,

Komite ISPO 2020, Siapa Ketuanya?

Sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi salah satu fokus pemerintah demi tercapainya minyak sawit Indonesia dan produk turunannya yang berkelanjutan. Agar perjalanan sertifikasi ini terpantau dengan baik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah menetapkan Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Komite ISPO) yang tertuang dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 257 Tahun 2020 Tentang Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Dalam kebijakan ini, Komite ISPO akan bersidang paling sedikit 4 kali dalam satu tahun dengan sumber pendanaan yang akan dialokasikan dari anggaran Kementerian Pertanian. Dalam beleid tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didaulat menjadi Ketua Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjabat sebagai Ketua Komisi ISPO. Selanjutnya, Wakil Ketua diduduki oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan posisi Sekretaris dipegang Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Anggota Komite ISPO yang berasal dari unsur pemerintah adalah Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, serta Deputi Bidang Akreditasi Badan Standardisasi Nasional.

Sementara itu, perwakilan pelaku usaha dan asosiasi kelapa sawit dalam Komite ISPO yakni Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Ketua Perkumpulan Forum Petani Sawit Indonesia, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategi Berkelanjutan, dan Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia. Adapun unsur akademisi dalam Komite ISPO yaitu Dr. Ir. Harsawardana., M.Eng dan Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan.

Dalam pelaksanaannya, Komite ISPO memiliki tujuh fungsi kerja sebagaimana dijabarkan dalam aturan ini. Pertama, menjabarkan kebijakan umum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia menjadi kebijakan operasional. Kedua, menyusun dan mengembangkan prinsip dan kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Ketiga, menyusun standar penilaian untuk masing-masing tingkat pemenuhan prinsip dan kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Keempat, menyusun persyaratan dan skema sertifikasi. Kelima, mengevaluasi pelaksanaan sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dalam rangka menjaga tata kelola perkebunan yang baik.

Keenam, membangun sistem informasi Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dengan menerapkan penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik. Ketujuh, melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

,

GIMNI pastikan blokir AS pada impor sawit perusahaan Malaysia tak berkepanjangan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemblokiran impor minyak sawit oleh Amerika Serikat (AS) terhadap perusahaan Malaysia merupakan kasus khusus.

Hal itu diyakini Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga tak akan berkepanjangan menjadi aksi jegal. Meskipun terdapat kampanye negatif yang berkaitan pada isu ketenagakerjaan dalam industri sawit.

“Rasanya tidak begitu casenya (aksi jegal), dan jangan lupa kebutuhan dunia akan minyak nabati per tahun meningkat 3,4% per tahun atau 7,4 juta ton,” ujar Sahat saat dihubungi Kontan.co.id akhir pekan lalu.

Sahat bilang negara pengguna minyak nabati masih membutuhkan sawit. Pasalnya sawit merupakan bahan baku minyak nabati yang paling efisien.

“Memusuhi sawit atau memboikot sawit adalah malapetaka bagi dunia akan pemenuhan kebutuhan vegetable oil di pasar global,” terang Sahat.

Sebelumnya perusahaan asal Malaysia FGV Holdings Berhad diblokir oleh pihak AS. Salah satu alasannya adalah akibat kerja paksa yang dilakukan perusahaan tersebut.

Diboikotnya perusahaan besar tersebut diakui Sahat bisa menjadi peluang bagi minyak sawit Indonesia. Meski begitu sejumlah syarat juga harus dipenuhi untuk memastikan tak melanggar ketentuan AS.

Indonesia harus menjamin tak ada pelanggaran dalam tenaga kerja pada industri sawit Indonesia. Selain itu sertifikasi keberlanjutan juga penting untuk pasar global.

“Kalau kedua kondisi ini bisa dipenuhi , bukan hal yang mustahil CPO Indonesia bisa memenuhi kebutuhan AS,” jelas Sahat.

Namun, Sahat bilang saat ini ekspor minyak sawit Indonesia pun terus turun akibat meningkatnya serapan domestik. Oleh karena itu peluang tersebut belum tentu akan dimanfaatkan oleh Indonesia.

Sumber: Kontan.co.id

,

Anggota Komite ISPO Ditetapkan Menko Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah menetapkan Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang selanjutnya disebut Komite ISPO.

