,

Pungutan Ekspor Sawit Untuk Siapa?

 

Jakarta, Gatra.com – Kalau menengok harga ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) bulan ini, mestinya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani sudah di atas angka Rp3500 perkilogram.

Soalnya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merilis bahwa harga CPO Cif Rotterdam untuk pengiriman Juni 2021, sudah di angka USD1.240 perton dan CPKO USD1.550 perton.

Tapi lantaran harus dipotong Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK), harga bersih CPO itu menjadi USD869 perton dan CPKO USD1.179 perton.

Itupun kalau BK yang dipakai adalah USD116 perton, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 166 tahun 2020 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Sementara, informasi yang beredar, BK itu justru sudah dinaikkan menjadi USD144 perton.

Lantas soal PE tadi, PMK 191 tahun 2020 mengamanahkan bahwa harga CPO maupun CPKO yang sudah di atas USD995 perton, musti dikenai PE USD255 perton. Maklum, di dalam PMK ini, PE sengaja dibikin progresif, artinya, besaran PE mengikuti level kenaikan harga ekspor CPO dan CPKO itu. Itulah makanya, setelah pengurangan BK dan PE tadi, harga riil yang didapat, hanya segitu.

Lalu, kenapa kemudian muncul bahasa kalau dengan harga Cif Rotterdam tadi harga TBS petani bisa di atas Rp3500 perkilogram? Itu lantaran sesungguhnya, acuan penetapan harga TBS petani adalah harga ekspor CPO dan CPKO tadi.

Ini sesuai isi Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 1 tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

“Gara-gara harga CPO dan CPKO tadi jadi nyawanya penetapan harga TBS petanilah makanya kami meminta struktur PE pada PMK 191 itu direvisi. Sebab pada kondisi sekarang, PE itu sudah sangat menggerus harga TBS petani. Hitungan kami, waktu tarif PE USD50 perton saja, lost income petani sudah Rp124 perkilogram. Sekarang lost income itu sudah melonjak drastis; menjadi Rp620 perkilogram. Itu baru hitungan dari PE CPO nya,” rinci Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (Sekjen-SPKS), Mansuetus Darto Alsy Hanu, saat berbincang dengan Gatra.com, kemarin.

Sebelumnya, sebahagian kalangan industri dan petani justru meminta supaya struktur PE pada PMK 191 itu dipertahankan. Alasannya, di situasi harga CPO dunia yang mahal, dengan struktur seperti itu, kalangan industri akan memilih mengolah CPO nya di dalam negeri menjadi sejumlah turunan ketimbang harus membayar PE CPO yang mahal pula. Jadi, kalau sudah jadi turunan, barulah diekspor, PE nya tidak semahal CPO.

Nah, dengan diolah di dalam negeri, investasi hilir terus bertambah, peluang kerja terbuka, pajak dan devisa membuncah dan petani sawit sumringah lantaran harga TBS nya stabil. Di Riau sendiri misalnya, harga TBS dari tanaman berumur 10 tahun ke atas, dibanderol Rp2630 perkilogram. Harga ini berlaku hingga 1 Juni 2021.

“Kalau ada orang bilang PE ini menguntungkan negara penghasil sawit lainnya, itu kan katanya. Yang pasti, banyak yang tak mau model pungutan seperti ini lantaran mereka tak mau Cuannya dipotong. Kalau tak mau cuannya dipotong, ya bikin produk hilir,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga.

Tapi kalau menengok pernyataan GAPKI yang dirilis akhir bulan lalu, melonjaknya harga CPO justru bukan disebabkan oleh struktur PE tadi. Tapi justru oleh banyaknya perubahan prediksi produksi oilseeds dan kenaikan produksi biodiesel dunia. Ketidakpastian tanam dan produksi oilseeds menyebabkan permintaan minyak sawit meningkat.

“Pengaruh musim, produksi kelapa sawit yang menyusut dan pemulihan ekonomi di negara tujuan ekspor, sangat mempengaruhi. Jadi harga CPO dunia yang duluan naik, baru sebahagian kalangan industri mengolah CPO nya di dalam negeri. Tapi lantaran struktur PE nya seperti tadi, petani yang makin dirugikan,” Darto menimpali.

Kalau kemudian kalangan industri mengklaim bahwa harga TBS itu naik lantaran adanya program biodiesel di dalam negeri kata lelaki kelahiran Kende-Flores Nusa Tenggara Timur ini, malah lebih salah lagi.

“Kalau model PE seperti itu dibuat demi menyokong usaha perusahan biodiesel, baru masuk akal lagi. Sebab yang paling banyak menyedot duit PE itu, justru program biodiesel. Tengok sajalah, dari 2015-2020, sudah Rp57,72 triliun duit yang tersedot untuk program biodiesel itu. Kalau untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), promosi dan riset, bunga duit PE itu saja sudah cukup,” semakin jauh Darto, ini mengurai.

