,

Kemenperin Minta Wajib Kemasan Migor Segera Dilaksanakan

 

JAKARTA– Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta peraturan wajib kemasan untuk minyak goreng (migor) segera dilaksanakan, meski Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) telah meminta penerapan kebijakan migor wajib kemasan diundur hingga 2020.

“Pelaksanaan tentang wajib kemasan bisa langsung dijalankan karena hanya sekadar teknis di lapangan,” kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto saat menjadi Keynote Speaker Seminar bertema “Sudah Siapkah Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit Dilaksanakan” di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Rabu (14/2).

Seminar dengan diskusi panel yang digelar oleh Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) ini menghadirkan pembicara Enny Ratnaningtyas—direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Ditjen Industri Agro, Kemenperin, Prof Dr Soekirman—Koalisi Fortifikasi Indonesia, Dr Paul Wassell—PT SMART Tbk, Prof Dr Purwiyatno Hariyadi—guru besar Teknologi Pangan IPB, dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, guru besar Farmakologi FKUI.

Diskusi panel yang dimoderatori Dr Darmono Taniwiryono—Ketua Umum MAKSI ini diawali sambutan dan pengantar oleh Prof Bungaran Saragih –Ketua Dewan Pembina Paspi, dan Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, serta ditutup oleh Direktur Eksekutif Dr Ir Tungkot Sipayung.

Menurut Panggah, wajib kemasan ini penting karena menyangkut kesehatan dari minyak goreng itu sendiri.

“Kalau yang susah-susah gak bisa dilakukan ya mulai yang mudah saja dilakukan. Jangan kemauannya banyak kemampuannya gak ada. Jadi saya sarankan, kalau memang pertanyaan ini (fortifikasi) sulit dijawab paling tidak menjawab yang gampang dulu. Kemasan dulu,” katanya mengritisi tema seminar.

Panggah menjelaskan pentingnya wajib kemasan. Karena minyak goreng curah banyak dampak negatifnya. “Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standard dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab ..ini berbahaya sekali. Kalau ini aja dilakukan, kita sudah berbuat separuh baik,” ujarnya.

Soal kesiapan fortifikasi, pemerintah menurut Panggah tidak akan campur tangan. Ia mengakui bahwa sawit memang berjasa banyak. Sawit merupakan penyumbang ekspor terbesar. Kontribusinya terhadap negara luar biasa. “Nah sekarang mau dititipin misi yang sangat penting yaitu mengenai fortifikasi. Ini perlu didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi deh, langsung saja dilaksanakan,” tandasnya.

Bisnis dan teknologi

Ketua Dewan Pembina Paspi, Prof Bungaran Saragih dalam pengantar diskusi mengatakan bahwa dirinya sudah lama membahas dengan berbagai pihak masalah fortifikasi penambahan vitamin A pada produk minyak goreng sawit (MGS). Pemerintah juga sudah lama mengupayakan bagaimana agar minyak goreng difortifikasi.

Menurut dia, pelaksanaan fortifikasi masih terbatas selama ini lebih karena masalah bisnis dan teknologi. Sebab secara sosial tidak ada masalah. Begitupun secara politik fortifikasi sangat positif karena Negara tentu menginginkan rakyatnya sehat.

“Yang jelas berdasarkan statistik kementerian kesehatan orang Indonesia kekurangan vitamin A, dan kekurangannya paling parah barangkali  terburuk di dunia. Padahal kita penghasil vitamin A yang luar biasa besarnya karena ada di sawit,” ujarnya.

Oleh karena itu, tandas Bungaran, pertama secara teknis bisa tidak Indonesia menghasilkan produk minyak goreng bervitamin A yang stabil. “Yang bisa diyakini benar-benar ada vitamin A di dalamnya bukan label saja. Ini soal teknologi,” ucapnya.

“Pertanyaan selanjutnya jika bisa difortifikasi menguntungkan tidak.

Menguntungkan untuk siapa? Untuk konsumen apa untungnya dan untuk produsen apa untungnya. Berapa biayanya dan berapa revenue yang bisa diperoleh? Kalau itu tidak terjawab ya tidak berjalan,” paparnya.

