,

Konsisten Kembangkan Bahan Bakar Berbasis Minyak Sawit, Tiga Tokoh Peroleh Penghargaan DMSI

InfoSAWIT, JAKARTA – Untuk kali pertama Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), selaku induk dari seluruh asosiasi di sektor hulu sampai hilir sawit, memberika penghargaan terhadap beberapa tokoh penting dalam pengembangan sumbsr energi berbahan baku minyak sawit.

Ketiga sosok itu, pertama, Prof Subagjo sebagai Inventor Katalis Bagi Indonesia,  lantas kedua, Dr. Tatang Hernas Soearwidjaja, memperoleh penghargaan sebagai Promotor Pemanfaatan Biodiesel, kemudian ketiga, Ir. Sahat M Sinaga, memperoleh penghargaan sebagai Promotor Pengembangan Industri Biohidrokarbon.

Dikatakan Ketua Panitia Penghargaan DMSI, Prof Tien R Muchtadi, penghargaan itu diberikan lantaran ketiga sosok itu telah berjasa sangat besar dalam pengembangan industri biodiesel dan biohidrokarbon di Indonesia.

Misalnya saja Prof Subagjo, yang sudah melakukan penelitian katalis bersama timnya di Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis ITB semenjak tahun 1983 dan telah menghasilkan enam jenis katalis yang terbukti berfungsi baik.

Katalis pertama yang dibuat berbasis besi oksida sebagai absorben gas II2S dinamai PIMITBl. Penggunaannya untuk desulfurisasi gas alam. Pada 2004, Prof Subagjo bersama rekannya, Makertihartha dan Melia Laniwati, menemukan formula katalis yang dinamai PK100 HS, untuk hidrotriting (hydrotreating) nafta (NHT).

Uji coba skala pilot di Pusat Riset dan Teknologi Pertamina menggunakan 100 gram katalis menunjukkan hasil lebih baik daripada katalis komersial. Dari sinilah katalis itu dijuluki katalis ”merah putih” pertama. “Kehadiran inovasi katalis “Merah Putih” ini memegang peran penting bagi kemandirian teknologi tanah air,” tutur Prof Tien dalam sambutannya pada acara Penyerahan Penghargaan DMSI, yang diikuti InfoSAWIT, Rabu (26/8/2020)

Menindaklanjuti temuan tersebut, Masyarakat Biohidrokarbon yang diketuai oleh Ir. Sahat M. Sinaga, berusaha mengembangkan apa yang telah dihasilkan oleh ITB yaitu Katalis Merah Putih. Dengan terciptanya Katalis Merah Putih ini Indonesia tidak perlu lagi mengimpor minyak bumi setiap tahun,

Lantaran, Industri katalis ini akan mendorong untuk menuju kemandirian energi. Dari hasil riset, selain memiliki harga yang lebih ekonomis serta hemat energi, minyak dari kelapa sawit ini juga menghasilkan gasolin yang lebih baik dibandingkan fosil.

Sementara peran sosok Dr. Tatang Hernas Soerawidjaja, dalam pengembangan bahan bakar berbasis minyak sawit atau kerap dikenal biodiesel juga tidak bisa dianggap sepele, lantaran peran sentralnya dalam mendorong pengembangan biodiesel sawit semenjak 2010 dengan membentuk Forum Biodiesel Indonesia dan pada 2012 aktif membentuk Ikatan Ahli-ahli Bioenergi Indonesia (IKABI).

“Banyak paparan Dr. Tatang yang membahas mengenai proses pengembangan biodiesel sawit nasional,” kata Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Derom Bangun, dalam sambutannya saat acara Penyerahan Penghargaan DMSI.

Dengan jasa yang sudah diberikan oleh ketiga sosok tersbut, maka kata Derom, sudah sewajarnya DMSI memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, lantaran dari ketiga sosok itu dihasilkan pengembangan biodiesel sawit yang bermanfaat bagi ekonomi bangi bangsa dan masyarakat.

“Melihat upaya mereka dalam mengembangkan sawit sebagai bahan bakar nabati yang sesungguhnya, maka kami perlu untuk memberikan penghargaan sebagai bentuk penghormatan atas hasil kerja yang telah dilakukan untuk industri kelapa sawit nasional,” tandas Derom. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

DMSI Serahkan Penghargaan Kepada 3 Inovator Sawit

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyerahkan penghargaan kepada 3 inovator dan tokoh di bidang kelapa sawit. Mereka adalah Prof. Dr. Ir. Subagjo, Dr. Ir. Tatang Hernas Soerawidjaja, dan Ir. Sahat Sinaga.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi DMSI kepada para tokoh yang mengembangkan inovasi di bidang perkelapasawitan. Dengan penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi dan memajukan industri,” ujar Prof. Tien R Muchtadi, Ketua Panitia Penghargaan DMSI, Rabu (26 Agustus 2020). Penghargaan ini diberikan secara virtual kepada 3 tokoh tersebut.

Derom Bangun, Ketua Umum DMSI, mengatakan pemberian penghargaan ini merupakan kegiatan perdana DMSI kepada para tokoh yang berkontribusi terhadap industri kelapa sawit. merka menunjukkan istimewa sekali untuk kemajuan biodiesel dan biohidrokarbon itu kita lakukan hari ini dan semoga pengharggan ini mendorong tokoh dan peneliti di tempat lain uutk menunjukakn pencapaian bagi bangsa.

“Kami harapkan bisa memberikan dampak luas bagi masyarakat dan industri minyak sawit pada khususnya. Karena DMSI menaungi asosiasi dari hulu sampai hilir. Kami berikan perhatian besar kepada sektor hulu, menengah, sampai hilir. Ke depan, akan ada penghargaan bagi pengembangan riset di bidang hulu seperti benih dan lainnya,” ujar Derom.

