JAKARTA – Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diproyeksi meningkat 3,07 persen pada tahun depan.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan volume produksinya dapat mencapai 54,7 juta ton pada 2022 dari proyeksi tahun ini sebesar 53,07 juta ton.

Peningkatan tersebut didukung faktor cuaca yang membaik sehingga memungkinkan banyak pelaku usaha melakukan replanting.

“Karena ramalan cuaca relatif bagus dan sudah banyak yang mengalami replanting, bisa sampai 54,7 juta ton,” kata Sahat kepada Bisnis, Rabu (13/10/2021).

Serapan di pasar dalam negeri juga diproyeksikan tumbuh dari 18,5 juta ton tahun ini menjadi sekitar 20 juta ton pada 2022.

Namun, karena terbatasnya produksi CPO, dia menilai kemungkinan kinerja ekspor akan tertahan di level 36 juta ton, tidak tumbuh dari target pengapalan pada tahun ini dan belum bisa kembali ke posisi 2019 sebesar 37 juta ton.

 

“Jadi meningkatnya [ekspor] tidak begitu signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, 34 juta ton,” ujarnya.

Sementara itu, menurut catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi CPO pada Agustus 2021 mendapai 4,21 juta ton dan crude palm kernel oil (CPKO) sebesar 400.000 ton. Angka itu 4 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Juli 2021.

 

Sumber: Bisnis.com

 

 

Mulai 1 Januari 2022, peredaran minyak goreng sawit akan berubah dari bentuk curah kekemasan…. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh GIMNI kepada beberapa pengusaha migor sawit, bahwa adanya kemasan sederhana pada Migordari Sawit (MdS), timbul biaya tambahan berkisar Rp 1.300 – Rp 1.450 /liter di atas harga minyak goreng curah. Konsumen/ibu rumah tangga dan warung yang  selama ini biasa membeli minyak goreng curah, supaya mempersiapkan diriakan terjadinya perubahan edar ini.

 

 

 

Menghadapi perubahan edar Migor dari Sawit ( MdS)  tersebut, masyarakat luas perlu diberi informasi lapangan : apa saja yang terjadi didalam proses menggoreng, dan kenapa berbahaya bagi kesehatan manusia akibat penggunaan daur -ulang minyak jelantah. Proses menggoreng itu dibagi dalam 3 jenis, tergantung pada temperatur/lama penggorengan-nya, yaitu: a) Shallow Frying ( biasa disebut tumis-tumis , waktu singkat ); b) Regular Frying ( bisa menggoreng tempe, ikan dan lainnya ;  temperatur 90 – 120 der.Creatif lama  ).  dan c) Deep Frying ( biasa dipakai dalam industri makanan – Pop-Corn, French-Fries, Kentucky dan lain sebagainya dimana tempertaur diatas 170 der C, dan waktunya lama).

 

Selama penggorengan itu,  akan terjadi proses : oksidasi, hidrolisa&polimerisasi  yang padaakhir proses pengggorengan – apalagi minyak tersebut dipakai berkali-kali , maka minyak goreng ( berbasis tri-glycerida) mengalami perubahan kimiawi, dan triglycerida akan berubah bentuk menjadi “polar compounds” yang saling terikat oleh “polar covalent bonds” , dengan titik didih dibawah bahan utama didalam minyak goreng – triglycerida.

 

    Polar Compounds  itu akan tetap berada didalam minyak jelantah , tidak akan terpisah bila hanya diolah dengan penyringan/penjernihan warna biasa saja. Polar compounds ini bersifat TOXIN disebut HNE ( 4- hydroxyptrans2 – nonenal ) dan bila dikonsumsi , HNE itu akan bereaksi dengan DNA( =Deoxyribon Nucleic acid) dan RNA ( Ribo Nucleic Acid )……uji lapangan oleh Nurtisi Inggris di tahun 2016 -2017.

 

Cara termudah untuk melakukan pengujian minyak goreng – apakah murni dari pabrikan yang berasal dari minyak asli ( belum terpakai)  atau berasal dari jelantah, adalah berikut: ( berdasarkan uji-coba penulis di tahun 1981 -sewaktu jadi  Production Manager Foods di industri margarine/shortening/specialityfats dan minyak goreng ).

 

1) tuangkan minyak goreng keatas jelaga ( pan) dan panaskan selama 1-1,5 menit
2) buka kertas minyak dan posisikan diatas pan  berjarak sekitar  18- 20 cm diatasnya.
3) amati dalam waktu 3 menit, bila jumlah bercak atau titik-titik/spots pada kertas lebih

dari  10 units / 10 cm2……..maka minyak tersebut jelek ( banyak polar compounds yang mudah menguap……)

 

Kalau mau lebih teliti, pakailah metoda AOCS. untuk mengukur %-ase dari TPM ( Total Polar Materials  ) didalam minyak, sebagai basis mengukur kualitas migor yang umum dipakai dinegara-negara maju….Bila TPM diatas 20% ,maka pengedar minyak goreng itu bisa dikenaisanksi berat, karena dinyatakan sebagai pemberi racun pada masyarakat pengguna.

GIMNI
Executive Director.