Penetapan ini dituangkan dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 257 Tahun 2020 Tentang Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang diterbitkan 10 Agustus 2020. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menjadi Ketua Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Susunan Komite ISPO diketuai Menteri Pertanian. Selanjutnya, Wakil Ketua adalah Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Posisi Sekretaris dipegang Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Anggota Komite ISPO dari unsur pemerintah yaitu Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Deputi Bidang Akreditasi Badan Standardisasi Nasional.

Sementara itu, perwakilan pelaku usaha dan asosiasi dalam Komite ISPO adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Ketua Perkumpulan Forum Petani Sawit Indonesia, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategi Berkelanjutan, dan Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia.

Adapun unsur akademisi dalam Komite ISPO yaitu Dr.Ir. Harsawardana, M.Eng dan Dr.Ir.Arya Hadi Dharmawan.

Komite ISPO memiliki tujuh fungsi kerja sebagaimana dijabarkan dalam aturan ini. Pertama, menjabarkan kebijakan umum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia menjadi kebijakan operasional.

Kedua, menyusun dan mengembangkan prinsip dan kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Ketiga, menyusun standar penilaian untuk masing-masing tingkat pemenuhan prinsip dan kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Keempat, menyusun persyaratan dan skema sertifikasi. Kelima, mengevaluasi pelaksanaan sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dalam rangka menjaga tata kelola perkebunan yang baik.

Keenam, membangun sistem informasi Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dengan menerapkan penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik. Ketujuh, melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Nantinya, Komite ISPO akan bersidang paling sedikit 4 kali dalam satu tahun sebagaimana diatur dalam pasal 2 di peraturan ini.

Di pasal 3 disebutkan bahwa berkaitan mekanisme dan tata kerja Komite ISPO akan diatur oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Komite ISPO. Berikutnya di pasal 4 dijelaskan bahwa Komite ISPO dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi, pelaku usaha, atau pihak lain.

Dalam pelaksanaan tugas, komite ISPO akan dibantu oleh sekretariat yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian selaku Sekretaris Komite ISPO. Penempatan sekretariat akan berkedudukan di Kementerian Pertanian.

Komite ISPO bertugas selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ini.

Sumber pendanaan Komite ISPO akan dialokasikan dari anggaran Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam pasal 8.

 

Sumber: Majalahhortus.com

,

Sahat Sinaga demi Kelancaran Program BBN: 4 Syarat Peningkatan Produktivitas Kebun Sawit

Meskipun kelapa sawit memiliki manfaat dan potensi yang mahadahsyat, permasalahan di sektor hulu seperti produktivitas yang rendah hingga tumpang tindih lahan masih belum menemukan titik terang.

Ketua Umum Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia (MBI), Sahat Sinaga, dengan lantang meminta pemerintah untuk memberikan kepastian lahan petani sawit yang berada di kawasan hutan. Hal tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran Sahat terkait program Bahan Bakar Nabati (BBN) yang dapat terancam karena persoalan pasokan bahan baku.

Lebih lanjut Sahat mengatakan, “Produksi sawit Indonesia harus 61,4 juta ton pada 2024 untuk penuhi kenaikan permintaan bagi bahan bakar nabati. Target ini bisa dicapai asalkan didukung petani swadaya. Persoalan sekarang, banyak lahan petani belum clear dan diklaim di kawasan hutan.”

Terkait program replanting, menurut Sahat, kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) petani seharusnya mencapai 3,7 juta hektare sepanjang periode 2020–2024. Program PSR ini ditargetkan akan meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat mencapai 18,2 ton per ha per tahun.

“Lahan petani terlambat diremajakan karena masalah legalitas dan kebun diklaim masuk kawasan hutan. Sebaiknya, lahan sawit petani di kawasan hutan segera diputihkan. Karena, kita perlu 3,7 juta hektare kebun sawit rakyat di-replanting. Tersedia pendanaan replanting dengan bunga rendah untuk 4 tahun ke depan berkisar Rp2 triliun,” ungkap Sahat.