Bisa saja, lanjut Bungaran, konsumen dan produsen tidak merasakan keuntungan namun fortifikasi bermanfaat bagi ekonomi secara keseluruhan, bermanfaat bagi Negara.

“Di situlah pemerintah harus siap mengompensasi social benefit, kalau pemerintah siap memberikan subsidi bisa jalan. Kalau secara teknis dan bisnis tidak bisa ya fortifikasi tidak bisa dilaksanakan,” jelas Bungaran sambil menggarisbawahi bahwa rakyat perlu vitamin A, dan itu bisa dilakukan melalui migor.

 

Sumber: Id.beritasatu.com

 

,

Gama Corporation Bakal Dirikan Pabrik Migor dan Biodiesel Sawit di Bontang

 

 

BONTANG –  Diperkirakan bakal menghabiskan investasi sebanyak Rp 2 Triliun, Gama Corporation (Gamacorp) melalui anak perusahaannya, PT Energi Unggul Persada, mulai tahun ini bakal mendirikan pabrik minyak goreng dan biodiesel sawit di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Alasan didirikan di Bontang, lantaran kota ini dikeliling sejumlah kabupaten penghasil sawit terbesar di Kaltim, seperti Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, termasuk Penajam Paser Utara dan Paser. Saat ini diperkirkan total perkebunan sawit produktif di Kaltim sudah melampui 1 juta ha. Jika proyek ini terealisasi tahun ini bakal menyerap ribuan tenaga kerja

Manager proyek PT Energi Unggul Persada (EUP) Bontang, Teguh mengungkapkan total tenaga kerja yang diserap oleh industri pengolahan CPO di Bontang bisa mencapai 5 ribu pekerja. Sekitar 2 ribu orang bakal dipekerjakan sebagai tenaga kerja organik dan selebihnya kisaran 3 ribu orang sebagai tenaga kerja alih daya alias outsourching. “Kalau berdasar pengalaman kami, kebutuhan tenaga kerja untuk industri serupa mencapai 5000. Sekitar 2000 pekerja organik dan 3000-an pekerja outsourching,” ujar Teguh seperti dikutip Klikbontang, akhir Januari 2018 lalu.

Prediksi kebutuhan tenaga kerja itu untuk menopang kegiatan industri turunan CPO yang cukup beragam. Antara lain minyak goreng sawit kemasan, bahan bakar biodiesel sawit, pemanfaatan limbah cangkang sawit, termasuk pupuk NPK. Saat ini tutur Teguh, PT EUP fokus pada kegiatan pembebesan seluas 128 hektare. Paralel dengan itu, pihaknya juga mulai menyusun dokumen Amdal di darat dan di laut. Teguh berharap Pemkot dan seluruh pemangku kepentingan di Bontang mendukung kegiatan pembangunan industri pengolahan CPO pertama di Kaltim. “Kami berharap dukungan dari semua pihak demi kelancaran pembangunan hingga perusahaan ini beroperasi,” katanya.

Walikota Bontang, Neni Moerniaeni mengungkapkan, pihaknya tidak ingin jadi tuan rumah yang pasif. Ia berharap pihak Gamacorp membuka ruang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bontang, terlibat langsung dalam kegiatan industri pengembangan minyak goreng dan biodiesel.

Peluang kerja sama ini antara lain dalam hal pembangunan dan pengelolaan pelabuhan khusus (Pelsus) untuk kawasan industri di Bontang Lestari. “Intinya saya tidak mau Bontang hanya jadi penonton. Saya ingin kita terlibat dalam setiap investasi. Minimal untuk pembangunan dan pengelolaan Pelsus melibatkan pemerintah,” tutur Neni. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Indonesia Dec Crude Palm Oil Exports to Fall Slightly -Reuters survey

 



JAKARTA, Jan 22 (Reuters) - Indonesia's crude palm oil (CPO)
exports in December likely edged lower because of lower demand
after an import tax hike started on edible oils in India,
Indonesia's biggest CPO importer, while output fell for a second
month, a Reuters survey showed.
    Exports of CPO from Indonesia, the world's biggest palm oil
producer, fell slightly to 2.51 million tonnes in December from
2.52 million in November, according to a median survey of two
industry groups and a state palm oil research firm.
    Shipments of the widely used vegetable oil are likely to
decline after the import tax hike in India along with
competition from Malaysia after it cut its palm oil export levy.

    "Supply to India fell and Malaysia CPO exports without levy
would cause Indonesian palm to be under pressure," said Sahat
Sinaga, executive director of the Indonesia Vegetable Oil
Association (GIMNI).
    Malaysia cut its CPO export tax in December and said earlier
this month it would suspend the export tax for three months
starting from Jan 8.
    Meanwhile, Indonesia's output of CPO in December fell to
3.52 million tonnes, according to the median estimate of the
survey, down from 3.9 million in November.   
    Domestic CPO consumption was forecast at 972,000 tonnes in
December, compared to 989,550 a month earlier.
    CPO stockpiles in December are forecast to fall to 3.2
million tonnes from 3.6 million in the prior month.
    The December palm survey was comprised of responses from the
Indonesia Palm Oil Board, the Indonesian Oil Palm Research
Institute and GIMNI.
    Below is a table of the median forecasts in the Reuters
survey for CPO output, exports and stockpiles, as well as the
GAPKI palm and palm kernel oil export data, going back to 2016.
Figures are in million tonnes.   
    
 Month      Output   Exports  Inventories  GAPKI palm &
                                           kernel oils
                                           exports
 December     3.519    2.512        3.200            --
 November     3.901    2.518        3.602            --
 October      3.949    2.750        3.144          2.60
 September    3.630    2.685        2.400          2.76
 August       3.587    2.714        2.600          2.98
 July         3.530    2.400        2.422           2.4
 June         3.200    2.200        1.300          2.13
 May          3.375    2.375        1.094          2.62
 April        2.904    2.162        1.306          2.57
 March        3.078    2.093        2.300          2.47
 February     2.800    2.406        2.000          2.53
 January      2.949    2.214        1.475          2.72
      2016                                             
 December     3.218    2.382        1.886          2.68
 November     3.310    2.221        1.786          2.84
 October      3.064    2.225        1.945          2.41
 September    2.900    2.000        1.738          1.73
 August       2.833    1.740        1.700          2.07
 July         2.802    1.875        1.875           1.6
 June         2.464    1.798        1.712          1.78
 May          2.188    1.919        2.100          1.76
 April        2.132    1.928        2.250          2.09
 March        2.150    1.895        2.592          1.74
 February     2.300    2.010        3.633          2.29
 January      2.440    2.005        2.025           2.1
 

($1 = 13,340.0000 rupiah)

Sumber: Reuters.com
,

Pemerintah Didesak Segera Terapkan Mandatori Biodiesel B30

 

 

Pangkalan Bun – Pelaku usaha mendorong pemerintah segera merealisasikan penerapan mandatori biodiesel sebesar 30% (B30).

Realisasi mandatori biodiesel 30 mendesak dilakukan agar produksi minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri dapat terserap dengan maksimal.

“Serapan produksi CPO domestik akan terhambat jika mandatori biodiesel 30% tidak diterapkan. Dampaknya nanti ke penyerapan produksi yang akan melambat karena pasarnya semakin sempit,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Selasa (9/1/2017).

Sahat optimistis penyerapan CPO dalam negeri akan semakin tinggi jika kebijakan mandatori biodiesel 30% diterapkan.

“Kebijakan ini juga akan menggairahkan produksi CPO dalam negeri. Kami mendorong pemerintah segera merealisasikan mandatori B30 karena dampak positifnya sangat luas, mulai dari pendapatan negara hingga tenaga kerja,” papar dia.

‘Saat ini, lanjut Sahat, pihaknya juga menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan uji coba penerapan biodiesel 30%.

“Kami sangat mendukung rencana tersebut. Uji coba biodiesel 30% memang sudah saatnya dilakukan agar tidak ada kendala dalam penerapannya ke depan,” ujarnya.

Sahat berharap uji coba tersebut bisa segera berlangsung dan tidak memakan waktu yang panjang.

Sumber: Borneonews.com

 

,

Permintaan minyak nabati diprediksi cuma naik 1%

 

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan permintaan minyak nabati domestik pada tahun ini bakal naik tipis 1% dari 8,104 juta ton pada tahun 2017 menjadi 8,14 juta ton. Dari jumlah itu, 56% atau sekitar 4,5 juta ton merupakan minyak goreng curah dan kemasan, sementara sisanya produk minyak nabati lainnya.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI mengatakan, tipisnya kenaikan permintaan minyak nabati dikarenakan adanya perubahan dari minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengurangi konsumsi karena harga minyak goreng kemasan lebih mahal. Apalagi Kementerian Perdagangan juga telah meminta industri minyak goreng mengurangi penjualan curah dan mengalihkannya ke produk kemasan.

Kenaikan permintaan yang tipis juga disebabkan karena banyak konsumen yang beralih ke produk nabati selain sawit karena daya belinya meningkat. “Secara volume permintaan naik, tetapi kenaikan tersebut bukan dari minyak goreng,” katanya kepada KONTAN, Kamis (4/1). Dari sisi harga, harga minyak goreng akan tetap stabil.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

GIMNI : Agar Produksi CPO Bergairah, Cepat Terapkan Mandatory B30

 

 

Pemerintah harus segera merealisasikan penerapan mandatori biodiesel sebesar 30 persen (B30). Itu agar produksi Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri dapat terserap dengan maksimal.

Ini dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga. Menurutnya, penyerapan CPO dalam negeri akan semakin tinggi jika kebijakan mandatori biodiesel 30 persen diterapkan. “Kebijakan ini juga akan menggairahkan produksi CPO dalam negeri,” kata Sahat.

Menurut dia, percepatan mandatori B30 berdampak positif. Pemerintah harus dorong penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 30 persen. Tidak perlu ragu lagi karena sudah terbukti dampak baiknya mulai dari pendapatan negara hingga tenaga kerja.

Sahat mengungkapkan, pihaknya juga menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan uji coba penerapan biodiesel 30 persen.

Menurutnya, uji coba biodiesel 30 persen sudah saatnya dilakukan agar tidak ada kendala dalam penerapannya ke depan. “Seharusnya memang dari sekarang diuji agar kendala-kendalanya bisa dideteksi dan dicari solusinya dengan cepat,” katanya.

Dia berharap, uji coba itu bisa segera berlangsung dan tidak memakan waktu yang panjang. “Kami harap ini bukan sekadar uji coba lalu selesai. Tapi uji coba ini harus menjadi penguat agar realisasi biodiesel 30 persen bisa terwujud,” katanya.

Sumber: Sawitplus.com

,

Tren Industri Minyak Goreng Masih positif

 

Selama tahun 2017 industri minyak goreng masih di tren positif. PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) selaku produsen minyak goreng papan atas mengklaim mengalami kenaikan produksi sebesar 25 persen.

Manager Humas PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI), Hartono Subeki menuturkan, masih stabilnya pasokan sawit selama kuartal III 2017 memberi andil yang sangat signifikan bagi perusahaannya.

“Kami akui, stabilnya pasokan sawit sangat membantu dalam meningkatkan produksi,” tuturnya, Kamis (4/1/2018).

PT WNI mencatat, kenaikan produksi minyak sawit mentah, atau crude palm oil (CPO) sebesar 25 persen dibanding tahun lalu. Sedangkan kapasitas produksi di perusahaan tersebut mencapai 10 ribu  Metric Ton (MT) per hari dengan utilitasi mencapai 80 persen.

“Untuk komposisi pasar di 2018 tidak berubah. Tetap penjualan 30 persen lokal dan 70 persen ekspor,” ujar Hartono.

Sebelumnya, Direktur PT WNI Gresik, Saronto berharap, cuaca normal sepanjang tahun 2018 ini. Jika cuaca buruk jalur distribusi CPO akan terganggu. Dia pun berharap agar panen sawit perkebunannya terus meningkat.

“CPO merupakan bahan dasar pengolahan minyak kami. Sehingga apabila jalur distribusi tersendat, secara otomatis berdampak pada jumlah produksi,” tandasnya.

 

Sumber: Beritajatim.com

,

GIMNI: Permintaan Minyak Nabati Hanya Naik 1%

 

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan tahun ini permintaan minyak nabati domestik hanya akan naik 1% dibandingkan tahun 2017, atau naik menjadi 8,144 juta ton dari 8,104 juta ton.

Dari 8,144 juta tersebut, 56% atau sekitar 4,5 juta ton merupakan minyak goreng curah dan kemasan, sementara sisanya untuk produk-produk minyak nabati lainnya. Sementara, di tahun 2017, 67% atau 5,537 juta dari 8,104 juta minyak nabati merupakan minyak goreng.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gimni mengatakan, hal ini diakibatkan perubahan dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan mengakibatkan banyak masyarakat yang mengurangi konsumsinya karena harganya tidak sesuai dengan harga minyak curah.

Meski begitu, dia bilang ada kemungkinan daya beli masyarakat meningkat di beberapa daerah, sehingga banyak yang beralih ke produk selain minyak goreng. “Jadi secara volume permintaan naik, tetapi kenaikan tersebut bukan dari minyak goreng,” tutur Sahat kepada Kontan.co.id, Kamis (4/1).

Dari sisi harga, Sahat menjelaskan harga minyak goreng akan tetap stabil. Menurutnya, kenaikan harga hanyalah spekulasi lantaran minyak bumi yang diperkirakan akan memiliki selisih harga yang lebih rendah dibandingkan CPO.

Apalagi, tahun in diperkirakan produksi minyak sawit masih akan meningkat. “Kita perkirakan tahun 2018 produksi sawit 41,9 juta ton, asalkan tidak ada perubahan cuaca yang drastis,” jelas Sahat.

Sementara itu, Sahat pun mengungkap ekspor minyak sawit di tahun 2017 sebesar 31,9 juta ton, di mana 26% merupakan crude oil (minyak mentah) dan 74% merupakan produk hilir sawit. Produk hilir tersebut terbagi atas refines oil sebesar 21,2 juta ton, oleokimia sebanyak 2,1 juta ton, dan biodiesel sebesar 190.000 ton.

Diperkirakan, di tahun 2018, ekspor sawit akan meningkat menjadi sekitar 33,1 juta ton. Di mana 8,7 juta ton merupakan crude oil, refined oil sekitar 22 juta ton dan oleokimia sebanyak 2,4 juta ton.

Meski begitu, Sahat berpendapat, ekspor produk hilir ini akan bisa meningkat apabila ada review PMK atas bea keluar produk CPO dan turunannya.

Menurutnya saat ini bea keluar yang ditetapkan sebesar US$ 750 – US$ 1.200 per ton. “Kami minta itu diturunkan menjadi US$ 550 per ton sehingga ekspor 33,1 juta ton dapat dicapai,” ujar Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Penundaan Penerapan B30 Bisa Bikin Rusak Harga CPO

 

Pengusaha mendorong pemerintah segera merealisasikan penerapan mandatori biodiesel sebesar 30 persen (B30). Realisasi mandatori biodiesel 30 mendesak dilakukan agar produksi Crude Palm Oils (CPO) dalam negeri dapat terserap dengan maksimal.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, serapan produksi CPO domestik akan terhambat jika biodiesel 30 persen tidak diterapkan. “Dampaknya nanti ke penyerapan produksi yang akan melambat karena pasarnya semakin sempit,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sahat yakin, penyerapan CPO dalam negeri akan semakin tinggi jika kebijakan mandatori biodiesel 30 persen diterapkan. “Kebijakan ini juga akan menggairahkan produksi CPO dalam negeri J tegasnya.

Ia mendorong, pemerintah segera merealisasikan mandatori B30 karena dampak positifnya sangat luas. “Pemerintah harus dorong penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 30 persen. Tidak perlu ragu lagi karena sudah terbukti dampak baiknya mulai dari pendapatan negara hingga tenaga kerja,” ungkapnya.

Sahat mengungkap-kan, pihaknya juga menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan uji coba penerapan biodiesel 30 persen. “Kami sangat mendukung rencana tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, uji coba biodiesel 30 persen memang sudah saatnya dilakukan agar tidak ada kendala dalam penerapannya kedepan. “Seharusnya memang dari sekarang di uji agar kendala-kendalanya bisa dideteksi dan dicari solusinya dengan cepat,” katanya.

Ia berharap, uji coba tersebut bisa segera berlangsung dan tidak memakan waktu yang panjang. “Kami harap ini bukan sekedar uji coba lalu selesai. Tapi uji coba ini harus menjadi penguat agar realisasi biodiesel 30 persen bisa terwujud,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, penundaan realisasi kebijakan mandatori biodiesel 30 persen bisa menekan harga CPO. “Dampaknya bisa ke harga CPO juga nantinya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, serapan biodiesel di dalam negeri sudah semakin menurun. Pada Oktober 2017 contohnya, serapan biodiesel tercatat menurun sekitar 4 persen atau hanya sebanyak 216 ribu ton.

“Pada September 2017 tercatat mencapai 225 ribu ton serapannya. Semakin lama turun terus. Kalau mandatori tidak segera dilakukan maka serapan domestik akan semakin berkurang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyampaikan, bahwa saat ini kajian biodiesel 30 persen akan memasuki uji awal di lapangan. “Kajiannya sudah selesai, namun demikian ada tes lapangan juga ini sekarang sedang persiapkan di lapangannya, akan dicoba pada transportasi darat selain kereta api,” ujarnya.

Dia menjelaskan, butuh waktu dalam masa peralihan dari B20 menuju B30. “Uji coba terus dilakukan agar ke depannya penerapan B30 pada transportasi darat tidak menemui kendala,” terangnya.

Ia mengungkapkan, implementasi B30 menunggu terse-lesaikannya kendala yang ada di B20. “Kita masih akan menguji B20 untuk kereta api, akan dibuktikan apakah B20 comply dengan sistem kereta api sekarang,” jelasnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Kebijakan HET akan Berlanjut di 2018

 

 

JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengaku akan melanjutkan langkah intervensi harga pangan pada tahun depan. Caranya adalah dengan mempertahankan aturan Harge Eceran Teringgi (HET) untuk sejumlah bahan pangan tertentu.

Tahun ini untuk menstabilkan harga pangan, Kemdag memberlakukan HET untuk beberapa komoditas. HET beras yang dipatok Rp 9.450 per kilogram (kg), daging sapi beku Rp 80.000 per kg, gula kemasan Rp 12.500 per kg, dan minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per kg.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengklaim, kebijakan HET sepanjang tahun ini cukup berhasil. Buktinya, harga komoditas yang diatur dengan instrumen HET masih stabil.

Untuk itu, kata Enggar, tahun depan pemerintah akan melanjutkan kebijakan HET untuk komoditas yang sudah diatur di 2017. “Sementara empat komoditas itu yang akan diatur HET-nya,” ujarnya, Kamis (21/12).

Klaim keberhasilan pengendalian harga pangan juga dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. Dia bilang meski pengendalian harga pangan dengan kebijakan HET di tahun ini cukup baik, namun pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan HET untuk beras.

“Kalau HET-nya bermanfaat bisa diteruskan, tapi kalau kurang bermanfaat ya mungkin perlu perlu ditengok lagi, karena ada indikasi harga beras medium masih di atas HET. Itu yang mesti ditelusuri apakah ada permasalahan stok atau yahg lala, 1 jelasnya.

Ekonom Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhi-ma Yudhistira menilai, angka HET beras medium sepanjang tahun ini belum bisa dipenuhi. Terutama di tingkat pedagang pasar tradisional. Karena itu, demi menekan harga sesuai HET pemerintah mengambil jalan cepat dengan impor.

“Saya pikir mekanismenya jangan hanya di hilir yang hanya menakuti pedagang. Yang harus dilakukan bukan hanya penerapan HET, tapi juga pembenahan problem pertanian struktural. Karena pengendaliannya dari sisi hilir

saja tanpa meningkatkan produktivitas hulu, berarti hanya terbantu dari purchasing power, “jelas Bhima.

Untuk tahun depan, menurut Bhima pemerintah perlu melakukan mengevaluasi kebijakan pengendalian harga pangan. Lantaran bisa jadi kepentingan produsen menjadi tertekan dan hanya berpihak pada konsumen.

Pemerintah, kata Bhima, juga perlu mewaspadai ancaman cuaca buruk yang akan berampak pada penurunan produksi pangan. Sebab jika stok pangan tak cukup, akan percuma bila kebijakan HET diteruskan.

 

Sumber: Harian Kontan