,

Semua Sayang Sawit, Semua Lego Jangkar – Sahat Sinaga (Bag 1/2) – Eps 24

 

Bagian pertama dari dua bagian perbincangan dengan bp Sahat Sinaga. Sebagai Senior di Industri Sawit Hilir, Sahat Sinaga mengemukakan bagaimana Industri sawit ini disayang oleh banyak kementrian. Saking sayangnya, semua lego jangkar seperti kapal. Sehingga Industri sawit tidak bisa kemana-mana. Bahkan mungkin lama kelamaan nanti tenggelam karena tidak bisa kemana-mana.

 

,

Produksi CPO Ditarget Capai 54,7 juta Ton pada 2022

 

JAKARTA – Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diproyeksi meningkat 3,07 persen pada tahun depan.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan volume produksinya dapat mencapai 54,7 juta ton pada 2022 dari proyeksi tahun ini sebesar 53,07 juta ton.

Peningkatan tersebut didukung faktor cuaca yang membaik sehingga memungkinkan banyak pelaku usaha melakukan replanting.

“Karena ramalan cuaca relatif bagus dan sudah banyak yang mengalami replanting, bisa sampai 54,7 juta ton,” kata Sahat kepada Bisnis, Rabu (13/10/2021).

Serapan di pasar dalam negeri juga diproyeksikan tumbuh dari 18,5 juta ton tahun ini menjadi sekitar 20 juta ton pada 2022.

Namun, karena terbatasnya produksi CPO, dia menilai kemungkinan kinerja ekspor akan tertahan di level 36 juta ton, tidak tumbuh dari target pengapalan pada tahun ini dan belum bisa kembali ke posisi 2019 sebesar 37 juta ton.

 

“Jadi meningkatnya [ekspor] tidak begitu signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, 34 juta ton,” ujarnya.

Sementara itu, menurut catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi CPO pada Agustus 2021 mendapai 4,21 juta ton dan crude palm kernel oil (CPKO) sebesar 400.000 ton. Angka itu 4 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Juli 2021.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Produksi Oleopangan Diramal Melonjak 12 Persen hingga Akhir Tahun

 

JAKARTA – Produksi oleopangan yang melemah selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diproyeksi akan terangkat pada kuartal terakhir 2021.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mencatat produksi oleopangan pada kuartal III/2021 sebesar 1,72 juta ton, turun dari kuartal sebelumnya 1,92 juta ton. Adapun, produksi pada kuartal pertama tercatat sebesar 1,83 juta ton.

Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga meramal angka tersebut akan meningkat menjadi 1,85 juta ton pada kuartal IV/2021. Sehingga total produksi untuk sepanjang tahun ini akan menjadi 7,3 juta ton, atau tumbuh 12 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

“Penyebab utama [penurunan pada kuartal III] persoalan pandemi sehingga konsumsi masyarakat menurun, tetapi sudah mulai baik lagi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (13/10/2021).

 

Adapun produk yang termasuk oleopangan antara lain, margarine, shortening, dan tiga jenis minyak goreng, yang dijual di pasar modern, pasar tradisional, dan yang digunakan industri.

Pada tahun lalu, GIMNI diketahui menurunkan target volume produksi dari awalnya 7,1 juta ton menjadi sekitar 6,4 juta ton karena pandemi.

Sementara itu, mengenai harga minyak goreng di pasaran, Sahat meyakini akan bertahan di angka Rp13.100 per liter sampai akhir tahun dari September di kisaran Rp12.500 per liter.

 

Kenaikan harga ini didorong turunnya produksi minyak lunak – seperti minyak kedelai, biji bunga matahari, zaitun, dan sebagainya – di sejumlah negara seperti Argentina dan Kanada.

