Medan, Elaeis.co – Masyarakat Indonesia dikenal suka dengan beragam jenis gorengan. Namun tidak banyak yang tahu kalau menggoreng makanan pun ada tekniknya, ada caranya.

“Enggak sembarangan menggoreng. Umumnya masyarakat kita kalau menggoreng selalu menuangkan minyak goreng lumayan banyak. Agar bahan makanan yang mau digoreng tenggelam, bisa digoreng sekaligus atas dan bawah,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, dalam sebuah webinar yang diselenggarakan PASPI dan Himpunan Mahasiswa Pertanian Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, Sabtu (24/7) lalu.

Ternyata kebiasaan itu salah. Sebab, kata Sahat, selain boros minyak goreng, juga membuang banyak kandungan gizi di makanan dan minyak goreng.

Hal itu ia ketahui beberapa tahun yang lalu saat berkunjung ke Eropa dan berjumpa dengan sejumlah chef atau juru masak. “Dari mereka saya tahu bagaimana teknik menggoreng yang tepat,” kata Sahat.

Menurutnya, menggoreng yang benar itu adalah menggunakan minyak goreng yang secukupnya, sesuai dengan volume bahan makanan yang mau digoreng.

“Enggak perlu sampai tenggelam di dalam minyak goreng bahan masakannya. Dengan suhu api yang pas, menggorengnya pun enggak usah terlalu lama. Kalau dirasa sudah cukup, ya angkat gorengannya,” kata Sahat.

Pada kesempatan itu Sahat mengingatkan penyuka gorengan pinggir jalan agar berhati-hati dengan maraknya penggunaan minyak jelantah.

“Kalau di Jakarta itu ada daerah namanya Pacenongan. Banyak sekali di situ usaha kuliner gorengan, tapi enggak tahu kita apakah minyak yang dipakai minyak yang baru atau minyak jelantah,” katanya.

Ia menegaskan minyak jelantah adalah racun. “Tapi di Indonesia ini lain, makin disebut racun, makin laris,” sindirnya.

Ia berharap ada regulasi yang bisa mengatasi peredaran minyak jelantah yang sangat membahayakan kesehatan tersebut.

“Minyak jelantah itu cocoknya untuk biodiesel, bukan untuk dipakai kembali untuk menggoreng. Harus ada regulasi yang secara ketat mengatur hal ini,” tegasnya.

 

 

Sumber: Elaeis.co

 

WE Online, Jakarta – Sejak tahun 2006, Indonesia telah berhasil menggeser posisi Malaysia sebagai raja minyak sawit dunia, baik dari sisi luas lahan maupun produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Sungguh disayangkan, dengan predikat tersebut, seharusnya Indonesia mampu mengatur perdagangan minyak sawit global, namun yang terjadi justru sebaliknya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, mengatakan, hingga saat ini, Indonesia selalu menuruti kemauan pembeli CPO.

“Nyatanya Indonesia masih bisa ditipu. Kita sering dibohongi dalam banyak hal terkait sawit, dan penipuan itu dilakukan pihak Eropa sejak abad lalu dan berlangsung hingga kini,” kata Sahat seperti dikutip dari laman Elaeis.co.

Dijelaskan Sahat, penipuan tersebut sudah dimulai sejak proses pengolahan awal tandan buah segar (TBS) hingga dijadikan minyak goreng. Eropa menghendaki proses sterilisasi dalam pengolahan buah sawit agar minyak goreng yang dihasilkan menjadi lebih jernih. Namun sebenarnya, hal ini berdampak pada banyaknya kandungan gizi sawit yang hilang

“Warna merah pada minyak sawit atau red palm oil yang banyak diproduksi di Afrika dan penuh gizi, justru tidak pernah disukai oleh Eropa. Nah, kita di Indonesia ini, dari dulu sampai sekarang malah ikut-ikutan standar Eropa. Tak heran kalau minyak goreng yang kita produksi menjadi bening, tapi justru banyak gizinya seperti karatenoid dan vitamin A hilang,” ungkap Sahat.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif PASPI, Dr Tungkot Sipayung. “Kita raja sawit, seharusnya jadi pemimpin, bukan malah mengikuti maunya negara lain,” ungkap Tungkot.

Menurutnya, proses hilirisasi produksi sawit yang belum sebanyak dan sekuat rival sawit bebuyutan, Malaysia, menyebabkan Indonesia terpaksa tunduk pada kemauan pasar. “Tapi harus disyukuri dalam 10 tahun terakhir Indonesia sudah bisa membuat 200 produk hilir dari sawit,” papar Tungkot.