Baca juga: Jurus Ampuh PMK 191

Darto kemudian mencontohkan kondisi harga TBS petani di Malaysia yang saat ini sudah berada di kisaran angka Rp3000 perkilogram.

“Kalau kita mengacu pada omongan di Indonesia, berarti tingginya harga TBS di sana (Malaysia) itu, gara-gara program biodiesel juga? Enggaklah. Wong di sana biodieselnya masih di B5 dan itu pun dibikin bukan dari hasil PE kayak di Indonesia,” ujarnya.

Sebelum Pilpres kata Darto, harga TBS pernah terjerembab hingga ke angka Rp600 perkilogram. Petani pun meneriaki program biodiesel sampai-sampai Presiden Jokowi turun ke kebun-kebun petani sambil menyuruh bertanam jengkol atau petai.

“Enggak lama kemudian, PE dihentikan, itu berlangsung hampir setahun. Setelah PE dihentikan, harga TBS perlahan naik,” terangnya.

SPKS kata Darto bukan anti PE, apa lagi biodiesel. “Tapi yang wajar-wajar sajalah. PE dengan besaran USD30 perton, itu sudah cukup dan tidak akan mencederai petani,” katanya.

Tapi kalau dengan PE yang sebesar sekarang, perusahaan kecil kata Darto, sebenarnya menentang, apalagi petani — khususnya petani yang mengerti soal hitungan PE — mereka enggak suka lantaran PE itu hanya menguntungkan eksportir besar yang menguasai hulu dan duduk pula di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS).

“Yang menolak PE 191 itu direvisi ya tentu mereka yang menikmati PE itu. Kalau kami sih, maklum saja, tapi mbok pakai perasaan juga lah. Yang pasti, kami punya database harga sawit kok, dan harga TBS pernah mencapai Rp2000 perkilogram meski program biodiesel belum ada,” ujarnya.

 

Sumber: Gatra.com

,

Petani Sawit Keberatan Pungutan Ekspor Direvisi

 

JAKARTA, investor.id – Petani sawit meminta pemerintah tidak menurunkan tarif pungutan ekspor sawit. Dengan skema pungutan sekarang ini, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani terbilang tinggi.  Kebijakan tarif pungutan ekspor sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 dinilai sudah on the right  track atau sejalan dengan arah program hilirisasi.

“Kami keberatan kalau pungutan ekspor sawit diubah. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan pungutan ekspor itu merugikan petani. Tidak benar apabila dikatakan pungutan menurunkan ekspor sawit Indonesia,” ujar Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), dalam keterangannya Rabu (26/5/2021).

Menurut dia, pungutan ekspor CPO atau Levy dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan SDM Pekebun,  riset, pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan hilirisasi, (3) promosi perkebunan kelapa sawit, peremajaan sawit rakyat (PSR), sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Dana pungutan ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Jangan salah pungutan ekspor ini bukan masuk ke APBN atau APBD. Berbeda dengan bea keluar (BK) peruntukannya pendapatan negara,” jelas Gulat.

TBS Sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana
TBS Sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Ia  mengakui petani sangat menikmati tingginya harga TBS sawit di 22 provinsi yang menjadi sentra sawit. Harga TBS membuat petani dapat belanja dan memenuhi kebutuhan mereka. Otomatis, pengeluaran para petani sawit inilah yang menggerakkan perekonomian daerah.

“Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat menjadi contoh bagusnya nilai tukar petani. Alhasil, perekonomian daerah ikut bergerak,” kata kandidat doktor lingkungan ini.

Dengan adanya pungutan, pengusaha CPO sudah berpikir untuk hilirisasi dalam negeri karena tarif pungutan untuk ekspor produk hilir dari CPO jauh lebih rendah.

“Artinya, industri hilir di dalam negeri dapat tumbuh sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat.  Kenaikan harga CPO dunia berdampak positif terhadap harga TBS,” ujar Gulat.

Ia mengakui serapan sawit di dalam negeri menjadi kunci stabilnya harga TBS. Instrumen penyerapan sawit ini adalah kebijakan mandatori biodiesel.

”Dengan adanya pemakaian sawit di dalam negeri, pabrik sawit beroperasi 24 jam. Tidak ada lagi alasan tanki penyimpan penuh. Karena serapan sawit sangat tinggi,” tandas Gulat Manurung.

Insentif cukup atraktif

Sementara itu, kalangan pelaku industri hilir sawit menyetujui usulan petani supaya pungutan tetap berlaku seperti sekarang.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI  menjelaskan bahwa regulasi pungutan ekspor memberikan insentif  yang cukup attraktif untuk  mengekspor produk hilir. Alhasil, peningkatan nilai tambah di sektor hilir akan berkontribusi bagi banyak hal antara lain nilai devisa , lapangan kerja dan pajak negara. Dan elemen ini sering dilupakan oleh  sebagian para pebisnis sawit Indonesia.