Dalam upaya peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat, Sahat mengusulkan empat prasyarat. Pertama, meningkatkan rendemen minyak sawit (oil extraction rate/OER) dari TBS petani. Kedua, diperlukan tenaga-tenaga muda yang kreatif, jujur, dan inovatif, berkeinginan untuk bekerja keras dan mengelola kebun-kebun sawit para petani.

Ketiga, areal kebun sawit petani harus bebas dari zona “hutan” (diputihkan–ada political will) agar memiliki jaminan berusaha. Keempat, kebun sawit petani diharapkan dapat lebih produktif ke level di atas 21 ton TBS per hektare per tahun melalui peningkatan manajemen perkebunan dan praktik budi daya yang baik (good agriculture practices/GAP).

Sumber: Wartaekonomi.co.id

,

Program BBN Lancar Asalkan Sawit Petani Dalam Kawasan Hutan Terselesaikan

 

JAKARTA, SAWIT INDONESIA –  Dengan suara lantang, Sahat Sinaga, meminta pemerintah untuk memberikan kepastian lahan petani sawit yang berada di kawasan hutan. Ketua Umum Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia (MBI) cemas program Bahan Bakar Nabati (BBN) bisa terancam karena persoalan pasokan bahan baku. Dalam empat tahun mendatang, pasokan sawit akan dipengaruhi pertumbuhan produksi kebun petani. Namun sekarang ini, kebun sawit banyak diklaim masuk kawasan hutan.

“Produksi sawit Indonesia harus 61,4 juta ton pada 20204. Untuk penuhi kenaikan permintaan bagi bahan bakar nabati. Target ini bisa dicapai asalkan didukung petani swadaya. Persoalan sekarang, banyak lahan petani belum clear dan diklaim di kawasan hutan,” ujar Sahat Sinaga saat berbicara  dalam Kuliah Umum Biofuels Ke-2 yang diselenggarakan Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI), Selasa (29 September 2020).

Sahat berhitu kegiatan peremajaan kebun sawit petani seharusnya 3,7 juta hektare sepanjang periode 2020-2024. Peremajaan ini ditargetkan produktivitas sampai 18,2 ton per ha per tahun. “Lahan petani terlambat diremajakan karena masalah legalitas dan kebun diklaim masuk kawasan hutan,” jelasnya.

Dalam presentasinya, dijelaskan Sahat, bahwa Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit diselesaikan secara tuntas, tidak sektoral, dan lahan-lahan petani di “hutan” diputihkan segera.

“Sebaiknya, lahan sawit petani di kawasan hutan segera putihkan. Karena, kita perlu 3,7 juta hektare kebun sawit rakyat direplanting. Tersedia pendanaan replanting dengan bunga rendah untuk 4 tahun kedepan berkisar Rp 2 triliun,” ujarnya.

Dalam upaya peningkatan produktivitas, Sahat mengusulkan empat prasyarat. Pertama, meningkatkan OER dari TBS petani. Kedua,  diperlukan tenaga-tenaga muda yang kreatif , jujur, dan inofatif. Mau bekerja keras, dan mengelola kebun-kebun sawit para petani. Ketiga, areal kebun sawit petani bebas dari Zona “hutan” (diputihkan – ada political will) , supaya ada jaminan berusaha. Keempat, kebun sawit petani lebih produktif ke level di atas 21 tonTbs/ha/thn melalui peningkatan manajemen perkebunan dan GAP ( Good Agriculture Practice)

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Banyak Kementerian/Lembaga Atur Sektor Sawit, Daya Saing Industri Tertekan

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Bila di luar negeri industri kelapa sawit kerap memperoleh kampanye negatif dan tekanan dengan isu yang memojokan, maka di dalam negeri tekanan itu bukannya tidak ada justru lebih memusingkan, lantaran banyaknya Kementerian dan lemabaga yang mengatur industri kelapa sawit, hasilnya memunculkan beragam kebijakan yang pada akhirnya tumpang tindih dan menyulitkan dalam implementasi.

Dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Makan Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, selama ini banyak pihak mengungkapkan bahwa sawit mampu mendukung perekonomian Indonesia, apakah kemudian statement itu benar atau sekadar basa-basi, lantaran pada kenyataannya pengelolaan industri kelapa sawit di Indonesia diatur oleh organisasi yang sangat rumit.

