,

Perkuat Industri Sawit, GIMNI Dukung Pungutan Ekspor

Ketua Umum GIMNI, Bernard Riedo. (Foto: Adit/Rakyat Merdeka)

 

RMco.id  Rakyat Merdeka – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung penerapan tarif pungutan ekspor sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020.

Penyesuaian tarif pungutan yang tinggi pada produk hulu dan dikenakan lebih rendah pada produk hilir akan meningkatkan daya saing produk hilir bernilai tambah tinggi di pasar global. Pertumbuhan konsumsi domestik juga akan bertambah luas.

“GIMNI mendukung PMK 191 yang mulai efektif berjalan pada 10 Desember 2020. Dengan penyesuaian tarif pungutan  ini akan mendukung terciptanya kebijakan hilir sawit,” ujar Ketua Umum GIMNI, Bernard Riedo dalam jumpa pers virtual, Rabu (9/12).

Bernard menyebutkan, tujuan PMK 191 sangatlah baik karena secara langsung akan mendukung berbagai program sawit  seperti mandatori biodiesel, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), promosi, sarana prasarana, dan riset.

“Penerapan aturan ini membutuhkan dukungan semua pihak. Intinya, kami menyambut baik aturan pemerintah karena berdampak positif bagi perekonomian dan industri sawit dalam jangka panjang ,” ujarnya.

Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga menjelaskan proyeksi industri sawit di 2021 akan lebih baik dengan dukungan PMK 191. Diperkirakan ekspor dan konsumsi domestik sawit akan sama-sama tumbuh. Total produksi CPO dan CPKO pada 2021 diperkirakan 53,2 juta ton. Jumlah produksi naik dibandingkan 2020 sebesar 51,6 juta ton.

“Aturan pungutan ekspor dengan pola yang ada di PMK 191 ini berdampak positif bagi industri sawit (hulu dan hilir) Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurut Sahat, konsumsi domestik akan meningkat ke level 35 persen pada tahun depan dengan dukungan B30. Sehubungan utilisasi refineri industri sawit yang tinggi. Maka, production cost-nya akan menurun yang berakibat pola konsumsi sawit domestik dan ekspor 2021 akan berubah total.

Pada 2021, penggunaan sawit di pasar domestik semakin meningkat menjadi 19,5 juta ton. Terdiri dari penggunaan sawit untuk pangan sebesar 8,8 juta ton. Pemakaian minyak untuk oleokimia dan non pangan sekitar 1,6 juta ton. Selanjutnya, konsumsi biodiesel mencapai 9,2 juta ton.

Sementara itu, konsumsi sawit di dalam negeri pada 2020 hanya mencapai 17,2 juta ton. Terdiri dari, penggunaan untuk pangan berjumlah 8,3 juta ton. Di sektor non pangan (oleokimia), konsumsi sawit sebesar 1,5 juta ton dan pemakaian sawit untuk biodiesel sebesar 7,3 juta ton.

Di pasar ekspor, Indonesia tidak lagi dikenal sebagai pemain ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Karena, PMK 191 mendorong ekspor minyak sawit di sektor hilir yang bernilai tambah tinggi . Hal ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang menginginkan ekspor itu sebaiknya  dalam bentuk produk hilir dan bernilai tambah.

“Ekspor produk hilir diperkirakan 80 persen dari total ekspor sawit dan turunannya pada 2021. Capaian ini berkat kebijakan pemerintah yang pro hilir,” ujar Sahat.

Total ekspor sawit diproyeksikan mencapai 36,7 juta ton pada 2021. Terdiri dari ekspor produk  hilir sebesar 29,295 juta ton (80 persen) dan produk minyak sawit mentah (CPO) berjumlah 7,405 juta ton (20 persen).

“Pasar global tidak lagi mengenal Indonesia sebagai eksportir hulu. Ekspor oleokimia naik pesat 5 juta ton pada tahun depan. Tahun sebelumnya, ekspor oleo sekitar 3 juta ton,” jelasnya.

Sahat mengatakan, implementasi PMK 191 bersifat jangka panjang untuk memperkuat daya saing industri sawit. Pelaku sawit jangan berpikir jangka pendek untuk kepentingannya masing-masing pasca terbitnya aturan tersebut.

“Agar Indonesia bisa menjadi price leader dalam produk sawit. Strategi jangka  panjang itu diarahkan agar pasar sawit dalam negeri itu kuat. Kalau bisa   konsumsi domestik mencapai 60 persen. Lalu, porsi ekspor sebesar 40 persen ekspor, dan mengarah ke “Low Cost Produsen minyak sawit,” ujar Sahat.

Ia melanjutkan, apabila bisa mempertahankan selisih harga minyak sawit Indonesia di atas 140 dolar AS per ton lebih murah dibandingkan “soft oils” di pasar global. Dengan menjalankan kedua pola tadi, maka Indonesia menjadi price leader. “Dengan memperbanyak pemakaian sawit untuk dalam negeri, kita dapat tentukan harga sawit,” jelas Sahat.