“Kebijakan tarif pungutan sudah tepat di tengah kondisi sekarang. Tidak perlu direvisi atau diturunkan tarifnya. Komposisi ekspor yang dominan hilir menunjukkan tarif pungutan sangat efektif. Dampak positifnya mendongkrak harga TBS petani,” ujar Sahat.

Direktur Eksekutif GIMNI  Sahat Sinaga
Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga

Berdasarkan data yang dikumpulkan GIMNI, sepanjang Januari sampai April 2021 komposisi ekspor produk hilir (high value add)  dalam bentuk volume di atas  80% – 90%. Sedangkan, ekspor minyak sawit mentah (CPO & CPKO, low value add) rerata menurun drastis ke arah 10%-20%.

Pada Januari, ekspor produk CPO dan turunannya mencapai 2,861 juta ton (24% Crude Oils/CO dan Palm Processed Oils/PPO sebesar 76%). Selanjutnya Februari, volume ekspor sawit berjumlah 1,994 juta ton (crude oils 20% dan PPO sebesar 80%).

Volume ekspor sawit dan turunannya di Maret naik menjadi  2,63 juta ton (crude oils 12% dan PPO 88 %).  Bulan April, volume ekspor kembali naik menjadi  3,078 juta ton (crude oils 10,6 % dan PPO 89,4 %).

 

 

Sumber: Investor.id

,

GIMNI Minta Pungutan Ekspor Tidak Direvisi

 

Agrofarm.co.id-Pelaku industri kelapa sawit dan petani meminta pemerintah tidak merevisi tarif pungutan ekspor yang saat ini berjalan melalui PMK 191/PMK.05/2020. Pungutan ekspor sudah terbukti mendorong industri hilir kelapa sawit (IHKS) dan menjaga stabilitas harga pasar sawit dalam negeri baik produk minyak goreng di level industri serta TBS petani.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI menjelaskan bahwa regulasi pungutan ekspor memberikan insentif yang cukup attractive untuk mengekspor produk hilir. Alhasil, peningkatan nilai tambah di sektor hilir akan berkontribusi bagi banyak hal antara lain nilai devisa , lapangan kerja dan pajak negara. Dan elemen ini sering dilupakan oleh sebagian para pebisnis sawit Indonesia.

“Kebijakan tarif pungutan sudah tepat di tengah kondisi sekarang. Tidak perlu direvisi atau diturunkan tarifnya. Komposisi ekspor yang dominan hilir menunjukkan tarif pungutan sangat efektif. Dampak positifnya mendongkrak harga TBS petani,” ujar Sahat dalam keterangan resminya, Senin (24/5/2021)

Sahat mengatakan Indonesia tidak lagi ekspor CPO di mana nilai tambahnya rendah. Skema tarif pungutan sekarang sebaiknya dipertahankan. Sebab, petani sedang menikmati tingginya harga TBS.

“Konsistensi pemerintah sangat dibutuhkan pelaku industri sawit dalam negeri. kami mendapatkan insentif untuk mengekspor produk hilir sawit bernilai tambah tinggi dan sekaligus mulai mampu bangkit untuk merebut pasar IHKS di pasar global,” jelas dia.

Kebijakan tarif pungutan ekspor sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 dinilai sudah on the right track atau sejalan dengan arah program hilirisasi.

Bernard Riedo, Ketua Umum GIMNI, mengatakan skema tarif pungutan sawit yang lebih tinggi kepada produk hulu, dan tarif lebih rendah untuk produk hilir sangat mendukung daya saing ekspor produk hilir Indonesia di pasar global .

“GIMNI meminta pemerintah supaya konsisten mengimplementasikan PMK nomor 191/PMK.05/2020 yang mulai efektif berjalan pada 10 Desember 2020. Sebab aturan ini sudah terbukti mampu meningkatkan daya saing produk hilir sawit Indonesia baik itu berupa oleofood. Dan juga oleochemicals di pasar global sekaligus menjaga stabilitas harga produk sawit untuk makanan di pasar dalam negeri, yang bermuara terciptanya kebijakan hilir sawit,” terang Bernard.

Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) sepakat tarif pungutan ekspor (PE) sawit sekarang ini tidak perlu diubah. Jangan tergoda dengan pendapat bahwa pungutan merugikan petani. Atau ada pendapat pungutan menurunkan ekspor CPO. Dengan adanya pungutan, pengusaha CPO sudah berpikir untuk hilirisasi dalam negeri karena tarif pungutan untuk ekspor produk hilir dari CPO jauh lebih rendah.

Artinya, industri hilir di dalam negeri dapat tumbuh sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat. Kenaikan harga CPO dunia berdampak positif terhadap harga TBS.