Banyak Institusi & Kementerian “merasa” terlibat dan ber-kepentingan dalam mengurus sektor perkelapa-sawitan Indonesia, tapi belum jelas Institusi mana yang “accountable” untuk mengatasi isu yang muncul.

Padahal, untuk menjadi negara Adi-Daya, saatnya Indonesia mulai menetapkan produk / komoditi strategis, yang mampu berkontribusi ke level 15-20% GDP Nasional dalam 5 -10 tahun kedepan. “Termasuk komoditi tersebut memiliki komparatif strategis di pasar global, seperti kelapa sawit, Karet, Kopi, Tebu, Kakao dan tumbuhan tropis lainnya,” tutur Sahat dalam Webinar yang diadakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara & Aceh, yang dihadiri InfoSAWIT, Rabu, (23/9/2020).

Sebab itu Sahat mengusulkan untuk segera ditetapkannya Institusi/Badan yang Fokus mengurus sawit atau disebut “Rumah Sawit”, lembaga ini mesti digdaya, powerfull, dan dekat ke Pemerintah Daerah, serta bisa bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Fokus lembaga ini harus mampu menangani permasalahan regulasi, perijinan, pelepasan lahan kebun komoditi strategis menjadi bersertifikat, marketing dan memastikan pencapaian pelaksanaan PSR sebanyak 3,6 juta Ha selama periode 2020 -2024,” tandas dia. (T2)

 

Sumber: Infosawit.om

,

Permintaan Hilir Menyusut, Industri Hulu Plastik Andalkan Ekspor

Bisnis.com, JAKARTA – Lantaran dalamnya integrasi industri plastik nasional, penurunan permintaan industri hilir plastik mendisrupsi seluruh sektor industri plastik.

Asosiasi Produsen Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) menyatakan sebagian permintaan produk plastik hilir meningkat, khususnya untuk produk makanan, minuman, dan kesehatan, Namun, peningkatan tersebut tidak mampu mengimbangi penurunan permintaan di sektor lain, khususnya konstruksi dan transportasi.

Inaplas mendata utilisasi industri hilir plastik anjlok ke level 60 persen dari posisi awal 2020 di kisaran 90-100 persen. Adapun, laju pertumbuhan lapangan usaha industri hilir plastik merosot 12 persen per Juli-Agustus 2020.

“Ini bukan main-main. [Permintaan] saat Juni 2020 tertolong pasar Lebaran. Juli-Agustus minus 12 persen karena orang fokus ke pasar Masuk Sekolah, konsumsi yang lain harus turun,” ujar Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono kepada Bisnis, Selasa (22/9/2020).

Karena perbedaan karakter industri, utilisasi pabrikan hulu plastik tidak turun dan tetap berada di kisaran 90 persen. Pasalnya, industri hulu plastik melakukan produksi berdasarkan kontrak jangka panjang, sedangkan industri hilir plastik bergantung pada permintaan konsumen.

Dengan kata lain, gudang industri saat ini penuh oleh bahan baku plastik. Fajar menyampaikan untuk menghindari potensi kerugian mismatch, pabrikan hulu plastik mengandalkan pasar global agar tidak terjadi penumpukan.

Fajar mencatat negara tujuan ekspor pabrikan hulu plastik lokal baru mencapai beberapa negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan China. Walakin, Fajar menyatakan strategi ekspor tersebut hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek.

Pasalnya, pandemi Covid-19 menjadikan mayoritas negara memproteksi masing-masing pasarnya dari produk impor. “Jadi, tidak ada [semangat] kerja sama di ASEAN [ maupun] AFTA. Semuanya berusaha survive, itu yang harus kita antisipasi,” ucapnya.

Selain peningkatan kinerja ekspor, cara lain yang bisa digunakan adalah perubahan pengaturan mesin produksi untuk melayani industri lain. Fajar mencontohkan kolaborasi yang dapat dilakukan antara industri minyak nabati dan industri kemasan oli.

Seperti diketahui, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)  akan mendorong kinerja ekspor minyak goreng ke negara-negara di Afrika bagian timur dan Pakistan. Namun, peningkatan kinerja tersebut masih terhalang oleh tingginya pajak impor produk kemasan berukuran besar.

