,

Potensi Besar Hilirisasi Produk Sawit

Proses hilirisasi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) masih menghadapi sejumlah tantangan. Terutama berkaitan dengan teknologi untuk mengolah minyak sawit mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia perlu meningkatkan industri dan teknologi pengolahan kelapa.

 

,

GIMNI: Tanpa Larangan Ekspor, Investasi Hilir Sawit Jalan Terus

 

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penghiliran industri kelapa sawit dinilai terus berjalan meski tanpa larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan para pengusaha sawit telah menambah investasinya di industri produk hilir, seperti oleokimia, biolubricant, bio hidrokarbon, emulsifier dan lain-lain.

“Jadi dengan regulasi yang ada, serapan CPO dan CPKO [crude palm kernel oil] di dalam negeri telah tertampung,” kata Sahat kepada Bisnis, Senin (25/10/2021).

Indikator penghiliran tampak dengan turunnya rasio volume ekspor produk olahan dibandingkan dengan CPO dan CPKO. Pada Januari-Agustus 2021, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) mencatat kontribusi minyak sawit mentah dari total ekspor CPO dan produk turunannya hanya sebesar 9,27 persen.

Sahat juga mengatakan tekanan pada ekspor CPO sudah berjalan sejak 2012 dan menjadi lebih konkrit pada 2015, ketika pemerintah menetapkan perbedaan pajak pengapalan antara produk hulu dan hilir.

“Ini artinya secara tidak langsung [pemerintah] menetapkan larangan ekspor CPO,” ujarnya.

Peraturan Menteri Keuangan No.76/2021 tentang tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit sejalan dengan upaya penghiliran sejak 2011.

Sahat menjelaskan, berdasarkan beleid tersebut, ekspor CPO dikenakan pajak US$341 per ton. Maka eksportor hanya menerima US$759 per ton atau ekuivalen dengan Rp10.719 per kg. Dengan kondisi tersebut, harga CPO domestik berada di kisaran Rp14.010 per kg.

“Maka pengusaha tidak akan melakukan ekspor karena harga pasar sawit di pasar domestik jauh lebih baik,” ujarnya.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Ini Penyebab Harga Minyak Goreng Melonjak

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Harga minyak goreng melonjak pada akhir Oktober 2021. Lonjakan harga minyak goreng tersebut terjadi di berbagai daerah.

Pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengungkapkan, kenaikan harga minyak goreng disebabkan adanya kekurangan pasokan akan minyak nabati (oils) dan minyak hewani (fats) di pasar global.

“Pandemi ini membuat suasana lapangan produksi semua serba tak jelas. Produksi minyak nabati dan minyak hewani semua menurun dibandingkan dengan produksi di tahun sebelum adanya pandemi. Intinya, seperti hukum ekonomi, di mana antara supply dan demand terjadi kepincangan maka pasokan dunia sangat berkurang,” ujar Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/10/2021).

Ia mengatakan produksi minyak nabati dan hewani telah menurun sebanyak 266.000 ton pada 2020. Penurunan produksi tersebut juga terjadi pada 2021

Selain itu, kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan adanya kenaikan harga minyak sawit atau CPO Indonesia. Saat ini kata Sahat, harga CPO di Indonesia masih berbasis harga CPO CiF Rotrerdam.

Dia menilai, apabila harga CiF Rotterdam mengalami kenaikan, maka harga CPO lokal juga naik.

Sahat juga menjelaskan, saat ini industri penghasil minyak goreng di Indonesia tidak punya hubungan usaha dengan perkebunan sawit.

Oleh sebab itu, menurut dia, harga jual yang dipasarkan oleh industri penghasil minyak goreng sama dengan harga CPO yang sudah ditambahkan dengan biaya olah, biaya kemasan, dan biaya ongkos angkut.

“Dengan demikian harga jual yang mereka lakukan adalah sesuai dengan kondisi lapangan dan kini para produsen minyak goreng sudah tidak bisa lagi mengikuti harga patokan yang ditetapkan oleh regulator,” ungkap Sahat.

Sebelumnya, mengutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, minyak goreng kemasan bermerek 1 terpantau naik sebesar 1,16 persen atau Rp 200 menjadi Rp 17.400 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 2 terpantau naik sebesar 0,9 persen atau Rp 150 menjadi Rp 16.850 per kilogram, dan minyak goreng curah secara nasional terpantau naik sebesar 2,15 persen atau Rp 350 menjadi Rp 16.600 per kilogram.

Sumber: Kompas.com

,

Harga CPO Melesat, Pemerintah Diminta Hati-Hati Rumuskan HET Minyak Goreng

 

 

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom pertanian dari IPB University Bayu Krisnamurthi meminta pemerintah untuk berhati-hati menentukan rumusan penetapan harga eceran tertinggi atau HET Minyak goreng di pasar. Alasannya, perhitungan yang tidak bijak berpotensi menimbulkan gejolak harga yang serius di masyarakat.

“Itulah sebabnya HET perlu dicermati secara hati-hati dan seimbang, termasuk dengan memperhatikan kepentingan konsumen,” kata Bayu melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Rabu (20/10/2021).

Di sisi lain, Bayu mengakui, tren kenaikan harga kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia turut mengerek bahan baku pembuatan minyak goreng. Artinya, biaya produksi industri hilir atau olahan CPO tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.

“Memang harga minyak goreng dalam negeri akan menghadapi tekanan kenaikan bahan baku yang sama. Di sini perlu dilihat secara bijak dan seimbang,” kata dia.

 

Pada sejumlah perusahaan terintegrasi, kata dia, relatif dapat bertahan karena marjin yang tidak optimal dari penjualan dalam negeri ditutupi peningkatan dari sisi ekspor.

“Namun bagi perusahaan-perusahaan minyak goreng yang tidak terintegrasi, hal ini tentu akan menyulitkan,” kata dia.

 

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana untuk memasukkan biaya input harga kelapa sawit mentah atau CPO di pasar global, sebagai salah satu variabel penentu besaran harga minyak goreng di dalam negeri.

 

Rencana itu mencuat setelah sejumlah industri hilir atau olahan CPO seperti Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta Kemendag menyesuaikan harga minyak goreng di tingkat konsumen. Alasannya, harga eceran tertinggi atau HET yang dipatok Rp11,000 per liter saat ini tidak mencerminkan biaya produksi yang relatif tinggi mengikuti harga bahan baku utama tersebut.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Isy Karim mengatakan kementeriannya masih berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap HET tersebut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

 

“Perhitungan harga acuan ke depan diformulasikan dengan memasukkan biaya input harga CPO dunia sebagai salah satu variabel penentu besaran harga minyak goreng sehingga harga acuan nantinya akan fleksibel mengikuti harga bahan baku,” kata Isy Karim melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Rabu (20/10/2021).

Berdasarkan catatan Kemendag pekan ini, harga eceran nasional untuk minyak goreng sebesar Rp14,800 per liter atau naik 4,96 persen jika dibandingkan bulan lalu. Selain itu harga minyak goreng kemasan berada di harga Rp16,700 per liter atau naik 2,45 persen dari bulan lalu.

Ihwal kenaikan harga itu, Dia menerangkan, tren itu mengikuti harga bahan baku yakni CPO di pasar internasional yang mengalami kenaikan mencapai 9,66 persen secara bulanan atau month-to-month.

“Untuk itu, guna menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri kami akan terus berkoordinasi dengan asosiasi produsen minyak goreng agar tetap menjaga pasokan minyak goreng dalam rangka stabilisasi harga,” kata dia.

Adapun stok minyak goreng per 15 Oktober 2021 mencapai 628.300 ton yang dimiliki oleh produsen anggota GIMNI, sementara stok minyak goreng milik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebesar 405,09 ton. Dengan demikian, total stok minyak goreng nasional mencapai 628,70 ribu ton dengan ketahanan mencapai 1,49 bulan.

 

 

Sumber: Bisnis.com

,

Harga CPO Naik, Pakar Minta Kemendag Akomodasi Soal HET Minyak Goreng

 

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom pertanian dari IPB University Bayu Krisnamurthi meminta pemerintah untuk berhati-hati menentukan rumusan penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng di pasar. Alasannya, perhitungan yang tidak bijak bakal menimbulkan gejolak harga yang serius di tengah masyarakat.

“Itulah sebabnya HET perlu dicermati secara hati-hati dan seimbang, termasuk dengan memperhatikan kepentingan konsumen,” kata Bayu melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Rabu (20/10/2021).

Di sisi lain, Bayu mengakui, tren kenaikan harga kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia turut mengerek bahan baku pembuatan minyak goreng itu. Artinya, biaya produksi industri hilir atau olahan CPO itu mengalami peningkatan yang signifikan.

“Memang harga minyak goreng dalam negeri akan menghadapi tekanan kenaikan bahan baku yang sama. Di sini perlu dilihat secara bijak dan seimbang,” kata dia.

Pada sejumlah perusahaan terintegrasi, kata dia, relatif dapat bertahan karena marjin yang tidak optimal dari penjualan dalam negeri ditutupi peningkatan dari sisi ekspor.

“Namun bagi perusahaan-perusahaan minyak goreng yang tidak terintegrasi, hal ini tentu akan menyulitkan,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana untuk memasukkan biaya input harga kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia sebagai salah satu variabel penentu besaran harga minyak goreng di dalam negeri.

“Agar HET bisa mencerminkan harga bahan baku minyak goreng dan mekanisme lebih fleksibel mengikuti harga pasar, sehingga HET bisa naik atau pun bisa turun menyesuaikan kondisi tersebut,” kata Bernard melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Rabu (20/10/2021).


Pekerja memanen kelapa sawit di Desa Rangkasbitung Timur, Lebak, Banten, Selasa (22/9/2020). /Antara Foto-Muhammad Bagus Khoirunas

Sementara itu, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Isy Karim mengatakan kementeriannya masih berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap HET tersebut yang tertuang dalam  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

“Perhitungan harga acuan ke depan diformulasikan dengan memasukkan biaya input harga CPO dunia sebagai salah satu variabel penentu besaran harga minyak goreng sehingga harga acuan nantinya akan fleksibel mengikuti harga bahan baku,” kata Isy Karim melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Rabu (20/10/2021).

Berdasarkan catatan Kemendag pekan ini, harga eceran nasional untuk minyak goreng sebesar Rp14,800 per liter atau naik 4,96 persen jika dibandingkan bulan lalu. Selain itu harga minyak goreng kemasan berada di harga Rp16,700 per liter atau naik 2,45 persen dari bulan lalu.

Ihwal kenaikan harga itu, Dia menerangkan, tren itu mengikuti harga bahan baku yakni CPO di pasar internasional yang mengalami kenaikan mencapai 9,66 persen secara bulanan atau month-to-month.

“Untuk itu, guna menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri kami akan terus berkoordinasi dengan asosiasi produsen minyak goreng agar tetap menjaga pasokan minyak goreng dalam rangka stabilisasi harga,” kata dia.

Adapun stok minyak goreng per 15 Oktober 2021 mencapai 628.300 ton yang dimiliki oleh produsen anggota GIMNI, sementara stok minyak goreng milik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebesar 405,09 ton. Dengan demikian, total stok minyak goreng nasional mencapai 628,70 ribu ton dengan ketahanan mencapai 1,49 bulan.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara (Sumut) Darma Sucipto mengungkapkan kenaikan harga jual CPO merupakan dampak masih tingginya permintaan di pasar internasional, di tengah adanya kekhawatiran produksi komoditas ini turun.  “Kalau permintaan terus naik, maka harga CPO akan bakal naik terus dan itu membuat harga CPO pada September bisa menjadi tertinggi di tahun 2021,” kata Darma, Minggu (12/9/2021).

“Harga CPO di September yang rata-rata sebesar Rp12.594 per kg itu, di atas harga rata-rata bulan Agustus yang masih Rp12.515 per kg,” ujar Darma.

Sumber: Bisnis.com

,

Semua Sayang Sawit, Semua Lego Jangkar – Sahat Sinaga (Bag 1/2) – Eps 24

 

Bagian pertama dari dua bagian perbincangan dengan bp Sahat Sinaga. Sebagai Senior di Industri Sawit Hilir, Sahat Sinaga mengemukakan bagaimana Industri sawit ini disayang oleh banyak kementrian. Saking sayangnya, semua lego jangkar seperti kapal. Sehingga Industri sawit tidak bisa kemana-mana. Bahkan mungkin lama kelamaan nanti tenggelam karena tidak bisa kemana-mana.

 

,

Produksi CPO Ditarget Capai 54,7 juta Ton pada 2022

 

JAKARTA – Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diproyeksi meningkat 3,07 persen pada tahun depan.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan volume produksinya dapat mencapai 54,7 juta ton pada 2022 dari proyeksi tahun ini sebesar 53,07 juta ton.

Peningkatan tersebut didukung faktor cuaca yang membaik sehingga memungkinkan banyak pelaku usaha melakukan replanting.

“Karena ramalan cuaca relatif bagus dan sudah banyak yang mengalami replanting, bisa sampai 54,7 juta ton,” kata Sahat kepada Bisnis, Rabu (13/10/2021).