Menurut Gulat, petani sangat menikmati tingginya harga TBS sawit di 22 provinsi yang menjadi sentra sawit. Harga TBS membuat petani dapat belanja dan memenuhi kebutuhan mereka. Otomatis, pengeluaran para petani sawit inilah yang menggerakkan perekonomian daerah.

“Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat menjadi contoh bagusnya nilai tukar petani. Alhasil, perekonomian daerah ikut bergerak,” kata Gulat.

Ia mengakui serapan sawit di dalam negeri menjadi kunci stabilnya harga TBS. Instrumen penyerapan sawit ini adalah kebijakan mandatori biodiesel.Dengan adanya pemakaian sawit di dalam negeri, pabrik sawit beroperasi 24 jam. Tidak ada lagi alasan tanki penyimpan penuh. Karena serapan sawit sangat tinggi, ungkap Gulat Manurung. Bantolo

 

Sumber: Agrofarm.co.id

,

Jurus Ampuh PMK 191

 

Jakarta, Gatra.com – Jurus yang dibikin oleh Kementerian Keuangan terhadap ekspor Crude Palm Oil (CPO) ini boleh dibilang sangat sederhana; Pungutan Ekspor (PE) dibikin progresif — pungutan yang nilainya naik mengikuti kenaikan harga objek pungutan.

Tapi dampaknya sangat luar biasa. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri.

Harga CPO di luar negeri terus melambung. Yang tadinya harga tender CPO di Dumai, Riau masih Rp9.900 per kilogram, sekarang sudah di kisaran Rp11.700 per kilogram.

Melambungnya harga ini lantaran volumenya semakin terbatas ulah sikap produsen yang lebih memilih mengolah CPO di dalam negeri menjadi produk hilir ketimbang mengekspor.

Volume yang terbatas ini membuat orang di luar negeri semakin blingsatan. Maklum, mau membeli Soya Oil, harganya lebih mahal USD400 per ton ketimbang minyak sawit.

Sebetulnya, produsen lebih memilih CPO dijadikan produk hilir lantaran PE nya jauh lebih murah. Tapi pilihan ini justru membikin industri hilir CPO di dalam negeri menjadi berkembang.

Akibatnya, lapangan kerja di dalam negeri terbuka lebar, pajak dan devisa membuncah, petani sawit sumringah lantaran harga Tandan Buah Segar (TBS) nya kian mempesona.

Menengok kenyataan ini makanya Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta supaya pemerintah konsisten dengan model pungutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 191 tahun 2020 itu.

“Model PE yang sekarang membuat ekspor produk hilir meningkat pesat. Investasi hilir terus bertambah. Jadi, menurut kami PE model begini sudah sejalan dengan program hilirisasi,” kata Ketua Umum GIMNI, Bernard Riedo, dalam siaran persnya yang diterima Gatra.com, tadi siang.

GIMNI kemudian menyodorkan data bahwa sepanjang Januari hingga April 2021, komposisi ekspor produk hilir (high value add) berkisar 80%-90%. sementara ekspor minyak sawit mentah (CPO & CPKO, low value add) menukik ke angka 10%-20%.

Kalau dijadikan angka, ekspor CPO Januari dan turunannya mencapai 2,861 juta ton. Sekitar 24% Crude Oils (CO), sisanya Palm Processed Oils (PPO).

Bulan berikutnya, volume ekspor sawit dan turunannya 1,994 juta ton; CO 20%, sisanya PPO.

Pada bulan Maret, ekspor itu naik menjadi 2,63 juta ton. tapi CO justru hanya 12%, sisanya PPO.

Bulan lalu, ekspor CO itu malah turun lagi menjadi 10,6% dari total 3,078 juta ton ekspor minyak sawit dan turunannya.

“Tingginya ekspor produk hilir ini akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi industri sawit di dalam negeri,” kata Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga.

Di luar negeri kata Sahat, telah berdampak pada harga minyak bumi. Kalau di periode yang sama tahun lalu masih di angkaUSD 37,2 per barel sekarang sudah bertengger di angka USD 67 per barel.

“Dampaknya mantap kali kan? Kalau ada orang bilang PE ini akan menguntungkan negara penghasil sawit lainnya, itu kan katanya. Faktanya saja tengok. Dengan PE yang sekarang, harga TBS petani melejit. Dua tahun lalu, saat pungutan enggak ada, harga TBS petani justru ngendon di angka Rp700-Rp850 per kilogram,” Sahat mengurai.

Kebijakan tarif pungutan sudah tepat di tengah kondisi sekarang. Komposisi ekspor yang dominan hilir, dikatakan Sahat, menunjukkan tarif pungutan sangat efektif. Dampak positifnya mendongkrak harga TBS petani.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung tak menampik omongan Sahat itu.