Sebagai informasi, PMK 191 merupakan tindak lanjut keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sahat berpendapat dengan berkumpulnya delapan menteri ini, maka kebijakan yang mereka tetapkan itu sudah benar adanya untuk program jangka panjang bagi kejayaan sawit sebagai penopng ekonomi Indonesia.

Besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk CPO dan produk turunannya ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku 7 (tujuh) hari setelah diundangkan tanggal 3 Desember 2020 (mulai berlaku tanggal 10 Desember 2020).

Persoalan yang mendesak saat ini agar program PMK 191 ini bisa berjalan langgeng, adalah kemampuan Indonesia untuk mendapatkan kontainer yang kini langka. Jika tersedia baik di pelabuhan; dapat mendukung ekspor produk hilir sawit bisa meningkat. [DIT]

 

Sumber: Rmco.id

 

,

Penyesuaian Tarif Baru Dukung Keberlanjutan Industri Sawit Nasional

Buah kelapa sawit.

 

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku pada 10 Desember mendatang.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, kehadiran PMK anyar itu telah dinantikan oleh seluruh pihak terkait di industri sawit nasional. Mengingat beleid tersebut memberikan perhatian lebih pada aspek keberlanjutan.

“Orang jangan hanya melihat jangka pendek itu ngeri. Coba kita berfikir jangka panjang untuk keberlanjutan, 8 menteri di sana duduk bersama untuk mengambil satu keputusan, itu luar biasa menghadirkan satu PMK dengan pola yang digambarkan untuk industri sawit,” terangnya dalam webinar bersama Kemenko Perekonomian, Selasa (8/12).

Sahat menjelaskan, aspek keberlanjutan terlihat jelas dari dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor ialah positif harga CPO. Serta keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional dengan memakai penambahan dana yang dikelola BPDPKS akibat penyesuaian tarif pungutan ekspor sawit.

“Layanan tersebut antara lain perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel,” terangnya.

Lalu, dukungan pemerintah terhadap hilirisasi produk kelapa sawit juga terus dilakukan, baik untuk sektor industri dengan mendorong perkembangan industri oleokimia, maupun pada skala kecil di tingkat petani. “Yakni melalui dukungan pembentukan Pabrik Kelapa Sawit Mini yang dikelola oleh Koperasi/ Gabungan Kelompok Tani,” ujar dia.

Tak hanya itu, PMK anyar juga mengakomodir upaya peningkatan kesejahteraan petani dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Diantaranya melalui pemberian beasiswa bagi anak-anak dan keluarga petani kelapa sawit, serta pelatihan bagi petani dan masyarakat umum.

Program pengembangan SDM yang diberikan terutama terkait program pengembangan Good Agricultural Practice (GAP) dan penunjang keberlanjutan (sustainability) usaha/industri sawit. Untuk itu, ke depan dengan adanya tambahan dana yang dikelola akibat penyesuaian tarif pungutan ekspor diharapkan agar BPDPKS dapat meningkatkan layanannya.

“Inilah saya fikir sebagai momentum bahwa sudah saatnya pemerintah terus menjaga keberlangsungan sawit sebagai salah satu produk unggulan Indonesia. Jadi, sudah seharusnya kita bersatu padu menjadikan sawit sebagai komoditas andalan,” tutupnya.

Penyesuaian Tarif Baru Pungutan Ekspor Dorong Hilirisasi Industri Sawit Nasional

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Bernard Riedo menyambut baik keputusan pemerintah atas penyesuaian tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Menurutnya, dengan penyesuaian tarif baru itu memicu hilirisasi di industri kelapa sawit naisonal. Mengingat tarif baru ditetapkan secara progresif dengan 15 klasifikasi tarif untuk 24 kelompok produk sawit dan turunannya.

“Jadi, kami secara umum dari GIMNI menyampaikan apresiasi positif dan mendukung penuh atas PMK 191 tersebut karena mendukung kebijakan terkait hilirisasi. Tarif baru pungutan ekspor sawit dengan besaran maksimum USD 255 per ton tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 191/ PMK.05/2020. PMK No 191 diundangkan pada 3 Desember 2020 yang berlaku mulai 10 Desember 2020,” ujar dia dalam webinar berkaitan Pungutan Ekspor Sawit, Rabu (9/12).

Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan 15 ambang batas harga CPO atau klasifikasi tarif, dengan kisaran harga USD 670-995 per ton. Sementara dalam aturan sebelumnya, PMK No 57 Tahun 2020 yang berlaku 1 Juni 2020, tidak diatur tentang ketentuan ambang batas penentuan pungutan ekspor sawit.

Misalnya, penetapan pungutan ekspor berdasarkan PMK No 191, jika ambang batas harga CPO di bawah atau sama dengan USD 670 per ton, pungutan ekspor untuk komoditas CPO ditetapkan sebesar USD 55 per ton. Apabila ambang batas di atas USD 670-695 per ton maka pungutan ekspor yang dikenakan USD 60 per ton. Jika ambang batas di atas USD 695 -720 per ton maka pungutan ekspor yang dikenakan USD 75 per ton.

