,

Kemendag: Merek Minyak Kita Boleh Dipakai Semua Produsen, Swasta atau BUMN

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan, merek dagang “Minyak Kita” boleh digunakan untuk semua produsen minyak goreng. Merek tersebut tidak hanya dikhususkan oleh BUMN namun juga bagi swasta yang berminat.

Minyak Kita akan digunakan pemerintah sebagai merk minyak goreng curah namun dikemas dalam kemasan sederhana. Meski dikemas, harga jual ke konsumen tetap dipatok Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kg.

Dikemasnya minyak goreng curah memungkinkan jangkauan minyak goreng murah yang lebih luas karena bisa dijual di minimarket maupun supermarket. Sejauh ini, minyak goreng curah seharga Rp 14 ribu hanya bisa ditemui di pasar tradisional dengan titik tertentu di warung yang telah terdaftar.

“Merek Minyak Kita terbuka dipakai produsen migor siapa saja. Ada izin penggunaannya dengan mendaftar di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag,” kata Direktur Bahan Pokok dan Penting, kepada Republika.co.id, Rabu (22/6/2022).

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan pihaknya tengah mengurus izin edar minyak goreng curah dalam kemasan sederhana dengan merek Minyak Kita. Diharapkan pengurusan izin tersebut rampung pekan ini sehingga produksi akan dimulai pada Senin (27/6/2022) pekan depan.

“Saya yakin dalam dua pekan ini harga akan stabil walaupun target awalnya satu bulan. Tidak ada lagi yang ribut minyak Rp 14 ribu. Paling tidak di Jawa, Bali, Sumatera,” katanya.

Meski dikemas dengan kemasan sederhana, Zulkifli menekankan harga tetap Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kg. Biaya kemasan akan ditanggung produsen minyak goreng.

“Kalau (migor curah) sudah dikemas itu pasarnya akan lebih luas dan bisa masuk di supermarket-supermarket. Kalau sekarang kan hanya di tempat tertentu (warung pasar),” ucapnya menambahkan.

Namun, swasta kemungkinan tak berminat menggunakan merk dagang tersebut. Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, mengatakan, produsen minyak goreng di Indonesia sejatinya sudah siap dengan fasilitas mesin pengemasan.

Kendati demikian, ia menduga program itu kemungkinan besar akan membutuhkan subsidi guna menutupi biaya kemasan. Sebab, harga jugal tidak akan dinaikkan sehingga tetap Rp 14 ribu per liter.

“Karena kemungkinan akan bersubsidi, kami sarankan itu dibedakan dari minyak goreng punya swasta. Jadi mudah dibedakan mana punya swasta mana pemerintah,” kata Sahat kepada Republika.co.id, Rabu (22/6/2022).

Sahat menuturkan, pemerintah bisa menugaskan Perum Bulog maupun PT RNI (Persero) sebagai pemasok produk tersebut. Jika swasta yang ditugaskan memproduksi minyak goreng curah namun dikemas, harga Rp 14 ribu tidak akan tercapai jika tanpa subsidi.

Pasalnya, dengan penjualan curah saat ini saja, harga jual maksimal ke pedagang sudah Rp 13 ribu per liter. Adanya pengemasan tentunya bakal menambah biaya.

Dalam jangka panjang, lanjut Sahat, kepemilikan merk “Minyak Kita” dapat diserahkan kepada dua BUMN tersebut. Sebab, Bulog dan RNI bisa ditugaskan menjadi distributor negara dalam melakukan stabilisasi harga.

“Karena kalau begini-begini saja, pemerintah tidak punya counter paling power. Kita lihat saja amburadulnya dari Januari kemarin,” katanya.

 

Sumber: Republika.co.id

/by
,

GIMNI Minta Migor Curah Kemasan Ditangani BUMN, Bukan Swasta

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bakal menyediakan minyak goreng dalam bentuk kemasan sederhana yang diharapkan diproduksi mulai pekan depan. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta agar program tersebut lebih baik ditangani oleh BUMN, bukan swasta.

Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, mengatakan, produsen minyak goreng di Indonesia sejatinya sudah siap dengan fasilitas mesin pengemasan. Namun, Sahat menduga program itu kemungkinan besar akan membutuhkan subsidi guna menutupi biaya kemasan. Sebab, harga jugal tidak akan dinaikkan sehingga tetap Rp 14 ribu per liter.