Lelaki 48 tahun bilang bahwa saat ini petani sawit di 22 provinsi penghasil sawit, sangat menikmati tingginya harga TBS.

“Mereka jadi leluasa membelanjakan duitnya. Duit belanja ini menggerakkan ekonomi di daerah,” kata kandidat doktor lingkungan Universitas Riau ini.

Gulat sepakat model PE yang sekarang dipertahankan saja dan jangan sampai terpengaruh dengan omongan-omongan tak jelas.

“PE ini telah membikin pengusaha CPO melek dengan hilirisasi. Ini berarti serapan sawit di dalam negeri menjadi besar. Ini menjadi kunci stabilnya harga TBS. Adapun instrumen penyerapan minyak sawit ini salah satunya kebijakan mandatori biodiesel,” katanya.

Yang pasti kata Gulat, besarnya serapan dalam negeri ini telah membuat pabrik sawit beroperasi 24 jam dan tak ada lagi istilah tanki penyimpan penuh.

 

Sumber: Gatra.com

,

Ketua GIMNI: Kebijakan Pungutan Ekspor Sudah on the Right Track

Ketua GIMNI: Kebijakan Pungutan Ekspor Sudah on the Right Track

 

Pelaku usaha industri hilir kelapa sawit meminta pemerintah tetap melanjutkan skema pungutan ekspor yang saat ini berjalan dalam PMK 191/PMK.05/2020. Pungutan ekspor sudah terbukti mendorong industri hilir kelapa sawit (IHKS) dan menjaga stabilitas harga pasar sawit dalam negeri, baik produk minyak goreng di level industri serta harga tandan buah segar (TBS) petani.

“Dengan struktur pungutan ekspor sekarang, ekspor dalam bentuk produk hilir sawit meningkat pesat. Begitu pula investasi hilir terus bertambah di dalam negeri. Industri hilir sawit akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dari aspek penyerapan tenaga kerja, pajak, dan devisa,” ujar Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Bernard Riedo, seperti dikutip dari sawitindonesia.com.

 

Kebijakan tarif pungutan ekspor sawit yang diatur dalam PMK Nomor 191/PMK.05/2020 dinilai sudah on the right track atau sejalan dengan arah program hilirisasi. Lebih lanjut Bernard Riedo mengatakan, skema tarif pungutan sawit yang lebih tinggi terhadap produk hulu dan tarif lebih rendah untuk produk hilir sangat mendukung daya saing ekspor produk hilir Indonesia di pasar global.

“GIMNI meminta pemerintah supaya konsisten mengimplementasikan PMK Nomor 191/PMK.05/2020 yang mulai efektif berjalan pada 10 Desember 2020. Sebab, aturan ini sudah terbukti mampu meningkatkan daya saing produk hilir sawit Indonesia, baik itu berupa oleofood dan juga oleochemicals di pasar global, sekaligus menjaga stabilitas harga produk sawit untuk makanan di pasar dalam negeri, yang bermuara terciptanya kebijakan hilir sawit,” jelas Bernard.

Berdasarkan data yang dikumpulkan GIMNI, sepanjang Januari–April 2021, komposisi ekspor produk hilir (high value add) dalam bentuk volume di atas 80–90 persen. Sementara, ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO dan crude palm kernel oil/CPKO, low value add) rata-rata menurun drastis pada level 10–20 persen.

Pada Januari 2021, ekspor produk CPO dan turunannya mencapai 2,861 juta ton (24 persen crude oils/CO dan palm processed oils/PPO sebesar 76 persen). Selanjutnya pada Februari, volume ekspor sawit sebanyak 1,994 juta ton (CO 20 persen dan PPO sebesar 80 persen).

 

Volume ekspor sawit dan turunannya di bulan Maret naik menjadi 2,63 juta ton (CO 12 persen dan PPO 88 persen). Sementara di bulan April, volume ekspor kembali naik menjadi 3,078 juta ton (CO 10,6 persen dan PPO 89,4 persen).

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

,

Harga Sawit Jambi Periode 21-27 Mei 2021 Naik Rp 100,15/Kg

 

InfoSAWIT, JAMBI – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 21-27 Mei 2021, telah menyepakati harga sawit umur 10 – 20 tahun naik Rp 100,15/Kg menjadi Rp 2.567,11/Kg.

Berikut harga sawit Jambi berdasarkan penelusuran InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 2.016,14/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 2.141,12/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 2.240,54/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.334,84/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.393,89/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 2.443,77/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 2.492,54/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 2.567,11/Kg, sawit umur 21-24 tahun Rp 2.488,24/Kg, dan sawit umur 25 tahun Rp 2.371,10/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 11.190,50/Kg dan harga Kernel Rp 6.800,88/Kg dengan indeks K 91,48%. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

GIMNI: Uni Eropa Tak Beli, Minyak Sawit Akan Tetap Laris

 

Jakarta, Gatra.com – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta para pelaku sawit tidak perlu khawatir dengan gaya Uni Eropa yang Indonesia akan meniadakan minyak sawit di Benua Biru itu pada 2030 mendatang.

