Industri sawit bukan semata milik konglomerat dan taipan. Isu ini sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan imej sawit di mata dunia. Faktanya, 41% perkebunan sawit di kelola petani. Peluang sawit di sektor energi perlu dimanfaatkan.

“Di hari sawit tahun ini, DMSI (Dewan Minyak Sawit Indonesia) harus memperbaiki imej sawit di mata publik. Selama ini, kelapa sawit di identikkan bisnis konglomerat. Pada hal tidak benar. Industri ini melibatkan petani di dalamnya,” ujar Sahat Sinaga, Wakil Ketua Umum DMSI dalam perbincangan via telepon.

Sahat Sinaga mengatakan selama delapan tahun ini kelapa sawit telah menjadi penopang ekspor selain batu bara.  Industri sawit menyerap tenaga kerja dan menjadi penyumbang devisa. Pertanyaannya,  mengapa Indonesia belum menyadari kegiatan ekonomi sangat di topang sawit. Tanaman ini tumbuh bagus di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. Selain itu, produksinya mampu memenuhi kebutuhan nasional dan global.

“Setiap tahun, pertumbuhan minyak nabati naik 3,4 persen atau sekitar 7,4 juta ton. Jumlah kebutuhan sebesar 7,4 juta ton ini tidak dapat di abaikan. Sawit dapat berperan penuhi kebutuhan ini. Kalau mengandalkan rapeseed dan soya, maka butuh berapa luas lahan,?” tanya Sahat.

Sahat menjelaskan sawit lebih efisien dalam penggunaan. Tanaman yang tumbuh di 16 negara ini lebih unggul produktivitasnya di bandingkan minyak nabati lain. Memang masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan sawit supaya lebih efektif efisien, dan berkelanjutan.

Harus diakui persoalan sawit adalah imej. Menurut Sahat, tugas DMSI menyebarkan informasi positif sawit kepada publik. Terutama tuduhan bahwa sawit bagian dari usaha konglomerat. Isu ini sengaja dihembuskan dunia internasional. “Jumlah petani sangat banyak, yang harus diperjuangkan bagaimana komposisi petani ditingkatkan. Aspek ini yang harus diangkat dalam hari sawit nasional,” ujarnya.

Dalam peringatan hari Sawit Nasional, dijelaskan Derom, harus disadari bahwa komoditas sawit sangat penting bagi bangsa ini. Saatnya mengangkat posisi petani yang marginal untuk mengarah kepada upaya korporatisasi. Salah satu caranya melalui pengembangan bio hidro karbon.

Saat ini, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) tengah membuat role model  Pengembangan Teknologi Produksi Minyak Nabati Industrial Vegetable Oil (IVO) dan bio hidro karbon bensin di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Pelalawan. Asumsinya dengan perhitungan harga CPO yang sebesar Rp 6.500 per kg, setelah diolah menjadi bensin sawit, harganya dapat mencapai Rp 8.100 per liter.

Sebagai informasi, uji-demo plant Bio hidro karbon. Berkapaitas 1.000 liter/hari akan dilaksanakan pada awal Desember 2020, dan dengan pengalaman ini diperkirkaan Detail Engineering Drawing diproyeksikan selesai pada bulan  April 2021, dan dengan teknologi lokal ( TKDN >90%)  ini unit Kilang Bensa berkapasitas 1.500 barrel/hari akan di dirikan di Kab. Pelalawan beroperasi di Januari 2023  dan Kab. Muba   dan 2.500  barrel / hari di dirikan di Kab. Muba yang dapat beroperasi  di  Februari 2023.

“Petani dapat berkontribusi dalam pengembangan bio hidro karbon. Upaya ini merupakan bagian mencapai bauran energi terbarukan 23 persen dari bahan bakar nabati,” jelas ayah tiga anak ini.

Inovasi bio hidro karbon, menurutnya, sangat efektif mendukung pengembangan bahan bakar berbasis nabati. Melalui pengembangan produksi bensin dari sawit diharapkan membantu petani untuk menyamai perusahaan. “Di sisi lain, kita perlu membenahi aspek sustainability sebagaimana tren dunia sekarang,” jelasnya.