“Karena kemungkinan akan bersubsidi, kami sarankan itu dibedakan dari minyak goreng punya swasta. Jadi mudah dibedakan mana punya swasta mana pemerintah,” kata Sahat kepada Republika.co.id, Rabu (22/6/2022).

Sahat menuturkan, pemerintah bisa menugaskan Perum Bulog maupun PT RNI (Persero) sebagai pemasok produk tersebut. Apalagi, pemerintah pun telah menetapkan akan menggunakan merk ‘Minyak Kita’ yang merupakan brand milik Kemendag. Saat ini, Kemendag juga tengah dalam pengurusan izin merk tersebut.

Lebih lanjut, ia menambahkan, jika swasta yang ditugaskan memproduksi minyak goreng curah namun dikemas, harga Rp 14 ribu tidak akan tercapai jika tanpa subsidi. Pasalnya, dengan penjualan curah saat ini saja, harga jual maksimal ke pedagang sudah Rp 13 ribu per liter. Adanya pengemasan tentunya bakal menambah biaya.

Dalam jangka panjang, lanjut Sahat, kepemilikan merk ‘Minyak Kita’ dapat diserahkan kepada dua BUMN tersebut. Sebab, Bulog dan RNI bisa ditugaskan menjadi distributor negara dalam melakukan stabilisasi harga.

“Karena kalau begini-begini saja, pemerintah tidak punya counter paling power. Kita lihat saja amburadulnya dari Januari kemarin,” katanya.

Langkah membuat minyak goreng curah menjadi kemasan pun dinilai GIMNI turut membantu mengalihkan preferensi konsumen dari curah ke kemasan. Manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar, termasuk dari sisi kesehatan masyarakat. Selain higienis dan berat yang akurat, kehalalan minyak kemasan juga lebih terjamin.

Sahat menambahkan, dalam menangani masalah minyak goreng yang sudah berbulan-bulan pemerintah harus ikut berkontribusi dalam hal pemasaran. Merk ‘Minyak Kita’ yang dikhususkan sebagai minyak goreng pemerintah secara langsung akan mendapatkan pengawasan dari publik. Baik dari segi harga maupun ketersediaan.

“Jadi pemerintah juga ikut berkontribusi jangan hanya perintah-perintah saja. Juga ikut edukasi masyarakat gunakan minyak goreng sehat (kemasan),” kata Sahat.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan pihaknya tengah mengurus izin edar minyak goreng curah dalam kemasan sederhana dengan merk Minyak Kita. Diharapkan pengurusan izin tersebut rampung pekan ini sehingga produksi akan dimulai pada Senin (27/6/2022) pekan depan.

Rencana membuat minyak goreng curah namun dalam kemasan sederhana sebelumnya diungkapkan dirinya saat hari pertama menjabat sebagai Mendag pada Kamis (16/6/2022) pekan lalu. Adapun brand tersebut merupakan milik Kemendag.

“Saya yakin dalam dua minggu ini harga akan stabil walaupun target awalnya satu bulan. Tidak ada lagi yang ribut minyak Rp 14 ribu. Paling tidak di Jawa, Bali, Sumatera,” kata kata Zulkifli saat meninjau harga pangan pokok di Pasar Klender, Jakarta Timur.

Ia mengatakan, dengan dikemasnya minyak goreng curah secara sederhana, penjualan dapat dilakukan di toko ritel modern dan tak terbatas pada pasar tradisional.

Meski dikemas dengan kemasan sederhana, Zulkifli menekankan harga tetap Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kg. Biaya kemasan akan ditanggung oleh para produsen minyak goreng.

“Kalau (migor curah) sudah dikemas itu pasarnya akan lebih luas dan bisa masuk di supermarket-supermarket. Kalau sekarang kan hanya di tempat tertentu (warung pasar),” kata dia.

Sumber: Republika.co.id

 

/by
,

Mulai Hari ini, Masyarakat Bisa Beli Minyak Goreng Curah Rp14.000 Maksimal 10 Liter

 

Merdeka.com – Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan memperbolehkan, masyarakat untuk membeli minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram maksimal 10 liter per orang. Aturan ini berlaku mulai Rabu (22/6).

“Sekarang masyarakat boleh beli minyak (curah) sampai 10 liter. Mulai hari ini,” ujarnya saat meninjau harga bahan pokok di Pasar Klender, Jakarta Timur, Rabu (22/6).