“Maka orang berlomba-lomba mendapatkan minyak sawit terutama di China yang luar biasa kebutuhannya,” ujar Sahat.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Asisten Rumah Tangga (ART) bisa menguji Minyak Goreng itu Berkualitas atau Tidak (Bekas Jelantah )

 

Gbr.GIMNI..pakai ulang Minyak jelantah

Gbr.GIMNI..pakai ulang Minyak jelantah

 

Mulai 1 Januari 2022, peredaran minyak goreng sawit akan berubah dari bentuk curah kekemasan…. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh GIMNI kepada beberapa pengusaha migor sawit, bahwa adanya kemasan sederhana pada Migordari Sawit (MdS), timbul biaya tambahan berkisar Rp 1.300 – Rp 1.450 /liter di atas harga minyak goreng curah. Konsumen/ibu rumah tangga dan warung yang  selama ini biasa membeli minyak goreng curah, supaya mempersiapkan diriakan terjadinya perubahan edar ini.

 

 

 

Menghadapi perubahan edar Migor dari Sawit ( MdS)  tersebut, masyarakat luas perlu diberi informasi lapangan : apa saja yang terjadi didalam proses menggoreng, dan kenapa berbahaya bagi kesehatan manusia akibat penggunaan daur -ulang minyak jelantah. Proses menggoreng itu dibagi dalam 3 jenis, tergantung pada temperatur/lama penggorengan-nya, yaitu: a) Shallow Frying ( biasa disebut tumis-tumis , waktu singkat ); b) Regular Frying ( bisa menggoreng tempe, ikan dan lainnya ;  temperatur 90 – 120 der.Creatif lama  ).  dan c) Deep Frying ( biasa dipakai dalam industri makanan – Pop-Corn, French-Fries, Kentucky dan lain sebagainya dimana tempertaur diatas 170 der C, dan waktunya lama).

 

Selama penggorengan itu,  akan terjadi proses : oksidasi, hidrolisa&polimerisasi  yang padaakhir proses pengggorengan – apalagi minyak tersebut dipakai berkali-kali , maka minyak goreng ( berbasis tri-glycerida) mengalami perubahan kimiawi, dan triglycerida akan berubah bentuk menjadi “polar compounds” yang saling terikat oleh “polar covalent bonds” , dengan titik didih dibawah bahan utama didalam minyak goreng – triglycerida.

 

    Polar Compounds  itu akan tetap berada didalam minyak jelantah , tidak akan terpisah bila hanya diolah dengan penyringan/penjernihan warna biasa saja. Polar compounds ini bersifat TOXIN disebut HNE ( 4- hydroxyptrans2 – nonenal ) dan bila dikonsumsi , HNE itu akan bereaksi dengan DNA( =Deoxyribon Nucleic acid) dan RNA ( Ribo Nucleic Acid )……uji lapangan oleh Nurtisi Inggris di tahun 2016 -2017.

 

Cara termudah untuk melakukan pengujian minyak goreng – apakah murni dari pabrikan yang berasal dari minyak asli ( belum terpakai)  atau berasal dari jelantah, adalah berikut: ( berdasarkan uji-coba penulis di tahun 1981 -sewaktu jadi  Production Manager Foods di industri margarine/shortening/specialityfats dan minyak goreng ).

 

1) tuangkan minyak goreng keatas jelaga ( pan) dan panaskan selama 1-1,5 menit
2) buka kertas minyak dan posisikan diatas pan  berjarak sekitar  18- 20 cm diatasnya.
3) amati dalam waktu 3 menit, bila jumlah bercak atau titik-titik/spots pada kertas lebih

dari  10 units / 10 cm2……..maka minyak tersebut jelek ( banyak polar compounds yang mudah menguap……)

 

Kalau mau lebih teliti, pakailah metoda AOCS. untuk mengukur %-ase dari TPM ( Total Polar Materials  ) didalam minyak, sebagai basis mengukur kualitas migor yang umum dipakai dinegara-negara maju….Bila TPM diatas 20% ,maka pengedar minyak goreng itu bisa dikenaisanksi berat, karena dinyatakan sebagai pemberi racun pada masyarakat pengguna.

GIMNI
Executive Director.