Derom menjelaskan bahwa penghargaan kepada Prof. Subagjo diberikan penghargaan atas kerja kerasnya dalam menghasilkan katalis. Penelitian katalis ini telah dikembangkan semenjak 1982 dan  berhasil dijalankan semenjak tahun lalu.

“Pemakaian katalis merahputih untuk konversi dari minyak sawit kepada biofuel itu pencapaian besar,” ujarnya.

Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada Dr. Tatang Hernas merupakan apresiasi atas perannya kepada pengembangan biodiesel.

Penghargaan kepada Ir. Sahat Sinaga diberikan atas kontribusi dan kerja kerasnya terhadap pengembangan hilir sawit. Dijelaskan Derom Bangun bahwa inisiatif Sahat Sinaga bersama timnya dalam pengembangan biohidrokarbon juga berdampak positif kepada sawit.

rpt

Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri RI, memberikan apresiasi tinggi atas penghargaan kepada tiga tokoh sawit ini. Penghargaan ini dapat memberikan semangat luar biasa kesejahteraan petani dan stakeholder demi rantai pasok sawit kesejahtwraan. Terima kasih atas daya juang dan pengabdian. “Usia bukan hambatan bagi bapak-bapak untuk bisa kontribusi positif. Berikan keteladanan dan kepelopopran demi kemajuan minyak sawit Indonesia,” ujar Mahendra.

Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Kemenristek/BRIN, Prof. Ismunandar  mengakui katalis merah putih yang dikembangkan Prof. Subagjo juga menginspirasi penelitian lain. Sebagai contoh, vaksin merah putih yang sekarang dalam proses penelitian.

Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Musdhalifah Machmud mengakui kerja keras ketiga tokoh tersebut telah dirasakan kontribusinya oleh pemangku kepentingan industri sawit. “Bagi saya, mereka semua ini adalah guru,” pungkas Musdhalifah.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Bapok, Mendag: Sinergi Kemendag-Polri Wujud Kehadiran Pemerintah

Jakarta, 25 Agustus 2020 – Sinergi Kementerian Perdagangan dan Kepolisian RI (Polri), khususnya Satuan Tugas (Satgas) Pangan berhasil menjaga kelancaran pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok (bapok) kepada masyarakat, di tengah kondisi cuaca ekstrem dan pandemi Covid-19 pada tahun ini. Sebagai bentuk apresiasi yang mendalam, Kementerian Perdagangan memberikan piagam kepada Satgas Pangan hari ini, Selasa (28/8) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. Piagam diserahkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto kepada Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Selain Polri, apresiasi juga diserahkan kepada 22 perusahaan pemerintah dan asosiasi pelaku usaha. Perusahaan dan asosiasi tersebut yaitu Perum Bulog, Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), Asosiasi Pedagang Gula Indonesia (APGI), Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia (AIMMI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo), Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), Asosiasi Pengusaha Impor Daging Indonesia (Aspidi), Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI), Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (Nampa), Pinsar Indonesia, Pinsar Petelur Indonesia, Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (GAPPI), Gabungan Organisasi  Peternak Ayam Indonesia (GOPAN), Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI), Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), dan Asosiasi Agribisnis Cabe Indonesia (AACI).

“Penyerahan piagam ini merupakan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih Kementerian Perdagangan terhadap Polri, khususnya Satgas Pangan dan pelaku usaha atas sinergi yang berjalan baik dalam menjaga stok, distribusi, dan harga bapok tahun ini. Sinergi Kementerian Perdagangan dan Polri ini juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi rakyat Indonesia. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku usaha yang telah mendukung pemerintah,” jelas Mendag Agus.

Mendag menyampaikan, pandemi Covid-19 berdampak sangat besar terhadap berbagai sektor usaha. Namun demikian, di tengah pelemahan ekonomi dunia pada kondisi pandemi Covid-19 kinerja perdagangan Indonesia mengalami suplus USD 8,75 miliar.

“Di tengah pandemi dan memasuki era new normal seperti saat ini, banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan cepat, baik oleh Pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. Kinerja perdagangan Indonesia ke dunia pada periode Januari—Juli 2020 mengalami surplus sebesar USD 8,75 miliar patut kita syukuri sebagai suatu capaian bersama di tengah pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia,” jelas Mendag.

Mendag mengungkapkan, perlambatan perekonomian juga dirasakan para pedagang di pasar rakyat yang umumnya mengeluhkan kondisi relatif sepi dan adanya penurunan omzet. Pasar merupakan salah satu denyut perekonomian suatu daerah. Untuk itu, Kemendag telah melakukan langkah-langkah pemulihan aktivitas ekonomi di pasar rakyat melalui penerapan protokol kesehatan.

Pedagang harus tetap mencari nafkah dengan berdagang dan petani serta nelayan pun harus menyalurkan hasil panen dan tangkapannya ke pasar, karena itu untuk membantu pemulihan aktivitas ekonomi di pasar

rakyat, Kemendag mendorong pasar rakyat agar tetap dibuka saat pandemi dengan mengedepankan protokol kesehatan. Selain itu, Kemendag melakukan realokasi serta re-focusing anggaran, salah satunya untuk  program pasar rakyat dan UMKM,” jelas Mendag.

Sebelumnya, Kemendag juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 pada 28 Mei 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi COVID-19 dan New Normal tentang protokol kesehatan di Pasar Rakyat, Ritel Modern, Pusat Perbelanjaan, Restoran, hingga tempat hiburan.

Di sisi lain, lanjut Mendag, untuk membantu mempertahankan daya beli masyarakat, Kemendag juga bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapok. Hal ini untuk mendukung pencapaian target inflasi yang terkendali pada kisaran 3 persen. Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapok, Kemendag telah melakukan beberapa kali operasi pasar dan pengawasan kegiatan perdagangan di beberapa daerah.

Menurut Mendag, tugas ini merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi dan kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha bapok. Berbagai kebijakan dan langkah stabilisasi harga bapok yang dilakukan akan berjalan dengan efektif jika didukung seluruh pihak.

“BUMN sebagai operator kebijakan, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Satgas Pangan sebagai pihak penegak hukum dan pengawas kelancaran distribusi, pelaku usaha produksi dan distribusi sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses perdagangan barang, serta masyarakat. Diharapkan sinergi yang sudah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depan,” jelas Mendag.

Sementara Kabareskrim Listyo menyampaikan, ketersediaan stok dan stabilitas harga bapok harus terus dijaga karena kelangkaan stok dan kenaikan harga pangan dapat menimbulkan keresehan di masyarakat, terutama pada hari-hari besar keagamaan nasional. Apalagi saat ini kita tengah dihadapkan pada situasi pandemic Covid- 19.

“Untuk itu, kami akan terus mendukung Kementerian Perdagangan dalam menjaga stok dan stabilitas harga bapok. Kami juga selalu siap bersinergi dengan Kementerian Perdagangan agar masyarakat bisa mendapatkan bapok dengan harga terjangkau,” jelas Listyo.

Selain itu, Listyo juga mengungkapkan bahwa menjaga stabilitas harga bapok merupakan tugas bersama. “Pengawasan terhadap stok dan harga bapok perlu terus dilakukan. Hingga saat ini, kami juga mendapatkan informasi bahwa stok bapok cukup dan harga terus terjaga,” imbuh Listyo.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto berharap penghargaan ini dapat menjadi perekat yang lebih kuat tali kerja sama antara Polri, Kementerian Perdagangan, dan pelaku usaha. Selain itu, dapat menjadi pemicu semangat untuk terus bekerja sama.

“Diharapkan Kemendag, Polri, kementerian/lembaga, Institusi pemerintah lainnya, serta pelaku usaha dapat senantiasa bersinergi dan bekerja sama agar tercipta iklim usaha yang kondusif. Selain itu, dapat tetap menjaga rasa aman di masyarakat, khususnya dalam sektor pangan di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini,” tutup Suhanto.

 

Sumber: Allrelease.id

,

Cocok untuk Pertamina, Pabrik Sawit Petani Disarankan Produksi IVO

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Keinginan petani mendirikan pabrik sawit ternyata mendapatkan dukungan berbagai pihak. Petani disarankan menghasilkan minyak sawit yang dapat dipakai memenuhi kebutuhan green fuel Pertamina. Sahat Sinaga, Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia, Sahat Sinaga, Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia, menuturkan lahirnya katalis merah putih yang dikembangkan Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan potensi besar bagi pabrik sawit petani. Pabrik sawit petani sebaiknya  memilih jenis produk minyak sawit untuk kebutuhan energi dan bahan bakar.

Ia menyarankan supaya pabrik petani menghasilkan minyak sawit jenis Industrial Vegetable Oil (IVO). Dengan memilih produksi IVO, petani tidak perlu pusing memikirkan tingginya asam lemak bebas atau free fatty acid. Selama ini, buah petani kurang dihargai bagus karena persoalan asam lemak bebas tersebut. Adapun penyebab tingginya asam lemak bebas yaitu tingkat kematangan buah, buah terlambat dikirim ke pabrik, dan pemanenan yang kurang bagus. Alhasil petani tidak lagi kelimpungan memikirkan masalah tersebut.

Benefit lain IVO adalah traga oil mill lebih efisien, biaya produksi rendah, dan menjaga harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit petani. “Kalau pabrik petani hasilkan IVO dapat memasok kebutuhan Pertamina dan pembangkit listrik PLN,” jelas Sahat Dialog Webinar Sesi Kedua UMKM Sawit bertemakan Peluang Pengembangan Mini CPO Plant bagi UMKM Sawit yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Jumat (14/8/2020)..

Ia mengatakan teknologi pabrik sawit petani sebaiknya tidak menggunakan teknologi usang. Pakailah teknologi terkini dan disesuaikan kondisi geografis kebun petani. Dalam mengelola pabrik, pengurus koperasi/kelompok tani disarankan menggunakan tenaga professional.

“Supaya pabrik berhasil, manajemen pabrik sebaiknya dikelola profesional. Bukan pengurus koperasi yang mengelola pabrik,” ujar Sahat.

Disarankan pula perkebunan sawit milik petani berada dalam satu entitas korporasi dengan pabrik sawit. Kerapihan manajemen ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pabrik sawit.

Sahat mengatakan Pertamina tidak perlu pusing mencari bahan baku untuk green fuel. Lantaran, pabrik sawit petani dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang ini, perkebunan sawit petani mencapai 41% dari total luas perkebunan sawit 16,3 juta hektare di Indonesia.

Pada Juli kemarin, Nicke Widyawati, Dirut Pertamina mengusulkan dibuat aturan domestic market obligation (DMO) minyak sawit untuk menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina. Pasalnya, Pertamina sedang mengembangkan produk bahan bakar berbasis sawit seperti D100, bioavtur, dan green gasoline.

Dijelaskan Nicke bahwa perluasan program B30 menjadi D100 serta inovasi green fuel akan meningkatkan kebutuhan CPO di dalam negeri. Dikhawatirkan peningkatan ini  akan mendongkrak harga CPO

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Pabrik Sawit Petani Solusi Rantai Pasok Efisien dan Peningkatan Kesejahteraan

Agrofarm.co.id-Pengembangan pabrik sawit petani baik skala kecil dan besar diharapkan mengefisienkan rantai pasok sehingga dapat mengerek harga beli TBS. Dengan mengelola pabrik sendiri, petani maupun kelompok tani bisa memperoleh perlakuan harga TBS yang adil dan transparan.

