,

Produksi CPO Malaysia Terganggu, Ekspor RI Bisa Terus Melaju

 

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk memperkuat ekspor minyak sawit (CPO) dan turunannya di tengah tren harga minyak nabati global yang menunjukkan kenaikan.

Salah satu peluang tersebut datang dari disrupsi pasokan yang terjadi di Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan gangguan pasokan di Malaysia membuka jalan bagi Indonesia untuk mendorong ekspor karena produksi di Tanah Air cenderung tidak terganggu.

Sebagaimana dilaporkan, stok minyak sawit di Malaysia pada awal 2021 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Data Malaysia Palm Oil Industry (MPOC) menunjukkan stok akhir CPO pada November berada di level terendah dalam 40 bulan terakhir dengan volume 1,56 juta ton. Produksi minyak sawit di negara itu pun diperkirakan tetap terkoreksi setidaknya sampai Maret atau April 2021 akibat cuaca dan terbatasnya pergerakan pekerja di kebun.

“Peluang ekspor kita tetap besar karena produksi cenderung masih normal. Di Malaysia pembatasan ketat dan banyak pekerja di kebun mereka berasal dari Bangladesh dan Indonesia sehingga memengaruhi produksi,” kata Sahat kepada Bisnis, Kamis (7/1/2021).

Selain gangguan pasokan CPO dari produsen lain, Sahat menjelaskan pasokan minyak nabati secara global memang ketat. Terutama untuk kedelai dari negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Brasil yang produksinya terganggu akibat kekeringan yang terjadi.

“Harga kedelai memang terus naik dan diikuti pula oleh kenaikan harga CPO, tetapi harga CPO masih bersaing. Meski permintaan kedelai di pasar utama seperti China naik, pangsa minyak nabati tetap didominasi CPO,” kata dia.

Sahat memperkirakan ekspor CPO Indonesia tetap menguat pada 2021 dengan harga yang terjaga akibat kebijakan penyeimbang pasokan seperti mandatori bauran biodiesel 30 persen. Analisis GIMNI memproyeksi ekspor pada 2021 tumbuh 8 persen menjadi sekitar 36,7 juta ton.

Sementara itu, produksi domestik ditaksir naik dari estimasi 56,34 juta ton pada 2020 menjadi 59,00 juta ton pada 2021.

Harga CPO dilaporkan berhasil menyentuh level tertingginya dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Bloomberg, harga CPO berjangka pada perdagangan Rabu (6/1/2021) untuk kontrak teraktif di Bursa Malaysia berada di posisi 4.040 ringgit. Harga ini merupakan yang tertinggi sejak 2008 dan sepanjang 2021, harga CPO telah terapresiasi 3,83 persen.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Pemanfaatan Minyak Jelantah Didominasi untuk Daur Ulang

Duh, Masih Mau Pakai Minyak Jelantah Setelah Tahu Bisa Datangkan Malapetaka Ini Buat Tubuh? Pikir-pikir Lagi Deh Sebelum Beli - Semua Halaman - Grid.ID

 

TNP2K dan  Traction Energy Asia mengolah data dari BPS dan GIMNI mengenai pemanfaatan minyak jelantah di Indonesia pada 2019. Dari olahan data tersebut, pemanfaatan minyak jelantah di Indonesia per 2019 masih didominasi untuk minyak goreng daur ulang.

Jumlah pemanfaatan minyak jelantah untuk minyak goreng daur ulang sebanyak 2,4 juta kilo liter. Jumlah ini 11 kali lipat dibanding minyak jelantah yang diekspor dan 4 kali lipat dibanding gabungan pemanfaatan untuk biodiesel dan lainnya.

 

Sumber: Katadata.co.id

,

Indonesia Bersiap Jadi Raja Hilir Sawit Dunia

 

JAKARTA-Pemerintah tengah berupaya mengubah posisi Indonesia dari Raja CPO (minyak sawit mentah/aude palm oil) menjadi Raja Hilir Sawit pada 2045 mendatang. Terdapat sejumlah kebijakan yang ditempuh pemerintah guna mewujudkan target tersebut, di antaranya pengenaan bea keluar (duty) dan pungutan ekspor (levy), serta mandatori biodiesel untuk substitusi solar impor.

Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menuturkan, sejak beberapa tahun terakhir, sebenarnya ekspor produk hilir sawit Indonesia sudah jauh lebih besar dari produk hulu. Pada 2006, ekspor hulu masih 60-70% namun sekarang terbalik untuk produk hilir 60-70% dan produk hulu hanya 30-40%. “Kita punya target mengembangkan hilirisasi lebih jauh lagi, lebih luas lagi, agar nilai tambah sawit optimal dan daya saingnya tinggi. Kita ingin ubah posisi Indonesia dari saat ini Raja CPO menjadi Raja Hilir pada 2045 nanti,” ungkap Musdhalifah di Jakarta, belum lama ini.

Musdhalifah menjelaskan, terdapat empat kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengubah Indonesia menjadi Raja Hilir Sawit dunia. Selain pengenaan bea keluar dan pungutan ekspor serta mandatori biodiesel untuk substitusi solar impor, kebijakan lainnya adalah berupa pemberian insentif pajak berupa tax allowance, tax holiday, pembebasan bea impor atas mesin serta barang dan bahan modal. Selain itu, pengembangan kawasan industri terintegrasi yakni integrasi industri hilir dengan fasilitas/jasa pelabuhan,