“Kalau mereka tak mau memakai minyak sawit untuk Biodiesel dan makanan, silakan. Toh juga perkiraan kita, pada 2025, kebutuhan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) untuk B30 kita sudah di kisaran 12,7 juta ton. Biohidrokarbon untuk Bensin 16,5 juta ton, kebutuhan domestik — food dan oleo — sekitar 13,8 juta ton. Kalau ditotal sudah 43 juta ton,” rinci Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, saat berbincang dengan Gatra.com, tadi siang.

Bahkan untuk memenuhi kebutuhan partner Indonesia; India, Pakistan, China dan Afrika Timur yang mencapai 15 juta ton, Indonesia justru harus sesegeranya menggenjot program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Ini yang musti disegerakan. Mana-mana yang menjadi ganjalan PSR itu, segera diberesi, lintas kementerian monggo bahu membahu untuk mengantar kebun rakyat ini menjadi kebun yang sustainable. Ini demi marwah Indonesia lho dan demi kemakmuran rakyat,” Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia (MBI) ini mengingatkan.

Moratorium kata Sahat tetap dipertahankan, fokus saja dulu Indonesia pada intensifikasi. “Dan tiga tahun lagi, sudah saatnya kita menyampaikan dengan sopan kepada EU; Sorry meneer, no more palm oil for you from Indonesia,” ayah tiga anak ini tertawa.

Kepada para pembenci sawit, Sahat mengingatkan bahwa sampai saat ini luas kebun kelapa sawit dunia masih hanya 24 juta hektar.

Luasan ini masih belum ada apa-apanya ketimbang luas kebun kedelai (Soybean) dunia yang mencapai 127 juta hektar, Rapa (Rapeseed) 35,5 juta hektar dan Bunga Matahari (Sunflower) 27,6 juta hektar.

“Kalau bicara deforestasi, apakah kebun tiga tanaman itu di gurun pasir? Kalau tidak, tetap saja ujung-ujungnya membabat hutan!” Sahat menyindir.

 

 

 

Sumber: Gatra.com

,

Pebisnis Optimistis Ekspor Minyak Sawit Tetap Moncer, Ini Alasannya

 

 

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri meyakini ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk hilirnya bisa tetap tumbuh, meski data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan ekspor secara nilai maupun volume.

Data sementara BPS memperlihatkan bahwa nilai ekspor minyak dan lemak nabati dengan kode HS 15 pada April turun 13,8 persen menjadi US$2,48 miliar. Penurunan nilai ini selaras dengan berkurangnya volume ekspor dari 2,93 juta ton pada Maret menjadi 2,44 juta ton pada April 2021.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengaku sangsi dengan data sementara otoritas statistik tersebut. Data yang dihimpun pelaku usaha justru memperlihatkan kenaikan ekspor CPO dan produk hilirnya pada April.

 

“Saya perkirakan data BPS lebih merujuk ke minyak sawit mentah yang memang mengalami penurunan,” kata Sahat, Kamis (20/5/2021).

 

Data yang dihimpun asosiasi memperlihatkan bahwa kontribusi ekspor CPO atau minyak sawit mentah memang menurun dalam empat bulan terakhir. Pada Januari 2021 misalnya, total ekspor CPO dan produk hilirnya mencapai 2,9 juta ton dengan kontribusi CPO sebesar 24 persen. Jumlah tersebut perlahan turun menjadi hanya 11 persen pada April ketika total ekspor CPO dan turunannya mencapai 3,08 juta ton.

“Sejak ada PMK tentang pungutan ekspor, pengiriman memang lebih banyak dilakukan pada produk hilir. Regulasi ini mendorong penghiliran dan datang pada saat yang tepat,” lanjutnya.

 

Sahat juga meyakini permintaan terhadap minyak sawit tetap positif, didorong oleh harga yang jauh kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti soy oil dan rapeseed oil yang selisihnya mencapai US$400 per ton. Prospek permintaan yang naik, lanjutnya, juga akan diiringi dengan naiknya harga karena pasokan yang tetap ketat.

“Di dalam negeri harga diperkirakan tetap di atas Rp10.000 per kilogram. Penyebabnya pertama karena kompetitor minyak nabati lain produksinya cenderung turun karena pandemi, sedangkan kebutuhan dunia tidak berkurang dan tetap besar,” kata dia.

Pasokan minyak sawit dari Malaysia pun dia yakini akan berkurang karena terbatasnya mobilitas tenaga kerja di perkebunan sawit negara tersebut. Produksi sawit di Malaysia diramal hanya berada di angka 18,1 sampai 18,5 juta ton setelah pada 2020 mencapai 19,7 juta ton.