Samsul Bahri, Ketua KUD Sawit Makmur, menjelaskan bahwa berdirinya pabrik ini bertujuan membantu petani menjual hasil panennya. Selama ini, mereka kesulitan memasarkan hasil panen ke pabrik kelapa sawit terdekat karena pabrik yang ada mengutamakan hasil dari kebun inti dan plasma sendiri.

“Ketika bermitra dalam penjualan Buah Sawit (TBS) petani kepada pabrik sawit yang berada di sekitar Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kendala yang dihadapi saat musim panen raya disitulah buah petani selalu dinomorduakan sehingga merugi. Hal tersebutlah yang mendasari (KUD) mendirikan pabrik sawit petani sesuai anjuran pemerintah daerah melalui dinas perkebunan provinsi dan kabupaten,” ungkap Samsul dalam Dialog Webinar Sesi Kedua UMKM Sawit bertemakan Peluang Pengembangan Mini CPO Plant bagi UMKM Sawit yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Jumat (14/8/2020).

Adapun pembicara yang hadir antara lain Antarjo Dikin (Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI), Sahat Sinaga (Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia ), dan Dr. Donald Siahaan (Peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit).

Dialog ini dibuka Dr. Rusman Heriawan, Redaksi Ahli Majalah Sawit Indonesia, yang menjelaskan bahwa ada hubungan linier antara luas perkebunan sawit dengan jumlah pabrik kelapa sawit karena semakin luas lahan maka produksi TBS semakin tinggi sehingga butuh pabrik sawit dalam jumlah banyak. Sebagai contoh, Provinsi Riau memiliki luas lahan sawit 3,38 juta hektare dengan jumlah pabrik 181 unit.

Dikatakan Rusman Heriawan bahwa pembangunan pabrik sawit merupakan gagasan bagus dengan mempertimbangkan sejumlah aspek dan tantangan. “Definisi mini plant atau pabrik mini harus diperjelas lagi berapa kapasitas olah TBS-nya. Apakah kapasitas cukup 20 ton TBS per jam, ukuran kapasitas ini harus didiskusikan bersama,” ujar Rusman.

Ia melanjutkan pabrik sawit petani sebaiknya memperhatikan keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya. Pengalaman menunjukkan tidak mudah bertahan menjaga keberlanjutan pabrik. Ada dua aspek penting keberlanjutan pabrik yaitu produksi dan pasar. “Disinilah studi kelayakan sangat dibutuhkan sebelum pabrik dibangun. Jangan sampai sebatas semangat saja,” kata Wakil Menteri Pertanian periode 2011-2014.

Samsul Bahri menyebutkan bahwa pabrik yang sedang dibangun petani di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berkapasitas 45 ton TBS per jam. KUD Sawit Makmur menggandeng mitra dalam pembangunan pabrik yang membutuhkan investasi investasi sekitar Rp 200 miliar.

“Dalam kerjasama ini, saham yang dimiliki KUD Sawit Makmur sebesar 30% dan 70 persen milik mitra kami. Akhir tahun ini, pabrik bisa commissioning. Pabrik ini bertujuan menyejahterakan petani di wilayah kami,” bebernya.

Sahat Sinaga, Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia, menuturkan lahirnya katalis merah putih yang dikembangkan Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan potensi besar bagi pabrik sawit petani. Disarankan Sahat dengan harga sawit berfluktuasi tinggi maka kebun dan pabrik berada dalam satu entitas. Selain itu, harus dilihat juga pilihan teknologi pabrik sawit untuk disesuaikan kondisi kebun.

Dengan berkembangnya pasar CPO, dijelaskan Sahat, pabrik petani harus dapat memilih produk yang akan dihasilkan. Jenis produk yang dapat dikembangkan adalah Industrial Vegetable Oil (IVO) dengan beragam benefit antara lain traga oil mill lebih efisien, biaya produksi rendah, dan dapat dipakai untuk kepentingan sektor energi antara lain pembangkit listrik dan Pertamina.

“Supaya pabrik berhasil, manajemen pabrik sebaiknya dikelola profesional. Bukan pengurus koperasi,” ujar Sahat.

Antarjo Dikin, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, sangat mendukung berdirinya pabrik sawit petani di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Namun demikian memang harus diperhatikan sejumlah aspek pendukung seperti perizinan dan pembiayaannya.

“Pabrik sawit petani perlu memerhatikan aspek lingkungan dan sustainability, sehingga tidak terjadi persoalan limbah. Ini perlu menjadi perhatian,” kata dia.

Dr. Donald Siahaan menyebutkan format kelembagaan pabrik haruslah berbentuk korporasi bukan UMKM. Karena ini berkaitan ukuran kapasitas pabrik skala komersil idealnya di atas 30 ton TBS/jam. Disinilah perlu konsep baru pabrik sawit petani yaitu bahan baku berondolan dengan produk akhirnya tidk lagi CPO. Selain itu, lokasi pabrik tidak jauh dari industri energi maupun Kesehatan. Bantolo

 

Sumber: Agrofarm.co.id

,

GIMNI Usul 2 Lokasi Baru sebagai Kawasan Food Estate, Daerah Mana?

JAKARTA — Industriawan merespons positif pemilihan Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara sebagai lokasi pengembangan kawasan industri pangan atau food estate. Namun, setidaknya masih ada dua lokasi lagi yang dinilai cocok menjadi kawasan pengembangan food estate.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menilai pemilihan Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara tepat lantaran berada di utara garis khatulistiwa yang memiliki intensitas cahaya lebih tinggi. Walakin, asosiasi menilai seharusnya Aceh dan Papua juga dipilih menjadi daerah pengembagnan food estate.

