini.

“Jutaan petani sawit berharap bensin sawit itu terealisasi, tapi jutaan orang juga mencoba menghadang kebijakan itu,” tegasnya.

 

Sumber: Gatra.com

,

Ada Teknologi yang Mengelola Limbah SBE, Apa Tuh?

 

Ilustrasi limbah. (Wastec International)

SariAgri –  Spent Bleaching Earth (SBE) merupakan limbah yang dihasilkan oleh pabrik refenery yang mengolah minyak sawit mentah menjadi produk turunan sementara yang digunakan sebagai bahan baku industri hilir kelapa sawit, seperti Industri Minyak Goreng Sawit.

Dulu banyak yang berpikir bahwa limbah SBE merupakan bahan berbahaya yang tidak dapat diolah kembali. Namun saat ini kita harus mulai berpikir dampak dan hasil pengelolaan limbah B3.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014, SBE dikategorikan sebagai limbah B3. Meskipun dikategorikan sebagai limbah B3, pengolahan SBE dengan menggunakan teknologi Solvent Extraction dapat menghasilkan produk Recovered Oil dan De-oiled Bleaching Earth yang dapat digunakan sebagai bahan baku. R-Oil digunakan sebagai feedstock untuk biodiesel dan pelumas/biolubrikan.

Seperti dinukil dari laporan Paspimonitor, GIMNI dan AIMMI memperkirakan limbah SBE yang dihasilkan oleh pabrik refenery CPO sebesar 4.8 – 7.2 juta ton pada tahun 2019. Mengingat banyaknya volume limbah dan besarnya potensi ekonomi dari pengolahan limbah, seharusnya dapat menjadi insentif pengelolaan limbah SBE tersebut.

Sayangnya, saat ini pengembangan industri pengelola limbah SBE yang memiliki izin di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena status SBE sebagai limbah B3, artinya prosedur, syarat dan perizinan pengolahan SBE relatif ketat mengikuti regulasi yang tertuang dalam PP 101/2014.

Pengolahan SBE dengan menggunakan teknologi Solvent Extraction dapat menghasilkan produk Recovered Oil (R-Oil) dan De-oiled Bleaching Earth (De-Obe) yang dapat digunakan sebagai bahan baku.

Teknologi Solvent Extraction. (GIMNI)
Teknologi Solvent Extraction. (GIMNI)

R-Oil digunakan sebagai feedstock (bahan baku) untuk biodiesel dan pelumas/biolubrikan. Sementara itu, De-OBE dapat digunakan sebagai bahan baku untuk bahan konstruksi atau bangunan seperti beton, semen, bata, pupuk bio-organik, pupuk NPK dan pakan ternak. Produk De-OBE juga di-recycle dan menghasilkan Reaktivasi Bleaching Earth/RBE untuk substitusi BE pada proses rafinasi CPO.

Industri pengolahan SBE memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun status B3 tersebut berimplikasi pada ketatnya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengelola limbah B3 dan ketidakjelasan status produk olahan. Diharapkan status SBE mampu mengubah limbah nonB3 atau bahkan dikategorikan sebagai bahan baku (feedstock).

Dengan demikian, regulasi tersebut dapat mendorong pengembangan industri pengolahan limbah SBE yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjadi peluang bagi industri sawit sebagai green industry.

Dari hasil penelitian, setiap 60 juta ton produk minyak sawit menghasilkan 600 ribu ton limbah SBE, peningkatan jumlah industri minyak nabati berdampak pada peningkatan jumlah limbah SBE sehingga akan menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik.

 

 

Sumber: Sariagri.id

,

Prospek Sorbitan Monooleat (Surfaktan) Berbasis Sawit

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Peningkatan nilai tambah industri kelapa sawit nasional saat ini terus didorong. Semisal salah satu potensinya menjadi Sorbitan Monooleat, merupakan jenis surfaktan yang bisa disintesis dari minyak kelapa sawit.