Sementara itu, Sahat memperkirakan produksi minyak sawit Indonesia pada 2021 bakal mencapai 48,2 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan produksi 2020 yang berjumlah 47,1 juta ton. Ekspor juga diprediksi naik menjadi 35,5 juta sampai 36 juta ton akibat harga yang tetap kompetitif dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya.

Sumber: Bisnis.com

,

Jadikan Gula Cair Saja, Petani Tebu Akan Sejahtera

 

Sebetulnya, tidak sulit mengembalikan kejayaan gula Indonesia di masa lalu. Saat Indonesia masih disegani sebagai pengekspor gula terbesar kedua dunia, setelah Kuba.

“Bikin saja gula cair,” kata Ketua Masyarakat Hidrokarbon Indonesia, Sahat Sinaga, datar, saat berbincang dengan Gatra.com, kemarin.

Sesaat kemudian ayah tiga anak ini justru langsung tersenyum. “Kesannya gampang banget, ya?” jebolan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung ini malah bertanya.

“Begini, maksud saya, kalau pasar gula kita ini hanya untuk memenuhi pasar domestik, gula itu bisa dibikin dalam bentuk cair, tak perlu bentuk kristal. Tujuannya, pabrik gula tak perlu lagi menghabiskan duit sekitar 30%-35% dari Harga Pokok Produksi (HPP) untuk membikin gula kristal. Dengan begini, pabrik gula akan bisa membeli tebu petani lebih mahal dan bisa juga menjual gula lebih murah di pasaran,” Sahat mulai mengurai.

Kalau misalnya kata Sahat kebutuhan gula kristal Indonesia sekitar 6,950 juta ton setahun dengan harga pasar retail Rp12.170 perkilogram, ini berarti harga di pabrik sekitar Rp 8.130 per-kilogram, atau 67% dari harga pasar retail tadi.

Lantas, HPP gula kristal berkisar Rp 6.500 perkilogram maka laba pabrik penghasil gula kristal sekitar Rp1.630 perkilogram. Tapi kalau hanya berhenti sampai pada gula cair — tidak dijadikan gula kristal — maka akan terjadi penurunan HPP sekitar 30 %, antara Rp1.850-1980 perkilogram.

Pukul ratakan sajalah penurunan biaya produksi itu Rp1.900 perkilogram. Tadi konsumsi gula Indonesia 6,950 juta ton setahun. Dikali Rp1.900, maka ada Rp13,2 triliun duit yang bisa dihemat per tahun.

“Perkiraan biaya pembukaan lahan baru kebun tebu, dari buka lahan sampai dengan panen ratoon (tebu kepras) ke-1 mencapai Rp 50 juta-Rp66 juta perhektar. Ini berarti, duit yang dihemat tadi akan bisa membuka lahan kebun tebu baru seluas 200 – 227 ribu hektar pertahun, lapangan kerja baru muncul, duit masuk ke negara semakin besar, devisa mengimpor gula bisa ditekan ” katanya tertawa.

Dulu kata Sahat, Belanda membikin gula kristal lantaran 80% dari produksi gula dalam negeri diekspor ke negara sub tropis. Di negara sub tropis, gula kristal bisa tahan lama lantaran di sana uap air di udara (humidity) nya rendah.

“Ingat, gula itu bersifat hygroscopic (penghisap air). Kalau kita bikin gula kristal atau gula pasirlah bahasa awamnya untuk kebutuhan dalam negeri, ngapain? Pertama orang Indonesia itu enggak makan gula pasir. Kedua, humidity Indonesia itu antara 80-90%. Gula pasir enggak akan bisa bertahan lama lantaran langsung mengisap air. Kecuali disimpan di tempat kering,” ujarnya.

Jadi kata Sahat, kalau pemerintah membikin gula cair, penyelundupan akan bisa diminimalisir, harga gula cair ke konsumen lebih murah dan duit yang akan diinvestasikan di Pabrik Gula (PG) akan bisa ditekan lantaran tidak memerlukan unit proses kristalisasi yang mahal itu.

“Saya rasa apa yang saya bilang ini menjadi salah satu alternatif yang revolusioner sebagai upaya Pemerintahan Jokowi untuk mendongkrak pendapatan para petani tebu dan juga meningkatkan produksi gula Indonesia,” ujarnya.

Tapi Sahat menduga bisa jadi idenya itu akan membikin banyak orang tidak suka. Sebab akan mengganggu ‘dapur’ orang-orang yang sudah nyaman mengantongi duit komisi impor gula yang nilainya mencapai triliunan rupiah itu.