Diajuga menuturkan, pemerintah telah menyiapkan tiga jalur hilirisasi industri CPO. Pertama, hilirisasi oleopangan (oleofood complex) dengan produk minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, shortening, ice cream, creamer, dan cocoa butter atau specialty fat. Kedua, hilirisasi oleokimia (oleochemical complex) dengan produk biosurfaktan (contoh: produk detergen, sabun, dan sampo), biolubrikan (biopelu-mas), dan biomaterial (contoh bi-oplastik). Ketiga, hilirisasi biofuel (biofuel complex) dengan produk berupa biodiesel, biogas, biopre-mium, bioavtur, dan lain-lain.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga akan menerapkan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil System/ISPO) untuk industri hilir sawit nasional. Hal tersebut untuk memenuhi tuntutan pasar global akan aspek keberlanjutan

(sustainability) pada produk akhir berbahan baku sawit. Ketentuan ISPO itu nantinya tertuang dalam peraturan menteri perindustrian. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri pengolahan Kelapa Sawit nasional. Kapasitas produksi industri pengolahan Kelapa Sawit dan turunannya mencapai 93,50 juta ton pada triwulan III-2020 atau meningkat dari periode yang sama 2019 sebesar 87,05 juta ton. Jenis ragam produk hilir yang dihasilkan industri dalam negeri juga bertambah, dari semula 126 produk pada 2014 menjadi 170 produk pada 2020, yang didominasi produk pangan dan bahan kimia dari sumber terbarukan. Saat ini, posisi Indonesia dari sisi jumlah produk hilir yang dihasilkan bersaing dengan Malaysia.

Penguatan Riset

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, saat ini Raja Hilir Sawit dunia khusus untuk produk oleokimia posisi Indonesia dan Malaysia hampir sama dari sisi jumlah produk yang dihasillkan. Meski merupakan produsen sawit terbesar di dunia tapi Indonesia belum menjadi Rajar Hilir Sawit karena teknologi dan pengembangan yang belum optimal. Untuk itu, kegiataan riset di Indonesia ke depan harus diperkuat, terutama untuk sawit. “Mengapa Indonesia belum menjadi Raja Hilir Sawit dunia? Itu karena riset dan pengembangan (research and development/RD) belum optimal,” kata Sahat kepada Investor Daily, kemarin.

Namun demikian, GIMNI optimistis dengan adanya pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) maka akan mampu meng-encourage atau mendukung berbagai penelitian sawit. Harapannya, dalam dua tahun mendatang sudah banyak produk hilir sawit yang bisa dihasilkan Indonesia. “Saat ini, kegiatan RD sudah mulai digalakkan dengan adanya dana dari BPDPKS, sehingga RD sawit ke depan berkembang terutama untuk produk hilir. Misalnya, ke depan, penelitian atau RD biomassa perlu dilakukan lebih dalam karena saat ini kita masih tahap pengembangan,” papar Sahat.

Produk hilir sawit terbagi menjadi empat, yakni food dan specialty fat, oleokimia, bahan bakar nabati (BBN), dan biomassa. Jika untuk oleokimia, jumlah produk hilir yang dihasilkan Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda (Indonesia 49 produk) maka dari sisi food dan specialty fat (refinery) jumlah produk Indonesia lebih banyak (90 produk). Sedangkan dari sisi biomassa (tandan dan cangkang sawit), Indonesia dan Malaysia masih sama-sama dalam tahap pengembangan. Untuk BBN, Indonesia adalah leading -nya, BBN itu di antaranya FAME dan biolubrikan (pelumas sawit).

 

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Ini Keuntungan Kalau Minyak Jelantah jadi Biodiesel

 

  • Minyak jelantah bisa bermanfaat sebagai bahan pengganti sebagian bahan baku crude palm oil (CPO) atau sawit dalam program biodiesel di Indonesia.
  •  Pakai minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel setidaknya mendulang beberapa manfaat, seperti bisa kurangi limbah ke lingkungan hidup, berikan manfaat ekonomi, baik untuk kesehatan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga mendukung pembangunan daerah.
  •  Ricky Amukti, Manajer Riset Traction Energy Asia, mengatakan, Indonesia punya potensi besar memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel. Tahun 2019, konsumsi minyak goreng Indonesia menghasilkan 13 juta ton minyak jelantah atau 16,2 juta kiloliter, hanya 18,5% sisa konsumsi minyak goreng dapat dikumpulkan sebagai bahan baku minyak jelantah.
  •  Tenny Kristiana, peneliti International Council on Clean Transportation (ICCT) bilang, kalau program biodiesel minyak jelantah harus ada kebijakan pemerintah.

 

 

Minyak goreng bekas atau minyak jelantah (used cooking oil/UCO) biasa terbuang begitu saja. Padahal, minyak jelantah bisa bermanfaat sebagai bahan pengganti sebagian bahan baku crude palm oil (CPO) atau sawit dalam program biodiesel di Indonesia. Langkah ini, bisa kurangi limbah ke lingkungan hidup, berikan manfaat ekonomi, baik untuk kesehatan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga mendukung pembangunan daerah.

Ricky Amukti, Manajer Riset Traction Energy Asia, mengatakan, Indonesia punya potensi besar memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel guna mengurangi risiko dampak buruk lingkungan hidup karena dibuang begitu saja ke saluran air atau daur ulang kembali untuk jadi minyak goreng kemasan curah.

Tahun 2019, katanya, konsumsi minyak goreng Indonesia menghasilkan 13 juta ton minyak jelantah atau 16,2 juta kiloliter.

“Angka ini, cukup besar lantaran Uni Eropa menghasilkan 22,7 juta ton, Amerika sekitar 16 juta ton dan India 23 juta ton,” katanya, dalam diskusi daring baru-baru ini.

Sayangnya, hanya 18,5% sisa konsumsi minyak goreng dapat dikumpulkan sebagai bahan baku minyak jelantah.

Dengan perkiraan konversi lima liter minyak jelantah menjadi satu liter biodiesel, ada potensi 3,24 juta kilo liter minyak jelantah bisa jadi biodiesel. Dari 3 juta kilo liter minyak jelantah yang terkumpul pada 2019, 1,6 juta kilo liter berasal dari rumah tangga perkotaan besar. Sebagian besar untuk minyak goreng daur ulang dan ekspor.