Mendag Zulhas menjelaskan, penerapan kebijakan pelonggaran pembelian minyak goreng tersebut bertujuan untuk membantu kelangsungan bisnis UMKM.

“Kan ada yang kayak di kampung-kampung penjual gorengan itu kan butuh minyak besar,” bebernya.

Mendag Zulhas menambahkan, skema pembelian minyak goreng curah Rp14.000 per liter tersebut masih tetap sama. Yakni, pembeli diwajibkan menyertakan kartu tanda penduduk (KTP).

“Pembeli tetap pakai KTP,” ujar Mendag Zulhas mengakhiri.

 

Sejarah Kemunculan Minyak Goreng Curah

Pemerintah berencana menghapus minyak goreng curah secara bertahap lantaran dianggap kurang higienis. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung rencana pemerintah tersebut karena minyak goreng curah dianggap tidak praktis.

Ketua Umum GIMNI, Sahat Sinaga menceritakan, mulanya minyak goreng curah hanya dijual untuk masyarakat dengan jarak terdekat dari pabrik. Maksimal jaraknya hanya 20 kilometer.

Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan minyak goreng curah ini digemari masyarakat kelas bawah karena harganya yang murah. Terlebih sejak pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi pada minyak goreng curah.

“Minyak goreng curah ini dulunya hanya dijual di sekitar pabrik yang jaraknya 10-20 km, jarang yang jauh,” kata Sahat kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (14/6).

Sahat menjelaskan distribusi minyak goreng curah sebenarnya kurang efektif. Sebab, dalam rantai distribusi peredaran minyak goreng curah pasti ada sekitar 5 persen hingga 7 persen minyak yang terbuang. Baik itu karena tumpah saat proses distribusi atau ketika perpindahan wadah minyak goreng kemasan dari distributor hingga ke tingkat konsumen.

“Pengalaman di lapangan ini ada lost-nya 5 sampai 7 persen. Belum lagi ada pekerjaan tambahan di lokasi, harus diciduk ke ember terus dibungkus plastik,” kata dia.

 

Dalam proses tersebut setidaknya membutuhkan tambahan biaya hingga Rp 550 per liter minyak goreng curah. Jika saat ini harga minyak goreng curah Rp 19.000, maka potensi kerugian minyak goreng yang lost misalnya 6 persen, maka biaya yang keluarkan sekitar Rp 1.140. Sehingga jumlah kerugiannya bisa mencapai Rp 1.990 per liternya.

Sementara kata Sahat, biaya pengemasan minyak goreng curah hanya sekitar Rp 1.220. Hal ini menunjukkan pengemasan minyak goreng curah sebenarnya bisa menekan kerugian distribusi minyak goreng curah.

“Jadi sebenarnya sebagai bangsa ini kita kurang bijak jika mempertahankan minyak goreng curah,” kata Sahat.

Sumber: Merdeka.com

/by
,

Simak Aturan Baru Tarif Bea Keluar Ekspor CPO dan Produk Turunannya

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan aturan bea keluar dan tarif bea keluar ekspor atas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Tarif bea keluar tersebut berlaku mulai Rabu (14/6/2022).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 102/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar (BK) dan Tarif BK Dalam Rangka Program Percepatan Penyaluran CPO, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) melalui ekspor.

“Berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan barang ekspor berupa CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO yang masuk dalam Program Percepatan Penyaluran Ekspor untuk dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar dalam rangka program percepatan penyaluran ekspor,” demikian bunyi aturan tersebut dikutip dari Kontan.co.id.

Merujuk pasal 2 dalam beleid tersebut, ditetapkan bahwa barang ekspor yang dikenakan bea keluar adalah CPO, RBD Plam Oil, RBD Plam Olien dan UCO.

Adapun, barang ekspor yang telah dikenakan bea keluar berdasarkan aturan Menteri ini, tidak dikenakan bea keluar berdasarkan PMK No 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar beserta Perubahannya.

PMK No 39/2022 telah diubah dengan No 98/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas PMK No 39/PMK.101/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Aturan ini berlaku mulai 10 Juni 2022.

Kemudian, perhitungan bea keluar dalam rangka program percepatan penyaluran ekspor ditetapkan secara spesifik yang dihitung berdasarkan rumus tarif bea keluar per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu dikali jumlah satuan barang dikali nilai tukar mata uang.

