JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Sumarjono Saragih, Ketua GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Bidang Ketenagakerjaan, membantah AP News berkaitan laporan yang menyebutkan terjadinya eksploitasi pekerja di perkebunan sawit di Indonesia. Sebelumnya, AP News mewawancarai 130 pekerja kebun dan mantan 24 pegawai perusahaan sawit di Indonesia dan Malaysia.
“Saya diwawancarai dua jurnalis AP (Associated Pers) secara virtual pada Kamis kemarin (23 September 2020, selama 1,5 jam lamanya,” jelas Sumarjono.
Laporan AP News berjudul Palm oil labor abuses linked to world’s top brands, banks yang diterbitkan pada 25 September 2020. Yang disayangkan, pernyataan Sumarjono Saragih tidak dicantumkan dalam laporan berita yang ditulis Margie Mason dan Robin McDowell. Laporan ini didanai McGraw Center for Business Journalism at CUNY’s Newmark Graduate School of Journalism.
Sumarjono menjelaskan beberapa isu buruh dan HAM dalam wawancara tersebut yang dialamatkan kepada industri sawit di Indonesia. Sebagai asosiasi perusahaan sawit, GAPKI dan anggotanya melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan hukum Indonesia. Diawasi pemerintah dengan hukum peraturan yang berlapis dan bertingkat.
“Sangat tidak masuk akal tuduhan eksploitasi buruh dan mempekerjakan anak. Itu perbuatan melanggar hukum yang bisa berujung pidana. Perlu diingat, pekerjaan sawit relatif berat, jadi tidak mungkin mampu dilakukan anak-anak, +” tegas Sumarjono dalam wawancara tersebut.
Pada saat yang sama, dijelaskan Sumarjono, melalui berbagai kegiatan GAPKI juga aktif mendorong, membagikan dan mempromosikan praktek baik kepada seluruh rantai pasok, yakni petani dan perusahaan non gapki. Diantaranya program sawit ramah anak dan kesadaran K3.
Di Indonesia, sudah berjalan proyek bernama “Advancing Wokers Right in Indonesia Palm Oil”. Kegiatan ini didanai oleh Pemerintah AS melalui USDO DHRL (US Department of State, Bearau of Democracy, Human Rights and Labour). Sangat strategis karena program khusus untuk sawit Indonesia dan dilaksanakan oleh ILO (International Labour Organisation), bekerjasama dengan GAPKI dan Jejaringan Serikat Buruh Sawit (JAPBUSI) yang juga didukung Pemerintah Indonesia dan lembaga lainnya.
Program sudah mulai sejak pertengahan 2019 dan akan berlangsung selama 3 tahun. Lewat kegiatan ini dijalankan capacity building serikat buruh, pelatihan dan peningkatan kondisi kerja menjadi agenda utama.
“Melalui proyek ini diharapkan kondisi kerja berkembang lebih baik. Buruh pun menjadi mitra bipartit yang produktif. Dengan demikian wajah sawit Indonesia makin baik, berkelanjutan dan berdaya saing, ” ucapnya
Sumarjono menyatakan selama pandemi covid19 sawit terbukti tangguh dan menopang ekonomi nasional. Nyaris tidak ada PHK dan bebas dari pusaran penularan covid19. Namun tudingan dan diskriminasi sawit masih terus bermunculan. Oleh karena itu, upaya peningkatan di berbagai aspek harus terus diupayakan untuk menutup celah tuduhan. GAPKI juga mendorong dan membantu anggota mendapatkan sertifikasi ISPO. Target GAPKI 100% anggotanya dapat sertifikat ISPO di akhir 2020.
Menurutnya, tata kelola sawit Indonesia perlu keterlibatan multi pihak. Luas kebun yang tergabung di GAPKI hanya 23%. Selebihya ada petani 42% dan sisanya non GAPKI.
“Kita apresiasi inisiatif dan dukungan Pemerintah Amerika Serikat. Dukungan ini makin menambah daftar lembaga global yang sudah lebih dulu mendukung; ada ILO, CNV Serikat Buruh Belanda. Dukungan besar juga kita dapat dari Serikat Buruh dalam negeri JAPBUSI,” pungkasnya.
Sumber: Sawitindonesia.com