“Itu masalah komunikasi saja. [Industri kemasan oli] tinggal merubah pengaturan saja, gampang. Value network ini yang [juga] harus dikembangkan. Bahan baku ada, mesin ada, cetakan ada,” ujarnya.

Seperti diketahui, permintaan plastik terbesar dimiliki oleh industri kemasan yakni mencapai sekitar 2,2 juta ton per tahun atau mengolah sekitar 40 persen total produksi plastik nasional.

Sementara itu, industri pengguna plastik seperti otomotif dan komponen konstruksi hanya mengolah 18,2 persen dari total produksi plastik atau sekitar 1 juta ton.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Sertifikasi ISPO, Riwayatmu Kini

Jakarta,Gatra.com – Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian  Sustainable Palm Oil (ISPO) sudah wajib bagi perusahaan perkebunan sejak Maret lalu, persis setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Beda dengan pekebun, peraturan yang dibikin supaya perkebunan kelapa sawit layak secara ekonomi, sosial, serta ramah lingkungan itu, baru akan berlaku lima tahun sejak Perpres itu diteken.

Ketua Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat menyebut, sampai Maret 2020, sudah ada 793 pelaku usaha perkebunan yang ikut sertifikasi ISPO.

Dari jumlah itu, 775 perusahaan, 11 KUD/KSU Kebun Plasma, 1 BumDes dan 6 koperasi/asosiasi kebun.
Namun yang kemudian kebagian sertifikat ISPO hanya 621 dengan total luas kebun kelapa sawit mencapai 5,4 juta hektar. Produksi Tandan Buah Segar (TBS) 60,26 juta ton pertahun dan Crude Palm Oil (CPO) 37,8 juta ton pertahun.

“Produktivitas kebun itu 18,96 ton perhektar pertahun dengan rendemen rata-rata 24,45%,” rinci Azis kepada Gatra.com, Kamis (17/9).

Lebih jauh Azis merinci, 621 yang menerima sertifikat itu antara lain; 557 perusahaan swasta dengan luas areal sekitar 5,15 juta hektar, perusahaan negara 50 sertifikat dengan luas areal 286 ribu dan 14 koperasi plasma dan swadaya dengan luas lahan 12 ribu hektar lebih.

Tapi belakangan, ada enam perusahaan yang sertifikatnya dicabut. “Itu terjadi lantaran saat surveillance, ada temuan ketidaksesuaian dan perusahaan tidak mampu memenuhinya sampai batas waktu yang ditentukan,” ujarnya.

Meski ada sertifikat yang dicabut, ada juga 72 calon sertifikat yang akan dibahas. Tapi lantaran keburu pandemi Covid-19, sampai sekarang belum jadi.

Tak hanya membahas yang 72 calon sertifikat itu yang tak jadi, tapi aktifitas sertifikasi ISPO pun sampai sekarang mandeg.

“Itu mandeg lantaran menunggu Peraturan menteri pertanian (Permentan) yang mestinya sudah ada pada April 2020. Tapi lantaran pandemi, permentan belum jadi,” katanya.

Sesuai Perpres kata Azis, Sekretariat Komisi ISPO sudah tidak ada lagi. Meski begitu, komisi ini masih menjalankan tugas walau sudah tidak melakukan verifikasi lagi.

Sejauh ini kata Azis, ada sederet persoalan yang mendera proses sertfikasi ISPO itu. Mulai dari kualitas laporan hasil audit ISPO yang masih belum sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perkebunan yang belum berperan, hingga persoalan legalitas lahan, termasuklah itu lahan pekebun swadaya yang terindikasi berada dalam kawasan hutan.

Bagi Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, butuh pendidikan lebih lanjut supaya industri sawit semakin berkembang.

“ISPO itu harus, untuk menuju SDGs yang telah dibuat PBB. Kita harus mengarah ke situ dan bersinergi,” ujarnya.