Sehingga, tarif bea keluar yang dikenakan di antaranya, untuk CPO sebesar 488 dollar AS per ton, RBD Palm Oil sebesar 351 dollar AS per ton, RBD Palm Olein sebesar 392 dollar AS per ton, dan UCO dikenai bea keluar sebesar 488 dollar AS per ton.

Lebih lanjut, tarif bea keluar dalam rangka program percepatan penyaluran ekspor ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 38/2022 tentang Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein, dan Used Cooking Oil (UCO) Melalui Ekspor, bahwa program ini akan dilaksanakan sampai 31 Juli 2022.

Tanggapan GIMNI soal kenaikan bea keluar ekspor CPO

Menanggapi penyesuaian tarif bea keluar ekspor CPO, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan meski ada kenaikan bea keluar (BK) ekspor CPO menjadi 288 dollar AS namun Pungutan Ekspor (PE) turun menjadi 200 dollar AS.

“Nah kemarin sudah dirubah PMK Nomor 98//PMK.010/2022 dari 200 dollar AS naik ke 288 dollar AS. Tapi PE dari 375 dollar AS ke 200 dollar AS. Jadi total kalau ekspor sekarang hanya 488 US dollar sebelumnya 575 US dollar jadi ada penurunan,” kata Sahat kepada Kontan.co.id.

Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa penurunan PE ditujukan untuk mempercepat kegiatan ekspor CPO dan turunannya. Hal ini juga mempertimbangkan tangki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang hingga saat ini masih penuh dari hasil panen Tadan Buah Segar (TBS) sawit.

Dengan penurunan PE harapannya pengusaha segera melakukan ekspor sehingga produktifitas TBS sawit kembali meningkat dan PKS juga dapat kembali menerima TBS petani.

“Tapi semua ini tujuannya supaya produk tangki kita segera kosong sehingga dengan kebijakan ini harapannya akan PKS bisa mulai ada pergerakan pengolahan TBS. Artinya TBS petani bisa diolah kembali, jadi ada aktivitas produksi TBS dapat maksimal,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga didorong agar ada kenaikan pada harga pada TBS petani ke level Rp 2500 per kg. Dia menyebutkan sejak dibukanya kebijakan ekspor CPO pada 23 Mei 2022 lalu, harga TBS petani belum kembali normal. Saat ini harga TBS petani masih Rp 1800 per kg.

Disinggung soal minyak goreng, menurutnya kebijakan ekspor ini tidak akan berdampak pada stok dan harga minyak goreng dalam negeri.

Dia menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri menggunakan skema DMO. Pengusaha diwajibkan memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu sebelum dapat melakukan ekspor.

Dia juga menyatakan bahwa pemenuhan DMO yang harus dipenuhi sudah melebihi kebutuhan nasional yaitu 300 ribu ton. Oleh karenanya, kebijakan percepatan ekspor ini seharusnya tidak berdampak pada stok dan harga minyak goreng dalam negeri.

 

Sumber: Kompas.com

/by
,

Zulhas Sebut Kemasan Baru Makan Biaya Rp 500 Rupiah, GIMNI: Nggak Dapat itu, Mungkin Rp 1.500

 

SINERGIANEWS.com – Berdasarkan sidak dua hari untuk melihat kondisi pasar secara langsung, Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan memiliki rencana terkait dengan isu minyak goreng yang belum juga kunjung selesai.

Rencana tersebut adalah Zulkifli ingin mengganti kemasan dari minyak goreng curah yang ia rasa sangat rawan bocor atau bahkan tidak sehat tersebut. ia mengatakan akan ada biaya tambahan untuk ini namun dirinya tidak ingin membebankan para pedagang.

“Cuma ongkosnya itu Rp500, tapi masak kami mengurangi keuntungan pedagang kecil. Ini yang harus dirumuskan bagaimana ini, dari mana dananya, nanti kami pikirin, kami mau rapat dulu.”kata Zulkifli.

Sahat Sinaga selaku Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengaku sedikit terkejut dengan besaran harga yang disebutkan oleh Zulkifli, menurutnya angka tersebut terlalu kecil.

“Dari mana dia dapat Rp 500? Nggak dapat, itu mah kertas karet mungkin salah ucap. Mungkin Rp 1.500 iya,” kata Sahat.

Namun Sahat mengatakan pihaknya akan mendukung kebijakan dari pemerintah selama kebijakan tersebut dilakukan secara konsisten.