Tantangan petani mengikuti ISPO dapat terselesaikan asalkan edukasi terus berjalan. Sahat menyatakan sertifikasi ISPO bukanlah momok menakutkan. Sebab, karakteristik industri berjalan bersama. Contohnya saja Afrika, pengembangan kelapa sawit tidak berjalan maksimal seperti di Indonesia. Di Afrika, perkebunan sawit milik perusahaan dan petani berjalan sendiri-sendiri.

“Kekuatan industri sawit di Indonesia terjalin kebersamaan dan kemitraan yang kuat,” ungkap Sahat.

Menurutnya, perkebunan sawit petani harus diselamatkan. Sebab, moratorium tidak lagi membuat perusahaan leluasa neks tensifikasi. Terbitnya UU Cipta Kerja merupakan angin segar bagi petani.“Semoga undang-undang ini tidak menjadi angin ribut. Analoginya, pemerintah jangan membuat pagar terlalu tinggi, sulit bagi petani untuk melompatinya,” ungkap lulusan jebolan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973 ini.

Semangat UU Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan investasi dan membuka lapangan kerja. “Makanya jangan persulit investasi termasuk perkebunan sawit rakyat,” jelasnya.

Di katakan Sahat, persoalan keterlanjuran kawasan hutan yang masuk kebun sawit petani secepatnya dapat terselesaikan. Sebab, petani ini berkontribusi bagi perekonomian. “Dengan menjadikan kebun sawit menjadi kawasan hutan, apakah dapat berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Kita jangan terbuai dengan Norwegia. Karena hanya diberikan dana hibah,” paparnya.

Sumber: Sawitindonesia.com

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri makanan memilih untuk tidak menaikkan harga pangan olahan meskipun harga bahan baku memperlihatkan kenaikan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan salah satu bahan baku yang memperlihatkan kenaikan adalah minyak sawit. Komoditas ini dipakai di banyak produk pangan olahan yang melalui proses penggorengan.

“Kenaikan harga minyak sawit ini pasti akan menyebabkan adanya kenaikan biaya produksi, kami menyadari itu dan mau tidak mau memengaruhi biaya pokok. Terutama pada produk turunan sawit, termasuk untuk ingredients pangan olahan seperti mie instan dan produk yang melalui proses penggorengan,” kata Adhi kepada Bisnis, Senin (30/11/2020).

Meski ada kenaikan harga pada biaya produksi, Adhi mengaku produsen pangan olahan tidak bisa serta-merta menaikkan harga barang yang dipasok ke ritel. Dia memperkirakan pelaku usaha akan memilih opsi mempertahankan harga karena mempertimbangkan daya beli konsumen yang belum pulih.

“Kondisi ini pernah kami rasakan ketika harga sawit menembus US$1.000 per ton. Tapi kalau melihat kondisi ini bagi kami akan sulit menaikkan harga karena belum normal. Saya lihat hampir sebagian besar akan bertahan dengan harga lama meskipun ada kenaikan biaya produksi,” kata Adhi.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri makanan. Adhi menilai langkah menaikkan harga bakal memberi dampak besar terhadap sisi konsumsi jika diambil oleh produsen. Selain itu, dia meyakini fluktuasi harga sawit akan lebih terkendali ke depannya.

“Bagi industri sawit yang masuk ke industri makanan kenaikan harga memberi keuntungan juga. Jadi secara umum memberi dampak baik bagi sektor ini dan bisa terdongkrak pertumbuhannya,” lanjutnya.

Kenaikan harga minyak nabati ini pun dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga. Dia mengatakan harga minyak nabati di Dumai telah mencapai Rp9.550 per kilogram. Tetapi, dia mengatakan harga saat ini relatif turun dibandingkan pada bulan lalu yang mencapai Rp9.700 per kilogram.

“Kami perkirakan harga akan di kisaran Rp9.600 per kilogram di tengah ketidakpastian regulasi pungutan ekspor dan tentunya harga ke pangan olahan juga ikut terdampak,” kata Sahat saat dihubungi.