Data Badan Pusat Statistik 2019, tercatat 148.380 ton (184,090 kilo liter) minyak jelantah ekspor. Sisanya 1,95 juta ton (2,43 juta kilo liter) terdaur ulang jadi minyak goreng curah.

Menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) minyak curah ini 15-20% dari total market share minyak goreng. Hanya kurang dari 570 kilo liter sebagai biodiesel maupun untuk kebutuhan lain.

Data Traction Energy, ekspor minyak jelantah Indonesia terus meningkat dari 55.000 ton pada 2014 jadi sekitar 148.000 ton pada 2019.

Dari delapan daerah yang jadi produsen biodiesel swasta, baru empat daerah mengolah minyak jelantah. Harganya bervariasi antara Rp2.500-Rp4.700 per liter, dengan tiga metode pengumpulan yakni lewat sedekah, bank sampah dan jual beli.

Mengutip kajian Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), harga indeks produksi (HIP) minyak jelantah menjadi biodiesel berkisar antara Rp5.000-Rp6.000 per liter. Kajian The International Council for Clean Transportation (ICCT) menghitung biaya produksi biodiesel minyak jelantah Rp5.184.

Kalau dibandingkan dengan sawit yang mengikuti harga pasar internasional, kata Ricky, meskipun biaya konversi biodiesel dari minyak jelantah lebih besar dibanding biaya konversi biodiesel dari sawit, HIP minyak jelantah lebih murah dibandingkan CPO.

 

Sawit. Program biodiesel ini berpotensi memicu ekspansi lahan. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia
Sawit. Program biodiesel ini berpotensi memicu ekspansi lahan. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

 

Perbandingan pakai sawit dengan HIP mengikuti harga pasar, dan biodiesel jelantah, ada potensi penghematan subsidi Rp4,2 triliun per tahun.

Angka ini penting untuk melihat besaran insentif biodiesel yang ditentukan selisih HIP biodiesel dan solar. Makin kecil selisih, katanya, makin sedikit kebutuhan insentif.

“Jika selisih besar, kebutuhan insentif makin besar,” kata Ricky.

Saat ini, sudah ada beberapa perusahaan memanfaatkan biodiesel dari minyak jelantah untuk konsumsi sendiri, seperti Cargill, Adaro, Aqua, dan Unilever. Jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Potensi minyak jelantah untuk jadi bahan baku biodiesel sangat besar. Kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa berdampak bagi pengurangan limbah.

Ricky mengatakan, penting mengatur harga bahan baku minyak jelantah karena tidak terpengaruh faktor eksternal. Selain sebagai bahan baku biodiesel, minyak jelantah juga bisa jadi komoditas bernilai tinggi.

Minyak jelantah dapat diolah masyarakat, maka dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka dan penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Meski begitu, masih ada tantangan besar pemanfaatan minyak jelantah termasuk proses pengumpulan, tranportasi, pengolahan dan standardisasi kualitas biodiesel minyak jelantah.

 

Perlu kebijakan

Penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel perlu kebijakan pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Joko Tri Haryanto, Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan mengatakan, ada tiga instrumen kebijakan perlu diterapkan untuk memobilisasi pengumpulan minyak jelantah dari sektor rumah tangga, restoran dan kafe.

Pertama, perlu regulasi di pemerintah daerah untuk menekan para penghasil minyak jelantah menyerahkan limbah jelantah. Kedua, perlu mekanisme insentif dan disinsentif sebagai stimulus.

Insentif, katanya, bisa berupa kebijkan fiskal seperti pemberian diskon pajak hotel dan restoran. Non fiskal, bisa terkait dengan proses pengurusan perpanjangan izin usaha. Ketiga, perlu model bisnis untuk mengelola industri pemanfaatan minyak jelantah dengan sistem sinergi antara pemerintah dan publik seperti organisasi masyarakat sipil, bank sampah atau bank jelantah.

“Kombinasi ketiga instrumen kebijakan ini perlu untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku biodiesel dari minyak jelantah,” kata Joko.

Industri minyak jelantah, katanya, bisa dilakukan BUMD atau badan layanan umum daerah.

Pemerintah daerah, katanya, mewajibkan hasil biodiesel minyak jelantah untuk kendaraan pemerintah hingga bisa menghemat belanja operasional APBD dan berpotensi menambah pendapatan asli daerah.

 

Pabrik pengolah jelantah agar tak jadi limbah pencemar air ini bersaing dengan pengepul kecil dan besar lain yang juga menggunakan jelantah untuk keperluan lain seperti pangan yang kandungannya membahayakan kesehatan. Foto : Luh De Suriyani/ Mongabay Indonesia

 

Pemerintah daerah juga bisa bekerja sama dengan Pertamina untuk mengolah jelantah dengan skema tanggung jawab sosial hingga bisa menumbuhkan industri baru di daerah.

Beberapa daerah, katanya, mulai menerapkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel seperti di Jakarta, Kota Denpasar, Kota Bogor dan Yogyakarta.

Di Bali, katanya, sudah ada pabrik daur ulang jelantah jadi biodiesel. Di Bogor, untuk bahan bakar Trans Pakuan. Di Yogyakarta juga sudah dikelola LSM Palluma Nusantara.

Lesson learned-nya, pemanfaatan menjadi biodiesel tidak terlalu kompleks. Unit operasi sederhana dan risiko rendah,” katanya.

Lantas siapa saja yang dapat dikenakan regulasi soal minyak jelantah? Menurut Joko bisa mulai sektor komersial, seperti hotel, restoran dan sektor sosial seperti sekolah dan rumah sakit.

“Selama ini, pihak-pihak itu tidak menolak menyerahkan minyak jelantah.”