Inkonsistensi dari pemerintah acapkali membuat para pedagang dan pengusaha mengalami kerugian karena kebijakan yang terus berganti padahal mereka telah menginvestasikan modal mereka.

Rencana ini pun sempat disanggah oleh para pedagang, salah satunya ada Edi. Ia merasa ada masalah yang lebih penting untuk diperhatikan daripada sebuah bungkus dari minyak goreng curah contohnya harga dari minyak goreng curah itu sendiri .

“Mending harganya dulu dijelasin. Nanti yang bayar (kemasan) siapa?” papar salah satu pedagang yang bernama Edi dilansir dari Detik.com pada 19 Juni 2022.

 

Sumber: Sinerginews.com

/by
,

Tarif Ekspor CPO Naik, Tapi Biaya Ekspor Lebih Ringan

 

JAKARTA. Pemerintah agaknya tak mau melewatkan tingginya harga minyak sawit mentah atau crude Palm Oil (CPO) dan turunannya di pasar dunia. Oleh karena itu, pemerintah membuka keran ekspor sawit dengan menaikkan tarif bea ekspor atas produk CPO dan turunannya.

Ketentuan ini tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/2022 yang dirilis Menteri Keuangan Sri Mulyani dan berlaku mulai 15 Juni sampai 31 Juli 2022 {lihat tabel). Harapannya, ekspor CPO dan turunannya yang sempat disetop bisa kembali digenjot, serta mendatangkan pemasukan bagi negara.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati (GIMNI) Sahat Sinaga menilai, meski tarif bea keluar (BK) ekspor CPO naik, secara rata- rata ongkos ekspor CPO lebih enteng. Ia mencontohkan, sebelumnya tarif bea ekspor CPO US$ 200 per metrik ton, dan kini naik jadi US$ 288 per metrik ton. Tapi pajak ekspor turun dari US$ 375 per metrik ton menjadi T \’S$ 200 per metrik ton. “Total biaya ekspor sekarang hanya US$ 488 per metrik ton dari sebelumnya US$ 575 per metrik ton,” katanya, Kamis (16/6).

Produsen Kelapa Sawit juga mengklaim sudah memenuhi kewajiban memasok pasar domestik sebesar 300.000 ton per bulan. Jadi ekspor CPO tidak berdampak ke pasokan dalam negeri.

Alhasil, dia menilai, kebijakan ini bisa meningkatkan produktivitas pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan mengoptimalkan hasil panen tandan buah segar (TBS) sawit petani. Apalagi ada kebijakan mengerek harga TBS jadi Rp 2.500 per kg dari saat ini Rp 1.800 per kg.

Persoalannya, pembukaan kembali ekspor CPO ini dilakukan pada saat harga minyak goreng masih tinggi. Menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Reynaldi Sarijowan, kini harga minyak goreng curah di kisaran Rp 16.000-Rp 17.000 per liter. Ia berharap, pemerintah melibatkan BUMN dalam pendistribusiannya agar harga turun dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 14.000 per liter.

 

Sumber: Harian Kontan

/by
,

4 Perbedaan Minyak Goreng Curah dan Minyak Goreng Kemasan

 

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap para pedagang minyak goreng mengganti kemasan minyak goreng curah dengan kemasan yang lebih baik.

Mendag Ingin Ganti Kemasan Minyak Goreng Curah

“Kami berharap minyak goreng curah itu tidak diplastik kiloan seperti ini. Karena memakai plastik ini tidak higienis, gampang tumpah, dan dibawanya tidak praktis,” kata Zulkifli saat kunjungi Pasar Cibubur, Kamis 16 Juni 2022. “Kami akan pikirkan kemasannya bagaimana agar bisa lebih baik lagi.”

Adapun harga kemasan untuk minyak goreng curah dengan plastik kiloan seharga Rp 50. Sedangkan plastik kemasan yang lebih baik diperkirakan harganya sebesar Rp 500.

Tingginya harga minyak goreng kemasan membuat masyarakat banyak yang mengeluh. Akibatnya masyarakat banyak yang beralih menggunakan minyak goreng curah. Lantas, apa perbedaan antara minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah?

Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini perbedaan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan premium:

1. Harga Lebih Murah

Dikutip dari llaman resmi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), harga minyak goreng curah bisa lebih murah dibandingkan harga minyak goreng kemasan premium. Hal ini dikarenakan minyak goreng curah tidak menggunakan merek dan kemasan.