“Ada dua faktor yang menjadi perhatian [pemilihan wilayah food estate] yakni cuaca dan lahan. Saya lihat Presiden sudah mendapat masukan yang bagus, tapi kenapa Aceh tidak dimasukkan?” ujar Ketua Umum GIMNI Sahat SInaga kepada Bisnis, Senin (17/8/2020)

Menurutnya, Aceh memiliki kelebihan waktu musim panas yang lebih panjang hingga 4 bulan dari daerah lainnya. Tanaman seperti padi dan tebu tepat untuk dikembangkan di sana.

Sementara itu, Papua dipilih untuk pemerataan ketersediaan pangan di wilayah timur.

Sahat menilai penambahan Aceh dan Papua dapat menurunkan konsentrasi populasi di Pulau Jawa. “Ini salah satu side effect yang baik dengan [adanya pengembangan] food estate.”

Oleh karena itu, Sahat menyatakan bahwa pemerintah juga harus mulai mendorong digitalisasi pada sektor pertanian. Dia mengamati tren tenaga kerja global saat ini sudah sangat efisien berkat digitalisasi, bahkan di sektor pertanian.

Sahat menilai minimnya digitalisasi merupakan salah satu faktor minimnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong kesejahteraan petani lokal.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Jualan Kode Bahan Bakar Diesel

Pekanbaru, Gatra.com – Uji coba Biodiesel(B)50 itu belum terlalu lama, Januari tahun lalu. Satu dari dua unit Innova automatic keluaran 2018 yang sama-sama bersilinder 2.4, dicekoki B50 dan satu lagi B20.

Kedua mobil ini digeber Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Sumatera Utara (Sumut) dari kantornya menuju kawasan Riset Perkebunan Nusantara (RPN) Bogor Jawa Barat (Jabar) dan balik lagi ke Medan. Kalau dihitung-hitung, dua Innova tadi sudah melintasi jalanan sejauh 5000 kilometer.

Hasilnya, Fitback Injection Innova yang memakai B50 masih stabil, masih di angka 0,0. “Artinya, enggak ada kotoran pada injection meski sudah menempuh jarak 5000 kilometer,” kata Teknical Leader Auto2000 Amplas Medan, Andiarto. Kebetulan dua mobil itu diservice di sana, setelah sampai lagi di Medan.

B50 yang dipakai Innova tadi, untuk 100 liter, butuh campuran 37,5 liter biodiesel (B100) dan 62,5 liter biodiesel komersil (B20).

B50 ini sudah punya Cetane Number (CN) 60, jauh di atas CN yang disyaratkan oleh Standard Nasional Indonesia (SNI), 51. Lantas, B50 ini tahan pada suhu minus dua derajat celcius.

Lantas, untuk Fatty Acid Methyl Ester (FAME) nya, B50 bisa mencapai 99 persen massa, padahal SNI hanya mensyaratkan 96,5 persen massa.

Pertengahan bulan lalu, Pertamina juga melakukan uji coba. Namanya D100 alias Green Diesel. Bahan bakar diesel ini diolah dari Crude Palm Oil (CPO) memakai teknologi Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO).

Habis itu diolah lagi pakai katalis “Merah Putih” dengan teknologi Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA). Pertamina kemudian menyebut kalau hasil akhir dari semua proses itu adalah Green Diesel dan ini yang pertama di Indonesia.

Hanya saja, pada Innova keluaran 2017 yang dijadikan kendaraan uji coba untuk menempuh jarak 200 kilometer itu, Pertamina justru membikin campuran 30 persen FAME, 50 persen Dexlite dan 20 persen D100.

Sayang, lebih dari sepeken Gatra.com melayangkan pertanyaan seputar campuran uji coba tadi, berapa duit yang dihabiskan untuk menghasilkan satu liter D100 dan se ekonomis apa D100 itu, Pertamina tak kunjung memberikan jawaban.

Tapi kemudian, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengatakan, proses produksi D100 di kilang Pertamina Dumai menggunakan bahan baku RBDPO lantaran kilang di sana tidak didesign untuk tahan asam.

“Proses produksinya pada tekanan yang sangat tinggi supaya injeksi Hidrogen yang dimasukkan dengan mudah menarik molekul O dan H dari dalam minyak sawit. Jadi, tinggallah elemen gugus C dan H. Itulah makanya hasilnya sama dengan solar minyak bumi yang juga mengandung C dan H,” katanya kepada Gatra.com pekan lalu.

Bedanya dengan solar kata Sahat, CN D100 berada di angka 79. Sementara solar yang biasa dibeli di SPBU, CN nya cuma 55.

“Biar bisa dipakai di mobil solar yang umum di jalanan CN D100 ini diturunkan. Itulah makanya dicampur dengan FAME dan Dexlite. Kalau CN nya enggak diturunkan, enginenya bisa meledak,” terangnya.

Sahat juga menyebut kalau memproduksi FAME tidak sama dengan D100,”Katalisnya dan prosesnya beda. Membikin FAME, itu menambahkan metanol ke dalam minyak sawit memakai katalis Na-methoxide. Itulah makanya disebut bahan bakar oxygenate. FAME ini menghasilkan produk samping bernama glycerine. Sementara D100, menambahkan Hidrogen untuk membuang oxygenate nya. Produk sampingnya adalah LPG dan Air,” Sahat merinci.

Bagi Sahat, munculnya D100 adalah menjadi bukti bahwa Indonesia tidak lagi perlu mengeluarkan duit sekitar $US 450 juta-500 juta untuk membeli peralatan kilang D100 dari luar negeri.

“Indonesia sudah menunjukkan kemampuan yang mandiri dan menguasai teknologi katalis untuk menghasilkan D-100 itu. Ini sudah cukup bagi Indonesia untuk membuktikan ke dunia luar kalau Pemerintah mau mendukung kemampuan bangsa sendiri, untuk membuat rancang-bangun kilang hydrotreating seperti yang di Dumai, untuk menghasilkan D100,” ujarnya.