“Demikian seterusnya hingga ambang batas tertinggi di atas USD 995 per ton, berarti pungutan ekspor untuk komoditas CPO adalah sebesar USD 255 per ton. Semakin ke hilir produk sawit tersebut maka pungutan ekspor yang dikenakan semakin kecil,” tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman mengatakan, penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diketuai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku pada 10 Desember 2020, atau 7 hari setelah diundangkan pada 3 Desember 2020.

“Nantinya besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya akan ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),” ujar dia dalam webinar bersama Kemenko Perekonomian, Selasa (8/12).

Dia menyebut, dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor adalah tren positif harga CPO, dan keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional. Layanan tersebut antara lain perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel.

“Sehingga kebijakan ini juga akan terus dilakukan evaluasi setiap bulannya untuk dapat merespon kondisi ekonomi yang sangat dinamis pada saat ini,” tutupnya

 

Sumber: Liputan6.com

,

GIMNI proyeksikan produksi CPO tumbuh 3% pada tahun 2021

 

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksi produksi crude palm oil (CPO) di tahun 2021 akan tumbuh sekitar 3% menjadi 48,4 juta ton dari tahun ini yang sekitar 47 juta ton.

Direktur Eksekutif (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, ada 2 alasan utama mengapa produksi CPO akan tumbuh di tahun mendatang. Menurutnya, hal ini diakibatkan oleh harga CPO yang meningkat dan iklim yang dianggap kondusif bagi pertumbuhan sawit.

“Kalau dilihat harga [CPO] mulai Juni itu bagus, kalau harga mulai bagus, maka petani juga mulai rajin memupuk. Nah kalau mereka rajin memupuk itu cenderung produksinya di 2021 akan meningkat. Juga iklim di 2021 relatif kondusif untuk pertumbuhan sawit,” ujar Sahat dalam konferensi pers, Rabu (9/12).

Sementara itu, produksi  Crude Palm Kernel Oil (CPKO)  akan meningkat sekitar 4% dari 4,6 juta ton di 2020 menjadi 4,8 juta ton di 2021. Adapun, Sahat menyebut pada tahun 2021, akan ada kenaikan konsumsi minyak sawit dalam negeri sekitar 14% menjadi 19,75 juta ton.

Menurutnya, kenaikan ini baik untuk produk food, industri, hingga oleokimia dan biodiesel. Bila dirinci, diproyeksi tahun 2021 konsumsi domestik minyak sawit untuk food sekitar 8,8 juta ton, untuk non food seperti oleokimia sekitar 1,67 juta ton dan untuk biodiesel sekitar 9,2 juta ton. Menurutnya, peningkatan konsumsi biodiesel ini dengan catatan program B30 berjalan.

Sementara, ekspor minyak sawit di 2021 pun akan meningkat 11% menjadi 36,7 juta ton. Menurutnya ini disebabkan adanya peningkatan ekspor produk hilir sawit sekitar 16,6% menjadi 29,29 juta ton sementara ekspor crude palm oil (CPO) justru akan mengalami penurunan sekitar 8% menjadi 7,4 juta ton.

“Jadi [ada] shifting dari crude ke processed oil, oleh karena itu over all ekspor kita akan meningkat dari 33,3 juta ton  bisa mencapai 36,7 juta ton,” kata Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

GIMNI sambut positif tarif pungutan ekspor CPO terbaru karena dukung industri hilir

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menilai, dengan adanya penyesuaian pungutan ekspor ini, maka  ekspor minyak sawit, khususnya ekspor produk hilir CPO akan mengalami peningkatan.

Menurut Sahat, ekspor produk hilir sawit (processed oil) akan meningkat menjadi 29,29 juta ton dari proyeksi 2020 yang sekitar 25,2 juta ton atau tumbuh sekitar 16,6%. Sementara, ekspor crude palm oil (CPO) justru akan mengalami penurunan sekitar 8% atau dari 8,1 juta ton di 2020 menjadi 7,4 juta ton di 2021.

Menurutnya, hal tersebut pun dikarenakan adanya perubahan atau shifting ekspor dari CPO menjadi processed oil. Dengan begitu, total ekspor akan meningkat sekitar 11% menjadi 36,7 juta ton di 2021.

“Sebelumnya kita relatif pesimis dengan pola PMK  yang lalu, tapi begitu kita membaca perubahan PMK itu [PMK 191] selisihnya bagus antara crude dengan [produk] hilir, maka industri hilir akan tumbuh,” ujar Sahat dalam konferensi pers, Rabu (9/12).

Tak hanya ekspor, Sahat pun mengatakan konsumsi minyak sawit dalam negeri akan turut mengalami peningkatan. Dia memperkirakan konsumsi minyak sawit akan meningkat 14% dari 17,29 juta di 2020 menjadi 19,75 juta ton di 2021. Peningkatan ini konsumsi ini terjadi lantaran adanya peningkatan konsumsi dalam negeri baik minyak sawit untuk food dan oleokimia  yang masing-masing meningkat 6% dan biodiesel meningkat hingga 25%.

“Peningkatannya itu adalah 7,3 juta ton berupa biodiesel menjadi 9,2 juta ton di 2021, dengan catatan B30 dan dananya cukup,” kata Sahat.

Dengan begitu, Sahat mengatakan persentase konsumsi domestik atas minyak sawit di Indonesia akan meningkat menjadi 36% di 2020. Sahat  melanjutkan, penyesuaian pungutan ekspor sawit ini harus dilihat secara jangka panjang. Menurutnya, penyusunan PMK ini pun sudah digodok dalam waktu yang cukup lama.

Dia juga mengatakan, bila memang dengan tarif pungutan baru pelaku usaha kesulitan mengekspor CPO, maka lebih baik pelaku usaha mengekspor produk turunan CPO lain yang memiliki nilai tambah tinggi.

Sesuai dengan PMK 191/2020, tarif pungutan ekspor CPO sebesar US$ 55 per ton bila harganya di bawah atau sama dengan US$ 670 per ton. Pungutan ekspor akan dikenakan US$ 60 per ton bila harga CPO di atas US$ 670 per ton hingga US$ 695 per ton.

Lalu, pungutan CPO akan menjadi US$ 75 per ton bila harga di atas US$ 695 hingga 720 per ton. Pungutan CPO akan kembali  naik sebesar US$ 15 untuk setiap kenaikan harga CPO sebesar US$ 25 per ton.

Sementara itu, ada pula tarif pungutan untuk produk turunan CPO yang lebih rendah misalnya Palm Fatty Acid Distillate (PFAD). Tarif pungutan akan dikenakan US$ 45 per ton ketika harga CPO berada di bawah atau sama dengan US$ 670 per ton. Pungutan meningkat menjadi US$ 50 per ton bila harga CPO di atas US$ 670 per ton sampai US$ 695 per ton dan berikutnya.

Selain itu ada juga produk turunan CPO lainnya seperti Split Fatty Acid, split palm fatty acid distillate, dan lainnya.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Biaya Ekspor Naik, Industri Minta Pemerintah Evaluasi Harga Solar

 

Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan pemerintah seharusnya mengeluarkan dua instrumen pada 2020 yang mendorong hilirisasi CPO, yakni bea keluar dan pungutan ekspor. Namun, masalah itu berlarus sudah waktunya ada evaluasi harga solar.

Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga menyatakan pemerintah seharusnya akan menaikkan dana pungutan (DP) ekspor CPO dan bea keluar CPO pada kuartal IV/2020. Namun demikian, pemerintah pada akhirnya mendahulukan kenaikan DP CPO.

“Iya [bea keluar akan dinaikkan], tapi karena masa pandemi ini bea keluarnya jangan dulu [dinaikkan]. DP ini bisa menutup [selisih] harga antara harga solar dan biodiesel,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/12/2020).

Dengan kata lain, pendahuluan kenaikan DP ekspor CPO ditujukan untuk penyelamatan industri biodiesel nasional. Hal tersebut mengingat tren pertumbuhan harga CPO akan terus berlanjut pada 2021.

Seperti diketahui, solar nonsubsidi memiliki harga di kisaran Rp9.500 per liter, sedangkan harga biodiesel di kisaran Rp9.505. Namun demikian, harga CPO terus meningkat dari Rp9.100 per Kilogram pada Juli 2020 menjadi sekitar Rp9.400 pada November 2020.

Oleh karena itu, Sahat menilai sudah waktunya ada evaluasi terkait dengan penentuan harga biodiesel, harga solar, dan kebijakan solar subsidi. Menurutnya, hal tersebut penting lantaran kenaikan DP dan bea keluar CPO yang berlarut-larut dapat kontraproduktif terhadap ekosistem industri CPO nasional.

Sahat mengusulkan agar jenis solar subsidi dihapuskan karena banyak konsumen penerima solar subsidi justru menjual kembali sebagian solar tersebut ke pasar. Seperti diketahui, Keputusan Menteri ESDM No. 83,k/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan menetapkan harga solar subsidi senilai Rp5.150/ liter

“Jadi, pemerintah melakukan dua arah: harga solar dinaikkan, tapi untuk efektif harga solar subsidi dihapus saja karena tidak bisa dikontrol [pemakaiannya di lapangan]” kata Sahat.

Di sisi lain, harga CPO pada 2021 diproyeksi stabil di kisaran 9.600 per Kilogram. Dengan kata lain, harga CPO pada 2021 akan naik sekitar 2,12 persen tahun depan dari posisi November 2020.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mencatat harga TBS telah menembus level RM2.100 per ton dari posisi tahun lalu sekitar RM1.500 per ton. Menurutnya, angka tersebut akan terus tumbuh pada 2021 dengan adanya peluncuran program B40 oleh pemerintah.

“Kalau prediksi saya, [harga] TBS petani kelapa sawit akan mendekati RM2.500 per tahun. Apalagi tahun depan akan launching program B40. Harga TBS petani seja ada [program] biodiesel tidak pernah di bawah RM1.500 per ton lagi,” katanya.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Kelangkaan Kontainer, GIMNI : Akan Ada Perubahan Tren Ekspor CPO

Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan fenomena kelangkaan kontainer saat ini akan membuat perubahan pengiriman CPO ke pasar global.