 

Sumber: Gatra.com

,

Biar PSR Makin Kencang, Klaim Kawasan Hutan Musti Diberesi

Jakarta, Gatra.com – Pemerintah terus menggeber program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hingga April tahun ini, sudah 120 rekomendasi teknis (rekomtek) untuk lahan seluas 3.126 hektar lebih, yang sudah diberesi.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dipercayakan pemerintah menyalurkan duit PSR ini merilis, kalau ditotal mulai dari tahun 2016 — sejak PSR digulirkan — sudah 720 rekomtek yang dikeluarkan untuk lahan seluas 136.344 hektar lebih. Duit yang disalurkan untuk memberesi semua PSR ini, mencapai Rp3,4 triliun lebih.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI menyebut, saat ini ada sekitar 16,38 juta hektar luas kebun kelapa sawit di 22 provinsi di Indonesia.

Dari luasan tadi, 8,68 juta hektar adalah milik perusahaan swasta, 0,98 juta hektar BUMN dan 6,72 hektar sawit rakyat. Hanya saja, dari total luasan sawit rakyat tadi, 2,78 juta hektar justru sudah musti diremajakan.

Untuk inilah pemerintah menggeber PSR itu. Biar bisa semakin bergerak kencang, sejumlah aturan main dirampingkan. Misalnya untuk persyaratan, dari yang tadinya 14 item, mengerucut menjadi 8 item. Tahun ini malah tinggal 2 item (kelembagaan petani dan legalitas lahan). Agar petani tak repot mengirim berkas, aplikasi online pun dibikin.

Terkait legalitas lahan tadi, saat ini ada sekitar 3,1 juta hektar kebun kelapa sawit petani berada dalam klaim kawasan hutan.

Untuk ini, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga berharap, pemerintah bisa segera memberesi status lahan petani itu.

“Biar kita enggak dicap terus sebagai perusak hutan. Kan bisa lahan petani itu dirubah menjadi Areal Peruntukan Lain (APL). Saya pikir, untuk ini pemerintah perlu kebijakan tegas,” katanya kepada Gatra.com, Kamis (17/09).

Kalau lahan petani tadi sudah APL kata Sahat, otomatis lahan itu bisa disertifikatkan. Kalau sertifikat sudah ada, maka surat berharga itu sudah bisa diagunkan petani untuk modal usaha.

Lantas terkait PSR tadi, Sahat juga berharap supaya PSR tidak ditengok dari besaran dana, tapi yang paling penting, seperti apa manajemen dan pengelolaannya. “Kalau keduanya sudah oke, saya yakin PSR akan efektif,” ujarnya.

 

Sumber: Gatra.com

,

Warga Desa Penatarseru Mengolah Limbah Jadi Panen Uang

Menjaga kelestarian alam dan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat. Apalagi, keletarian alam sendiri akan diwariskan kepada anak cucu. Sebut saja, sisa minyak minyak goreng atau jelantah adalah limbah yang mudah ditemukan dan dibuang begitu saja. Minyak jelantah jadi persoalan kompleks, acap kali tak diperhatikan warga. Di banyak tempat-seperti restoran cepat saji-minyak jelantah dicampur bersama bahan kimia agar beku hingga mudah dibuang. Di tempat pembuangan akhir, minyak beku terkena paparan matahari dan mencair.

Ada juga restoran yang dikelola perusahan hotel jadikan minyak sisa tak terbuang, melainkan dijual kembali. Melaui jaringan limbah itu jadi minyak kiloan, tersebar bahkan ke warung di pinggiran jalan. Maka dalam rangka meningkatkan kepedulian dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari pencemaran lingkungan, PT Pertamina Gas Operation East Java mengenalkan, konsep zero waste (bebas limbah) kepada warga desa Penatarsewu atau dikenal sebagai kampung ikan asap Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengatasi kendala mengelola limbah minyak jelantah sisa produksi Resto Seba dan rumah tangga di desa binaan PT Pertagas tersebut.

Pertagas juga menggandeng kader PKK Desa Penatarsewu dan desa Kalitengah, Tanggulangi Sidoarjo, untuk mengadakan pelatihan pengelolaan minyak jelantah menjadi produk bermanfaat seperti sabun dan lilin,”Edukasi dan pelatihan ini bekerja sama dengan Akademi Minim Sampah, Sidoarjo,” kata Manager Communicau\’on, Relation CSR PT Pertagas, Zainal Abidin dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Zainal Abidin menuturkan bahwa antusias warga dalam menerapkan gaya hidup zero waste patut didukung.”Kemampuan mengolah limbah rumah tangga menjadi produk lain seperti sabun dan lilin ini berpotensi menjadi sumber pendapatan lain bagi warga di Penatarsewu dan Kalitengah tersebut,” kata Zainal.