Hanya saja Researching Of Engineering & Environmental Management Technology PPKS Medan, Muhammad Ansori Nasution menyebut, secara teknologi, Indonesia pasti bisa membikin D100 lantaran di luar negeri, sudah ada perusahaan yang bisa membikin itu, katakanlah Neste Oil yang berbasis di Espoo, Finlandia.

“Katalis juga bisa kita bikin. Tapi secara kajian ekonomi, D100 itu dipertanyakan. Sebab sebesar Neste saja masih mengejar insentif dari PBB. Insentif itu dikejar dengan alasan telah bisa menurunkan emisi carbon. Mengejar insentif ini mengindikasikan kalau membikin Green Diesel itu hight tech dan mahal. Makanya membikin refinery minyak bumi pun, berat. Biodiesel saja yang cukup murah, masih kempang kempis, masih butuh insentif,” katanya kepada Gatra.com, Selasa (4/8).

Tapi meski harus mengeluarkan insentif untuk membikin biodiesel tadi kata doktor jebolan University Of Tsukuba Jepang ini, minimal duit Indonesia enggak meluber keluar negeri untuk membeli solar.

“B50 sudah kita coba, enggak ada masalah. Malah lebih bagus dari Dexlite. Kalaupun ada masalah, paling pada filter minyak mobil. Kalau pakai B50, filter harus karet sintetis, tidak karet alami. Kewajiban vendor mobil lah menyesuaikan diri. Ini bargaining bagi Indonesia. Alhamdulillah, sampai sekarang saya pakai B50, apalagi saat keluar kota,” katanya.

Lantas kenapa B50 terkesan senyap? “B50 bukan terkendala pada teknis, tapi justru bahan baku. Produksi CPO kita hanya 46 juta ton pertahun. Kalau B50 dipakai, kita butuh CPO 15 juta ton pertahun. Ini sama dengan sekitar separuh dari jumlah CPO yang diekspor. Kalau B50 segera diberlakukan, harga CPO Indonesia akan aman dan ini akan sangat berdampak positif kepada petani,” ujarnya.

Membikin Biodiesel kata lelaki 42 tahun ini, tidak serumit dan semahal membikin D100. “Sejak tahun ’90 an kami sudah punya pabrik biodiesel. Sudah bisa memproduksi sekitar 3.300 liter perhari. Pabrik semacam ini bisa diadopsi petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Biodieselnya bisa dijual langsung ke kilang-kilang Pertamina yang ada. Tentu ini akan membikin petani naik kelas, enggak lagi hanya sekadar menjual Tandan Buah Segar (TBS),” katanya.

 

Sumber: Gatra.com

,

Pabrikan Dorong Ekspor Guna Selamatkan Utilitas

JAKARTA – Asosiasi Produsen Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyatakan pabrikan petrokimia akan mendorong kinerja ekspor pada semester II/2020 untuk meningkatkan utilitas pabrikan.

Inaplas mendata utilitas industri hulu petrokimia, yakni olefin dan aromatik, masih stabil di kisaran 90-95 persen pada Mei 2002. Namun demikian, angka tersebut anjlok ke level 75 persen pada akhir semester II/2020.

Adapun, utilitas industri hilir petrokimia atau plastik pada awal kuartal II/2020 berada di posisi 70 persen. Pada akhir semester I/2020 hingga saat ini, angka tersebut kini turun ke posisi 60 persen.

“[Peningkatan utilitas] itu tergantung [masing-masing] korporasi apakah mereka bisa membuat pasar ekspornya jalan. Kalau ekspornya bagus pada kuartal III/2020, [utilitas industri petrokimia] bisa naik ke level 80-85 persen,” ujar Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono kepada Bisnis, Senin (27/6/2020).

Selain peningkatan kinerja ekspor, Fajar menyampaikan cara lain yang bisa digunakan adalah perubahan pengaturan mesin produksi untuk melayani industri lain. Fajar mencontohkan kolaborasi yang dapat dilakukan antara industri minyak nabati dan industri kemasan oli.

Di sisi lainnya, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) akan mendorong kinerja ekspor minyak goreng ke negara-negara di Afrika bagian timur dan Pakistan. Namun demikian, peningkatan kinerja tersebut masih terhalang oleh tingginya pajak impor produk kemasan berukuran besar.

“Itu masalah komunikasi saja. [Industri kemasan oli] tinggal merubah pengaturan saja, gampang. Value network ini yang [juga] harus dikembangkan. Bahan baku ada, mesin ada, cetakan ada,” ujarnya.

Adapun, permintaan plastik terbesar dimiliki oleh industri kemasan yakni mencapai sekitar 2,2 juta ton per tahun atau mengolah sekitar 40 persen total produksi plastik nasional. Sementara itu, industri pengguna plastik seperti otomotif dan komponen konstruksi hanya mengolah 18,2 persen dari total produksi plastik atau sekitar 1 juta ton.

Sebelumnya, Ketua Umum Gimni Sahat Sinata menyampaikan saat ini permintaan produk hilir minyak nabari sedang tinggi pada negara dengan pendapatan per kapita rendah. Sahat memberikan contoh seperti negara-negara yang ada di Afrika bagian timur.

Menurutnya, kebanyakan negara di daerah tersebut cenderung mengimpor minyak nabati dalam produk jadi ketimbang bahan baku. Pasalnya, negara-negara tersebut tidak memiliki refinery pengolahan minyak sawit mentah (CPO).

Maka dari itu, Sahat mengusulkan setidaknya dua saran kepada pemerintah untuk meningkatkan volume ekspor produk hilir minyak nabati. Pertama, pengurangan pajak kemasan plastik impor.