2. Pendistribusian

Minyak goreng curah didistribusikan dari pabrik menggunakan drum berukuran 180 liter ke agen yang mengemasnya. Kemudian, minyak dikemas kembali dalam jerigen berukuran 10 liter hingga 20 liter. Selanjutnya, jerigen disalurkan ke pedagang eceran yang menjualnya kepada penjual dalam kemasan plastik. Minyak goreng curah biasanya dijual ke pasar tradisional, bukan pasar modern.

3. Proses Penyaringan

Minyak goreng curah merupakan minyak sawit yang sudah melalui tahap pemurnian (refining), pemutihan (bleaching) dan penghilangan bau (deodorizing). Perbedaan minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan pada dasarnya terletak pada penyaringannya. Minyak goreng curah mengalami satu kali penyaringan, sedangkan minyak goreng kemasan mengalami dua kali penyaringan. Berdasarkan persyaratan SNI, minyak goreng curah cenderung tidak memenuhi pada satu kriteria, yaitu syarat bilangan peroksida. Sedangkan minyak goreng kemasan mengalami dua kali penyaringan.

4. Uji Klinis

Semua minyak goreng kemasan premium telah teruji klinis oleh BPOM sehingga terjamin kualitasnya. Sehingga mingak goreng kemasan sudah dijamin aman digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Sedangkan minyak goreng curah, tidak ada yang bisa menjamin kualitasnya dengan berbagai paparan dan risiko kontaminasi yang bisa terjadi.

 

Sumber: Tempo.co

/by
,

Mendag Sebut Kemasan Migor Curah Rp 500, Pengusaha: Itu Mah Kertas Karet

 

Jakarta – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) kemarin melakukan blusukan ke Pasar Cibubur Jakarta Timur. Pada kunjungan kerja pertamanya sebagai Mendag, ia menyebut akan mengganti kemasan minyak goreng curah ke kemasan sederhana.

Zulhas mengklaim biaya kemasan migor curah sederhana adalah Rp 500. Meski ada tambahan biaya, dia menjamin harga minyak goreng curah tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp 14.000/liter.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memberikan komentar. Menurutnya ada kekeliruan angka yang disebutkan Mendag Zulhas.

“Dari mana dia dapat Rp 500? Nggak dapat, itu mah kertas karet mungkin salah ucap. Mungkin Rp 1.500 iya,” kata Sahat saat dihubungi detikcom, Jumat (17/6/2022).

“Siapa yang nginformasikan ke pak Zulhas. Pak Zulhas yang ngasih masukan menjerumuskan beliau. Bilangin ke pak Zulhas, tanya Sahat yang beginian, gitu loh. Jangan tanya orang lain, orang lain mah mencari popularitas,” tambahnya.

Sahat menjelaskan, usulan mengganti kemasan minyak goreng curah sudah ada sejak lama. Ia menyebut ide ini telah dimulai sejak periode Mari Elka Pangestu.

Sahat mengharapkan pemerintah benar-benar merealisasikan rencana ini. Dia berharap ada langkah nyata pemerintah dari rencana itu. Ia pun meminta pihak terkait untuk konsisten dan tidak berubah-ubah.

Dari keterangan Sahat, pihaknya sudah berbicara dengan pengemas terkait kemasan sederhana minyak goreng curah. Namun, ia disarankan untuk tidak menggunakan kemasan berbentuk bantal karena rawan bocor.

Sumber: Detik.com

/by
,

Zulkifli Hasan Jabat Mendag, GIMNI Komitmen Bantu Ketersediaan Minyak Goreng

 

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) berkomitmen mendukung program Kementerian Perdagangan RI yang sekarang dinakhodai Zulkifli Hasan. Salah satunya memastikan ketersediaan minyak goreng kepada masyarakat dengan harga terjangkau.

“GIMNI menyampaikan selamat atas pelantikan Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju. GIMNI siap mendukung program kerja Menteri Perdagangan dan berharap Industri Kelapa Sawit yang kita banggakan dapat terus tumbuh dan berkembang dalam hal memenuhi kebutuhan minyak nabati khususnya di dalam negeri dan juga pemenuhuan kebutuhan dunia,” ujar Bernard Riedo, Ketua Umum GIMNI, dalam keterangan tertulis, Kamis (16 Juni 2022).