 

 

 

 

,

Menanti nasib moratorium, industri sawit tetap harus memperhatikan lingkungan

 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Masa berlaku Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit resmi berakhir pada Minggu (19/9) kemarin.

Beleid perlu dievaluasi paling lambat tiga tahun setelah berlaku. Dengan demikian, saat ini terjadi kekosongan hukum atas kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit.

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyebut moratorium lahan sawit penting untuk kejelasan berusaha. Hal itu untuk menyelesaikan masalah lahan sawit yang berada pada areal hutan.

Jika masalah tersebut belum selesai sementara moratorium berakhir, akan ada ketidakjelasan jaminan berusaha. “Bila moratorium itu di setop sekarang ini, jaminan berusaha sawit akan semakin tidak  terselesaikan,” ujar Wakil Ketua DMSI Sahat M Sinaga saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (19/9).

Di sisi lain, akademisi IPB, Rachmat Pambudy mengatakan, perkebunan sawit adalah keunggulan komparatif Indonesia.  Agar sawit bisa bersaing di pasar global dengan minyak nabati lain, seluruh masyarakat harus kompetitif dan memastikan sawit menjadi bagian dari aset nasional.

“Jangan sampai nanti diklaim menjadi milik negara lain. Jadi, pastikan masyarakat harus ikut menjaga kelangsungan budidaya komoditas sawit Indonesia,” jelasnya, dalam  keterangan tertulis, Rabu (22/9).

Pelaku industri sawit wajib mengikuti Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia  atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

“Ada kebutuhan kepastian dari konsumen internasional, semua perusahaan harus memberikan perlindungan kepada lingkungan, penduduk dan satwa liar. Perusahaan sawit nasional sudah berkomitmen dan terus berupaya memenuhi harapan konsumen ini,” paparnya.

Pendiri dan CEO Nusantara Sawit Sejahtera (NSS), Teguh Patriawan, mengatakan sebagai perusahaan nasional yang bergerak di bisnis kelapa sawit pihaknya terus berupaya menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“NSS mengelola limbah pabrik. Sehingga bisa digunakan lagi ke tanaman untuk menjadi pupuk. Kami selalu coba menghemat dengan cara-cara yang betul dan memperhatikan kelestarian lingkungan,” terangnya.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Nasib Menggantung Moratorium Sawit

Pekerja memanen tandan buah segar kelapa sawit saat panen di Desa Jalin, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23 Agustus 2021. ANTARA/Syifa Yulinnas

 

JAKARTA – Pemerintah belum memastikan nasib kebijakan moratorium pemberian izin baru perkebunan kelapa sawit yang berakhir pada 19 September lalu. Sebelumnya, melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, Presiden Joko Widodo menunda pemberian izin operasi baru untuk perkebunan sawit dan memerintahkan kementerian/lembaga mengidentifikasi serta mengevaluasi kepatuhan perizinan sawit.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, Heru Tri Widodo, menyatakan belum bisa memberikan kepastian soal keberlanjutan moratorium perkebunan sawit. Dia beralasan bahwa kebijakan tersebut bersifat lintas kementerian dan lembaga, sehingga harus diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian. “Kementerian Pertanian sedang mengevaluasi perizinan dan produktivitas perkebunan sawit. Banyak yang sudah ditindaklanjuti,” ujar Heru kepada Tempo, kemarin.

Saat ini, Heru mengimbuhkan, Kementerian Pertanian sudah memiliki data tutupan luas perkebunan sawit nasional. Berdasarkan data terbaru, luas tutupan lahan sawit mencapai 16,381 juta hektare yang tersebar di 26 provinsi. Ia mengatakan data tersebut sudah dirinci secara tematik berdasarkan kepemilikan lahan—baik itu milik PT Perkebunan Nusantara, perkebunan besar swasta, maupun perkebunan rakyat. Selain itu, Kementerian Pertanian telah merekam data luas tutupan berdasarkan umur tanaman.