Saat ini, ada titik kritis ekonomi rantai pasar jelantah , penghasilan baru dinikmati internal perusahaan penghasil besar jelantah yang menghasilkan kualitas lebih baik dan lebih banyak. Perusahaan bebas mengelola limbah jelantah. Sementara, katanya, pasar ekspor makin besar karena punya target energi terbarukan makin tinggi.

Tenny Kristiana, peneliti International Council on Clean Transportation (ICCT) sepakat, kalau program biodiesel minyak jelantah harus diawali dengan kebijakan. “Pemerintah Indonesia bisa jadikan minyak jelantah sebagai bagian dari bahan baku biodiesel.”

Pemerintah, katanya, juga harus menetapkan standar kualitas biodiesel minyak jelantah dan mewajibkan registrasi serta sertifikasi produsen biodiesel. Juga penting memasukkan biodiesel minyak jelantah dalam program insentif BPDPKS.

Dia bilang, perlu juga sentralisasi sistem pengumpulan minyak jelantah baik regional maupun nasional, kampanye atau promosi pengumpulan minyak jelantah. “Program pelatihan untuk produsen biodiesel minyak jelantah skala kecil dan keterlibatan aktif pemerintah darah dalam program biodiesel minyak jelantah.”

Bupati Badung secara simbolis menyalurkan biodiesel olahan minyak jelantah yang dioleh Yayasan Lengis Hijau di pom pengisian bahan bakar biodiesel Green School, sekolah internasional di Bali. Foto Luh De Suriyani.

 

Kesehatan

Sisi lain daur ulang minyak jelantah menjadi minyak curah, beda harga Rp1.000-Rp3.000 per liter dan kemasan lebih kecil. Ini sesuai dengan daya beli usaha kecil menengah (UKM).

“Masalahnya, UKM tak peduli dengan bahaya kesehatan jelantah daur ulang,” kata Joko.

Minyak jelantah, katanya, merupakan limbah berbahaya kalau dikonsumsi karena mengandung zat-zat yang dalam jangka panjang menimbulkan penyakit seperti kanker, penyempitan pembuluh darah, dan lain-lain.

Hingga kini belum ada teknologi yang dapat memulihkan sifat kimia jelantah setara minyak goreng murni. Ketika jelantah dibuang ke lingkungan, biasa ke saluran pembuangan air dan tanah, makan akan mencemari lingkungan sekitar termasuk biota laut sebagai tempat akhir buangan air sungai.

Tenny mengatakan, kalau ada regulasi mewajibkan pengumpulan minyak jelantah lalu jadi bahan baku biodiesel, risiko daur ulang minyak jelantah untuk konsumsi akan berkurang.

Kondisi ini, katanya, akan mengurangi potensi muncul penyakit neurodegeneratif seperti stroke, alzheimer, parkinson dan huntington hipertensi. Juga, penyakit kardiovaskular, kerusakan sistem gastrointestinal serta kerusakan fungsi ginjal maupun hati karena penggunaan minyak jelantah berulang kali untuk menggoreng makanan.

Penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel, katanya, dapat mengatasi risiko peningkatan kadar chemical oxygen demand (COD) dan biological oxygen demand (BOD) di perairan. Terlebih lagi, minyak jelantah tergolong sebagai limbah kategori bahan beracun dan berbahaya (B3).

Dari bidang pengurangan gas rumah kaca, riset ICCT menunjukkan, penggunaan biodiesel B30 mengurangi 30 juta ton emisi CO2.

Meskipun begitu, kalau dihitung dari analisis daur hidup sektor hulu (perkebunan sawit) hingga hilir (konsumsi biodiesel), emisi CO2 bertambah sekitar 52 juta ton karena ekspansi lahan perkebunan sawit untuk memenuhi permintaan bahan baku biodiesel.

Sejalan dengan Riset Traction Energy yang menunjukkan program B30 berpotensi menyebabkan defisit pasokan CPO pada 2023 karena peningkatan permintaan sawit untuk memenuhi biodiesel.

Menurut kajian ini, kata Ricky, defisit pasokan sawit lebih cepat kalau produksi bauran biodiesel makin tinggi. Potensi defisit ini, mengancam kawasan hutan karena ekspansi lahan perkebunan sawit untuk memenuhi pasokan.

Jadi, memanfaatkan jelantah jadi bahan baku biodiesel, bisa mengurangi berbagai potensi masalah-masalah itu.

 

Sumber: Mongabay.co.id

,

Pelaku Usul Bentuk “Rumah Sawit”, Untuk Urai Kendala

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Sebagai upaya melerai kendala yang kerap dihadapi industri kelapa sawit, pelaku pun mengusulkan dibentuknya “Rumah Sawit”, kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, konsep ini berupa pembentukan lembaga atau institusi yang fokus mengurus masalah di sektor kelapa sawit.

Harapannya lembaga ini memliki kekuatan yang kuat (power full) serta dekat dengan pemerintah daerah, dan memiliki garis tanggung jawab langsung ke Presiden. Fokus lembaga ini mesti menangani regulasi, perizinan, pelepasan lahan kebun komoditi strategis hingga bersertifikat, memilki fungsi marketing, dan mendorong pencapaian pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebanyak 3,6 juta Ha selama periode 2020 -2024.

Serta membangun Korporatisasi Kebun Sawit Rakyat dan Palm Oil Mill Generasi ke-2 yang terintegrasi dengan kilang fuel biohidrokarbon. “Termasuk menangani isu-isu negatif Internasional yag kerap mendiskreditkan komoditi strategis tersebut,” kata Sahat.

Sementara Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Derom Bangun mengungkapkan, bila memang pemerintah sepakat membentuk ‘Rumah Sawit” maka peraturan-peraturan yang dianggap tumpang tindih bisa saja disinergikan, serta menghilangkan tafsir regulasi yang berbeda. “Ini menjadi sangat penting bagi tata kelola industri sawit yang lebih baik,” kata Derom.