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia terus meningkat dan telah menjadi produsen terbesar di dunia. Produksi Crude Palm Oil (CPO) mencapai 29,34 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 8,2% per tahun dan luas perkebunan mencapai 16,38 juta hektar pada tahun 2020 (Ditjen Perkebunan,). Pada tahun 2020, konsumsi CPO dalam negeri sebesar 17,2 juta ton dan ekspor CPO sebesar 25,2 juta ton (prediksi GIMNI). Selain CPO terdapat pula minyak sawit lain yaitu minyak inti sawit (Palm Kernel Oil/PKO), dengan perbandingan antara produksi CPO dan PKO berkisar ~ 8,5:1.

Peningkatan produksi akan memberikan dampak yang sangat berarti, jika diikuti dengan upaya peningkatan nilai ekonomi minyak sawit melalui peningkatan daya guna dalam menghasilkan produk yang bernilai ekonomi relatif tinggi. Minyak sawit merupakan bahan baku penting bagi industry surfaktan yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi dari crude oil atau oleokimia dasar.

Akhir-akhir ini masyarakat sangat selektif dalam memilih produk kebutuhan sehari-hari dan semakin peduli terhadap lingkungannya, sehingga produk-produk yang ramah lingkungan menjadi pilihan utama, tidak terkecuali dalam memilih bahan surfaktan. Salah satu bahan surfaktan penting adalah untuk produk makanan. Minyak sawit dengan produksinya yang melimpah sehingga kesinambungan supply yang menjamin dan lebih murah dibanding minyak/lemak lain merupakan bahan yang semakin penting dalam industry tersebut. Salah satu jenis surfaktan yang dapat disintesis dari minyak kelapa sawit adalah Sorbitan Monooleat.

Sorbitan monooleat atau Polisorbat 80 merupakan serangkaian bagian ester asam lemak dari sorbitol.  Polisorbat terdiri atas 20 unit oxyethylene yang merupakan surfaktan nonionik hidrofilik. Sorbitan monooleat adalah surfaktan nonionik dan pengemulsi yang merupakan turunan dari polietoksilat sorbitan dan asam oleat, dan sering digunakan pada makanan. Sorbitan monooleat biasa digunakan secara umum sebagai bahan pengemulsi dalam pengolahan emulsi minyak dalam air yang stabil. Polisorbat juga digunakan sebagai bahan pemerlarut untuk berbagai bahan termasuk minyak esensial dan vitamin yang larut minyak serta sebagai bahan pembasah dalam suspensi oral dan parenteral.

 

Sumber: Infosawit.com

,

GIMNI: Cita-Cita Presiden Terganjal

 

Jakarta, Gatra.com – Meski sudah dua pekan berlalu, sindiran Presiden Jokowi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021 itu masih hangat diperbincangkan oleh pakar, khususnya mereka yang menggeluti kelapa sawit.

Soalnya di rapat yang dihadiri sejumlah menteri termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto itu, Jokowi menyebut kalau ekspor pertanian tinggi justru dari sawit, bukan dari komoditi yang selama ini disuntik subsidi.

Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), DR. Ir. Tungkot Sipayung menyebut, kalau cerita sawit, otomatis, petani sawit akan terbawa di sana.

Sebab dari total 16,38 juta hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, 41 persennya adalah petani. “Tahun lalu ada sekitar USD9 miliar kontribusi petani sawit,” katanya.

Angka itu kata Ketua Tim Lintas Kementerian dan Asosiasi Penyusunan Roadmap Industri Sawit Indonesia ini berasal dari pendapatan pemerintah  dari ekspor sawit tahun 2020 yang mencapai lebih dari USD20 miliar.

“Sawit rakyat juga menyumbang dana pungutan sekitar 41 persen. Kalau misalnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menghimpun dana Rp15 triliun, 41 persennya berasal dari sawit rakyat,” rinci Dosen Pascasarjana Universitas Tri Sakti ini.