Seperti diketahui, kelangkaan kontainer telah dimulai sejak kuartal III/2020 di pasar global. Namun demikian, hal tersebut baru dirasakan pelaku industri nasional pada medio kuartal IV/2020.

“Yang saya khawatirkan, ekspor [CPO] kita kesulitan [pada kuartal IV/2020 dan kuartal I/2021], terutama consumer product. Saya kira akan ada perubahan tren ekspor dari kontainer ke bulk ke depannya,” kata Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga kepada Bisnis, Senin (7/12/2020).

Sahat menjelaskan selama ini produk CPO diekspor dengan dua cara, yaitu dengan kontainer dan vessel atau ISO tank. Menurutnya, akan ada tren pertumbuhan penggunaan ISO tank maupun vessel pada 2021 dalam ekspor CPO.

Selain itu, Sahat menyarankan agar pemerintah menugasi badan usaha milik negara (BUMN) untuk memproduksi kontainer di dalam negeri. Sahat menyarankan agar penugasan tersebut diemban oleh PT Barata Indonesia (Persero).

“Dampak [kelangkaan kontainer] besar karena kontribusi pengiriman ekspor menggunakan kontainer hampir 45 persen dari total ekspor,” katanya.

Sahat menghitung industri CPO nasional membutuhkan sekitar 740.000 unit kontainer berukuran 20 feet untuk mengekspor CPO per tahunnya. Sahat mengusulkan agar pendirian fasilitas produksi kontainer tersebut ditempatkan di Surabaya dan Jakarta.

Menurutnya, pendirian fasilitas produksi kontainer tersebut akan memberikan kepastian ekspor bagi pabrikan nasional.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Tarif Baru PE Sawit Pacu Hilirisasi

.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menyesuaikan tarif pungutan ekspor (PE) produk kelapa sawit. Tarif baru ditetapkan secara progresif dengan 15 klasifikasi tarif untuk 24 kelompok produk sawit dan turunannya. Tarif PE baru bertujuan untuk memacu hilirisasi, sehingga produk-produk hilir dikenakan tarif lebih rendah dibanding produk hulu atau mentah.

Tarif baru PE sawit dengan besaran maksimum US$ 255 per ton tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 191/ PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas P MK No 57/PMK.05/2020  tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. PMK No 191 diundangkan pada 3 Desember 2020 serta berlaku mulai 10 Desember 2020.

Besaran penungutan ekspor produk sawit
Besaran penungutan ekspor produk sawit

Dalam pasal 3A dinyatakan, tarif pungutan ekspor (PE) sawit ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Pasal 3B menyebut, harga CPO mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdangan.

Dalam aturan tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan 15 ambang batas harga CPO atau klasifikasi tarif, dengan kisaran harga US$ 670-995 per ton.

Dalam aturan sebelumnya, PMK No 57 Tahun 2020 yang berlaku 1 Juni 2020, tidak diatur tentang ketentuan ambang batas penentuan PE sawit.

Ekspor minyak sawit mentah
Ekspor minyak sawit mentah

Contoh penetapan PE berdasarkan PMK No 191, jika ambang batas harga CPO di bawah atau sama dengan US$ 670 per ton, PE untuk komoditas CPO ditetapkan sebesar US$ 55 per ton. Apabila ambang batas di atas US$ 670-695 per ton maka PE yang dikenakan US$ 60 per ton. Jika ambang batas di atas US$ 695 -720 per ton maka PE yang dikenakan US$ 75 per ton.

Demikian seterusnya hingga ambang batas tertinggi di atas US$ 995 per ton, berarti PE untuk komoditas CPO adalah sebesar US$ 255 per ton. Semakin ke hilir produk sawit tersebut maka PE yang dikenakan semakin kecil.

Tahun lalu, periode 1 Oktober hingga 31 Desember, pemerintah membebaskan pungutan ekspor untuk kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya guna merangsang ekspor produk sawit.

Pacu Hilirisasi

Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang
Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang

Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, kelanjutan program B30 menjadi penentu harga CPO tahun depan. Harga CPO pada 2021 bisa US$ 750-850 per ton bila Indonesia memutuskan melanjutkan program mandatori biodiesel 30% (B30). Tapi apabila Indonesia hanya menjalankan program B20, harga CPO hanya di kisaran US$ 600-700 per ton.

Kelanjutan program tersebut juga terkait dengan aturan pungutan ekspor. Menurut Togar, meskipun pemerintah telah menaikkan level PE sawit, karena pasar ekspor masih melemah, maka dana dari PE tersebut belum tentu maksimal dalam mendukung program biodiesel.

Hingga September 2020, Gapki mencatat total ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 24,08 juta ton dengan nilai ekspor mencapai US$ 15,49 miliar. Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor utama bagi Indonesia. “Pasar ekspor masih melemah,” kata dia.

Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga
Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga

Sedangkan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mendukung kebijakan PE progresif yang baru saja dikeluarkan Kementerian Keuangan.