Seperti di negara Malaysia, telah membentuk lembaga yang secara khusus mengatur sektor sawit, bernama Malaysian Palm Oil Board (MPOB) pada Mei 2000 lalu. Sebelumnya kata Derom, lembaga tersebut terbentuk dari dua lembaga Palm Oil Registration and Licensing Authority (PORLA) dan Palm Oil Research Institute of Malaysia (PORIM).

Dimana sebelumnya PORLA menjadi lembaga yang menuntut seluruh produsen sawit negeri Jiran untuk melaporkan produksinya, sehingga menjadi dasar pemerintah Malaysia menentukan produksi dan stok minyak sawit-nya.

Sementara PORIM berfokus pada penelitian kelapa sawit untuk menunjang bertumbuhnya industri kelapa sawit di Malaysia. “Lantas kedua lembaga itu dilebur dan dijadika satu lembaga yang sekarang dikenal sebagai MPOB,” kata Derom. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Saatnya Inventarisasi Kendala Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Diakui atau tidak guna menjaga pasar minyak sawit tetap eksis dan tidak tergerus maka perlu dilakukan identifikasi hambatan dagang yang tepat. Merujuk analisa Gabungan Industri Minyak Makan Indonesia (GIMNI), hambatan yang perlu diperhatikan adalah diantaranya terkait tuntutan global mengenai standardisasi minyak sawit global, yang cenderung diskiminatif.

Isu yang kerap muncul minyak sawit dihasilkan dengan cara-cara merusak lingkungan dan membuka hutan (deforestasi), sehingga muncul standar sustainability, namun sayangnya standar ini tidak diterapkan secara merata terhadap seluruh minyak nabati global lainnya.

Lantas masih banyaknya rumusan sustainability, seolah rumusan tersebut terus bergerak dan tidak berhenti di satu isu. Contoh terkini misalnya upaya penerapan kebijakan Renewable Energy Directived (RED) II oleh Parlemen Uni Eropa, kententuan High Conservation Value (HCV) serta rumusan lainnya.

Padahal tutur Direktur Eksekutif GIMINI, Sahat Sinaga, saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan Pengembangan Pembangunan Hijau (SDGs) yang justru berlaku lebih universal. Dimana PBB telah menetapkan butir-butir yang mesti dicapai dalam skim SDGs, dan rumusan ini diterapkan pula untuk 4 minyak nabati global yang terbanyak digunakan di dunia.

Permasalahan lain yang juga perlu diperhatikan ialah mengenai pola budidaya kelapa sawit yang dilakukan petani, lantaran tanpa cara yang baik dan benar hasil budidaya kelapa sawit tidak akan seperti yang diharapkan. Terlebih hingga saat ini tingkat produktivitas lahan kelapa sawit yang dikelola petani masih rata-rata mencapai 8-15 ton Tandan Buah Sega (TBS) Sawit/ha/tahun.

Melakukan kegiatan replanting (peremajaan) bagi kebun sawit milik petani yang telah malampaui umur teknisnya menjadi langkah tepat, hanya saja cara yang dilakukan belum begitu memuaskan. Antara modal dana yang tersedia dan hasil masih jauh dari perkiraan. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Kuota Ekspor CPO Indonesia Masih Diungguli Malaysia

 

KURANG signifikannya kuota ekspor  minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke India, Pakistan dan China, setidaknya, bisa tertolong lewat dua kebijakan pemerintah. Pertama, realisasi Program B40 pada 2021. Kedua, pemerintah memberlakukan insentif pajak atas impor produk tiga negara tersebut  yang selama ini notabene merupakan pasar utama ekspor CPO Indonesia.

Dari data yang dirangkum Suara Pemred hingga Selasa (29/12), dua kebijakan tersebut sangat penting. Dengan adanya insentif tersebut maka ‘gayung dipastikan bersambut’: bakal besar pula keran ekspor CPO Indonesia berikut harganya ke negara-negara tersebut.

Adapun terkait  Program B40, pemerintah  mencanangkan pengembangan biodiesel menjadi B40 -yang masih B30- terwujud pada medio 2021. Program  B30 mewajibkan pencampuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak (BBM) jenis solar;  Program B40 mewajibkan BBM  dari campuran 40 persen bahan bakar nabati, di mana D100-nya digunakan 10 persen.

Lewat Program B40 maka akan terjadi serapan yang sangat tinggi untuk CPO dari dalam negeri yang selama ini lebih mengutamakan pasar ekspor. Menurut Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misna, persiapan pelaksanaan mandatori B40 sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, masih mengalami beberapa tantangan.

Andriah sebagaimana dilansir CNBC (14/12), menyatakan bahwa tantangan tersebut datang dari aspek teknologi, teknis, finansial, feedstock (bahan baku) termasuk CPO dari negeri sendiri, serta infrastruktur pendukung. Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk penerapan B40, bahkan hingga B50, antara lain, meningkatkan kapasitas produksi Badan Usaha Bahan bakar Nabati (BU BBN), memperbaiki spesifikasi biodiesel, memperhatikan ketersediaan dana insentif, meningkatkan sarana dan prasarana BU BBN, dan melaksanakan uji jalan untuk seluruh sektor pengguna.

Beberapa upaya persiapan yang sudah dilaksanakan menuju implementasi program B40, antara lain, kajian teknis dan keekonomian. Hasilnya digunakan untuk merevisi SNI biodiesel, terkait spesifikasi yang akan digunakan untuk B40 atau B50, serta penyusunan SNI green fuel.