 

Sumber: Bisnis.com

,

GIMNI keberatan Spent Bleaching Earth (SBE) dikategorikan limbah B3

 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA, Kalangan industri sawit meminta Spent Bleaching Earth (SBE) tidak dikategorikan limbah B3. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mempertanyakan alasan SBE dikategorikan Limbah B3 melalui PP Nomor 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasalnya, bahan dasar SBE berasal dari  bleaching earth berupa material Non-B3 dan minyak sawit, seperti juga umumnya dipakai vegetable oil (minyak nabati) lain yang dimurnikan.

Hal lain yang menjadi keprihatinan adalah industri pemurnian minyak sawit di seluruh dunia  pengolahan minyak nabati menjadikan material SBE tidak masuk kategori limbah B-3. SBE bukan limbah  melainkan produk samping yang mempunyai nilai karena SBE dapat diolah  untuk menghasilkan produk lain bernilai tinggi.

“Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan SBE menjadi limbah B3, jelas menambah beban pelaku usaha industri pemurnian minyak sawit   di Indonesia ,”ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam keterangan tertulis, Senin (20/7).

SBE digolongkan sebagai limbah B3 dari sumber spesifik khusus dalam PP Nomor 101/2014 mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Dalam aturan tersebut SBE memiliki kode kategori B413, dikatakan  Sahat Sinaga,  penetapan SBE sebagai limbah B3 merugikan pelaku usaha minyak goreng dan produk hilir lainnya. Sebab, SBE ini memiliki potensi  produk bernilai tinggi yaitu recovered oil (R-Oil) yang di negara maju produk tersebut memiliki nilai lebih dibanding dengan minyak sawit.

Di negara lain seperti Malaysia dan India, SBE digolongkan sebagai limbah non B3. Di Malaysia, SBE masuk kategori solid waste. Akibatnya  dari diskriminasi yang demikian ini dalam  industri pemurnian minyak sawit Indonesia , kata Sahat, Malaysia dapat mengklaim produknya sangat sustainable  karena tidak ada kontak sedikit pun dengan material bersifat B-3.

Sementara itu, produk sawit Indonesia bisa didiskreditkan tidak sustainable karena dapat terkontaminasi oleh limbah B-3 sesuai dengan PP 101/2014. Ini bisa berakibat  produk sawit negara lain lebih berdaya saing di pasar global.

Dalam laporan GIMNI, negara-negara pengolah minyak nabati menjadi refined oils– seperti Malaysia, Eropa, India dan lainnya juga menghasilkan  SBE namun SBE mereka itu  tidak masuk kategori Limbah B3.  Malaysia memasukkan SBE ke dalam Solid Waste dan harus diolah begitupula  harus  diuji TCLP apabila mau dipakai untuk land-filling.

Sejatinya, PP 101/2014 dalam pasal  7 ayat 7 sudah memberikan ruang untuk penggantian status limbah B3 menjadi non B3 melalui prosedur tertentu uji TCLP dan toksikologi. Seharusnya, regulator yang membuktikan bahwa SBE betul sebagai limbah B-3 karena gagal memenuhi uji karakteristik Limbah B-3. Malahan, pengujian ini diserahkan kepada masing-masing individu dan perusahaan untuk membuktikan bahwa SBE bukan Limbah B-3.

Menurut Sahat, SBE masuk kategori 2 karena memiliki  efek tunda yang berdampak tidak langsung pada manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas, sub-kronis atau kronis. Uji Karakteristik LB3 sesuai peraturan yang tertulis di Lampiran II – PP101/ 2014, telah dilaksanakan berbagai perusahaan besar yang  berkemampuan untuk melakukan uji karakteristik limbah B-3 yang terkenal sangat mahal itu, namun  dari hasil analisa laboratorium yang terakreditasi bahwa  test-result tidak menunjukkan adanya petunjuk ke arah toksisitas, sub kronis atau kronis. Tetapi sampai saat ini tidak ada solusi Kementerian LHK.

SBE dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui teknologi solvent extraction, namun produk yang dihasilkan berupa R-Oil dan De-OBE ( de Oiled Bleaching Earth) juga  tidak jelas kategorinya, apakah masuk B-3 atau tidak menyebabkan Industri Pengolahan SBE ini ada yang   gulung-tikar, dan tidak berminat meneruskan pabrik pengolahan ini beroperasi  karena  berbagai kesulitan yang dihadapi sehari-hari, dan juga adanya perusahaan-perusahaan yang mendapat izin pengolahan limbah B-3 SBE, tapi tidak jelas nasib dari SBE yang diterima itu diolah atau tidak.

Teknologi Solvent Extraction dapat mengolah B3 –SBE menjadi produk seperti pasir De-OBE dan minyak R-Oil. Produk yang dihasilkan dari ekstraksi antara lain subtitusi pasir untuk pembuatan bahan bangunan, bahan pupuk mikronutrisi, pelapis dasar jalan raya, bahan baku keramik, re-use bahan baku bleaching earth, dan bahan baku semen.

Sahat menjelaskan dalam lima tahun terakhir ini hanya ada tiga unit pengolahan SBE melalui Solvent Extractor yang berdiri dari target  jumlah 20 unit. Solvent Extractor  berada di areal Sentul, Jawa Barat,yang beroperasi pada 2016 tetapi kondisinya mati suri. Pabrik ke-2 berlokasi di Tanjung Morawa, Sumatera Utara beroperasi tahun 2017 , dan pabrik ke-3 berada di Gresik, Jawa Timur sedang dibangun.