Terlepas dari kenaikan dan penurunan besaran pungutan, dana hasil PE itu digunakan untuk menutup selisih harga FAME (bahan baku biodiesel) dengan harga minyak fosil. Apabila selisih harganya tidak ditutup berarti pemakaian sawit domestik berkurang dan Indonesia akan kelebihan produksi. Apalagi, saat ini Eropa terus menekan sawit Indonesia sehingga pangsanya menurun dan alternatif untuk menyelamatkannya adalah dengan instrumen fiskal.

“Isu bahwa pungutan sawit hanya menguntungkan pengusaha itu hoaks. Kami dukung dan apresiasi Ibu Sri Mulyani yang pintar membaca situasi. Kenaikan PE ini juga akan mendorong pertumbuhan industri hilir dalam negeri sehingga lebih kompetitif jika dibandingkan negara tetangga,” kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, kebijakan PE sawit  progresif yang dikeluarkan Kementerian Keuangan memang menimbulkan banyak opini atau pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa jika dana pungutan tersebut digunakan untuk subsidi biodiesel, sebagian besar pengusaha tidak akan setuju karena tidak semua pengusaha kelapa sawit menjadi pengusaha biodiesel.

“Jika dana tersebut digunakan untuk mendukung keberlanjutan industri hulu dan hilir sawit tentu ini sangat bagus. Tujuan pemerintah memang baik mengeluarkan instrumen fiskal untuk mendorong industri sawit nasional,” ungkap Derom.

Derom Bangun menuturkan, dalam membuat kebijakan terkait sawit tentu harus diperhitungkan bahwa hal itu telah menguntungkan industri hulu dan hilir dan tidak memihak kepada satu segmen.

Dalam menjalankan kebijakan PE sawit, pemerintah hendaknya juga fokus pada pengawasan terhadap penyelundupan. Sebab, ketika pungutan yang dikenakan tinggi, hal itu membuka ruang dilakukannya tindakan curang. Apalagi, pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut saat kondisi pandemi seperti sekarang

“Yang pasti, kebijakan tersebut jangan sampai memberatkan petani. Untuk saat ini, tidak masalah jika kebijakan itu dijalankan terlebih dahulu, nantinya ketika di lapangan banyak konflik maka ada ruang revisi,” ujar dia.

Presiden Direktur ISTA Mielke GmbH Thomas Mielke
Presiden Direktur ISTA Mielke GmbH Thomas Mielke

Adapun Presiden Direktur ISTA Mielke GmbH Thomas Mielke saat Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2020, kemarin, mengatakan, kebijakan levy (pungutan ekspor) Pemerintah Indonesia, menjadi salah satu faktor penentu harga di pasar global. Melalui levy, strategi self financing program mandatori biodiesel sangat berpengaruh terhadap keuntungan produsen di Indonesia.

Analis komoditas dari Godrej International Dorab Mistry.
Analis komoditas dari Godrej International Dorab Mistry.

Analis komoditas dari Godrej International Dorab Mistry juga mengatakan, program biodiesel akan berjalan di 2021 jika kenaikan levy senantiasa disesuaikan dengan harga pasar. Dorab juga mengamini peran kritikal levy terhadap penentuan harga pasar serta permintaan global. (hg)

 

Sumber: Investor.id

,

Petani Sawit Berkontribusi Besar terhadap Bauran Energi Terbarukan

 

Selama ini, bagi sejumlah LSM dan negara antisawit, industri perkebunan kelapa sawit dituding pro-konglomerasi, bukan petani. Isu ini sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan citra kelapa sawit tidak hanya di mata global, tetapi juga domestik. Faktanya, sekitar 41 persen atau 6,72 juta hektare perkebunan kelapa sawit nasional dikuasai oleh rakyat.

Wakil Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, “di hari sawit tahun ini, DMSI harus memperbaiki image sawit di mata publik. Selama ini, kelapa sawit diidentikkan bisnis konglomerat. Padahal tidak benar. Industri ini melibatkan petani di dalamnya.”

Lebih lanjut Sahat menjelaskan, selama delapan tahun terakhir, kelapa sawit telah menjadi penopang ekspor nasional selain batu bara. Tidak hanya itu, industri sawit juga mampu menyerap tenaga kerja, menjadi penyumbang devisa, dan mampu memenuhi kebutuhan minyak nabati nasional dan global.

“Setiap tahun, pertumbuhan minyak nabati naik 3,4 persen atau sekitar 7,4 juta ton. Jumlah kebutuhan sebesar 7,4 juta ton ini tidak dapat diabaikan. Sawit dapat berperan penuhi kebutuhan ini. Kalau mengandalkan rapeseed dan soya, maka butuh berapa luas lahan?” ungkap Sahat seperti dilansir dari SawitIndonesia.comi (2/12/2020).

Sebagai tanaman paling produktif yang tumbuh di 16 negara, diakui Sahat, persoalan kelapa sawit yakni terkait dengan citranya. Menurut Sahat, DMSI bertugas menyebarkan informasi positif sawit kepada publik. Terutama tuduhan bahwa sawit bagian dari usaha konglomerat. Isu ini sengaja dihembuskan dunia internasional.