Tungkot menyarankan, agar dapat benar-benar menjadi raja sawit dunia, sekaligus mampu memenuhi pangan dan gizi dunia, produsen sawit Indonesia harus memaksimalkan potensi vitamin A dan E yang dikandung sawit sehingga tidak terbuang percuma seperti yang selama ini terjadi.

“Kita bisa menjadi produsen vitamin A dan vitamin E terbesar di dunia hanya dari sawit. Syaratnya satu, lakukan perbaikan proses pengolahan dalam produksi sawit. Jangan lagi banyak yang dibuang,” ungkap Tungkot.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

 

 

 

 

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo menyatakan, penetapan besaran pungutan ekspor atas produk minyak sawit mentah atau CPO akan menjaga kinerja industri, terlebih di tengah momentum kenaikan harga yang terus terkoreksi. Selain itu, kinerja ekspor pun akan ikut terdongkrak.

Hal itu diungkapkan Bernard menyusul kebijakan pemerintah  menyesuaikan tarif pungutan ekspor (PE) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Isi aturan yakni perubahan  batas pengenaan tarif progresif dari semula pada harga CPO US$670 per ton menjadi US$750 per ton.

Mekanismenya, tarif pungutan sebesar US$55 per ton saat harga CPO mencapai US$750 per ton. Sedangkan pungutan bersifat progresif sebesar US$20 per ton untuk CPO dan US$16 per ton khusus produk turunan saat harga menyentuh US$1.000 per ton.

“Kebijakan ini mendorong terwujudnya hilirisasi,” kata  Bernard Riedo melalui keterangan tertulis, pada Rabu (7/7/2021).

Ia berharap nilai pungutan ekspor  dapat  lebih rendah lagi  untuk pengenaan produk hilir.

“Levy yang rendah akan mendorong daya saing produk kita, terutama untuk destinasi yang membutuhkan produk langsung konsumsi. Dengan demikian, daya saing produk minyak goreng kemasan tujuan ekspor kita lebih bersaing daripada Malaysia,” ungkap Bernard.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengutarakan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan daya saing produk sawit di pasar global. Dengan tarif yang disesuaikan itu, para pengusaha dapat meningkatkan investasi untuk melakukan ekspansi. “Ini penting saat pemerintah ingin pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat,” kata Joko beberapa waktu lalu.

Kebijakan penyesuaian pungutan ekspor diberlakukan  pada saat tepat. Memasuki tahun 2021, harga CPO terus terkerek naik hingga menembus US$1.008 per ton pada Mei lalu, tertinggi dalam rentang satu dekade. Hingga saat ini, harga CPO secara global berkisar pada rentang US$870-US$900 per ton.

Melonjaknya harga CPO, menyebabkan kas yang masuk melalui pungutan ekspor pun ikut berlipat. Hal ini diakui pemerintah yang menyatakan dana kelolaan pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggemuk pada tahun ini.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dana pungutan ekspor naik dari kisaran Rp1,5 triliun-Rp2 triliun per bulan menjadi Rp3 triliun.

“Yang pasti setiap bulan paling tidak BPDP Kelapa Sawit bisa menerima kalau tidak salah Rp1,5 triliun-Rp2 triliun per bulan. Kalau gak salah, sekarang bisa sampai Rp3 triliun karena harga sedang tinggi, sehingga tentu saja dengan harga yang tinggi penyerapan pungutan ekspor akan semakin tinggi,” paparnya.

Adapun kas yang masuk dari pungutan ekspor selanjutnya dikelola BPDPKS untuk program pengembangan layanan dan  program pembangunan industri sawit nasional. Program itu antara lain mencakup perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit dan penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel.

Makin Kokoh

Di sisi lain, kebijakan pemerintah inipun menambah kuat sentimen positif bagi emiten sawit. Sebelumnya, dengan program hilirisasi serta gencarnya proyek biodiesel yang disokong dana kelolaan BPDPKS, industri sawit semakin kokoh menggarap permintaan domestik.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Analis Senior CSA Research Reza Priyambada. “Selain harga meningkat, pemerintah juga dorong produksi B30, dengan dua hal seperti ini peluang cuan. Itu adalah faktor yang pengaruhi industri secara keseluruhan,” ujarnya.

Terlebih lagi, jika menengok kinerja emiten sawit selama setahun belakangan. Mayoritas emiten memetik kinerja positif meskipun di tengah gejolak pandemi.