Serapan di pasar dalam negeri juga diproyeksikan tumbuh dari 18,5 juta ton tahun ini menjadi sekitar 20 juta ton pada 2022.

Namun, karena terbatasnya produksi CPO, dia menilai kemungkinan kinerja ekspor akan tertahan di level 36 juta ton, tidak tumbuh dari target pengapalan pada tahun ini dan belum bisa kembali ke posisi 2019 sebesar 37 juta ton.

 

“Jadi meningkatnya [ekspor] tidak begitu signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, 34 juta ton,” ujarnya.

Sementara itu, menurut catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi CPO pada Agustus 2021 mendapai 4,21 juta ton dan crude palm kernel oil (CPKO) sebesar 400.000 ton. Angka itu 4 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Juli 2021.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Produksi Oleopangan Diramal Melonjak 12 Persen hingga Akhir Tahun

 

JAKARTA – Produksi oleopangan yang melemah selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diproyeksi akan terangkat pada kuartal terakhir 2021.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mencatat produksi oleopangan pada kuartal III/2021 sebesar 1,72 juta ton, turun dari kuartal sebelumnya 1,92 juta ton. Adapun, produksi pada kuartal pertama tercatat sebesar 1,83 juta ton.

Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga meramal angka tersebut akan meningkat menjadi 1,85 juta ton pada kuartal IV/2021. Sehingga total produksi untuk sepanjang tahun ini akan menjadi 7,3 juta ton, atau tumbuh 12 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

“Penyebab utama [penurunan pada kuartal III] persoalan pandemi sehingga konsumsi masyarakat menurun, tetapi sudah mulai baik lagi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (13/10/2021).

 

Adapun produk yang termasuk oleopangan antara lain, margarine, shortening, dan tiga jenis minyak goreng, yang dijual di pasar modern, pasar tradisional, dan yang digunakan industri.

Pada tahun lalu, GIMNI diketahui menurunkan target volume produksi dari awalnya 7,1 juta ton menjadi sekitar 6,4 juta ton karena pandemi.

Sementara itu, mengenai harga minyak goreng di pasaran, Sahat meyakini akan bertahan di angka Rp13.100 per liter sampai akhir tahun dari September di kisaran Rp12.500 per liter.

 

Kenaikan harga ini didorong turunnya produksi minyak lunak – seperti minyak kedelai, biji bunga matahari, zaitun, dan sebagainya – di sejumlah negara seperti Argentina dan Kanada.

“Maka orang berlomba-lomba mendapatkan minyak sawit terutama di China yang luar biasa kebutuhannya,” ujar Sahat.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Asisten Rumah Tangga (ART) bisa menguji Minyak Goreng itu Berkualitas atau Tidak (Bekas Jelantah )

 

Gbr.GIMNI..pakai ulang Minyak jelantah

Gbr.GIMNI..pakai ulang Minyak jelantah

 

Mulai 1 Januari 2022, peredaran minyak goreng sawit akan berubah dari bentuk curah kekemasan…. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh GIMNI kepada beberapa pengusaha migor sawit, bahwa adanya kemasan sederhana pada Migordari Sawit (MdS), timbul biaya tambahan berkisar Rp 1.300 – Rp 1.450 /liter di atas harga minyak goreng curah. Konsumen/ibu rumah tangga dan warung yang  selama ini biasa membeli minyak goreng curah, supaya mempersiapkan diriakan terjadinya perubahan edar ini.

 

 

 

Menghadapi perubahan edar Migor dari Sawit ( MdS)  tersebut, masyarakat luas perlu diberi informasi lapangan : apa saja yang terjadi didalam proses menggoreng, dan kenapa berbahaya bagi kesehatan manusia akibat penggunaan daur -ulang minyak jelantah. Proses menggoreng itu dibagi dalam 3 jenis, tergantung pada temperatur/lama penggorengan-nya, yaitu: a) Shallow Frying ( biasa disebut tumis-tumis , waktu singkat ); b) Regular Frying ( bisa menggoreng tempe, ikan dan lainnya ;  temperatur 90 – 120 der.Creatif lama  ).  dan c) Deep Frying ( biasa dipakai dalam industri makanan – Pop-Corn, French-Fries, Kentucky dan lain sebagainya dimana tempertaur diatas 170 der C, dan waktunya lama).

 

Selama penggorengan itu,  akan terjadi proses : oksidasi, hidrolisa&polimerisasi  yang padaakhir proses pengggorengan – apalagi minyak tersebut dipakai berkali-kali , maka minyak goreng ( berbasis tri-glycerida) mengalami perubahan kimiawi, dan triglycerida akan berubah bentuk menjadi “polar compounds” yang saling terikat oleh “polar covalent bonds” , dengan titik didih dibawah bahan utama didalam minyak goreng – triglycerida.

 

    Polar Compounds  itu akan tetap berada didalam minyak jelantah , tidak akan terpisah bila hanya diolah dengan penyringan/penjernihan warna biasa saja. Polar compounds ini bersifat TOXIN disebut HNE ( 4- hydroxyptrans2 – nonenal ) dan bila dikonsumsi , HNE itu akan bereaksi dengan DNA( =Deoxyribon Nucleic acid) dan RNA ( Ribo Nucleic Acid )……uji lapangan oleh Nurtisi Inggris di tahun 2016 -2017.

 

Cara termudah untuk melakukan pengujian minyak goreng – apakah murni dari pabrikan yang berasal dari minyak asli ( belum terpakai)  atau berasal dari jelantah, adalah berikut: ( berdasarkan uji-coba penulis di tahun 1981 -sewaktu jadi  Production Manager Foods di industri margarine/shortening/specialityfats dan minyak goreng ).

 

1) tuangkan minyak goreng keatas jelaga ( pan) dan panaskan selama 1-1,5 menit
2) buka kertas minyak dan posisikan diatas pan  berjarak sekitar  18- 20 cm diatasnya.
3) amati dalam waktu 3 menit, bila jumlah bercak atau titik-titik/spots pada kertas lebih

dari  10 units / 10 cm2……..maka minyak tersebut jelek ( banyak polar compounds yang mudah menguap……)

 

Kalau mau lebih teliti, pakailah metoda AOCS. untuk mengukur %-ase dari TPM ( Total Polar Materials  ) didalam minyak, sebagai basis mengukur kualitas migor yang umum dipakai dinegara-negara maju….Bila TPM diatas 20% ,maka pengedar minyak goreng itu bisa dikenaisanksi berat, karena dinyatakan sebagai pemberi racun pada masyarakat pengguna.

GIMNI
Executive Director.

 

 

 

 

,

Menanti nasib moratorium, industri sawit tetap harus memperhatikan lingkungan

 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Masa berlaku Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit resmi berakhir pada Minggu (19/9) kemarin.

Beleid perlu dievaluasi paling lambat tiga tahun setelah berlaku. Dengan demikian, saat ini terjadi kekosongan hukum atas kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit.

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyebut moratorium lahan sawit penting untuk kejelasan berusaha. Hal itu untuk menyelesaikan masalah lahan sawit yang berada pada areal hutan.

Jika masalah tersebut belum selesai sementara moratorium berakhir, akan ada ketidakjelasan jaminan berusaha. “Bila moratorium itu di setop sekarang ini, jaminan berusaha sawit akan semakin tidak  terselesaikan,” ujar Wakil Ketua DMSI Sahat M Sinaga saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (19/9).

Di sisi lain, akademisi IPB, Rachmat Pambudy mengatakan, perkebunan sawit adalah keunggulan komparatif Indonesia.  Agar sawit bisa bersaing di pasar global dengan minyak nabati lain, seluruh masyarakat harus kompetitif dan memastikan sawit menjadi bagian dari aset nasional.

“Jangan sampai nanti diklaim menjadi milik negara lain. Jadi, pastikan masyarakat harus ikut menjaga kelangsungan budidaya komoditas sawit Indonesia,” jelasnya, dalam  keterangan tertulis, Rabu (22/9).

Pelaku industri sawit wajib mengikuti Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia  atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

“Ada kebutuhan kepastian dari konsumen internasional, semua perusahaan harus memberikan perlindungan kepada lingkungan, penduduk dan satwa liar. Perusahaan sawit nasional sudah berkomitmen dan terus berupaya memenuhi harapan konsumen ini,” paparnya.

Pendiri dan CEO Nusantara Sawit Sejahtera (NSS), Teguh Patriawan, mengatakan sebagai perusahaan nasional yang bergerak di bisnis kelapa sawit pihaknya terus berupaya menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“NSS mengelola limbah pabrik. Sehingga bisa digunakan lagi ke tanaman untuk menjadi pupuk. Kami selalu coba menghemat dengan cara-cara yang betul dan memperhatikan kelestarian lingkungan,” terangnya.

 

Sumber: Kontan.co.id