“Jumlah petani sangat banyak, yang harus diperjuangkan bagaimana komposisi petani ditingkatkan,” ujarnya.

Saat ini, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) tengah membuat role model Pengembangan Teknologi Produksi Minyak Nabati Industrial Vegetable Oil (IVO) dan biohidrokarbon bensin sawit di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Pelalawan.

Asumsinya, dengan perhitungan harga CPO sebesar Rp6.500 per kg, setelah diolah menjadi bensin sawit, harganya dapat mencapai Rp8.100 per liter. Melalui pengembangan program ini, petani telah berkontribusi besar dan menjadi bagian dari pencapaian bauran energi terbarukan 23% dari bahan bakar nabati.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

,

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI Sawit Dapat Merajai Energi Hijau Dunia

Industri sawit bukan semata milik konglomerat dan taipan. Isu ini sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan imej sawit di mata dunia. Faktanya, 41% perkebunan sawit di kelola petani. Peluang sawit di sektor energi perlu dimanfaatkan.

“Di hari sawit tahun ini, DMSI (Dewan Minyak Sawit Indonesia) harus memperbaiki imej sawit di mata publik. Selama ini, kelapa sawit di identikkan bisnis konglomerat. Pada hal tidak benar. Industri ini melibatkan petani di dalamnya,” ujar Sahat Sinaga, Wakil Ketua Umum DMSI dalam perbincangan via telepon.

Sahat Sinaga mengatakan selama delapan tahun ini kelapa sawit telah menjadi penopang ekspor selain batu bara.  Industri sawit menyerap tenaga kerja dan menjadi penyumbang devisa. Pertanyaannya,  mengapa Indonesia belum menyadari kegiatan ekonomi sangat di topang sawit. Tanaman ini tumbuh bagus di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. Selain itu, produksinya mampu memenuhi kebutuhan nasional dan global.

“Setiap tahun, pertumbuhan minyak nabati naik 3,4 persen atau sekitar 7,4 juta ton. Jumlah kebutuhan sebesar 7,4 juta ton ini tidak dapat di abaikan. Sawit dapat berperan penuhi kebutuhan ini. Kalau mengandalkan rapeseed dan soya, maka butuh berapa luas lahan,?” tanya Sahat.

Sahat menjelaskan sawit lebih efisien dalam penggunaan. Tanaman yang tumbuh di 16 negara ini lebih unggul produktivitasnya di bandingkan minyak nabati lain. Memang masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan sawit supaya lebih efektif efisien, dan berkelanjutan.

Harus diakui persoalan sawit adalah imej. Menurut Sahat, tugas DMSI menyebarkan informasi positif sawit kepada publik. Terutama tuduhan bahwa sawit bagian dari usaha konglomerat. Isu ini sengaja dihembuskan dunia internasional. “Jumlah petani sangat banyak, yang harus diperjuangkan bagaimana komposisi petani ditingkatkan. Aspek ini yang harus diangkat dalam hari sawit nasional,” ujarnya.

Dalam peringatan hari Sawit Nasional, dijelaskan Derom, harus disadari bahwa komoditas sawit sangat penting bagi bangsa ini. Saatnya mengangkat posisi petani yang marginal untuk mengarah kepada upaya korporatisasi. Salah satu caranya melalui pengembangan bio hidro karbon.

Saat ini, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) tengah membuat role model  Pengembangan Teknologi Produksi Minyak Nabati Industrial Vegetable Oil (IVO) dan bio hidro karbon bensin di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Pelalawan. Asumsinya dengan perhitungan harga CPO yang sebesar Rp 6.500 per kg, setelah diolah menjadi bensin sawit, harganya dapat mencapai Rp 8.100 per liter.

Sebagai informasi, uji-demo plant Bio hidro karbon. Berkapaitas 1.000 liter/hari akan dilaksanakan pada awal Desember 2020, dan dengan pengalaman ini diperkirkaan Detail Engineering Drawing diproyeksikan selesai pada bulan  April 2021, dan dengan teknologi lokal ( TKDN >90%)  ini unit Kilang Bensa berkapasitas 1.500 barrel/hari akan di dirikan di Kab. Pelalawan beroperasi di Januari 2023  dan Kab. Muba   dan 2.500  barrel / hari di dirikan di Kab. Muba yang dapat beroperasi  di  Februari 2023.

“Petani dapat berkontribusi dalam pengembangan bio hidro karbon. Upaya ini merupakan bagian mencapai bauran energi terbarukan 23 persen dari bahan bakar nabati,” jelas ayah tiga anak ini.

Inovasi bio hidro karbon, menurutnya, sangat efektif mendukung pengembangan bahan bakar berbasis nabati. Melalui pengembangan produksi bensin dari sawit diharapkan membantu petani untuk menyamai perusahaan. “Di sisi lain, kita perlu membenahi aspek sustainability sebagaimana tren dunia sekarang,” jelasnya.

Tantangan petani mengikuti ISPO dapat terselesaikan asalkan edukasi terus berjalan. Sahat menyatakan sertifikasi ISPO bukanlah momok menakutkan. Sebab, karakteristik industri berjalan bersama. Contohnya saja Afrika, pengembangan kelapa sawit tidak berjalan maksimal seperti di Indonesia. Di Afrika, perkebunan sawit milik perusahaan dan petani berjalan sendiri-sendiri.

“Kekuatan industri sawit di Indonesia terjalin kebersamaan dan kemitraan yang kuat,” ungkap Sahat.

Menurutnya, perkebunan sawit petani harus diselamatkan. Sebab, moratorium tidak lagi membuat perusahaan leluasa neks tensifikasi. Terbitnya UU Cipta Kerja merupakan angin segar bagi petani.“Semoga undang-undang ini tidak menjadi angin ribut. Analoginya, pemerintah jangan membuat pagar terlalu tinggi, sulit bagi petani untuk melompatinya,” ungkap lulusan jebolan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973 ini.

Semangat UU Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan investasi dan membuka lapangan kerja. “Makanya jangan persulit investasi termasuk perkebunan sawit rakyat,” jelasnya.

Di katakan Sahat, persoalan keterlanjuran kawasan hutan yang masuk kebun sawit petani secepatnya dapat terselesaikan. Sebab, petani ini berkontribusi bagi perekonomian. “Dengan menjadikan kebun sawit menjadi kawasan hutan, apakah dapat berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Kita jangan terbuai dengan Norwegia. Karena hanya diberikan dana hibah,” paparnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Program B100, Kemenperin : Teknis Sudah Bisa, Tinggal Skala Ekonominya

 

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan akan mendorong hilirisasi industri minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke arah industri bahan bakar nabati.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menargetkan adanya fasilitas produksi B100 atau 100 persen bahan bakar nabati di dalam negeri pada 2022. Adapun, saat ini penggunaan B100 telah dapat dilakukan secara teknis pada tahun ini, namun pemangku kepentingan masih meneliti agar produksi B100 memiliki skala ekonomi yang cukup.

“Secara teknis sudah bisa, tapi masih menggunakan RBDPO. [RBDPO] ini kan harganya mahal, jadi Kemenperin bersama dengan pihak-pihak terkait mengembangkan bahan baku yang lebih murah yang disebut industrial vegetable oil (IVO) dan industrial lauric oil (ILO),” kata Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Edi Sutopo kepada Bisnis, Senin (30/11/2020).

RBDPO atau refined, bleached, deodorized, palm oil merupakan hasil paling akhir dari pemrosesan CPO. Secara umum, RBDPO merupakan bahan baku dalam produk oleopangan, seperti minyak goreng, margarin, shortening, dan sebagainya.

Adapun B100 yang dimaksud Edi adalah green diesel yang biasa disebut D100. Sejauh ini, pembuatan D100 masih menggunakan RBDPO sebagai bahan baku utamanya.

Di samping itu, IVO maupun ILO merupakan minyak nabati hasil pemrosesan tandan buah segar dengan proses yang lebih ramping. Dengan kata lain, harga IVO maupun ILO akan jauh lebih rendah dari RBDPO.

IVO dan ILO juga memiliki keleluasaan lebih dibandingkan RBDPO dari sisi tandan buah segar (TBS) yang dapat dijadikan bahan baku. Edi menyampaikan pembuatan IVO maupun ILO dapat menggunakan TBS yang sudah melebihi masa panen alias over ripped.

“Kalau [TBS yang] diambil untuk food grade itu 20-23 persen yield-nya. [Karena perbuatan IVO/ILO] yang over ripped bisa diambil, [yield-nya] sampai 30 persen [per TBS],” ucapnya.

Edi menyatakan saat ini telah dibangun pabrikan IVO/ILO uji coba di Pelalawan, Riau. Edi menyampaikan tujuan dari pabrik uji coba tersebut adalah menurunkan harga IVO/ILO agar tidak jauh berbeda dengan harga bahan bakar solar.

Berdasar situs resmi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), lembaga donor asal Amerika Serikat, Millenium Challenge Corporation, memberikan dana hibah senilai US$110 juta untuk pembangunan tiga pabrikan di Pelalawan. Adapun, ketiga pabrik tersebut akan dibangun di Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Sejauh ini, Kabupaten Pelalawan telah menyiapkan lahan seluas 3.754 hektar untuk Kawasan Teknopolitan Pelalawan. Adapun, luas kebun sawit di Pelalawan mencapai 393.000 hektar, dengan 40 persen wilayah kebun tersebut dikelola oleh petani sawit swadaya.

Edi optimistis pihaknya dapat mencapai target produksi B100 pada 2022. Pasalnya, menurutnya, saat ini pemangku kepentingan tinggal menurunkan biaya produksi agar mencapai skala keekonomian. “[Target] ini memang agak ambisius, tapi mudah-mudahan bisa karena secara teknis bisa. Kami lagi otak-atik ekonominya.”

 

Sumber: Bisnis.com