Meski sudah punya andil besar mengisi pundi-pundi Negara, petani sawit ini, boro-boro didapuk reward. Yang ada justru, dari sekitar 7 juta hektar kebun sawit rakyat, 2,73 juta hektar sedang dalam proses pelenyapan di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

Sawit rakyat 2,73 juta hektar tadi diklaim di dalam kawasan hutan dan terancam dilenyapkan. Tak hanya sawitnya, lahan yang sudah dikuasai para petani itu juga terancam digaruk ‘Negara’.

“Kalau sawit rakyat itu akan diberangus, maka ada sekitar Rp1.300 triliun investasi rakyat dan pendapatan Negara yang akan lenyap” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), DR (c) Gulat Medali Emas Manurung.

Anggota Divisi Riset dan Advokasi Relawan Jaringan Rimbawan (RJR), Ir. Petrus Gunarso MSc., PhD, memastikan bahwa tujuan Presiden Jokowi membikin UUCK adalah untuk memastikan orang bisa berinvestasi dengan tenang, mudah dan murah, tenaga kerja pun terserap.

“Kalau kemudian kebun petani sawit diberangus sampai kemudian muncul kerugian sebanyak itu, RPP itu sama saja membikin runyam, tidak seirama dengan cita-cita UUCK tadi,” ujar ayah tiga anak ini.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, MSc mengatakan, kalau Negara ini ingin melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), semua hak-hak rakyat harus dikeluarkan dari kawasan hutan.

“Kalau hak-hak yang sudah jadi tumpuan hidup masyarakat itu dikeluarkan dari kawasan hutan, tentu akan memberi kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengukuhkan hak (Right), pemerintah membuat pembatasan (Ristriction), dan  memberi tanggungjawab (Responsibility) kepada masyarakat dan pelaku usaha atas aset dan usahanya,” katanya.

Tapi jika itu tidak dilakukan, maka upaya membuka dan menumbuhkembangkan lapangan kerja akan terhambat, angka penganggur meningkat,  produktivitas lahan mentok, kegiatan usaha terganggu dan tentu ekonomi juga akan terganggu.

Investasi juga tidak akan bisa ditingkatkan, alhasil Pendapatan Domestik Bruto (PDB) boro-boro bisa dikembangkan, yang ada malah menurun.

Direktur Ekesekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, yang juga Ketua DMSI (Dewan Minyak Sawit Indonesia),  Sahat Sinaga, justru menilai kalau apapun yang dibilang oleh pakar-pakar dan guru besar yang ada di Indonesia, sangat mendukung roh dari UUCK itu. Setengah hidup saya berkelana di negeri si pembenci sawit, jadi taulah saya kelemahan mereka.

“Kalau saya runut dari statement Presiden Jokowi itu, statement itu adalah wujud dari keadaan bahwa perekonomian Indonesia ini tertopang oleh industri sawit,” katanya.

Hanya saja kata Sahat Sinaga, untuk menjaga eksistensi sawit itu, Jokowi berjalan dan bekerja sendirian.

“Crew-nya di kabinet menjegal habis-habisan keinginan Jokowi menjalankan UUCK. Bahkan Crew-nya yang seharusnya concern menjaga eksistensi sawit itu, malah senyap saja. Tak terdengar usaha gigihnya untuk melawan RPP yang tak kondusif dengan kenyamanan berusaha utk mengembangkan sawit,” katanya.

Kenyataan ini kata Sahat musti disampaikan langsung kepada presiden. “Jangan disurati, sebab surat itu enggak akan sampai, terganjal oleh ‘si penggagal’,” tegasnya.

Gulat sendiri sepakat dengan apa yang dibilang Sahat. Para crew RPP UUCK itu kata Gulat tidak melihat potensi diri sendiri (Indonesia).

“Tapi mereka malah ketakutan atas kelemahan musuh. Kalau sudah begini, gimana mau menang? Ya terima saja dijajah terus. Padahal Presiden Jokowi sudah berkali-kali dan terus menerus mengingatkan para crew-crew nya supaya mengedepankan kepentingan rakyat dan kemandirian Bangsa,” tegas auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini.

 

Sumber: Gatra.com