Heru menyebutkan, Kementerian Pertanian masih terus mendata perkebunan sawit rakyat melalui surat tanda daftar budi daya sejak 2019, serta mendata perizinan usaha perkebunan secara daring. Kementerian Pertanian juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam melakukan fasilitasi pembangunan kebun sawit masyarakat sebesar 20 persen.

Perkebunan kelapa sawit di Siak, Riau. Dok Tempo/Riyan Nofitra

Ia menambahkan, Kementerian Pertanian sudah melaksanakan program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani sawit, serta mempercepat sertifikasi sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020. Kementerian Pertanian, tutur Heru, kini mengetahui perusahaan-perusahaan sawit yang tidak mematuhi aturan.

“Kami mendapat tembusan dari beberapa provinsi dan kabupaten tentang perusahaan-perusahaan sawit yang dicabut izin usahanya karena tidak mematuhi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan,” tutur Heru.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat M. Sinaga menilai berakhirnya masa berlaku Inpres Nomor 8/2018 bukan berarti kebijakan moratorium otomatis berakhir. Menurut Sahat, apabila kebijakan tersebut diteruskan, pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas petani sawit. Ia mendorong pemerintah tidak lama-lama menggantung nasib kebijakan tersebut. “Moratorium perluasan lahan sawit akan memotivasi petani menaikkan produktivitas dan mengelola kebun secara ramah lingkungan,” ujar Sahat.

Juru kampanye Forest Watch Indonesia, Agung Ady Setiyawan, mempertanyakan sikap pemerintah soal kelanjutan moratorium karena hanya memberikan respons menggantung dalam beberapa kesempatan. Pemerintah, kata dia, selalu memunculkan pernyataan bahwa beberapa poin yang ada dalam Inpres 8/2018 sudah diakomodasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

“Ketidakjelasan ini akan berdampak pada komitmen pemerintah. Berarti tidak ada iktikad baik untuk melindungi hutan,” tutur Agung.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono berujar bahwa industri sawit sudah mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi perizinan dan penyelesaian tumpang-tindih perizinan dan kawasan hutan. “Ekspansi pengembangan baru sudah tidak ada. Kami berfokus pada peningkatan produktivitas,” tutur Joko.

Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono mengungkapkan, pengusaha menyerahkan keputusan moratorium kepada pemerintah. Dia menyebutkan, pelaku usaha lebih menaruh perhatian pada peningkatan produktivitas lahan. Selain itu, kata Eddy, Gapki membantu pemerintah dalam percepatan peremajaan sawit rakyat yang berujung pada peningkatan produktivitas nasional. “Anggota Gapki sama sekali tidak melakukan ekspansi. Kalaupun ada, tidak signifikan, karena hanya menyelesaikan perizinan yang sudah ada,” ujar Eddy.

 

Sumber: Koran.tempo.co

 

,

GIMNI: Early Warning Terhadap Peredaran Minyak Goreng Curah

GIMNI: Early Warning Terhadap Peredaran Minyak Goreng Curah

 

Pemerintah sudah berencana untuk menghapuskan peredaran minyak goreng curah sejak delapan tahun lalu. Akan tetapi, implementasinya masih tertunda berkali-kali akibat kendala non teknis yang ada di lapangan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga. Lebih lanjut dijelaskan Sahat, sejalan dengan rencana launching minyak goreng dalam kemasan sederhana ini, telah diterbitkan Permenperin Nomor 46/2019 tentang Pemberlakuan SNI 7709:2012 Minyak Goreng Sawit.

Dalam Permenperin tersebut, ada waktu relaksasi bagi para produsen dan unit pengemas MdS yaitu masih memperbolehkan produk minyak goreng curah yang dikemas itu tanpa tanda SNI untuk beredar hingga 31 Desember 2021.

“GIMNI kembali lagi menyampaikan early warning ini kepada produsen minyak goreng dari sawit dan juga unit-unit pengemasan di lapangan supaya segera berbenah diri,” ujar Sahat.