Mengutip laporan Bloomberg, harga minyak sawit yang hampir menyamai harga tertingginya pada 8 tahun lalu diperkirakan oleh sejumlah analis bakal berimbas pada harga pangan olahan di tingkat ritel. Pasokan yang ketat dan prospek pemulihan ekonomi membuat konsumsi bakal meningkat.

Sebagai bahan baku untuk separuh produk yang dijual di supermarket, harga minyak sawit naik 70 persen dibandingkan pada Mei lalu. Reli ini melampaui harga minyak kedelai yang naik 58 persen dibandingkan harga terendahnya pada Maret.

Cuaca yang tak mendukung telah mengganggu produksi minyak nabati lain seperti minyak kedelai. Pasokan minyak sawit pun semakin ketat seiring dengan terbatasnya jumlah pekerja migran yang mengelola perkebunan sawit di Malaysia, produsen terbesar nomor dua komoditas ini.

Sementara di Indonesia, laporan Gapki memperlihatkan bahwa produksi sawit per September 4,7 persen lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019.

Sumber: Bisnis.com

Meskipun penyebaran Covid-19 di Indonesia masih masif terjadi, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan, kontribusi produksi olahan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada 2021 akan meningkat. Hal tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah terkait optimalisasi hilirisasi industri.

Ketua Umum GIMNI, Sahat Sinaga mengatakan, saat ini produk olahan CPO berkontribusi sekitar 76 persen terhadap total ekspor CPO dan turunannya.

“Saya proyeksi total ekspor CPO dan turunannya pada 2021 mencapai 35,8 juta ton. Itu, most likely, 19-20 persen CPO, sisanya atau 80 persen bisa ditopang dari produk olahan, sehingga nilai tambah akan lebih baik,” kata Sahat.

Lebih lanjut Sahat menjelaskan, proyeksi tersebut berdasarkan prediksi kontribusi produk turunan CPO dari Malaysia yang dinilai akan melemah disebabkan India yang akan menurunkan biaya levy CPO nasional dan menaikkan levy turunan CPO.

Alhasil, dinamika industri produk turunan CPO akan mengalami kesulitan. Pasalnya, harga CPO Indonesia yang sudah tinggi menjadi kurang menarik untuk dijadikan bahan baku untuk industri produk turunan CPO Malaysia.

“Malaysia akan mengalami kesulitan karena harga CPO kita akan tinggi pada 2021, tidak mungkin beli CPO dia dari Indonesia. Makanya, mangkraklah industri turunan CPO Malaysia,” ucap Sahat.

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 87/2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar membuat bea keluar CPO per November 2020 naik hingga US$13,5 (atau sekitar Rp190.350).

Dengan kata lain, bea keluar CPO saat ini menjadi US$782,03 per MT (atau sekitar Rp11.026.623 per MT). Data Gapki mencatat, volume ekspor CPO pada periode Januari-Agustus 2020 merosot 11 persen menjadi 21,3 juta ton secara y-o-y. Penurunan tersebut didorong lesunya permintaan produk olahan CPO mencapai 16,1 persen menjadi 12,8 juta ton.

Sumber: Wartaekonomi.co.id

Walaupun komoditas strategis, pelaku usaha sawit merasakan kebijakan dan regulasi tidaklah menguntungkan. Terlalu banyak kementerian dan lembaga negara yang mengaturnya.

Pada awal Oktober lalu, sejumlah tokoh dan pelaku senior perkebunan sawit berkumpul dalam diskusi webinar mengenai ancaman terhadap sawit. Ancaman ini bukan datang dari luar negara. Tetapi datang dari pemerintah melalui kebijakannya.

“Sawit ini menghadapi banyak persialan dan ancaman. Ini harus bisa dilihat secara mendalam. Jangan sampai nasibnya seperti rempah-rempah di abad 18 dan 19 lalu,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) ketika berbicara dalam diskusi yang dihela oleh GAPKI Sumut dan Aceh.