Pihaknya menyambut pula prestasii petani sawit dari negeri sendiri yang sudah dapat menghasilkan green fuel D100 sehingga dapat menjadi opsi untuk campuran B40 atau B50. “B30 ke B40, artinya semakin besar volume dari biodiesel yang akan dikirimkan, kemudian juga distribusinya, dan bagaimana untuk lingkungannya. Ini  juga harus disiapkan dari sekarang,” tegasnya.

Harga CPO di pasar dunia sendiri masih tinggi walaupun kuota ekspornya ke India, Pakistan dan China, naik-turun.  Tapi yang pasti, nasib  CPO bakal sangat tertolong lewat Program B40. Argumen  Andriah Feby Misna bahwa salah satu kendala terealisasinya Program B40 adalah terkait minimnya stok CPO, sebenarnya tak perlu terjadi. Dalam kondisi naik-turunnya kuota impor dari pemerintah negara-negara tujuan, CPO dalam negeri bisa pula dialihkan sebagai bahan baku bahan bakar B40.

Menurut Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga yang juga Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), harga CPO pada 2021 memang  tetap tinggi. Sebab, produksi minyak nabati lainnya turun. “Jadi, ini adalah rumus supply dan demand, Apalagi per Juli 2021 ada blending B30 dengan B40 maka akan lebih menarik,” jelas Sahat sebagaimana dilansir laman Kontan (18/12).

Turunnya ekspor  CPO ke India, Pakistan dan China, tak lepas dari dampak badai pandemi Covid-19. Executive Director Solvent Extractor Association of India, Dr BV Metha mengakui, konsumsi CPO di negaranya menurun hingga 30 persen  akibat dampak pandemi tersebut.

Di India, impor CPO turun dari 9,4 juta ton pada 2019, menjadi 7,2 juta ton hingga Oktober 2020. Penurunan ini juga disebabkan kebijakan yang dibuat pemerintah India mengenai Bea Masuk Safeguard produk impor CPO dan turunannya.

Sementara dari China, Presiden Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuff Native Produce and Animal By-Product China, Cao Derong menyatakan, penurunan konsumsi minyak sawit terjadi pula di negaranya. Pada Kuartal pertama 2020,  impor CPO turun menjadi 320 ribu ton, dan terus menyusut hingga Juni lalu.

Menurut Cao dalam  webinar  Indonesian Palm Oil Conference 2020 (3/12) , volume impor sejak Juni 2020 mulai naik dengan year on year (yoy) mencapai 25,5 persen, seiring dengan kebijakan penanganan wabah Covid- 19 oleh pemerintahnya. “Minyak sawit merupakan minyak nabati impor terbesar di Tiongkok. Konsumsi minyak sawit di Tiongkok mencapai 40 persen dari total konsumsi yakni untuk industri kimia,” ujar Cao.

Pada 2019, Tiongkok mengimpor 8,48 juta ton minyak sawit atau 66 persen dari total impor minyak nabati di Tiongkok. Sebanyak 6,02 juta ton di antaranya diimpor dari Indonesia. Karena permintaan pasar yang cukup tinggi, Tiongkok bergantung pada impor minyak nabati, terutama CPO.

Hal yang sama pun terjadi di Pakistan di mana 76 persen impor CPO-nya dari Indonesia. Namun, di sana terjadi penurunan impor minyak sawit hingga Oktober 2020 yang hanya mencapai 2,3 juta ton. Ketua Pakistan Edible Oil Refiner Association (PEORA) Abdul Rasheed Jan Mohammad pun ragu jika impor CPO bisa mencapai tiga juta ton hingga akhir 2020. “Penurunan ini akibat pandemi yang terjadi pada semester I, dan harga minyak sawit yang tinggi sejak pertengahan tahun,”katanya.

Ketiga negara tersebut mengklaim permintaan minyak sawit akan kembali meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan akan pangan, kosmetik yang berbahan baku minyak nabati, melihat ketiga negara tersebut merupakan padat penduduk.

Hanya saja,  Pemerintah Indonesia diingatkan bahwa  penerapan bea masuk atas produk impor India dan Pakistan di Indonesia, sebaliknya bisa menjadi kendala ekspor CPO Indonesia ke dua negara ini.  China bahkan mengingatkan Pemerintah Indonesia bahwa Pemerintah Malaysia memiliki kebijakan insentif yang besar untuk ekspornya  ke negeri jiran tersebut.  Itu sebabnya harga jual CPO dari Malaysia ke China lebih tinggi dibandingkan dari Indonesia. Akibatnya, terjadi gap harga CPO antara produk Indonesia dan Malaysia yang bisa berakibat turunnya  pengadaan CPO Indonesia ke China.

Ketua DMSI, Derom Bangun dalam diskusi virtual (18/11) mengakui, produksi CPO Indonesia diperkirakan akan meningkat pada 2021. Namun, peningkatannya  tidak akan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi CPO Indonesia pada 2020 mencapai 47 juta ton.

Produksi ini diperkirakan bertambah lagi pada 2021 menjadi 48,5 juta ton atau 48 juta ton, atau bisa pula 46,8 juta ton. Sebab dalam kuartal IV produksi CPO biasanya lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Tapi pada 2021, kebutuhan CPO di dalam negeri pun dipredikasi akan sangat meningkat jika program B40 sudah terealisasi.(pat)

 

Sumber: Suarapemredkalbar.com

,

Jelantah Dan Ragam Persoalannya

KENDARI – Jelantah, pasti banyak dari kita yang mengetahuinya. Ya, jelantah adalah minyak yang sudah pernah dipakai menggoreng makanan sebelumnya. Bagi rumah tangga di Tanah Air, menggunakan minyak goreng berulang adalah hal wajar. Bahkan, ada yang menggunakannya hingga berulang kali.

Nah, kebiasaan ini ada konsekuensinya terhadap kesehatan. Gizi pun sudah tak ada lagi di minyak itu. Limbahnya juga dikategorikan sebagai B3, alias sangat berbahaya.