“Kalau lihat di masa pandemi, sepanjang 2020, sejumlah emiten sawit mencatatkan kinerja cukup positif walau dari pertumbuhan ada penurunan dari 2018-2020, tapi penurunan ini angkanya masih positif, mereka masih bisa peroleh laba dan ada peningkatan dari sisi pendapatan seiring meningkatnya harga CPO sepanjang 2020 untuk beberapa emiten,” jelas Reza.

 

 

 

Sumber: Investor.id

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Di Tanah Air banyak masyarakat awam yang menggunakan minyak jelantah sebagai pengganti minyak goreng. Kondisi ini terjadi lantaran minimnya pemahaman masyarakat.

Padahal, minyak jelantah mengandung senyawa karsinogenik atau zat yang bisa menjadi penyebab penyakit kanker, sehingga berbahaya bagi kesehatan.

Minyak jelantah adalah minyak bekas pemakaian, bisa berasal dari minyak goreng sisa kebutuhan rumah tangga, kebutuhan restoran dan lain lain. Minyak ini meliputi minyak sawit dan segala minyak goreng lainnya.

Selama ini, banyak pedagang pengepul yang mengumpulkan minyak jelantah untuk kemudian dijual kembali.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo mengungkapkan, konsumsi minyak goreng di Indonesia per tahun sekitar 7 juta ton hingga 8 juta ton per tahun.

Sementara minyak goreng jelantah yang dihasilkan dari konsumsi tersebut 3 juta ton per tahun.

Bernard bilang, sebenarnya sah-sah saja minyak jelantah yang merupakan limbah diperdagangkan. Namun minyak jelantah seharusnya diolah kembali untuk dijadikan produk biodiesel yang dipakai untuk bahan bakar alternatif. Bukan dipakai untuk minyak konsumsi.

“Saat ini minyak jelantah menjadi barang yang dapat diperjual belikan, ada pembeilnya, ada pengumpul, dan eksportir,” jelas Bernard secara dikutip pada Rabu (30/6/2021).

“Sayangnya ini sepenuhnya belum disadari mengingat konsumsi minyak jelantah pada makanan seperti gorengan masih cukup besar, dan minyak jelantah masih banyak digunakan masyarakat,” kata dia lagi

Bernard mengatakan, saat ini dibutuhkan regulasi khusus terkait dengan pemanfaatan minyak jelantah, agar tidak kembali dikonsumsi masyarakat, utamanya untuk bahan baku pangan seperti gorengan.

“Pemanfaatkan minyak jelantah perlu diawasi, diatur, kami berharap bisa ada kerja sama dengan pemerintah dalam melakukan terobosan terkait kebijakan dan pengaturan sehingga minyak jelantah bisa didaur ulang untuk konsumsi lainnya, selain pangan,” ujar dia.

Pedagang nakal

Sebagai informasi, selama ini banyak pedagang atau pengepul nakal yang memanfaatkan minyak jelantah untuk dijual kembali sebagai minyak goreng.

Minyak jelantah yang dikumpulkan kemudian didaur ulang dengan diendapkan selama beberapa waktu untuk melepaskan kotoran pada minyak dan menghilangkan bau tengik.

Selain diendapkan, banyak pedagang nakal selama pemurnian minyak jelantah menggunakan bahan kimia penjernih seperti H2O2 atau hidrogen peroksida. Tujuannya, agar warna minyak jelantah semakin bening mendekati minyak baru.

Penggunaan minyak goreng hingga berulang-ulang sampai berkali-kali, sepertinya sudah menjadi kebiasaan di Tanah Air. Maklum, harga minyak jelantah daur ulang lebih murah ketimbang minyak goreng baru.

Diusulkan masuk limbah B3

Bernard memberikan usulan kepada pemerintah terkait dengan aturan tata niaga minyak jelantah.

Usulan ini dinilai penting demi mencegah penggunaan produk minyak jelantah untuk bahan baku pangan karena berbahaya bagi kesehatan.

“Kami berharap adanya regulasi khusus dalam pengaturan minyak jelantah agar tidak kembali dikonsumsi masyarakat terutama untuk makanan. Pemanfaatan minyak jelantah perlu diawasi dan diatur, kami harapkan bisa kerja sama dengan pemerintah melakukan trobosan terkait kebijakan dan pengaturannya,” kata dia.

Menurut Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, ada beberapa usulan yang perlu dilakukan pemeritah untuk mengurangi konsumsi minyak jelantah sebagai bahan pangan di Indonesia, yakni dengan mendeklarasikan bahwa minyak jelantah merupakan limbah B3.

