Kalangan trader dan industri pengolahan sawit di India menghentikan sementara pembelian minyak sawit dari Malaysia. Langkah ini diambil setelah Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, mengeluarkan statemen kontrovesial terkait Kashmir di Sidang Umum PBB ke-74.
“Pemerintah kami menanggapi dengan tidak baik pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia dan sedang mempertimbangkan beberapa tindakan pembalasan. Sebagai bagian solidaritas dan nasionalisme, asosiasi mempertimbangkan penghentian sawit dari Malaysia,” kata Presiden SEAI Atul Chaturvedi dalam pernyataan kepada para anggotanya.
Atul menjelaskan bahwa anggotanya akan menghindari pembelian minyak sawit dari Malaysia. Langkah ini dilakukan sambil menunggu kebijakan resmi pemerintah India. Instruksi dikeluarkan asosiasi sebagai tanda solidaritas terhadap negara.
Pembelian minyak sawit India dari Malaysia mencapai sekitar 3,9 juta ton atau senilai US$ 2 miliar sepanjang Januari-September 2019. Terjadi lonjakan dua kali lipat ekspor pasca kebijakan penurunan tarif impor sawit Malaysia yang diberikan pemerintah India. Sejumlah a trader India menyatakan pabrik pengolahan sawit telah menghentikan pengapalan dari Malaysia untuk pengiriman November dan Desember 2019.
“Ini langkah besar dan akan berdampak negatif pada produsen kelapa sawit Malaysia,” kata Gnanasekar Thiagarajanhead of trading and HedgingStrategies at Kaleesuwari Intercontinental seperti dilansir dari Bloomberg.
India, adalah importir minyak nabati terbesar di dunia, bergantung pada Indonesia dan Malaysia untuk pasokan minyak sawitnya. Malaysia mengekspor minyak sawit senilai US $ 1,65 miliar (RM6,9 miliar) ke India pada 2018.
Sebagai informasi, Pemerintah India pada 5 Agustus telah mencabut status otonom Jammu dan Kashmir dan memberlakukan banyak tindakan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk memutus layanan Internet dan telepon, untuk mencegah protes di wilayah tersebut.
Dr Mahathir, Perdana Menter Malaysia, dalam pidatonya di sesi ke-74 Majelis Umum mengatakan “terlepas dari resolusi PBB tentang Jammu dan Kashmir, negara itu telah diserbu dan diduduki,” dan meminta India untuk “bekerja dengan Pakistan untuk menyelesaikan masalah ini”.
Sumber: Sawitindonesia.com