Analis Kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari Satya Darmayani kembali mengingatkan akan hal ini. Dia mengatakan, penggunaan minyak jelantah secara berulang, bisa menyebabkan kanker. Minyak jelantah cenderung bersifat karsinogenik, atau zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker.

“Penggunaan minyak jelantah berulang kali, lebih dari tiga kali, maka tidak baik bagi kesehatan. Selain itu minyak yang digunakan secara berulang sudah tidak lagi memiliki kandungan gizi,” kata Satya di Kendari, Senin (28/12).

Kepala Sub Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kendari itu menjelaskan, minyak jelantah adalah minyak limbah yang merupakan bekas pemakaian kegiatan rumah tangga. Umumnya bisa berasal dari minyak kelapa, minyak sayur, minyak jagung, minyak samin atau minyak lainnya.

Sisa minyak pakai berulang ini masih bisa berguna. Umumnya dimanfaatkan sebagai pencuci perkakas yang berkarat. Sayangnya, kebanyakan orang justru membuang sisa minyak jelantah ke lingkungannya sendiri. Ada yang membuangnya ke saluran air atau got. Atau, langsung ke tanah di pekarangan. Padahal ada potensi Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biochemical Oxygen Demand ( BOD) yang berbahaya bagi lingkungan di minyak ini. Pun, baunya kan pasti tak sedap lagi.

“Yang tidak kalah pentingnya minyak jelantah masuk dalam kategori limbah B3 sehingga pembuangannya harus dilakukan dengan benar,” tegas Satya.

Ada memang cara yang bisa dilakukan mengantisipasi pencemaran. Salah satunya dengan mendaur ulang minyak jelantah. Lilin atau sabun, bisa menjadi alternatif daur ulang jelantah.

Sabun dari minyak jelantah baiknya digunakan untuk membersihkan keset, lantai, kamar mandi, mencuci piring, perkakas rumah atau barang-barang lain. Bukan untuk digunakan langsung untuk tubuh manusia

“Sabun dibuat dengan mencampurkan minyak atau lemak dengan alkali/basa (NaOH atau KOH) melalui proses yang disebut saponifikasi. Metode pembuatannya pun cukup mudah dengan metode Cold Press hanya membutuhkan hand blender atau pengocok telur manual,” katanya, dikutip dari Antara.

Daur ulang minyak jelantah sendiri memiliki beberapa manfaat. Dari sisi kesehatan, serapan minyak jelantah untuk produksi biodiesel bisa mengurangi alokasi penggunaan minyak jelantah yang didaur-ulang sebagai bahan masakan. Ujungnya, mengurangi konsumsi jelantah di industri makanan-minuman.

Perlu Diatur
Persoalan minyak jelantah memang bukan soal remeh. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) juga sebelumnya mengusulkan, perlu regulasi khusus mengatur bagaimana jelantah dikumpulkan. Regulasi dinilai tidak hanya memberi kepastian mekanisme pengumpulan. Juga, pada saat sama bisa menelusuri ‘hilangnya’ minyak jelantah.

Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga menyitir data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Traction Energi Asia pada 2019 soal konsumsi minyak goreng sawit dan data variannya. Konsumsi nasional mencapai 16,2 juta kilo liter (KL). Dari konsumsi ini, diperkirakan 40–60% atau sekitar 6,46 juta– 9,72 juta KL menjadi jelantah. Dari kesemuanya, 3 juta KL atau hanya 18,5% jelantah berhasil dikumpulkan.

Gimni juga menyitir, pengalaman negara-negara Eropa, bisa diterapkan. Mereka punya standar total polar material (TPM), indikator yang menunjukkan jika minyak bekas masih layak dipakai atau tidak. Gimni sendiri mengaku siap menjadi pengumpul sekaligus pembeli minyak jelantah jika ditunjuk pemerintah.

Sahat juga berharap pemerintah dapat bersikap tegas dengan tidak lagi memperbolehkan ekspor minyak jelantah ke negara-negara Eropa, untuk bahan dasar biodiesel. Yang dilakukan mereka dengan mengimpor jelantah dari RI adalah hal paradoksal. Karena mereka tidak mau membeli minyak sawit dari negeri kita.

Di sisi lain, negara sebenarnya punya perhatian besar terhadap hal ini. Jelang akhir tahun lalu.

Pedagang menata minyak curah dagangannya di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (8/10/2019). ANTARAFOTO/Muhammad Adimaja

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pernah menyinggung hal ini.  Dia berharap mulai Januari 2020 tidak ada lagi distribusi minyak goreng curah. Salah satunya adalah melalui program pengalihan minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan. Sejatinya, program ini telah dilakukan sejak 2014 melalui penerbitan kebijakan minyak goreng kemasan yang mulai diberlakukan pada 1 April 2017.

Perbedaan minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan utamanya pada penyaringannya. Minyak goreng curah mengalami satu kali penyaringan, sedangkan minyak goreng kemasan mengalami dua kali penyaringan. Minyak goreng curah cenderung terpapar oksigen dan cahaya yang lebih besar dibanding minyak kemasan.

Berdasarkan persyaratan SNI, minyak goreng curah cenderung tidak memenuhi pada satu kriteria, yaitu syarat bilangan peroksida. Dan, jelantah yang didapat dari minyak goreng curah, tentu lebih berpotensi berbahaya daripada minyak goreng kemasan.  (Rikando Somba)

,

Sawit Diantara Musuh Dalam Selimut

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit masih belum lepas dari kendala, musababnya selain tekanan dunia, pula masih banyak dihadapkan pada beragam regulasi yang dianggap menghambat dan tumpang tindih. Termasuk pihak yang mengatur komoditas strategis ini dilakukan banyak kementerian dan lembaga, hasilnya daya saing industri bisa tergerus. 