Dijelaskan Sahat, ada satu perusahaan solvent extractor yang sudah beroperasi dari tahun 2015 – 2017 tetapi menghentikan operasinya pada 2018 karena berbagai alasan antara lain banyak pemilik izin Pengelola Limbah B-3 ( padahal tidak memiliki fasilitas ) menawarkan biaya olah SBE di sekitar Rp 450–Rp 500/kg sedangkan biaya pengolahan dengan solvent extraksi berkisar Rp 1.000-Rp. 1.150/kg. Persoalan lainnya adalah biaya angkut ke calon pengguna De-OBE  untuk menjadi substitusi pasir pada industri  batako dan pengerasan pondasi sekitar 20% di atas biaya normal karena transporter menganggap bahwa De-OBE itu masih berupa  material B-3

Walaupun PP 101/2014 sudah berjalan 6 tahun, dikatakan Sahat, sampai saat ini investor tak tertarik untuk berinvestasi olah SBE jadi minyak nabati ( R-Oil ) dan De-OBE (DeOiled Bleaching Earth) karena hasil olahan berupa produk samping DeOBE tetap di cap sebagai Limbah B-3.  Sahat menghitung dengan  perkiran volume SBE antara 600.000 ton sampai 750.000 ton, akan dibutuhkan 17 unit pengolahan SBE menjadi recovered oil (R-oil) dan De-Oiled Bleaching Earth (OBE). Saat ini, baru ada tiga unit pengolahan dengan kapasitas produksi 300 ton per hari, sedangkan yang beroperasi hanya 2 unit pengolahan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3), KLHK, Rosa Vivien Ratnawati dalam pidatonya menyatakan bahwa, Spent Bleaching Earth (SBE) merupakan limbah padat B3 hasil proses penyulingan minyak sawit pada industri minyak goreng atau oleochemical.

Dari hasil penelitian, setiap 60 juta ton produksi minyak sawit menghasilkan 600 ribu ton limbah SBE. Peningkatan jumlah industri minyak nabati berdampak peningkatan jumlah limbah SBE sehingga akan menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik.

Vivien menerangkan lebih lanjut, data Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 KLHK (SIRAJA) mencatat timbulan limbah SBE yang dihasilkan selama 3 (tiga) tahun terakhir terus meningkat.  Tahun 2017 sebesar 184.162 ton, tahun 2018 meningkat sebanyak 637.475 ton serta tahun 2019 sejumlah 778.894 ton.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Pak Mendag Agus, Ini Saran Asosiasi agar Olahan Kelapa Sawit Indonesia Laku

Bisnis.com, JAKARTA – Produk olahan kelapa sawit dari Indonesia membutuhkan pasar baru seiring pandemi Covid-19 dan kelebihan produksi.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyebutkan nilai ekspor minyak nabati pada akhir tahun ini akan tumbuh dua digit secara tahunan. Namun demikian, jumlah volume olahan kelapa sawit untuk ekspor akan menurun.

“Harga di pasar semakin lama semakin naik. Sekarang ini yang kami jual produk-produk hilir. Dari segi industri, kami makin bagus,” ujar Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga kepada Bisnis, Jumat (17/07/2020)

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata nilai ekspor lemak dari minyak hewan/nabati pada semester I/2020 naik 10,33 persen menjadi US$8,9 miliar. Adapun, ekspor pos tarif tersebut berkontribusi hinga 12,34 persen dari total ekspor nasional pada paruh pertama 2020.

Sahat meramalkan nilai ekspor hingga akhir tahun akan terjaga dan tumbuh sekitar 12-15 persen secara tahunan. Namun demikian, volume ekspor akan anjlok 7-8 persen.

Selain disebabkan ekspor tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan berpotensi terjadinya oversupply produksi olahan kelapa sawit di dalam negeri.

Untuk itu, Indonesia membutuhkan pasar baru non tradisional agar harga sawit di dalam negeri hingga tingkat petani tidak anjlok. Selain memaksimalkan program minyak sawit menjadi bahan bakar atau biosolar B30.

Sahat menyampaikan saat ini permintaan produk hilir minyak nabati sedang tinggi pada negara dengan pendapatan per kapita rendah. Sahat memberikan contoh seperti negara-negara yang ada di Afrika bagian timur.

Menurutnya, kebanyakan negara di daerah tersebut cenderung mengimpor minyak nabati dalam produk jadi ketimbang bahan baku. Pasalnya, negara-negara tersebut tidak memiliki kilang pengolahan atau refinery pengolahan minyak sawit mentah (CPO).

Selain itu Sahat meminta pemerintah untuk mengeratkan hubungan dagang terutama dengan Pakistan. Wilayah ini menjadi pintu masuk baru bagi Indonesia untuk menjual olahan sawit ke Asia Tengah.

Peran Pakistan karena merupakan pintu distribusi produk minyak nabati domestik ke negara-negara di Asia Tengah. Dengan kata lain, permintaan minyak nabati lokal ke Asia Tengah akan meningkat jika hubungan dagang antara Indonesia dan Pakistan membaik.

Sahat berujar saat ini Pakistan menahan peningkatan pembelian produk hilir minyak nabati dari Indonesia. Pasalnya, defisit neraca dagang Pakistan terhadap Indonesia cukup besar.

“Kalau bisa dialihkan [sebagian] impor kita ke Pakistan [sebagai imbal dagang], sehingga akan mendorong penjualan ke Asia Tengah. Besar itu [permintaan produk minyak nabati dari] Asia Tengah,” ucapnya.

Selain pasar baru, untuk meningkatkan daya saing olahan kelapa sawit Indonesia, Sahat meminta pemerintah mengurangi pajak kemasan plastik impor.

Saat ini pabrikan minyak goreng maupun produk hilir lainnya masih mengimpor kemasan plastik, khususnya untuk ukran besar 1-5 liter. Pengurangan pajak akan meningkatkan nilai bisnis olahan sawit.

Selanjutnya pemangkasan biaya handling di pelabuhan. Sahat menghitung biaya handling di pelabuhan lokal 20 persen lebih tinggi dibandingkan negeri jiran. Sementara itu, biaya handling berkontribusi sekitar 28-30 persen dari total material cost.

 

Sumber: Bisnis.com