Soal komisi maupun untung impor yang dibilang Sahat ini ternyata dikupas juga oleh peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, di laman faisalbasri.com, Kamis pekan lalu.

Lelaki 61 tahun ini menyebut bahwa dengan mengantongi surat sakti impor, pabrik gula rafinasi sudah mengantongi untung sekitar Rp2.200 perkilogram. Bayangkan berapa total untung yang didapat kalau impor tahun lalu mencapai 5,54 juta ton

Soalnya harga gula dunia memang jauh lebih rendah 4,4 kali lipat ketimbang harga gula di dalam negeri. Setidaknya kesenjangan dengan angka segitu terjadi pada April tahun lalu. “Ngapain pabrik buang-buang keringat kalau toh bisa dapat untung kayak gitu,” katanya.

Yang membikin masalah makin ribet kata ayah tiga anak ini, pemerintah telah mengada-ada membikin jenis gula. Kalau dunia hanya mengenal dua jenis gula — gula putih atau gula rafinasi dan gula mentah.

Nah di Indonesia, jenis gula justru ada tiga; gula mentah, Gula Kristal Putih (GKP) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) yang notabene sama dengan GKP. Yang membedakan hanya, GKP diproduksi oleh pabrik gula domestik sementara GKR diproduksi dari gula mentah yang diimpor.

“Pemerintah menciptakan dua pasar untuk produksi serupa. Dan ini dibunyikan di Peraturan Menteri Perindustrian nomor 3 tahun 2021. Di pasal 6 dibilang; perusahaan industri gula kristal rafinasi hanya boleh memproduksi gula kritasl rafinasi. Sebaliknya perusahaan industri gula berbasis tebu hanya boleh memproduksi gula kristal putih,” Faisal merinci.

“Kata para petinggi kementerian perindustrian, Permen itu bertujuan untuk menghindari rembesan. Lah, rembesan itu ada kan lantaran perlakuan pemerintah yang membedakan barang yang serupa. Mestinya pemerintah menciptakan satu pasar gula, bukan malah memisah-misahkan,” ujarnya.

 

Sumber: Gatra.com

,

Lewati Pekan II Mei 2021, Harga CPO Terus Melambung

 

Lewati Pekan II Mei 2021, Harga CPO Terus Melambung

Melewati pekan II Mei 2021, harga rata-rata minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada CIF Rotterdam basis tercatat menguat hingga 155 persen dari yang sebelumnya US$508 per MT atau setara dengan Rp7.391.100 (kurs Rp14.200) menjadi US$1.298 per MT atau setara dengan Rp18.431.600 per MT (kurs Rp14.200) dibandingkan periode yang sama secara y-o-y.

Jika dibandingkan pekan lalu, average price yang tercatat tersebut menguat 2,85 persen dari yang sebelumnya sebesar US$1.262 per MT atau setara dengan Rp17.920.400 per MT (kurs Rp14.200). Meskipun penyebaran pandemi Covid-19 masih masif di Indonesia, harga rata-rata CPO tersebut berada jauh di atas level harga potensial yang sebesar US$700 per MT. Tidak hanya itu, harga CPO saat ini juga membawa harapan baru terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

 

Kenaikan harga CPO turut dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak kedelai sebagai kompetitor terbesar CPO. Selain itu, Malaysia sebagai produsen CPO terbesar kedua di dunia, tengah kesulitan menghadapi masa panen karena kurangnya tenaga kerja pada operasional perkebunan. Kondisi ini berdampak pada ketatnya pasokan di negara-negara produsen sehingga turut mengangkat harga CPO.

Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga mengatakan, kenaikan harga CPO juga dipengaruhi kondisi dan situasi dalam negeri yakni terkait PMK Nomor 191/PMK.05/2020 tentang tarif pungutan ekspor sawit yang dikelola BPDPKS. Dengan PMK tersebut, industri hilir sawit nasional tumbuh positif sehingga daya saing produk hilir di pasar ekspor terus membaik. “Regulasi ini mendukung kebijakan hilirisasi sawit,” ujar Sahat.

Berdasarkan data Bank Dunia, rata-rata harga CPO dunia pada kuartal I-2021 mencapai US$1.014 per ton, naik 10,46 persen dibandingkan rata-rata kuartal IV-2020 yang sebesar US$918 per ton atau naik 39,86 persen dari rata-rata kuartal I-2020 yang sebesar US$725 per ton. Bank Dunia memperkirakan, rata-rata harga CPO sepanjang 2021 mencapai US$975 per ton atau naik 29,65 persen dari rata-rata sepanjang 2020 yang sebesar US$752 per ton.

Lebih lanjut Sahat mengatakan kenaikan harga CPO di pasar global akan berlangsung dalam jangka panjang. “Saya optimistis harga CPO tahun ini berada di posisi atas dan bisa booming lagi seperti 2011,” pungkasnya.

 

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id