Kendati sempat mengalami penurunan harga diawal tahun 2020, tapi kini harga minyak sawit global menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan semenjak Mei 2020 harga minyak sawit terus meninggi dan mampu tembus lebih dari US$ 700/ton, dimana sebelumya sempat mencapai harga terendah US$ 515/ton.

Merujuk laporan Oil World, dibandingkan pergerakan harga di dua periode sebelumnya, harga pada tahun 2020 menunjukan fluktuasi yang cukup tajam, jauh berbeda dengan periode 2018 kendati mengalami tren menurun tetapi pergerakan harganya sempat stabil dikisaran US$ 600/ton – US$ 650/ton pada periode Januari- Juni 2018. Sementara pada periode 2019 pergerakan harganya hampir stabil semejak Januari – September 2019 dengan kisaran harga antara US$ 460/ton – US$ 515/ton.

Kondisi terjadinya fluktuasi yang tajam tersebut ditengarai sala satu pemicunya akibat gelombang pandemi Covid-19, yang akhirnya mengakibatkan gangguan pada struktur ekonomi politik, sosial dan keuangan global. Hasilnya seluruh perdagangan komoditas terganggu dan mencatat penurunan signifikan.

Swing harga yang begitu cepat memberikan dampak bagi industri minyak sawit nasional, serta mengakibatkan sektor ini rawan terhadap pergerakan pasar. Utamanya bagi industri minyak sawit di Indonesia tak hanya menyangkut pasar, terbitnya beragam regulasi dan strategi yang kurang dikelola dengan baik menjadi ancaman terselubung bagi industri minyak sawit nasional.

Diungkapkan, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonsia (GIMNI), Sahat Sinaga, disadari atau tidak industri kelapa sawit Indonesia kerap berada pada posisi yang rawan, dari sisi pasar/teknologi, strategi, regulasi & Perundang-undangan.

“Bila ancaman terselubung ini tidak ter-identifikasi dan tidak cepat diatasi, industri sawit bisa ber-metamorfosa seperti rempah-rempah Indonesia di jaman VOC pada abad 18-19 lalu,” katanya dalam webinar yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonenesia (GAPKI) Cabang Sumatera Utara & Aceh yang dihadiri InfoSAWIT, akhir September 2020 lalu.

Demikian pula, pelaku perkebunan kelapa sawit nasional, Maruli Gultom mengakui, situasi industri kelapa sawit saat ini diyakini semakin sulit, terlebih bila berhadapan dengan birokrasi. Lantaran selama ini salah satu kendala sawit adalah adanya birokrasi yang rumit. “Padahal dalam mengembangkan industri kelapa sawit tidak diganggu dan tanpa dibantu pun kami sudah sangat senang,” tutur Maruli Gultom. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Sinyal Pusat Energi Sustainable Berbasis Sawit Dari Muba

 

Muba, Gatra.com – Bagi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kelapa sawit sudah menjadi komoditi andalan setelah karet.

Wajar pernyataan semacam ini muncul lantaran sampai saat ini, luas kebun kelapa sawit di sana sudah mencapai 400 ribu hektar, 150 ribu hektar di antaranya milik rakyat.

Meski menjadi andalan, pemerintah daerah setempat tak mau membiarkan kelapa sawit ini menjadi komoditi serampangan, tapi justru dikelola menjadi komoditi berkelanjutan seperti yang diinginkan Sustainable Development Goals (SDGs).

Merasa sanggup untuk itu, Bupati Muba, Dodi Reza Alex Noerdin pun tak segan-segan mendapuk Muba bakal jadi ibukota energi berkelanjutan berbasis kelapa sawit di 2030.

Tanda-tanda untuk mencapai itu sebenarnya sudah ada. Sebab Ketua Masyarakat Biohydrocarbon Indonesia (MBI), Sahat Sinaga menyebut bahwa Muba menjadi lokasi pertama berdirinya pabrik penghasil produk Industry Vegetable Oil (IVO).

“IVO ini adalah minyak CPO+ untuk tujuan bahan bakar yang sudah bebas dari komponen perusak oleh katalist “merah-putih” produksi CaRE ITB,” katanya kepada Gatra.com.

Kalau mau membikin Kilang Biohydrokarbon berkapasitas 2.500 barrel IVO perhari tadi kata Sahat, musti dibangun dulu 3 pabrik Palm Oil Mill (POM). Lalu luas lahan sumber bahan baku yang dibutuhkan sekitar 25 ribu hektar.

“Jadi, jelang tiga pabrik itu ada, minyak sawit IVO yang dihasilkan di Muba, dikirim dulu ke kilang Pertamina di Plaju, Palembang,” ujarnya.

Bagi Dodi, 10 tahun tenggat menyiapkan instrumen yang dibutuhkan untuk menjadi ibukota energi terbarukan itu, bukan waktu yang lama.

Itulah makanya kemudian Dinas Perkebunan setempat digeber untuk mempersiapkan itu. Paham akan keinginan bos besarnya, Kadis Perkebunan Muba, Akhmad Toyibir, pun langsung bergerak cepat.

Apalagi setelah dua pekan lalu Muba Sustainable Palm Oil Initiative (MSPOI) dilaunching, misi kelapa sawit berkelanjutan tak boleh main-main.

“Kami sudah inventarisir semua kebun swadaya yang ada. Mana yang sudah layak untuk ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), kita ikutkan. Mana syaratnya yang belum lengkap, kita bantu lengkapi,” urai lelaki 37 tahun ini kepada Gatra.com, Jumat (25/12).

Biar petani kelak lebih gampang melengkapi syarat sawit berkelanjutan kata bekas Camat Bayung Lencir ini, penerbitan E- Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) juga digeber. “E-STDB ini sudah kita launching bersamaan dengan Hari Perkebunan Nasional (Harbunas) tingkat kabupaten beberapa waktu lalu,” ujarnya.

 

Sumber: Gatra.com