Bernard juga mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan periode 2020-2022 yang telah banyak berkontribusi dan membantu membesarkan industri sawit selama ini.

“GIMNI akan senantiasa bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan kementerian lainnya untuk terus memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dengan harga terjangkau sesuai kebijakan pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, Bernard berharapa dapat mempererat kerjasama dengan pemerintah untuk memastikan kegiatan ekspor berjalan dengan lancar agar seluruh rantai pasok industri minyak kelapa sawit bisa beroperasi secara optimal dari hulu sampai hilir.

“Ekspor yang berjalan normal ini diharapkan akan menopang harga TBS petanj dapat terjaga dan adaanya penerimaan devisa hasil ekspor yang berkontribusi pada neraca perdagangan kita,” harap Bernard.

Presiden RI Joko Widodo resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan di Istana Negara, Rabu (15 Juni 2022). Zulkifli Hasan menggantikan pendahulunya Muhammad Lutfi.

“Sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan,” kata Presiden mengungkapkan alasannya menunjuk Zulkifli Hasan jadi Mendag seperti dilansir dari laman Setkab.go.id.

Presiden pun menekankan salah satu tantangan yang krusial di bidang perdagangan adalah pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan bagi masyarakat. Dalam menyelesaikan tantangan tersebut dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman lapangan untuk melihat langsung dan menyelesaikan persoalan yang ada.

“Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan ya, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,” ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

/by
,

Bea Keluar Ekspor CPO Naik, Begini Tanggapan GIMNI

 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan tarif bea keluar ekspor CPO dan produk turunannya. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98//PMK.010/2022 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang berlaku sejak 10 Juni 2022.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan meski ada kenaikan bea keluar (BK) ekspor CPO menjadi 288 US dolar namun Pungutan Ekspor (PE) turun menjadi 200 US dolar.

“Nah kemarin sudah dirubah PMK Nomor 98//PMK.010/2022 dari 200 US dollar naik ke 288 US dollar. Tapi PE dari 375 US dollar ke 200 US dollar. Jadi total kalau ekspor sekarang hanya 488 US dollar sebelumnya 575 US dollar jadi ada penurunan,” kata Sahat pada Kontan.co.id, Kamis (16/6).

 

Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa penurunan PE ditujukan untuk mempercepat kegiatan ekspor CPO dan turunannya. Hal ini juga mempertimbangkan tangki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang hingga saat ini masih penuh dari hasil panen Tadan Buah Segar (TBS) sawit.

Dengan penurunan PE harapannya pengusaha segera melakukan ekspor sehingga produktifitas TBS sawit kembali meningkat dan PKS juga dapat kembali menerima TBS petani.

“Tapi semua ini tujuannya supaya produk tangki kita segera kosong sehingga dengan kebijakan ini harapannya akan PKS bisa mulai ada pergerakan pengolahan TBS. Artinya TBS petani bisa diolah kembali, jadi ada aktivitas produksi TBS dapat maksimal,” tuturnya.

Selain itu kebijakan ini juga didorong agar ada kenaikan pada harga pada TBS petani ke level Rp. 2500 per kg. Dia menyebutkan sejak dibukanya kebijakan ekspor CPO pada 23 Mei 2022 lalu, harga TBS petani belum kembali normal. Saat ini harga TBS petani masih Rp. 1800 per kg.

Selanjutnya disinggung masalah minyak goreng, menurutnya kebijakan ekspor ini tidak akan berdampak pada stok dan harga minyak goreng dalam negeri.

 

Dijelaskannya bahwa pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri menggunakan skema DMO. Dan pengusaha diwajibkan memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu sebelum dapat melakukan ekspor.

Dia juga menyatakan bahwa pemenuhan DMO yang harus dipenuhi sudah melebihi kebutuhan nasional yaitu 300 ribu ton. Oleh karenanya kebijakan percepatan ekspor ini seharausnya tidak berdampak pada stok dan harga minyak goreng dalam negeri.

“Meski ekspornya sudah dibuka tapi saat ini ekspor CPO masih belum normal, pengusaha saat ini masih boleh ekspor sebanyak 1,5 juta ton dan hanya boleh 5 kali ekspor. Kita boleh kembali ekspor dalam jumlah yang normal jika harga minyak goreng menyentuh HET,” tambahnya.

 

Sumber: Kontan.co.id

/by