 

 

 

 

 

JAKARTA – Pemerintah belum memastikan nasib kebijakan moratorium pemberian izin baru perkebunan kelapa sawit yang berakhir pada 19 September lalu. Sebelumnya, melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, Presiden Joko Widodo menunda pemberian izin operasi baru untuk perkebunan sawit dan memerintahkan kementerian/lembaga mengidentifikasi serta mengevaluasi kepatuhan perizinan sawit.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, Heru Tri Widodo, menyatakan belum bisa memberikan kepastian soal keberlanjutan moratorium perkebunan sawit. Dia beralasan bahwa kebijakan tersebut bersifat lintas kementerian dan lembaga, sehingga harus diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian. “Kementerian Pertanian sedang mengevaluasi perizinan dan produktivitas perkebunan sawit. Banyak yang sudah ditindaklanjuti,” ujar Heru kepada Tempo, kemarin.

Saat ini, Heru mengimbuhkan, Kementerian Pertanian sudah memiliki data tutupan luas perkebunan sawit nasional. Berdasarkan data terbaru, luas tutupan lahan sawit mencapai 16,381 juta hektare yang tersebar di 26 provinsi. Ia mengatakan data tersebut sudah dirinci secara tematik berdasarkan kepemilikan lahan—baik itu milik PT Perkebunan Nusantara, perkebunan besar swasta, maupun perkebunan rakyat. Selain itu, Kementerian Pertanian telah merekam data luas tutupan berdasarkan umur tanaman.

Heru menyebutkan, Kementerian Pertanian masih terus mendata perkebunan sawit rakyat melalui surat tanda daftar budi daya sejak 2019, serta mendata perizinan usaha perkebunan secara daring. Kementerian Pertanian juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam melakukan fasilitasi pembangunan kebun sawit masyarakat sebesar 20 persen.

Perkebunan kelapa sawit di Siak, Riau. Dok Tempo/Riyan Nofitra

Ia menambahkan, Kementerian Pertanian sudah melaksanakan program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani sawit, serta mempercepat sertifikasi sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020. Kementerian Pertanian, tutur Heru, kini mengetahui perusahaan-perusahaan sawit yang tidak mematuhi aturan.

“Kami mendapat tembusan dari beberapa provinsi dan kabupaten tentang perusahaan-perusahaan sawit yang dicabut izin usahanya karena tidak mematuhi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan,” tutur Heru.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat M. Sinaga menilai berakhirnya masa berlaku Inpres Nomor 8/2018 bukan berarti kebijakan moratorium otomatis berakhir. Menurut Sahat, apabila kebijakan tersebut diteruskan, pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas petani sawit. Ia mendorong pemerintah tidak lama-lama menggantung nasib kebijakan tersebut. “Moratorium perluasan lahan sawit akan memotivasi petani menaikkan produktivitas dan mengelola kebun secara ramah lingkungan,” ujar Sahat.

Juru kampanye Forest Watch Indonesia, Agung Ady Setiyawan, mempertanyakan sikap pemerintah soal kelanjutan moratorium karena hanya memberikan respons menggantung dalam beberapa kesempatan. Pemerintah, kata dia, selalu memunculkan pernyataan bahwa beberapa poin yang ada dalam Inpres 8/2018 sudah diakomodasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

“Ketidakjelasan ini akan berdampak pada komitmen pemerintah. Berarti tidak ada iktikad baik untuk melindungi hutan,” tutur Agung.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono berujar bahwa industri sawit sudah mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi perizinan dan penyelesaian tumpang-tindih perizinan dan kawasan hutan. “Ekspansi pengembangan baru sudah tidak ada. Kami berfokus pada peningkatan produktivitas,” tutur Joko.

Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono mengungkapkan, pengusaha menyerahkan keputusan moratorium kepada pemerintah. Dia menyebutkan, pelaku usaha lebih menaruh perhatian pada peningkatan produktivitas lahan. Selain itu, kata Eddy, Gapki membantu pemerintah dalam percepatan peremajaan sawit rakyat yang berujung pada peningkatan produktivitas nasional. “Anggota Gapki sama sekali tidak melakukan ekspansi. Kalaupun ada, tidak signifikan, karena hanya menyelesaikan perizinan yang sudah ada,” ujar Eddy.

 

Sumber: Koran.tempo.co

 

 

 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyebut moratorium lahan sawit penting untuk kejelasan berusaha.

Hal itu untuk menyelesaikan masalah lahan sawit yang berada pada areal hutan. Bila masalah tersebut belum selesai sementara moratorium berakhir maka akan ada ketidakjelasan jaminan berusaha. “Bila Moratorium itu di setop sekarang ini, jaminan berusaha sawit akan semakin tidak  terselesaikan,” ujar Wakil Ketua DMSI Sahat M Sinaga saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (19/9).

Sahat bilang, selama ini pemberian izin lahan sawit dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah seharusnya memahami lokasi lahan yang masuk dalam kawasan hutan.

Namun, bila ditemukan area lahan sawit yang masuk dalam kawasan hutan akan dikenai denda terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu ada moratorium hingga masalah lahan sawit dalam kawasan hutan rampung.

Selain itu, moratorium juga mendorong produktivitas sawit petani rakyat. Sehingga bila moratorium dihentikan akan dapat berdampak bagi pengembangan petani rakyat. “Areal petani smallholders untuk lebih produktif dan bisa bersertifikat ISPO akan makin jauh dari harapan,” terang Sahat.

Selain itu, Sahat menyebut masalah penting lainnya adalah terkait meningkatkan kapasitas petani rakyat. Sehingga ke depannya daya tawar petani rakyat dapat semakin meningkat.

 

 

Sumber: Kontan.co.id