Sahat mendukung bahwa per 1 Januari 2022, dalam hal peredaran minyak goreng dari sawit di pasar dalam negeri akan menjalani sejarah baru yaitu perubahan pola edar dari bentuk curah/ centongan/ berbungkus plastik terikat dengan simpul karet yang tak bermerek dagang, ke bentuk kemasan sederhana. Sebagaimana tertera dalam Permendag Nomor 36/2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan.

Kementerian Perdagangan memastikan, kewajiban kemasan untuk minyak goreng konsumsi pangan akan dimulai pada 1 Januari 2022 setelah ketentuan ini sempat diundur. Pemberlakuan kewajiban ini diharapkan dapat mengurangi aliran minyak jelantah ke pasar konsumsi pangan.

 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Susi Herawaty mengharapkan aturan tersebut bisa berlaku dengan optimal. Dia menyebutkan Kemendag akan mengawasi secara ketat implementasi aturan tersebut demi mencegah beredarnya kembali minyak goreng curah.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

,

DMSI sebut moratorium sawit penting untuk kejelasan jaminan berusaha

 

 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyebut moratorium lahan sawit penting untuk kejelasan berusaha.

Hal itu untuk menyelesaikan masalah lahan sawit yang berada pada areal hutan. Bila masalah tersebut belum selesai sementara moratorium berakhir maka akan ada ketidakjelasan jaminan berusaha. “Bila Moratorium itu di setop sekarang ini, jaminan berusaha sawit akan semakin tidak  terselesaikan,” ujar Wakil Ketua DMSI Sahat M Sinaga saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (19/9).

Sahat bilang, selama ini pemberian izin lahan sawit dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah seharusnya memahami lokasi lahan yang masuk dalam kawasan hutan.

Namun, bila ditemukan area lahan sawit yang masuk dalam kawasan hutan akan dikenai denda terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu ada moratorium hingga masalah lahan sawit dalam kawasan hutan rampung.

Selain itu, moratorium juga mendorong produktivitas sawit petani rakyat. Sehingga bila moratorium dihentikan akan dapat berdampak bagi pengembangan petani rakyat. “Areal petani smallholders untuk lebih produktif dan bisa bersertifikat ISPO akan makin jauh dari harapan,” terang Sahat.

Selain itu, Sahat menyebut masalah penting lainnya adalah terkait meningkatkan kapasitas petani rakyat. Sehingga ke depannya daya tawar petani rakyat dapat semakin meningkat.

 

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Wake-up Call Launching Migor dari Sawit (MdS) dalam Kemasan Sederhana Per 1 Januari 2022

 

 

Per 1 Januari 2022, dalam hal peredaran MdS  dipasar Dalam Negeria kan menjalani sejarah baru , yaitu :  perubahan pola edar dari bentuk curah/centongan/ berbungkus plastik terikat dengan simpul karet yang tak bermerek dagang , kebentuk kemasan sederhana. sesuai dengan Permendagno. 36/2020 tentang ” Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan”

 

Sahat M SInaga

Dir. Executive GIMNI

 Rencana perubahan edar MdS curah/centongan kebentuk kemasan sederhana sudah dimulai sejak  8 tahun lalu , tapi terjad ipenundaan  launching migor kemasan ini berkali-kali , akibat dari berbagai halangan non-teknis di lapangan. Sejalan dengan rencana launching MdS dalam kemasan sederhana ini , Permenperin Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan SNI 7709:2012 Minyak Goreng Sawit- ada waktu relaksasi bagi para produsen dan unit pengemasMdS  –  yaitu masih memperbolehkan produk MdS yang  dikemas itu tanpa tanda SNI untuk beredar sampai dengan 31 Desember 2021.