Kemudian, dia juga meminta pengumpul dan pengolah minyak jelantah memiliki legalitas yang jelas, terdaftar, dan berizin khusus. Hal ini dianggap penting agar pergerakan minyak jelantah bisa termonitor dengan baik.

“Persoalan minyak jelantah ini harus ada perubahan, pemerintah harus declare minyak jelantah sebagai limbah B3, pengumpul dan pengolahnya juga harus jelas dan berizin khusus. Kemudian, pemerintah harus konsistensi untuk melarang penjualan minyak curah di tahun 2022,” tegas dia.

Di sisi lain, Sahat menilai minyak juga punya pasar tersendiri di luar negeri, khususnya Eropa dengan harga jual yang cukup mahal. Hal ini karena pemerintah Eropa memberikan subsidi pengolahan biodiesel.

“Eropa membeli dengan harga tinggi karena mereka ada subsidi, dan bila industri fuel (bahan bakar) menggunakan jelantah, maka mereka mendapatkan insentif, jadi harganya bisa tinggi,” kata Sahat.

Mengingat konsumsi domestik akan minyak jelantah atau hasil pemurniannya yang berakibat pada kondisi kesehatan, Sahat mengimbau agar minyak jelantah diekspor. Namun, tentunya perlu regulasi dan sistem yang benar untuk mengatur hal tersebut.

“Ekspor minyak jelantah perlu menjadi perhatian kita, dari pengamatan kita minyak jelantah (HS15180060) tidak boleh dimakan, dan memiliki potensi besar untuk ekspor. Kalau harganya bisa tinggi, lebih baik di ekspor saja, daripada dipakai untuk domestic,” ungkap dia.

 

Sumber: Kompas.com

 

 

INDUSTRY.co.id – Jakarta – Para pelaku usaha di industri kelapa sawit mendukung program hilirisasi yang telah digulirkan pemerintah sejak 2011. Salah satu kebijakan yang dinilai mendukung program hilirisasi yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 terkait tarif pungutan ekspor sawit.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo mengatakan, dengan struktur pungutan ekspor sekarang, ekspor dalam bentuk produk hilir sawit meningkat pesat. Begitu pula investasi hilir terus bertambah di dalam negeri. Industri hilir sawit akan memberikan nilai tambah yang  lebih besar dari aspek penyerapan tenaga kerja, pajak, dan devisa.

“Skema tarif pungutan sawit yang lebih tinggi kepada produk hulu, dan tarif lebih rendah untuk produk hilir sangat mendukung daya saing ekspor produk hilir Indonesia di pasar global baik itu oleofood maupun oleokimia, serta menjaga stabilitas harga produk sawit untuk makanan di pasar dalam negeri,” ungkap Bernard Riedo dalam keteranganya yang dikutip INDUSTRY.co.id, Senin (28/6/2021).

Berdasarkan data yang dikumpulkan GIMNI, komposisi ekspor produk hilir terus meningkat. Sepanjang Januari- April 2021, komposisi ekspor produk hilir (high value add) dalam bentuk volume di atas  80% – 90%. Sedangkan, ekspor minyak sawit mentah (CPO & CPKO, low value add) rerata menurun drastis ke arah 10%-20%.

Pada Januari 2021, ekspor produk CPO dan turunannya mencapai 2,861 juta ton (24% Crude Oils/CO dan Palm Processed Oils/PPO sebesar 76%). Pada Februari 2021, volume ekspor sawit berjumlah 1,994 juta ton (crude oils 20% dan PPO sebesar 80%).

Volume ekspor sawit dan turunannya pada Maret 2021 naik menjadi  2,63 juta ton (crude oils 12% dan PPO 88 %).  Selanjutnya pada April 2021, volume ekspor kembali naik menjadi  3,078 juta ton (crude oils 10,6 % dan PPO 89,4 %).

Sejalan dengan hal di atas, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, mengakui petani sangat menikmati tingginya harga tandan buah segar (TBS) sawit di 22 provinsi yang menjadi sentra sawit. Kondisi tersebut ditopang kebijakan tarif pungutan ekspor yang diterapkan pemerintah saat ini.

Adanya skema pungutan tersebut, menurut Gulat, pengusaha CPO sudah berpikir untuk hilirisasi dalam negeri karena tarif pungutan untuk ekspor produk hilir dari CPO jauh lebih rendah. Dengan demikian, industri hilir di dalam negeri dapat tumbuh sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat.

Sumber: Industry.co.id