Sahat mengatakan sawit merupakan tanaman ajabi karena satu-satunya pohon menghasilkan 2 jenis minyak nabati yaitu lauric & palmitic. Tanaman ini diproyeksikan dapat menjadi substitusi minyak bumi. Secara kimiawi, minyak sawit menghasilkan Industrial Vegetable Oil (IVO)  menyerupai Solar C 16-18 dan  ILO menyerupai Avtur C-12.

Dikatakan Sahat, karakteristik minyak sawit sangatlah unik. Karena terdapat kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh seperti, α-Carotene, β – Carotene, Vit. E, Lycopene, Lutein, Sterol, Unsaturated FattyAcids, UQ-10. Selanjutnya, kandungan Saturated Fat ( palmitic) dan Unsaturated Fat ( oleic) seimbang, serta tidak mengandung trans fatty acids. Itu sebabnya, produk turunan sawit banyak dipakai industri makanan dan non makanan.

Kelebihan tanaman emas hijau ini mempunyai produktivitas tanaman tertinggi diantara tanaman minyak nabati lainnya sekitar 8-10 kali. Apalagi tanaman ini merupakan tanaman tahunan bukan semusim seperti minyak nabati lain. Rentang waktu usia tanaman ini sangat Panjang mencapai 22-25 tahun. Setelah itu tanaman diremajakan karena masuk usia tua.

Sahat menjelaskan hasil biomass sawit luar biasa dibandingkan dengan minyak nabati lain. Biomass dari sawit bisa 8 – 10 kali. Selain itu, sawit termasuk harganya juga murah murah di bawah harga Rapeseed Oil dan minyak nabati lain. Sebab harganya jauh lebih murah ketimbang minyak Rapeseeed. Selisihnya antara $US120-$US180 per ton.

“Harga CPO lebih murah. Kalau misalnya harga minyak sawit $US670 per ton, Rapeseed sudah $US790 per ton. Ini kita pakai harga acuan CIF Rotterdam,” katanya.

Keempat kelebihan inilah yang menjadikan CPO dan PKO mengungguli pangsa pasar soybean oil dan rapeseed oil. “Tidak heran tanaman ini dimusuhi banyak produsen minyak nabati lainnya melalui beragam kampanye di pasar global seperti deforestasi dan lingkungan,” jelasnya.

Sahat menyebutkan kampanye negatif tadi telah masuk ke semua lini di masyarakat yang menjelekkan sawit ini termasuk sejumlah media. Dan sayangnya, orang Indonesia sudah banyak yang terpengaruh oleh isu-su yang ditabur itu; hampir di segala lini termasuk oknum wakil rakyat.

Lebih jauh lagi, Non-Governmental Organization (NGO) memengaruhi KLHK, dan sejumlah kementerian. Alhasil, tidak ada kementerian yang fokus untuk bertanggungjawab tentang serangan terhadap kelapa sawit ini. Di sinyalir ada 17 kementerian yang mengurusi sawit. Lantaran begitu banyak, akhirnya, yang ada justru ribut. “Kenapa bisa seperti ini, ya inilah pintarnya penyusup itu.,” tegas Sahat.

Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI, menegaskan gerakan anti sawit sudah membajak birokrasi pemerintah. Mereka pengaruhi kebijakan pemerintah. Caranya, membuat regulasi yang tidak berpihak kepada sawit.“Ini berbahaya sehingga membuat sawit semakin terkekang,” ujarnya.

Sebagai contoh, masalah keterlanjuran kebun di dalam kawasan hutan. Ia mengatakan KLHK diminta selesaikan kawasan hutan lewat Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan  Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/2016 Tentang Perhutanan Sosial. “Kedua regulasi ini tidak menguntungkan sawit. Niat regulasi ini menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan. Tetapi tidak dipakai untuk kebun sawit,” jelasnya.

Dr. Sadino, Pengamat Kehutanan, menegaskan regulasi lingkungan hidup dan kehutanan  memang tidak pro sawit. Dapat diindentifikasi masalah tersebut mayoritas terkait legalitas lahan baik yang dialami oleh perusahaan perkebunan, dan juga koperasi perkebunan sawit, petani sawit maupun pekebun.

Sumber: Sawitindonesia.com