 

GIMNI   kembali lagi menyampaikan early warning ini kepada produsen MdS dan juga unit-unit pengemasan di lapangan, supaya segera berbenah diri. Total produsen/ pengemas/ penyalur MdS curah/ kemasan sederhana itu berjumlah  132  unit  usaha ( catatan GIMNI – bentuk   Usaha Dagang  6  unit  ; bentuk CV  16 unit  dan bentuk PT 110 unit), dan harus mempersiapkan diri secepatnya , mulai dari sekarang untuk berkemampuan meliput pasar MdS yang tersebar di 416 Kabuptendan 98 Kota diseluruh Indonesia. Regulasi yang ada produk makanan dalam kemasan, harus dilengkapi dengan: merek dagang yang terdaftar, nama dan alamat produsen, kandungan zat apa saja didalamnya, ber SNI 7709:2012 ( perlu sertifikasi dari LS ) , dan dapat ijin edardari  BPOM. Pekerjaan ini masih dapat dikejar dalam 3 bulan mendatang oleh unit pengemas migor, agar supaya launching migor kemasan mengganti curah ini dapat berjalan baik mulai 1 Januari 2022.

 

Sasaran dari wajib kemas MdS sederhana ini adalah agar masyarakat mendapatkan minyak goreng sawit yang higienis , kaya dengan vitamin dan terjamin pemasoknya, dan sekaligus menghindari terpakainya kembali MdS bekas (Jelantah) . Jelantah itu meskipun disaring atau mencapai kejernihan semula, tapi zat kimia- toxin  HNE ( 4-hydroxy -trans 2nonenal)- akibat pemakaian minyak goreng berkali-kali –   tetap berada didalam minyak jelantah tersebut . Berbahaya apabila kembali diperdagangkan oleh pasar-pasar MdS curah. Zat kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia ( hasil penelitian Nutritionist Inggris, publikasi 2017),a.l :  penyakit Parkinson, Alzheimer, Huntington , Cancer  dan Stroke/Jantung.

Mari kita. cermati secara serius untuk menjalankan /mengedarkan MdS dalam kemasan sederhana ini , agar masyarakat kita memperolah MdS yang Halal dan Sehat.

 

GIMNI

 

,

Siap-Siap, Harga Minyak Goreng Bakal Naik

Ilustrasi gambar minyak goreng bekas

 

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melihat harga kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) masih akan terus naik di semester II 2021. Dengan kenaikan harga CPO ini maka harga minyak goreng juga bakal naik.

“Proyeksi harga berpotensi naik karena pengaruh kenaikan harga CPO,” demikian dikutip dari data Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Harga minyak goreng nasional saat ini tercatat sebesar Rp 14.100 per liter untuk minyak goreng curah. Kemudian untuk minyak goreng kemasan sebesar Rp 16.300 per liter. Sementara itu, harga CPO sebesar Rp 10.069 per liter.

Terhadap kenaikan harga CPO, pelaku usaha mengusulkan evaluasi harga acuan penjualan di tingkat konsumen minyak goreng kemasan sederhana dimana saat ini ditetapkan sebesar Rp 11.000 per liter.

“Penyediaan minyak goreng sawit kemasan sederhana belum optimal. Stok minyak goreng per 15 September 2021 sebesar 628.300 ton yang dimiliki oleh produsen anggota GIMNI, sementara stok minyak goreng Perum Bulog sebesar 712,59 ton,” tulis Kemendag.

Produksi Minyak Goreng

Sementara itu, tindak lanjut yang dilakukan adalah memonitoring penyediaan pasokan minyak goreng nasional per 15 September 2021, sebanyak 21 perusahaan telah menyampaikan laporan produksi.

Total produksi kuartal I minyak goreng kemasan 141.000 ton, minyak goreng kemasan sederhana 32.000 ton, dan minyak goreng curah 244.000 ton.

Total produksi kuartal  II, minyak goreng kemasan 123.000 ton, minyak goreng kemasan sederhana 31.000 ton, dan minyak goreng curah 215.000 ton.

Kemudian total produksi kuartal III, minyak goreng kemasan 116.000 ton, minyak goreng kemasan sederhana 34.000 ton, dan minyak goreng curah 174.000 ton.

Sumber: Liputan6.com