Minyak jelantah merupakan minyak bekas pemakaian, bisa dalam kebutuhan rumah tangga, kebutuhan restoran dan lain lain. Minyak ini meliputi minyak sawit dan segala minyak goreng lainnya. Bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang terjadi selama proses penggorengan.”Jadi minyak jelantah yang dipakai berkali-kali dapat merusak kesehatan tubuh kita, misalnya timbul berbagai penyakit seperti kanker,”ujarnya.

Ketua PKK Desa Penatarsewu, Nurul Huda menuturkan bahwa selama ini warga di desa Penatarsewu atau kampung ikan asap, belum mengetahui jika minyak goreng yang sudah beberapa kali dipakai itu, bisa dimanfaatkan limbahnya.”Di sini kami terbiasa membuang atau diserahkan ke penampung jika minyak goreng sudah beberapa kali dipakai. Dengan adanya pelatihan mengolah jelantah ini, diharapkan kami bisa memanfaatkan puluhan liter minyak menjadi sabun detergen atau cuci tangan,” tuturnya.

Peluang Penghasilan

Lain halnya di desa Kalitengah, warga di desa yang berdekatan dengan kawasan lumpur Sidoarjo ini mengaku telah memanfaatkan jelantah sebagai peluang penghasilan.”Kami biasa mengumpulkan jelantah dari beberapa RT, lalu kami jual ke pabrik untuk dimanfaatkan sebagai biodiesel melalui pengepul. Alhamdulillah hasil penjualan dapat dimanfaatkan untuk kas PKK,” ujar Iftatus Solichah, selaku perwakilan anggota PKK Desa Kalitengah.

Menurutnya, kegiatan edukasi dari Pertagas ini mampu membuka wawasan warga untuk berkreasi dan lebih produktif lagi. Vivi Sofiana, selaku pemateri dari Akademi Minim Sampah mengatakan proses pengolahan jelantah menjadi sabun dan lilin tergolong murah dari segi ketersediaan bahan dan mudah untuk dipraktikkan.”Cukup sediakan jelantah mulai dari 250 ml, setengah sendok teh gula, beberapa gram soda api, air pandan, dan beberapa bahan pelengkap lainnya. Setelah itu dipanaskan lalu diaduk, dan ditempatkan dalam sebuah cetakan sesuai selera,”katanya.

Vivi menambahkan proses pembuatan dibuat mudah dan menarik agar ibu-ibu tidak kerepotan ketika menerapkan di rumah. “Tujuan kami agar mulai tumbuh kesadaran warga untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi lebih bernilai guna,” pungkasnya. Sebagai informasi, menurut data Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), total pasar minyak goreng di Indonesia pada 2018 berkisar 4,6 juta ton. Angka itu bisa meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan masyarakat. Sayangnya semakin besar penggunaan minyak goreng makin besar pula limbah minyak goreng bekas pakai yang akan dihasilkan. Limbah ini banyak dibuang masyarakat secara sembarang yang berakibat buruk pada lingkungan, 14 padahal jika di daur ulang limbah ini * 1 £=J bisa bermanfaat

Hai inilah yang dilakukan warga desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta. Limbah sampah dan minyak goreng dirasa makin bertambah seiring pesatnya pertumbuhan pemukiman di perdesaan. Untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggelar musyawarah desa sebanyak dua kali. Pada pertemuan tersebut dibahas pengembangan bentuk usaha BUMDes yang tidak terpaku pada pengelolaan sampah, tapi juga gagasan untuk mengolah limbah minyak goreng rumah tangga yang sering dibuang warga ke sungai. Hasilnya, kini Pemerintahan Desa Panggungharjo, warga dan BUMDesnya Panggung Lestari sudah mampu melakukan pengolahan sampah dengan baik sehingga menjadi bisnis yang menghasilkan bagi desa.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca