,

Industri Hilir Sawit Butuh Penguatan Infrastruktur

 

JAKARTA-lndustri hilir sawit nasional membutuhkan penguatan infrastruktur, di antaranya dengan pembukaan pelabuhan baru di pantai barat Sumatera dan Kalimantan Timur, sehingga produk hilir sawit Indonesia lebih mudah dan murah menjangkau pasar ekspor, khususnya Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Semakin banyak produk hilir sawit Indonesia di pasar ekspor maka kesempatan Indonesia menjadi Raja Hilir Sawit Dunia pun semakin besar.

Pemerintah menyatakan tengah berupaya mengubah posisi Indonesia dari Raja CPO menjadi Raja Hilir Sawit pada 2045 mendatang. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, untuk menjadi Raja Hilir Sawit dunia maka Indonesia harus membanjiri pasar ekspor dengan produk hilir sawit nasional. Hal itu bisa tercapai apabila produk hilir sawit Indonesia lebih mudah dan murah dalam menjangkau pasar ekspor. “Salah satu strategi yang bisa ditempuh agar Indonesia menjadi Raja Hilir Sawit dunia adalah pemerintah harus memperkuat infrastruktur logistik sawit dengan membuka pelabuhan di pantai barat Sumatera dan Kalimantan Timur,” kata Sahat kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Sahat menjelaskan, dengan adanya pelabuhan di wilayah pantai barat Sumatera tersebut maka ongkos angkut produk hilir sawit Indonesia ke pasar Eropa akan lebih murah US$ 8-10 per ton dibanding Malaysia. Pelabuhan juga harus dibangun di Kalimantan Timur untuk memudahkan pengiriman sawit Indonesia ke Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. “Membangun pelabuhan strategis untuk kepentingan curah dan kontainer dengan pendekatan geografis sehingga ongkos angkutnya lebih kompetitif. Dengan begitu, Indonesia bisa merajai dunia dari sisi produk hilir sawit,” jelas Sahat.

GIMNI menyarankan delapan strategi yang bisa dilakukan Indonesia untuk menjadi Raja Hilir Sawit dunia. Pertama, memperkuat infrastruktur. Kedua, Indonesia harus bisa menurunkan biaya produksi dengan membuat industri sawit nasional lebih produktif. “Kita harus terapkan konsep low cost production dan intensifikasi, sehingga kami berharap biaya produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) kita tidak lebih dari US$ 470 per ton,” papar Sahat. Ketiga, perlu dibentuk satu lembaga atau badan khusus bernama Badan Pengembangan Industri Strategis Persawitan Indonesia, semua urusan persawitan ada di lembaga tersebut dan langsung di bawah Presiden dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) berada di dalamnya. Badan tersebut fokus mengelola perizinan usaha sawit dari hulu hingga hilir, termasuk pemasaran produk di pasar global. “Saat ini, industri sawit melibatkan 17 kementerian/lembaga,” ujar Sahat.

Keempat, menjalankan kebijakan moratorium sawit secara konsisten dan areal sawit yang kebablasan dinyatakan masuk areal kawasan hutan supaya dilepas, artinya kebijakan tata ruang harus probisnis hingga di tingkat kabupaten sehingga legalitas kebun sawit menjadi lebih jelas. “Dengan produktvitas yang tinggi maka pemerintah bisa mempertahankan moratorium,” kata dia. Kelima, pengelolaan sawit dilakukan dengan korporatisasi seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga petani sawit mudah melaksanakan praktik pertanian yang baik (good agricultural p radices/GAP).

Keenam, pengelolaan sawit harus mengikuti Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki 17 target sehingga kebun sawit Indonesia bisa mencapai target ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Ketujuh, mengubah citra sawit, untuk melakukan hal ini industri sawit membutuhkan bantuan dari media massa. Saat ini, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) yang memposisikan bahwa sawit adalah konglomerat sehingga kalangan legislatif, yudikatif, dan eksekutif takut untuk membantu industri sawit. Padahal, begitu banyak petani yang tergantung dan mengandalkan sawit sebagai mata pencahariannya, hal inilah yang harus diubah, citrakan sawit adalah petani.

Kedelapan, pengembangan produk-produk hilir sawit baru dengan penguatan dan optimalisasi kegiatan riset dan pengembangan (research and development/RD). “Apabila semua itu dijalankan, ada badan sawit, lahan dikelola dengan tertib secara korporatisasi, replanting berlangsung baik, mungkin pada 2023 Indonesia sudah bisa menjadi Raja Hilir Sawit dunia,” kata Sahat.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri pengolahankelapa sawitnasional. Kapasitas produksi industri pengolahankelapa sawitdan turunannya mencapai 93,50 juta ton pada triwulan III-2020 atau meningkat dari periode yang sama 2019 sebesar 87,05 juta ton. Jenis ragam produk hilir yang dihasilkan industri dalam negeri juga bertambah, dari semula 126 produk pada 2014 menjadi 170 produk pada 2020, yang didominasi produk pangan dan bahan kimia dari sumber terbarukan. Saat ini, posisi Indonesia dari sisi jumlah produk hilir yang dihasilkan bersaing dengan Malaysia.

Tingkatkan Produktivitas

Indonesia merupakan negara khatulistiwa sehingga mendapatkan limpahan tanah yang subur dan curah hujan tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi penduduk dunia. Saat ini, penduduk dunia sekitar 7,90 miliar dengan peningkatan populasi 1,30% per tahun dan 83% di antaranya memiliki pendapatan di bawah US$ 1.200 per tahun dan mereka perlu nutrisi, nutrisi terbaik yang kaya vitamin, karote-noid, dan bersifat affordable. Jika mengandalkan rapeseed maka biaya produksinya US$ 640 per ton, minyak kedelai US$ 610 per ton, sedangkan biaya produksi sawit Indonesia US$ 500 per ton. Artinya, sawit layak menjadi pilihan.

Di Indonesia, terdapat tiga pelaku usaha sawit, yakni rakyat yang porsi 42%, BUMN, dan perkebunan swasta. Hanya saja, untuk kebun rakyat produktivitasnya hanya 1,60 ton CPO per ha per tahun dengan biaya produksi US$ 520 per ton, kebun BUMN 3,80 ton CPO per ha per tahun dengan biaya produksi US$ 500 per ton, kebun swasta 4,70 ton CPO per ha per tahun dengan biaya produksi sudah US$ 480 per ton. “Karena itu replanting kebun rakyat harus dijalankan sehingga produktivitas tinggi seperti perusahaan perkebunan swasta,” papar Sahat.

Dengan menjadi Raja Hilir Sawit dunia, kata Sahat, bukan hanya pendapatan petani yang akan meningkat tapi nilai ekonomi sawit itu sendiri akan melonjak. Saat ini, nilai ekonomi sawit hanya US$ 85 miliar per tahun, namun ke depan bukan tidak mungkin begitu Indonesia menjadi Raja Hilir Sawit maka pada 2024 nilai ekonomi sawit kontribusinya bisa menjadi US$ 140-150 miliar per tahun. “Strategi-strategi yang sudah saya sampaikan itu harus dijalankan karena ada duit besar di depan mata. Coba untuk sektor kelautan dan perikanan nilai ekonominya hanya US$ 5 miliar dari sisi ekspor, ini sawit nilai ekonominya kalau dikembangkan bisa US$ 150 miliar,” jelas dia.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia